www.wikidata.id-id.nina.az

Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945 Indonesia merupakan negara berben

Pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945. Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda. Pada pengertian yang luas, pemerintah dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan, yakni cabang eksekutif, legislatif dan yudikatif. Istilah ini juga diartikan sebagai lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama-sama karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang-undang. Sementara pada pengertian yang lebih sempit, pemerintah hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa kabinet pemerintahan karena mereka adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari-hari.

Pemerintah Republik Indonesia
Dibentuk17 Agustus 1945 (1945-08-17)
Wilayah pemerintahanIndonesia
Pusat pemerintahanDKI Jakarta
Situs webhttp://www.indonesia.go.id/
Cabang legislatif
LegislatifMPR
Tempat bersidangKompleks Parlemen
Cabang eksekutif
Kepala pemerintahanPresiden Republik Indonesia
Dipilih olehPemilu
Kantor pusatIstana Negara
Jumlah kementerian38
Cabang yudikatif
Pengadilan tertinggiMahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam menjalankan tugasnya, presiden dibantu oleh seorang wakil presiden. Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dibagi menjadi dua kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara bersama-sama memegang kekuasaan kehakiman.

Struktur kekuasaan di Indonesia memiliki 2 jenis yakni ada struktur formal dan ada juga struktur informal yang disebut suprastruktur dan infrastruktur, suprastruktur adalah pemerintahan kekuasaan politik yang berdaulat dan unsur-unsur pemerintahan negara seperti eksekutif dan legislatif, sedangkan insfrastrutur yakni masyarakat dengan segala kelembaga formalnya, dan salah satu tugas suprastruktur ini yaitu bagaimana membangun dan meningkatkan insfrastruktur, karena pemerintah melakukan semua kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan, mempercepat pembangunan, mensejahterakan masyarakat.

Cabang

Eksekutif

Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk menjabat selama lima tahun. Sebelum tahun 2004, mereka dipilih oleh MPR. Jabatan Presiden Indonesia dapat diduduki selama maksimum dua periode dan ia bertindak sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, serta panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Presiden mengangkat anggota kabinet yang tidak harus berasal dari anggota legislatif terpilih.

Jabatan Nama Partai Menjabat sejak Pemilihan terakhir
Presiden Joko Widodo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20 Oktober 2014
17 April 2019
Wakil Presiden Ma'ruf Amin Nonpartisan 20 Oktober 2019

Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus, dengan UUD 1945 mengamanatkan sistem pemerintahan presidensial. Meskipun demikian, Indonesia pernah memiliki jabatan perdana menteri yang memimpin kabinet pada masa Orde Lama. Sistem presidensial yang dianut sebelum Reformasi tidak bersifat murni karena presiden merupakan mandataris MPR, artinya ia tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya. Setelah Reformasi, presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan MPR baru dapat memilih presiden dan/atau wakil presiden hanya jika posisi tersebut lowong.

Legislatif

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah cabang legislatif pada sistem politik Indonesia yang terdiri dari dua kamar: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPR dipilih dari daerah pemilihan yang multianggota, sedangkan anggota DPD dipilih sebanyak empat orang dari setiap provinsi di Indonesia.

DPR memegang sebagian besar kekuasaan legislatif karena memiliki kewenangan tunggal untuk mengesahkan undang-undang. DPD bertindak sebagai badan pelengkap yang dapat mengajukan rancangan undang-undang, menawarkan pendapatnya, dan berpartisipasi dalam diskusi, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. MPR sendiri memiliki kekuasaan tambahan, yaitu mengamandemen konstitusi, melantik presiden, dan melakukan prosedur pemakzulan. Saat melakukan fungsi-fungsi ini, MPR menggabungkan anggota dari DPR dan DPD.

Yudikatif

Mahkamah Agung (MA) merupakan cabang yudisial yang tertinggi. Para hakimnya diangkat oleh presiden. Di sisi lain, Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur masalah konstitusional dan politik, sementara Komisi Yudisial (KY) mengawasi para hakim.

Inspektif

Indonesia memiliki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara. Organisasi ini bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara, seperti Bank Indonesia, badan usaha milik negara dan daerah, dan badan layanan umum.

Pusat dan daerah

Dalam kaitannya dengan pemerintahan daerah, Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi dan standardisasi nasional.

Sejak Reformasi, otonomi daerah semakin dikembangkan. Di Indonesia, pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota) yang mulanya dipilih oleh DPRD, sejak tahun 2005 juga dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah. Sementara itu, para anggota DPRD, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dipilih melalui pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPD.

Lihat pula

Referensi

  1. https://umsu.ac.id/mekanisme-pembagian-kekuasaan-yang-dilaksanakan-di-indonesia/
  2. Indrayana 2008, hlm. 361, 443, 440.
  3. Asshiddiqie, Jimmy (2012), Institut Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan (PDF) . Orasi Ilmiah.
  4. Indrayana 2008.
  5. Aspinall; Mietzner (2011). "People's Forum or Chamber of Cronies". Problems of Democratisation of Indonesia. 
  6. Indrayana 2008, hlm. 266-267.
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 3

Bacaan lanjutan

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah yang mengatur Indonesia berdasarkan UUD 1945 Indonesia merupakan negara berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer Pemerintah Indonesia memiliki beberapa pengertian yang berbeda Pada pengertian yang luas pemerintah dapat merujuk secara kolektif pada tiga cabang kekuasaan yakni cabang eksekutif legislatif dan yudikatif Istilah ini juga diartikan sebagai lembaga eksekutif dan legislatif secara bersama sama karena kedua cabang kekuasaan inilah yang bertanggung jawab atas tata kelola bangsa dan pembuatan undang undang Sementara pada pengertian yang lebih sempit pemerintah hanya merujuk pada cabang eksekutif berupa kabinet pemerintahan karena mereka adalah bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab atas tata kelola pemerintahan sehari hari Pemerintah Republik IndonesiaDibentuk17 Agustus 1945 1945 08 17 Wilayah pemerintahanIndonesiaPusat pemerintahanDKI JakartaSitus webhttp www indonesia go id Cabang legislatifLegislatifMPRTempat bersidangKompleks ParlemenCabang eksekutifKepala pemerintahanPresiden Republik IndonesiaDipilih olehPemiluKantor pusatIstana NegaraJumlah kementerian38Cabang yudikatifPengadilan tertinggiMahkamah Agung dan Mahkamah KonstitusiKekuasaan eksekutif dipimpin oleh seorang presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Dalam menjalankan tugasnya presiden dibantu oleh seorang wakil presiden Kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR yang dibagi menjadi dua kamar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD Cabang yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung MA dan Mahkamah Konstitusi MK yang secara bersama sama memegang kekuasaan kehakiman Struktur kekuasaan di Indonesia memiliki 2 jenis yakni ada struktur formal dan ada juga struktur informal yang disebut suprastruktur dan infrastruktur suprastruktur adalah pemerintahan kekuasaan politik yang berdaulat dan unsur unsur pemerintahan negara seperti eksekutif dan legislatif sedangkan insfrastrutur yakni masyarakat dengan segala kelembaga formalnya dan salah satu tugas suprastruktur ini yaitu bagaimana membangun dan meningkatkan insfrastruktur karena pemerintah melakukan semua kegiatan untuk mengentaskan kemiskinan mempercepat pembangunan mensejahterakan masyarakat 1 Daftar isi 1 Cabang 1 1 Eksekutif 1 2 Legislatif 1 3 Yudikatif 1 4 Inspektif 2 Pusat dan daerah 3 Lihat pula 4 Referensi 5 Bacaan lanjutanCabang SuntingEksekutif Sunting Pasangan presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk menjabat selama lima tahun Sebelum tahun 2004 mereka dipilih oleh MPR Jabatan Presiden Indonesia dapat diduduki selama maksimum dua periode dan ia bertindak sebagai kepala negara kepala pemerintahan serta panglima tertinggi Tentara Nasional Indonesia Presiden mengangkat anggota kabinet yang tidak harus berasal dari anggota legislatif terpilih 2 Jabatan Nama Partai Menjabat sejak Pemilihan terakhirPresiden Joko Widodo Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 20 Oktober 2014 17 April 2019Wakil Presiden Ma ruf Amin Nonpartisan 20 Oktober 2019Presiden berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus dengan UUD 1945 mengamanatkan sistem pemerintahan presidensial Meskipun demikian Indonesia pernah memiliki jabatan perdana menteri yang memimpin kabinet pada masa Orde Lama Sistem presidensial yang dianut sebelum Reformasi tidak bersifat murni karena presiden merupakan mandataris MPR artinya ia tunduk dan bertanggungjawab kepada MPR yang berwenang mengangkat dan memberhentikannya Setelah Reformasi presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dan MPR baru dapat memilih presiden dan atau wakil presiden hanya jika posisi tersebut lowong 3 Legislatif Sunting Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR adalah cabang legislatif pada sistem politik Indonesia yang terdiri dari dua kamar Dewan Perwakilan Rakyat DPR dan Dewan Perwakilan Daerah DPD Anggota DPR dipilih dari daerah pemilihan yang multianggota sedangkan anggota DPD dipilih sebanyak empat orang dari setiap provinsi di Indonesia Lembaga Ketua Jumlah anggota Pemilihan terakhirMajelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Soesatyo 711 17 April 2019Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani 575Dewan Perwakilan Daerah La Nyalla Mattalitti 136DPR memegang sebagian besar kekuasaan legislatif karena memiliki kewenangan tunggal untuk mengesahkan undang undang DPD bertindak sebagai badan pelengkap yang dapat mengajukan rancangan undang undang menawarkan pendapatnya dan berpartisipasi dalam diskusi tetapi tidak memiliki kekuatan hukum MPR sendiri memiliki kekuasaan tambahan yaitu mengamandemen konstitusi melantik presiden dan melakukan prosedur pemakzulan Saat melakukan fungsi fungsi ini MPR menggabungkan anggota dari DPR dan DPD 4 5 Yudikatif Sunting Mahkamah Agung MA merupakan cabang yudisial yang tertinggi Para hakimnya diangkat oleh presiden Di sisi lain Mahkamah Konstitusi MK mengatur masalah konstitusional dan politik sementara Komisi Yudisial KY mengawasi para hakim 6 Lembaga Ketua Jumlah anggotaMahkamah Agung Muhammad Syarifuddin Maksimum 60Mahkamah Konstitusi Anwar Usman Maksimum 9Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus 7Inspektif Sunting Indonesia memiliki Badan Pemeriksa Keuangan BPK sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara Organisasi ini bertanggung jawab untuk memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat pemerintah daerah dan lembaga lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara seperti Bank Indonesia badan usaha milik negara dan daerah dan badan layanan umum Pusat dan daerah SuntingDalam kaitannya dengan pemerintahan daerah Pemerintah Indonesia merupakan pemerintah pusat Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri pertahanan dan keamanan peradilan moneter dan fiskal agama serta kewenangan lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis konservasi dan standardisasi nasional Sejak Reformasi otonomi daerah semakin dikembangkan Di Indonesia pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 7 Kepala daerah gubernur bupati dan wali kota yang mulanya dipilih oleh DPRD sejak tahun 2005 juga dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah Sementara itu para anggota DPRD baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dipilih melalui pemilihan umum legislatif yang dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan DPR dan DPD Lihat pula SuntingPolitik IndonesiaReferensi Sunting https umsu ac id mekanisme pembagian kekuasaan yang dilaksanakan di indonesia Indrayana 2008 hlm 361 443 440 Asshiddiqie Jimmy 2012 Institut Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan PDF Orasi Ilmiah Indrayana 2008 Aspinall Mietzner 2011 People s Forum or Chamber of Cronies Problems of Democratisation of Indonesia Indrayana 2008 hlm 266 267 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 Angka 3Bacaan lanjutan SuntingIndrayana Denny 2008 Indonesian Constitutional Reform 1999 2002 An Evaluation of Constitution Making in Transition Jakarta Kompas Book Publishing ISBN 978 979 709 394 5 O Rourke Kevin 2002 Reformasi The Struggle for Power in post Soeharto Indonesia Crows Nest New South Wales Allen amp Unwin ISBN 1 86508 754 8 Schwarz Adam 2000 A Nation in Waiting Indonesia s Search for Stability Boulder Colorado Westview Press ISBN 9781865081793 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Pemerintah Indonesia amp oldid 23701180