www.wikidata.id-id.nina.az

Sistem presidensial Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara

Sistem presidensial

Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.

Untuk disebut sebagai sistem presidensial, setidaknya bentuk pemerintahan harus memiliki tiga unsur yaitu:

  • Presiden yang dipilih rakyat
  • Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.
  • Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, kedudukan presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Ciri-ciri sistem presiden

Pendalaman teori Republik konstitusional Monarki konstitusional
Presidensial Semipresidensial Parlementer Parlementer
Kepala negara Presiden Raja/Ratu
Kepala pemerintahan Presiden Perdana Menteri
Sifat kepala negara Populer Seremonial
Sifat kepala pemerintahan Populer Seremonial Populer
Kekuasaan kepala negara Pemisahan atau pembagian Hanya pemisahan
Masa jabatan kepala negara ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode)		 seumur hidup
Masa jabatan kepala pemerintahan ditentukan jangka waktu
(maksimal 2 periode)		 Tidak ditentukan jangka waktu
Masa pemilihan umum presiden ditentukan jangka waktu
(4-6 tahun)		 –
Masa pemilihan umum legislatif tepat waktu berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri
Kekuasaan negara Pemisahan atau pembagian Hanya pemisahan
Pemegang kekuasaan Eksekutif Legislatif
Hak prerogratif untuk eksekutif Presiden Perdana Menteri
Hak kekuasaan wilayah negara Presiden Perdana Menteri
Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut Presiden Perdana Menteri
Tampilan kepala negara dalam kabinet ya tidak
(kecuali ada undangan Perdana Menteri)
Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif tidak ya
Eksekutif dijatuhkan legislatif tidak ya
Posisi eksekutif Partai politik dan profesional Hanya Partai Berkuasa
Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)
Hubungan legislatif dan eksekutif harus lepas dari jabatan legislatif merangkap sebagai jabatan legislatif
Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif sejajar legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif
Pembubaran legislatif oleh eksekutif tidak ya
Keputusan kepala negara tidak dapat diganggu gugat
(keputusan mutlak)		 dapat diubah melalui legislatif
Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih ya tidak
Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif ya tidak
Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara tidak tentu hanya satu
Rangkap jabatan kepala negara ya tidak
Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan
bersama dengan legislatif		 Presiden Perdana Menteri
Pemilihan kepala negara dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)		 diwariskan turun temurun menurut UU
Pemilihan kepala pemerintahan dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)		 ditunjuk Presiden dipilih rakyat (langsung) atau
parlemen (tidak langsung)
Hukuman kepada kepala negara Pemakzulan Dilucut haknya
Hukuman kepada kepala pemerintahan Pemakzulan Mosi tak percaya
Lingkungan Istana Negara kalangan umum pribadi
Posisi elite/orang kaya setara dianggap bangsawan/feodal

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:

  • Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
  • Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
  • Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
  • Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).
  • Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  • Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
  • Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.

Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial

Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:

  • Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.
  • Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun, dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.
  • Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
  • Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
  • Legislatif bukan tempat pengkaderan untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:

  • Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.
  • Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
  • Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.
  • Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

Republik dengan sistem pemerintahan presidensial

Artikel utama: § Daftar negara oleh sistem pemerintahan#Sistem presidensial

Sistem presidensial dengan perdana menteri

Lihat pula

Referensi

  1. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/134322/constitutional-law/256930/Monarchical-systems
  2. Meskipun ada jabatan perdana menteri, presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan.
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Sistem presidensi atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif Untuk disebut sebagai sistem presidensial setidaknya bentuk pemerintahan harus memiliki tiga unsur yaitu 1 Presiden yang dipilih rakyat Presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dan dalam jabatannya ini mengangkat pejabat pejabat pemerintahan yang terkait Presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh UUD atau konstitusi Dalam sistem presidensial presiden memiliki kedudukan yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi pengkhianatan terhadap negara dan terlibat masalah kriminal kedudukan presiden bisa dijatuhkan Bila ia diberhentikan karena pelanggaran pelanggaran tertentu biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya Daftar isi 1 Ciri ciri sistem presiden 2 Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial 3 Republik dengan sistem pemerintahan presidensial 3 1 Sistem presidensial dengan perdana menteri 4 Lihat pula 5 ReferensiCiri ciri sistem presiden SuntingPendalaman teori Republik konstitusional Monarki konstitusionalPresidensial Semipresidensial Parlementer ParlementerKepala negara Presiden Raja RatuKepala pemerintahan Presiden Perdana MenteriSifat kepala negara Populer SeremonialSifat kepala pemerintahan Populer Seremonial PopulerKekuasaan kepala negara Pemisahan atau pembagian Hanya pemisahanMasa jabatan kepala negara ditentukan jangka waktu maksimal 2 periode seumur hidupMasa jabatan kepala pemerintahan ditentukan jangka waktu maksimal 2 periode Tidak ditentukan jangka waktuMasa pemilihan umum presiden ditentukan jangka waktu 4 6 tahun Masa pemilihan umum legislatif tepat waktu berubah ubah sesuai dengan keputusan Perdana MenteriKekuasaan negara Pemisahan atau pembagian Hanya pemisahanPemegang kekuasaan Eksekutif LegislatifHak prerogratif untuk eksekutif Presiden Perdana MenteriHak kekuasaan wilayah negara Presiden Perdana MenteriHak pendapat menurut UUD UU peraturan diberlakukan dicabut Presiden Perdana MenteriTampilan kepala negara dalam kabinet ya tidak kecuali ada undangan Perdana Menteri Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif tidak yaEksekutif dijatuhkan legislatif tidak yaPosisi eksekutif Partai politik dan profesional Hanya Partai BerkuasaMayoritas Parlemen termasuk partai koalisi Hubungan legislatif dan eksekutif harus lepas dari jabatan legislatif merangkap sebagai jabatan legislatifPosisi kedudukan legislatif dengan eksekutif sejajar legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutifPembubaran legislatif oleh eksekutif tidak yaKeputusan kepala negara tidak dapat diganggu gugat keputusan mutlak dapat diubah melalui legislatifKeterlibatan kepala negara untuk hak partai politik hak pemilih ya tidakKeterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik hak pemilih anggota eksekutif ya tidakJumlah keturunan dalam posisi kepala negara tidak tentu hanya satuRangkap jabatan kepala negara ya tidakPengusulan Pengubah Pengganti Perbaikan UUD UU peraturanbersama dengan legislatif Presiden Perdana MenteriPemilihan kepala negara dipilih rakyat langsung atauparlemen tidak langsung diwariskan turun temurun menurut UUPemilihan kepala pemerintahan dipilih rakyat langsung atauparlemen tidak langsung ditunjuk Presiden dipilih rakyat langsung atauparlemen tidak langsung Hukuman kepada kepala negara Pemakzulan Dilucut haknyaHukuman kepada kepala pemerintahan Pemakzulan Mosi tak percayaLingkungan Istana Negara kalangan umum pribadiPosisi elite orang kaya setara dianggap bangsawan feodalCiri ciri pemerintahan presidensial yaitu Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat Presiden memiliki hak prerogatif hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri menteri yang memimpin departemen dan non departemen Menteri menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif bukan kepada kekuasaan legislatif Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut Kelebihan dan kelemahan sistem presidensial SuntingKelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu Misalnya masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya Legislatif bukan tempat pengkaderan untuk jabatan jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak Sistem pertanggungjawaban kurang jelas Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama Republik dengan sistem pemerintahan presidensial SuntingArtikel utama Daftar negara oleh sistem pemerintahan Sistem presidensial Afghanistan Angola Argentina Benin Bolivia Brasil Burundi Chili Filipina Kolombia Komoro Republik Kongo Kosta Rika Siprus Republik Dominika Ekuador El Salvador Gambia Ghana Guatemala Honduras Indonesia Kenya Liberia Malawi Maladewa Meksiko Myanmar Nikaragua Nigeria Palau Panama Paraguay Seychelles Sierra Leone Sudan Selatan Sudan Suriname Turkmenistan Amerika Serikat Uruguay Venezuela Zambia Zimbabwe Sistem presidensial dengan perdana menteri Sunting Azerbaijan Belarus Kamerun Republik Afrika Tengah Chad Guinea Guinea Khatulistiwa Pantai Gading Kazakhstan Mozambik Namibia Peru 2 Rwanda Korea Selatan Tanzania Togo Uganda Uzbekistan Vietnam YamanLihat pula SuntingSistem parlementer Sistem semipresidensialReferensi Sunting http www britannica com EBchecked topic 134322 constitutional law 256930 Monarchical systems Meskipun ada jabatan perdana menteri presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Sistem presidensial amp oldid 23429326