www.wikidata.id-id.nina.az

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disingkat Komisi DPR RI adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakya

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Komisi DPR RI) adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap. Jumlah Komisi DPR RI ditetapkan oleh DPR pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR, permulaan tahun sidang, dan pada setiap masa sidang.

Tugas Sunting

Tugas komisi dalam pembentukan undang-undang adalah mengadakan persiapan, penyusunan, pembahasan, dan penyempurnaan rancangan undang-undang.

Tugas Komisi di bidang anggaran antara lain:

  • mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  • mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah;
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi;
  • mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi;
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi, dan program, kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian/lembaga oleh Badan Anggaran;
  • menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN; dan
  • membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan.

Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain:

  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;
  • membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;
  • melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan
  • membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.

Komisi dalam melaksanakan, dapat mengadakan:

  1. rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri/pimpinan lembaga;
  2. konsultasi dengan DPD;
  3. rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya;
  4. rapat dengar pendapat umum, baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain;
  5. rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan; dan/atau
  6. kunjungan kerja.

Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi. Keputusan dan/atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah. Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya. Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga.

Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Setiap anggota DPR (kecuali pimpinan) harus menjadi anggota salah satu komisi. Pada umumnya, pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi.

Daftar Komisi Sunting

Pada periode 2014–2019, DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing-masing sebagai berikut:

Komisi I Sunting

Artikel utama: Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi I DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Pertahanan
  2. Luar Negeri
  3. Komunikasi dan Informatika
  4. Intelijen

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015. Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 November 2015 menetapkan Badan Keamanan Laut (Bakamla) menjadi Mitra Kerja Kerja Komisi I DPR RI. Pada 17 Oktober 2017, Rapat Paripurna DPR RI juga menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI. BSSN merupakan transformasi dari Lemsaneg (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara), sehingga dengan adanya BSSN kelembagaan Lemsaneg dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi dan Pasangan Kerja Komisi I DPR RI menjadi sebagai berikut:

  1. Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
  2. Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
  3. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
  4. Tentara Nasional Indonesia/Mabes TNI AD, TNI AL dan TNI AU.
  5. Badan Intelijen Negara (BIN)
  6. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
  7. Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg)
  8. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
  9. Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas)
  10. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
  11. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat)
  12. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)
  13. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)
  14. Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV dan Radio di Indonesia
  15. Televisi Indonesia Swasta
  16. Televisi Indonesia Swasta Satelit
  17. Televisi Indonesia Swasta Islam
  18. Radio Indonesia Swasta
  19. Radio Indonesia Swasta Islam
  20. Surat Kabar Nasional
  21. Perusahaan Pers
  22. Surat Kabar Daerah
  23. Surat Kabar Online
  24. Perusahaan Pers Online
  25. Dewan Pers
  26. Perum LKBN Antara
  27. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
  28. Lembaga Sensor Film (LSF)
  29. Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Komisi II Sunting

Artikel utama: Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Dalam Negeri
  2. Sekretariat Negara
  3. Pemilu

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi II DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Dalam Negeri
  2. daftar provinsi di indonesia
  3. daftar kabupaten/kota di indonesia
  4. Kementerian Sekretariat Negara
  5. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional
  6. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
  7. Sekretaris Kabinet
  8. Ombudsman Republik Indonesia
  9. Komisi Pemilihan Umum (KPU)
  10. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
  11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP)
  12. Komisi Aparatur Sipil Negara
  13. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
  14. Lembaga Administrasi Negara (LAN)
  15. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
  16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Desa)
  17. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
  18. Lembaga Staf Kepresidenan

Komisi III Sunting

Artikel utama: Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi III DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Hukum
  2. HAM
  3. Keamanan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  2. Kejaksaan Agung
  3. Kepolisian Republik Indonesia
  4. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
  5. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)
  6. Komisi Hukum Nasional
  7. Sekjen Mahkamah Agung
  8. Sekjen Mahkamah Konstitusi
  9. Sekjen Komisi Yudisial
  10. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
  11. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
  12. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
  13. Sekjen MPR
  14. Sekjen DPD

Komisi IV Sunting

Artikel utama: Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi IV DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi IV DPR RI adalah sebagai berikut:

Komisi V Sunting

Artikel utama: Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi V DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Infrastruktur
  2. Perhubungan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi V DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
  2. Kementerian Perhubungan
  3. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
  4. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
  5. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo (BPLS)
  6. Badan Pengembangan Wilayah Surabaya- Madura (BPWS)
  7. Otorita Ibu Kota Nusantara
  8. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi)

Komisi VI Sunting

Artikel utama: Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Industri
  2. Investasi
  3. Persaingan Usaha

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VI DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Perindustrian
  2. Kementerian Perdagangan
  3. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  4. Kementerian BUMN
  5. Daftar BUMN
  6. Kementerian Investasi
  7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
  8. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
  9. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
  11. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam)
  12. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPK Sabang)
  13. Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin)

Komisi VII Sunting

Artikel utama: Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi VII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Energi
  2. Riset dan Teknologi
  3. Lingkungan Hidup

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
  2. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
  3. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
  4. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
  5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
  6. Badan Informasi Geospasial
  7. Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas (BPH Migas)
  8. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)
  9. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
  10. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
  11. Lembaga Eikjman
  12. Dewan Riset Nasional
  13. Dewan Energi Nasional (DEN)
  14. Pusat Peragaan IPTEK
  15. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Bidang Lingkungan Hidup)
  16. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Bidang Riset Teknologi)

Komisi VIII Sunting

Artikel utama: Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Agama
  2. Sosial

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi VIII DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Agama
  2. Kementerian Sosial
  3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
  5. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
  6. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
  7. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
  8. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Komisi IX Sunting

Artikel utama: Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Kesehatan
  2. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Kesehatan
  2. Daftar Rumah Sakit Pemprov
  3. Daftar Rumah Sakit Pemkab
  4. Daftar Rumah Sakit Pemkot
  5. Daftar Rumah Sakit TNI
  6. Daftar Rumah Sakit Polri
  7. Daftar Rumah Sakit Kementerian Lain
  8. Daftar Rumah Sakit BUMN
  9. Daftar Rumah Sakit Swasta
  10. Kementerian Ketenagakerjaan
  11. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
  12. Badan Pengawas Obat dan Makanan
  13. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
  14. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Kesehatan
  15. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Bidang Ketenagakerjaan

Komisi X Sunting

Artikel utama: Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi X DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Pendidikan
  2. Olahraga
  3. Sejarah

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
  2. Daftar SD
  3. Daftar SMP
  4. Daftar SMA
  5. Daftar SMK
  6. daftar Perguruan Tinggi Negeri
  7. daftar Perguruan Tinggi Swasta
  8. daftar Perguruan Tinggi Negeri Islam
  9. daftar Perguruan Tinggi Swasta Islam
  10. daftar Perguruan Tinggi Negeri Kristen
  11. daftar Perguruan Tinggi Swasta Kristen
  12. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
  13. Kementerian Pemuda dan Olahraga
  14. Komite Olahraga Nasional Indonesia
  15. Perpustakaan Nasional

Komisi XI Sunting

Artikel utama: Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang:

  1. Keuangan
  2. Perbankan

Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 3/DPR RI/IV/2014-2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi-Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019, tanggal 23 Juni 2015, Pasangan Kerja Komisi XI DPR RI adalah sebagai berikut:

  1. Kementerian Keuangan
  2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / BAPPENAS
  3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
  4. Badan Pusat Statistik (BPS)
  5. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK)
  6. Bank Indonesia
  7. Perbankan
  8. Bank BUMN
  9. Bank Pembangunan Daerah
  10. Bank Swasta Nasional
  11. Bank Syariah BUMN
  12. Bank Syariah Swasta
  13. Bank Perkreditan Rakyat
  14. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
  15. Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
  16. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)
  17. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
  18. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
  19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Referensi Sunting

  1. ^ (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-05-09. Diakses tanggal 2016-04-19. 
  2. ^ . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-09-05. Diakses tanggal 2019-01-09. 

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia disingkat Komisi DPR RI adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang bersifat tetap Jumlah Komisi DPR RI ditetapkan oleh DPR pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang Jumlah anggota komisi ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR permulaan tahun sidang dan pada setiap masa sidang 1 Daftar isi 1 Tugas 2 Daftar Komisi 2 1 Komisi I 2 2 Komisi II 2 3 Komisi III 2 4 Komisi IV 2 5 Komisi V 2 6 Komisi VI 2 7 Komisi VII 2 8 Komisi VIII 2 9 Komisi IX 2 10 Komisi X 2 11 Komisi XI 3 Referensi 4 Pranala luarTugas SuntingTugas komisi dalam pembentukan undang undang adalah mengadakan persiapan penyusunan pembahasan dan penyempurnaan rancangan undang undang 1 Tugas Komisi di bidang anggaran antara lain mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama sama dengan Pemerintah mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama sama dengan Pemerintah membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian lembaga yang menjadi mitra kerja komisi mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN termasuk hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan dan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran untuk sinkronisasi membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian lembaga yang menjadi mitra kerja komisi berdasarkan hasil sinkronisasi alokasi anggaran kementerian lembaga oleh Badan Anggaran menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan komisi untuk bahan akhir penetapan APBN dan membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra komisi bersangkutan 1 Tugas komisi di bidang pengawasan antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan hambatan pemeriksaan serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah dan membahas dan menindaklanjuti usulan DPD 1 Komisi dalam melaksanakan dapat mengadakan rapat kerja dengan Pemerintah yang diwakili oleh menteri pimpinan lembaga konsultasi dengan DPD rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya rapat dengar pendapat umum baik atas permintaan komisi maupun atas permintaan pihak lain rapat kerja dengan menteri atau rapat dengar pendapat dengan pejabat Pemerintah yang mewakili instansinya yang tidak termasuk dalam ruang lingkup tugasnya apabila diperlukan dan atau kunjungan kerja Komisi menentukan tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas komisi Keputusan dan atau kesimpulan hasil rapat kerja komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR dan Pemerintah Komisi membuat laporan kinerja pada akhir masa keanggotaan DPR baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya Komisi menyusun rancangan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga Komisi adalah unit kerja utama di dalam DPR Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan fungsi fungsi DPR substansinya dikerjakan di dalam komisi Setiap anggota DPR kecuali pimpinan harus menjadi anggota salah satu komisi Pada umumnya pengisian keanggotan komisi terkait erat dengan latar belakang keilmuan atau penguasaan anggota terhadap masalah dan substansi pokok yang digeluti oleh komisi Daftar Komisi SuntingPada periode 2014 2019 DPR mempunyai 11 komisi dengan ruang lingkup tugas dan mitra kerja masing masing sebagai berikut 2 Komisi I Sunting Artikel utama Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi I DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Pertahanan Luar Negeri Komunikasi dan Informatika Intelijen 2 Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Selanjutnya Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 24 November 2015 menetapkan Badan Keamanan Laut Bakamla menjadi Mitra Kerja Kerja Komisi I DPR RI Pada 17 Oktober 2017 Rapat Paripurna DPR RI juga menetapkan Badan Siber dan Sandi Negara BSSN menjadi Mitra Kerja Komisi I DPR RI BSSN merupakan transformasi dari Lemsaneg Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara sehingga dengan adanya BSSN kelembagaan Lemsaneg dapat dinyatakan sudah tidak ada lagi dan Pasangan Kerja Komisi I DPR RI menjadi sebagai berikut Kementerian Pertahanan Kemenhan Kementerian Luar Negeri Kemenlu Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Tentara Nasional Indonesia Mabes TNI AD TNI AL dan TNI AU Badan Intelijen Negara BIN Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Lembaga Sandi Negara Lemsaneg Lembaga Ketahanan Nasional Lemhannas Dewan Ketahanan Nasional Wantannas Komisi Penyiaran Indonesia KPI Komisi Informasi Pusat KI Pusat Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPP TVRI Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Lembaga Penyiaran Publik Lokal TV dan Radio di Indonesia Televisi Indonesia Swasta Televisi Indonesia Swasta Satelit Televisi Indonesia Swasta Islam Radio Indonesia Swasta Radio Indonesia Swasta Islam Surat Kabar Nasional Perusahaan Pers Surat Kabar Daerah Surat Kabar Online Perusahaan Pers Online Dewan Pers Perum LKBN Antara Badan Pertimbangan Perfilman Nasional Lembaga Sensor Film LSF Badan Keamanan Laut Bakamla 2 Komisi II Sunting Artikel utama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi II DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Dalam Negeri Sekretariat Negara PemiluBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi II DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Dalam Negeri daftar provinsi di indonesia daftar kabupaten kota di indonesia Kementerian Sekretariat Negara Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Sekretaris Kabinet Ombudsman Republik Indonesia Komisi Pemilihan Umum KPU Badan Pengawas Pemilu BAWASLU Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum DKPP Komisi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara BKN Lembaga Administrasi Negara LAN Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bidang Desa Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Lembaga Staf KepresidenanKomisi III Sunting Artikel utama Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik IndonesiaKomisi III DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Hukum HAM KeamananBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi III DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kejaksaan Agung Kepolisian Republik Indonesia Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia KOMNAS HAM Komisi Hukum Nasional Sekjen Mahkamah Agung Sekjen Mahkamah Konstitusi Sekjen Komisi Yudisial Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT Sekjen MPR Sekjen DPDKomisi IV Sunting Artikel utama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi IV DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Pertanian Pangan Maritim KehutananBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi IV DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan Urusan Logistik Dewan Maritim Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Kehutanan Komisi V Sunting Artikel utama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi V DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Infrastruktur PerhubunganBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi V DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan BASARNAS Badan Penanggulangan Lumpur Sidoardjo BPLS Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura BPWS Otorita Ibu Kota Nusantara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Komisi VI Sunting Artikel utama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Industri Investasi Persaingan UsahaBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi VI DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kementerian BUMN Daftar BUMN Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Badan Standardisasi Nasional BSN Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam BP Batam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang BPK Sabang Dewan Koperasi Indonesia Dekopin Komisi VII Sunting Artikel utama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Energi Riset dan Teknologi Lingkungan HidupBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi VII DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Badan Tenaga Nuklir Nasional BATAN Badan Pengawas Tenaga Nuklir BAPETEN Badan Informasi Geospasial Badan Pengatur Kegiatan Hilir Migas BPH Migas Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi SKK Migas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional LAPAN Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI Lembaga Eikjman Dewan Riset Nasional Dewan Energi Nasional DEN Pusat Peragaan IPTEK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Lingkungan Hidup Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Bidang Riset Teknologi Komisi VIII Sunting Artikel utama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi VIII DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Agama SosialBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi VIII DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Agama Kementerian Sosial Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS Badan Wakaf Indonesia BWI Komisi IX Sunting Artikel utama Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi IX DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Kesehatan KetenagakerjaanBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi IX DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Kesehatan Daftar Rumah Sakit Pemprov Daftar Rumah Sakit Pemkab Daftar Rumah Sakit Pemkot Daftar Rumah Sakit TNI Daftar Rumah Sakit Polri Daftar Rumah Sakit Kementerian Lain Daftar Rumah Sakit BUMN Daftar Rumah Sakit Swasta Kementerian Ketenagakerjaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia BNP2TKI Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Bidang Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Bidang KetenagakerjaanKomisi X Sunting Artikel utama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi X DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Pendidikan Olahraga SejarahBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi X DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Daftar SD Daftar SMP Daftar SMA Daftar SMK daftar Perguruan Tinggi Negeri daftar Perguruan Tinggi Swasta daftar Perguruan Tinggi Negeri Islam daftar Perguruan Tinggi Swasta Islam daftar Perguruan Tinggi Negeri Kristen daftar Perguruan Tinggi Swasta Kristen Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Pemuda dan Olahraga Komite Olahraga Nasional Indonesia Perpustakaan NasionalKomisi XI Sunting Artikel utama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Komisi XI DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang Keuangan PerbankanBerdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 DPR RI IV 2014 2015 Tentang Penetapan Kembali Mitra Kerja Komisi Komisi DPR RI Masa Keanggotaan Tahun 2014 2019 tanggal 23 Juni 2015 Pasangan Kerja Komisi XI DPR RI adalah sebagai berikut Kementerian Keuangan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN BAPPENAS Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Badan Pusat Statistik BPS Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK Bank Indonesia Perbankan Bank BUMN Bank Pembangunan Daerah Bank Swasta Nasional Bank Syariah BUMN Bank Syariah Swasta Bank Perkreditan Rakyat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Lembaga Keuangan Bukan Bank LKBB Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Lembaga Penjamin Simpanan LPS Otoritas Jasa Keuangan OJK Referensi Sunting a b c d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2016 05 09 Diakses tanggal 2016 04 19 a b c dpr go id Tentang Komisi I Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018 09 05 Diakses tanggal 2019 01 09 Pranala luar Sunting Indonesia Daftar Anggota DPR berdasarkan Komisi Diarsipkan 2013 01 15 di Wayback Machine Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia amp oldid 24299333