www.wikidata.id-id.nina.az

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan per

Dewan Pers

Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia. Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen.

Dewan Pers
Gambaran Umum
Dasar hukum pendirianUU Nomor 40 Tahun 1999
SifatIndependen
Struktur
KetuaNinik Rahayu
Wakil KetuaMuhamad Agung Dharmajaya
AnggotaArif Zulkifli
AnggotaPaulus Tri Agung Kristanto
AnggotaYadi Heriyadi Hendriana
AnggotaAsmono Wikan
AnggotaTotok Suryanto
AnggotaNinik Rahayu
AnggotaAtmaji Sapto Anggoro
Kantor pusat
Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110
Situs web
http://dewanpers.or.id/
  • l
  • b
  • s

Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM. Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya. Saat ini, Dewan Pers diketuai oleh Dr. Ninik Rahayu menggantikan Azyumardi Azra yang meninggal dunia pada 18 September 2022.

Sejarah Sunting

Dewan Pers pertama kali terbentuk pada tahun 1966 melalui Undang-undang No.11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers. Fungsi dari Dewan Pers saat itu adalah sebagai pendamping Pemerintah serta bersama-sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional. Saat itu, Menteri Penerangan secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Dewan Pers.

Orde Baru Sunting

Pada era orde baru, kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah yaitu masih menjadi penasehat Pemerintah, terutama untuk Departemen Penerangan. Hal ini didasari pada Undang-Undang No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers. Tetapi terjadi perubahan perihal keterwakilan dalam unsur keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat (2) UU No. 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1967:

Reformasi Sunting

Disahkannya Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers membuat berubahnya Dewab Pers menjadi Dewan Pers yang Independen, dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan:

Fungsi Dewan Pers juga berubah, yang dahulu sebagai penasehat Pemerintah sekarang telah menjadi pelindung kemerdekaan pers. Tidak ada lagi hubungan secara struktural dengan Pemerintah. Dihapuskannya Departemen Penerangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid menjadi bukti. Dalam keanggotaan, tidak ada lagi wakil dari Pemerintah dalam Dewan Pers. Tidak ada pula campur tangan Pemerintah dalam institusi dan keanggotaan, meskipun harus keanggotaan harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers, dipilih melalui mekanisme rapat pleno (diputuskan oleh anggota) dan tidak dicantumkan dalam Keputusan Presiden. Pemilihan anggota Dewan Pers independen awalnya diatur oleh Dewan Pers lama. Atang Ruswati menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Dewan Pers, sebuah badan bentukan Dewan Pers sebelum dilakukannya pemilihan anggota. Badan Pekerja Dewan Pers kemudian melakukan pertemuan dengan berbagai macam organisasi pers juga perusahaan media. Pertemuan tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa setiap organisasi wartawan akan memilih dan juga mencalonkan dua orang dari unsur wartawan serta dua dari masyarakat. Setiap perusahaan media juga berhak untuk memilih serta mencalonkan dua orang yang berasal dari unsur pimpinan perusahaan media juga dua dari unsur masyarakat. Ketua Dewan Pers independen yang pertama kali adalah Atmakusumah Astraatmadja.

Fungsi Dewan Pers Sunting

Menurut Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:

  • Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
  • Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
  • Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
  • Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
  • Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
  • Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
  • Mendata perusahaan pers.

Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

Keanggotaan Sunting

Menurut Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Pers, anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali. Anggota Dewan Pers terdiri atas:

  • Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
  • Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan
  • Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers

Untuk periode 2022-2025, anggota Dewan Pers adalah:

1. Dr. Ninik Rahayu (unsur tokoh masyarakat) (ketua)

2. Muhamad Agung Dharmajaya (wakil ketua) (unsur perusahaan pers)

3. Arif Zulkifli (unsur wartawan)

4. Paulus Tri Agung Kristanto (unsur wartawan)

5. Yadi Heriyadi Hendriana (unsur wartawan)

6. Asmono Wikan (unsur perusahaan pers)

7. Totok Suryanto (unsur perusahaan pers)

8. Atmaji Sapto Anggoro (unsur tokoh masyarakat)

Untuk periode 2019-2022, anggota Dewan Pers adalah:

1. Prof. Mohammad NUH (unsur tokoh masyarakat) (ketua)

2. Hendry Chaeruddin Bangun (unsur wartawan) (wakil ketua)

3. Agus Sudibyo (unsur tokoh masyarakat)

4. Hassanein Rais (unsur tokoh masyarakat)

5. Ahmad Djauhar (unsur perusahaan pers)

6. Muhamad Agung Dharmajaya (unsur perusahaan pers)

7. Asep Setiawan (unsur perusahaan pers)

8. Arif Zulkifli (unsur wartawan)

9. Jamalul Insan (unsur wartawan)

Untuk periode 2016-2019, anggota Dewan Pers adalah:

1. Ir. Yosep Adi Prasetyo (unsur tokoh masyarakat) (ketua)

2. Ahmad Djauhar (unsur perusahaan pers) (wakil ketua)

3. Imam Wahyudi (unsur tokoh masyarakat)

4. Sinyo Hary Sarundajang (unsur tokoh masyarakat)

5. Jimmy Silalahi (unsur perusahaan pers)

6. Reva Deddy Utama (unsur perusahaan pers)

7. Ratna Komala (unsur wartawan)

8. Nezar Patria (unsur wartawan)

9. Hendry Chaeruddin Bangun (unsur wartawan)

Struktur Kelembagaan Sunting

Dewan Pers awalnya terdiri atas 4 komisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pada kepengurusan Periode 2022-2025, komisi tersebut bertambah menjadi 7 komisi. Komisi-komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah:

1. Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers; dengan Ketua Komisi Yadi Hendriana dan Wakil Ketua Paulus Tri Agung Kristanto

2. Komisi Hukum dan Perundang-undangan; dengan Ketua Komisi Arif Zulkifli dan Wakil Ketua Asep Setiawan

3. Komisi Pendidikan, Pelatihan Dan Pengembangan Profesi; dengan Ketua Komisi Paulus Tri Agung Kristanto dan Wakil Ketua Yadi Hendriana

4. Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri; dengan Ketua Komisi Totok Suryanto dan Wakil Ketua Arif Zulkifli

5. Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Pers; dengan Ketua Komisi Atmaji Sapto Anggoro dan Wakil Ketua: Asmono Wikan

6. Komisi Informasi dan Komunikasi; dengan Ketua Komisi Asmono Wikan dan Wakil Ketua Atmaji Sapto Anggoro

7. Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi; dengan Ketua Komisi Asep Setiawan dan Wakil Ketua Totok Suryanto

Dewan Pers juga diizinkan mendirikan perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi yang sarat akan media seperti Surabaya, Medan dan Makassar. Tetapi perwakilan ini hanya berfungsi sebagai penyalur pengaduan publik terkait pemberitaan di wilayahnya ke Dewan Pers, memberikan saran terkait sengketa, dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa meskipun dapat diikutsertakan dalam sidang-sidang Dewan Pers.

Daftar Ketua Sunting

1968–1999 Sunting

Periode-periode berikut ini dijabat oleh Menteri Penerangan secara ex-officio.

No Nama Mulai jabatan Akhir jabatan
1 Boediardjo 10 Juni 1968 28 Maret 1973
2 Mashuri Saleh 28 Maret 1973 1 Oktober 1977
– Sudharmono
(ad-interim) 		1 Oktober 1977 29 Maret 1978
3 Ali Murtopo 29 Maret 1978 19 Maret 1983
4 Harmoko 19 Maret 1983 11 Juni 1997
5 R. Hartono 11 Juni 1997 11 Maret 1998
6 Alwi Dahlan 16 Maret 1998 21 Mei 1998
7 Yunus Yosfiah 23 Mei 1998 20 Oktober 1999

Setelah 1999 Sunting

No Nama Mulai jabatan Akhir jabatan
1 Atmakusumah Astraatmadja 2000 2003
2 Ichlasul Amal 2003 2010
3 Bagir Manan 2010 2016
4 Yosep Stanley Adi Prasetyo 2016 2019
5 Muhammad Nuh 2019 2022
6 Azyumardi Azra Mei 2022 18 September 2022
7 Muhamad Agung Dharmajaya
(sementara) 		18 September 2022 13 Januari 2023
8 Dr. Ninik Rahayu 13 Januari 2023 Sekarang

Catatan Kaki Sunting

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers[pranala nonaktif permanen]
  2. ^ [1]
  3. "BREAKING NEWS: Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Tutup Usia di Malaysia". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2022-09-18. 
  4. ^ "Pasal 15". UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers. [pranala nonaktif permanen]
  5. "Fungsi Dewan Pers". Dewan Pers Indonesia. [pranala nonaktif permanen]
  6. Azzahra, Tiara Aliya. "Azyumardi Azra Jadi Ketua, Ini Susunan Anggota Dewan Pers 2022-2025". detiknews. Diakses tanggal 2022-05-20. 
  7. "Dewan Pers". dewanpers.or.id. Diakses tanggal 2022-05-20. 
  8. antaranews.com (2022-05-18). "Azyumardi Azra terpilih jadi Ketua Dewan Pers 2022-2025". Antara News. Diakses tanggal 2022-05-20. 
  9. "Ini Sembilan Anggota Dewan Pers Periode 2019-2022". 2018-12-01. Diakses tanggal 2020-08-18. 
  10. "Anggota Dewan Pers Periode 2016-2019". 2015-12-23. Diakses tanggal 2016-08-09. 

Referensi Sunting

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Dewan Pers adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia Dewan Pers berdiri pada tahun 1966 melalui Undang undang No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pers tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers Sejak saat itu Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen Dewan PersGambaran UmumDasar hukum pendirianUU Nomor 40 Tahun 1999 1 SifatIndependenStrukturKetuaNinik Rahayu 2 Wakil KetuaMuhamad Agung Dharmajaya 2 AnggotaArif ZulkifliAnggotaPaulus Tri Agung KristantoAnggotaYadi Heriyadi HendrianaAnggotaAsmono WikanAnggotaTotok SuryantoAnggotaNinik RahayuAnggotaAtmaji Sapto AnggoroKantor pusatJl Kebon Sirih No 32 34 Jakarta 10110Situs webhttp dewanpers or id lbsPembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi Manusia HAM karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik Sebagai lembaga independen Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya Saat ini Dewan Pers diketuai oleh Dr Ninik Rahayu menggantikan Azyumardi Azra yang meninggal dunia pada 18 September 2022 3 Daftar isi 1 Sejarah 1 1 Orde Baru 1 2 Reformasi 2 Fungsi Dewan Pers 3 Keanggotaan 4 Struktur Kelembagaan 5 Daftar Ketua 5 1 1968 1999 5 2 Setelah 1999 6 Catatan Kaki 7 Referensi 8 Pranala luarSejarah SuntingDewan Pers pertama kali terbentuk pada tahun 1966 melalui Undang undang No 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Pers Fungsi dari Dewan Pers saat itu adalah sebagai pendamping Pemerintah serta bersama sama membina perkembangan juga pertumbuhan pers di tingkat nasional Saat itu Menteri Penerangan secara ex officio menjabat sebagai Ketua Dewan Pers Orde Baru Sunting Pada era orde baru kedudukan dan fungsi Dewan Pers tidak berubah yaitu masih menjadi penasehat Pemerintah terutama untuk Departemen Penerangan Hal ini didasari pada Undang Undang No 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers Tetapi terjadi perubahan perihal keterwakilan dalam unsur keanggotaan Dewan Pers seperti yang dinyatakan pada Pasal 6 ayat 2 UU No 21 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 4 Tahun 1967 Anggota Dewan Pers terdiri dari wakil organisasi pers wakil Pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli ahli di bidang pers serta ahli ahli di bidang lain Reformasi Sunting Disahkannya Undang undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers membuat berubahnya Dewab Pers menjadi Dewan Pers yang Independen dapat dilihat dari Pasal 15 ayat 1 UU Pers menyatakan Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen Fungsi Dewan Pers juga berubah yang dahulu sebagai penasehat Pemerintah sekarang telah menjadi pelindung kemerdekaan pers Tidak ada lagi hubungan secara struktural dengan Pemerintah Dihapuskannya Departemen Penerangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid menjadi bukti Dalam keanggotaan tidak ada lagi wakil dari Pemerintah dalam Dewan Pers Tidak ada pula campur tangan Pemerintah dalam institusi dan keanggotaan meskipun harus keanggotaan harus ditetapkan melalui Keputusan Presiden Untuk Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih melalui mekanisme rapat pleno diputuskan oleh anggota dan tidak dicantumkan dalam Keputusan Presiden Pemilihan anggota Dewan Pers independen awalnya diatur oleh Dewan Pers lama Atang Ruswati menjabat sebagai Ketua Badan Pekerja Dewan Pers sebuah badan bentukan Dewan Pers sebelum dilakukannya pemilihan anggota Badan Pekerja Dewan Pers kemudian melakukan pertemuan dengan berbagai macam organisasi pers juga perusahaan media Pertemuan tersebut mencapai sebuah kesepakatan bahwa setiap organisasi wartawan akan memilih dan juga mencalonkan dua orang dari unsur wartawan serta dua dari masyarakat Setiap perusahaan media juga berhak untuk memilih serta mencalonkan dua orang yang berasal dari unsur pimpinan perusahaan media juga dua dari unsur masyarakat Ketua Dewan Pers independen yang pertama kali adalah Atmakusumah Astraatmadja Fungsi Dewan Pers SuntingMenurut Pasal 15 ayat 2 Undang Undang Pers Dewan Pers berfungsi sebagai berikut 4 5 Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers Mengembangkan komunikasi antara pers masyarakat dan pemerintah Memfasilitasi organisasi organisasi pers dalam menyusun peraturan peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan Mendata perusahaan pers Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka Keanggotaan SuntingMenurut Pasal 15 ayat 3 Undang Undang Pers 4 anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali Anggota Dewan Pers terdiri atas Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers dan Tokoh masyarakat ahli di bidang pers dan atau komunikasi dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan persUntuk periode 2022 2025 anggota Dewan Pers adalah 6 7 8 1 Dr Ninik Rahayu unsur tokoh masyarakat ketua 2 Muhamad Agung Dharmajaya wakil ketua unsur perusahaan pers 3 Arif Zulkifli unsur wartawan 4 Paulus Tri Agung Kristanto unsur wartawan 5 Yadi Heriyadi Hendriana unsur wartawan 6 Asmono Wikan unsur perusahaan pers 7 Totok Suryanto unsur perusahaan pers 8 Atmaji Sapto Anggoro unsur tokoh masyarakat Untuk periode 2019 2022 anggota Dewan Pers adalah 9 1 Prof Mohammad NUH unsur tokoh masyarakat ketua 2 Hendry Chaeruddin Bangun unsur wartawan wakil ketua 3 Agus Sudibyo unsur tokoh masyarakat 4 Hassanein Rais unsur tokoh masyarakat 5 Ahmad Djauhar unsur perusahaan pers 6 Muhamad Agung Dharmajaya unsur perusahaan pers 7 Asep Setiawan unsur perusahaan pers 8 Arif Zulkifli unsur wartawan 9 Jamalul Insan unsur wartawan Untuk periode 2016 2019 anggota Dewan Pers adalah 10 1 Ir Yosep Adi Prasetyo unsur tokoh masyarakat ketua 2 Ahmad Djauhar unsur perusahaan pers wakil ketua 3 Imam Wahyudi unsur tokoh masyarakat 4 Sinyo Hary Sarundajang unsur tokoh masyarakat 5 Jimmy Silalahi unsur perusahaan pers 6 Reva Deddy Utama unsur perusahaan pers 7 Ratna Komala unsur wartawan 8 Nezar Patria unsur wartawan 9 Hendry Chaeruddin Bangun unsur wartawan Struktur Kelembagaan SuntingDewan Pers awalnya terdiri atas 4 komisi agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik Pada kepengurusan Periode 2022 2025 komisi tersebut bertambah menjadi 7 komisi Komisi komisi yang terdapat dalam Dewan Pers adalah 1 Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers dengan Ketua Komisi Yadi Hendriana dan Wakil Ketua Paulus Tri Agung Kristanto2 Komisi Hukum dan Perundang undangan dengan Ketua Komisi Arif Zulkifli dan Wakil Ketua Asep Setiawan3 Komisi Pendidikan Pelatihan Dan Pengembangan Profesi dengan Ketua Komisi Paulus Tri Agung Kristanto dan Wakil Ketua Yadi Hendriana4 Komisi Hubungan Antar Lembaga dan Luar Negeri dengan Ketua Komisi Totok Suryanto dan Wakil Ketua Arif Zulkifli5 Komisi Penelitian Pendataan dan Ratifikasi Pers dengan Ketua Komisi Atmaji Sapto Anggoro dan Wakil Ketua Asmono Wikan6 Komisi Informasi dan Komunikasi dengan Ketua Komisi Asmono Wikan dan Wakil Ketua Atmaji Sapto Anggoro7 Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi dengan Ketua Komisi Asep Setiawan dan Wakil Ketua Totok SuryantoDewan Pers juga diizinkan mendirikan perwakilan di sejumlah ibu kota provinsi yang sarat akan media seperti Surabaya Medan dan Makassar Tetapi perwakilan ini hanya berfungsi sebagai penyalur pengaduan publik terkait pemberitaan di wilayahnya ke Dewan Pers memberikan saran terkait sengketa dan tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa meskipun dapat diikutsertakan dalam sidang sidang Dewan Pers Daftar Ketua Sunting1968 1999 Sunting Periode periode berikut ini dijabat oleh Menteri Penerangan secara ex officio No Nama Mulai jabatan Akhir jabatan1 Boediardjo 10 Juni 1968 28 Maret 19732 Mashuri Saleh 28 Maret 1973 1 Oktober 1977 Sudharmono ad interim 1 Oktober 1977 29 Maret 19783 Ali Murtopo 29 Maret 1978 19 Maret 19834 Harmoko 19 Maret 1983 11 Juni 19975 R Hartono 11 Juni 1997 11 Maret 19986 Alwi Dahlan 16 Maret 1998 21 Mei 19987 Yunus Yosfiah 23 Mei 1998 20 Oktober 1999Setelah 1999 Sunting No Nama Mulai jabatan Akhir jabatan1 Atmakusumah Astraatmadja 2000 20032 Ichlasul Amal 2003 20103 Bagir Manan 2010 20164 Yosep Stanley Adi Prasetyo 2016 20195 Muhammad Nuh 2019 20226 Azyumardi Azra Mei 2022 18 September 20227 Muhamad Agung Dharmajaya sementara 18 September 2022 13 Januari 20238 Dr Ninik Rahayu 13 Januari 2023 SekarangCatatan Kaki Sunting Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pranala nonaktif permanen a b 1 BREAKING NEWS Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Tutup Usia di Malaysia Tribunnews com Diakses tanggal 2022 09 18 a b Pasal 15 UU No 40 Tahun 1999 Tentang Pers pranala nonaktif permanen Fungsi Dewan Pers Dewan Pers Indonesia pranala nonaktif permanen Azzahra Tiara Aliya Azyumardi Azra Jadi Ketua Ini Susunan Anggota Dewan Pers 2022 2025 detiknews Diakses tanggal 2022 05 20 Dewan Pers dewanpers or id Diakses tanggal 2022 05 20 antaranews com 2022 05 18 Azyumardi Azra terpilih jadi Ketua Dewan Pers 2022 2025 Antara News Diakses tanggal 2022 05 20 Ini Sembilan Anggota Dewan Pers Periode 2019 2022 2018 12 01 Diakses tanggal 2020 08 18 Anggota Dewan Pers Periode 2016 2019 2015 12 23 Diakses tanggal 2016 08 09 Referensi Sunting Indonesia Jurnal Dewan Pers Edisi 5 Diarsipkan 2015 04 02 di Wayback Machine Indonesia Buku Profil Dewan Pers 2010 2013 Diarsipkan 2015 04 02 di Wayback Machine Indonesia UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers Diarsipkan 2015 04 01 di Wayback Machine Indonesia UU No 21 1982 Tentang Perubahan Atas UU No 11 1966 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Pers Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 4 1967 pranala nonaktif permanen Pranala luar Sunting Indonesia Situs web resmi Dewan Pers Indonesia Indonesia Sejarah Dewan Pers Indonesia Diko Muhammad Komunikasi Media Universitas Indonesia 2011 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Dewan Pers amp oldid 24014331