Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer.
Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda). Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri.
Sistem ini digunakan oleh negara Prancis
Ciri-ciri
| Pendalaman teori | Republik konstitusional | Monarki konstitusional | |
|---|---|---|---|
| Presidensial | Semipresidensial | Parlementer | Parlementer |
| Kepala negara | Presiden | Raja/Ratu | |
| Kepala pemerintahan | Presiden | Perdana Menteri | |
| Sifat kepala negara | Populer | Seremonial | |
| Sifat kepala pemerintahan | Populer | Seremonial | Populer |
| Kekuasaan kepala negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | |
| Masa jabatan kepala negara | ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode) | seumur hidup | |
| Masa jabatan kepala pemerintahan | ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode) | Tidak ditentukan jangka waktu | |
| Masa pemilihan umum presiden | ditentukan jangka waktu (4-6 tahun) | – | |
| Masa pemilihan umum legislatif | tepat waktu | berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri | |
| Kekuasaan negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | |
| Pemegang kekuasaan | Eksekutif | Legislatif | |
| Hak prerogratif untuk eksekutif | Presiden | Perdana Menteri | |
| Hak kekuasaan wilayah negara | Presiden | Perdana Menteri | |
| Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut | Presiden | Perdana Menteri | |
| Tampilan kepala negara dalam kabinet | ya | tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri) | |
| Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif | tidak | ya | |
| Eksekutif dijatuhkan legislatif | tidak | ya | |
| Posisi eksekutif | Partai politik dan profesional | Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi) | |
| Hubungan legislatif dan eksekutif | harus lepas dari jabatan legislatif | merangkap sebagai jabatan legislatif | |
| Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif | sejajar | legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif | |
| Pembubaran legislatif oleh eksekutif | tidak | ya | |
| Keputusan kepala negara | tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak) | dapat diubah melalui legislatif | |
| Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih | ya | tidak | |
| Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif | ya | tidak | |
| Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara | tidak tentu | hanya satu | |
| Rangkap jabatan kepala negara | ya | tidak | |
| Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif | Presiden | Perdana Menteri | |
| Pemilihan kepala negara | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | diwariskan turun temurun menurut UU | |
| Pemilihan kepala pemerintahan | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | ditunjuk Presiden | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) |
| Hukuman kepada kepala negara | Pemakzulan | Dilucut haknya | |
| Hukuman kepada kepala pemerintahan | Pemakzulan | Mosi tak percaya | |
| Lingkungan Istana Negara | kalangan umum | pribadi | |
| Posisi elite/orang kaya | setara | dianggap bangsawan/feodal |
Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu:
- dari presidensial
- Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
- Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.
- dari parlementer
- Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.
- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Negara dengan sistem pemerintahan semipresidensial
Negara dengan sistem semipresidensial