www.wikidata.id-id.nina.az

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pe

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi/ daerah kabupaten/kota) di Indonesia. DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan wilayah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota­-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum". DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang-undang, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.

Lambang DPRD

Persyaratan

Syarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut:

  1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
  2. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri
  3. Tidak pernah mengkhianati negara, serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya
  4. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden
  5. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
  6. Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara
  7. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara
  8. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
  9. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
  10. Terdaftar sebagai Pemilih
  11. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
  12. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945
  13. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih
  14. Berusia sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun
  15. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat
  16. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI
  17. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD provinsi) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi. DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD provinsi disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten/kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006.

Referensi

Lihat pula

Pranala luar

  • Karya yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 di Wikisource
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi daerah kabupaten kota di Indonesia DPRD disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3 Pemerintahan wilayah provinsi daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota anggotanya dipilih melalui pemilihan umum DPRD kemudian diatur lebih lanjut dengan undang undang terakhir melalui Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 Lambang DPRD Daftar isi 1 Persyaratan 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota 4 Referensi 5 Lihat pula 6 Pranala luarPersyaratan SuntingSyarat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia menurut UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri Tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan Tidak pernah melakukan perbuatan tercela Terdaftar sebagai Pemilih Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 lima tahun atau lebih Berusia sekurang kurangnya 21 dua puluh satu tahun Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas SMA Madrasah Aliyah MA Sekolah Menengah Kejuruan SMK Madrasah Aliyah Kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G 30 S PKI Memiliki visi misi dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik IndonesiaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi SuntingArtikel utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi DPRD provinsi adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum Di Provinsi Aceh DPRD provinsi disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA yang diatur dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota SuntingArtikel utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten kota DPRD kabupaten kota adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten kota DPRD kabupaten kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum Di Provinsi Aceh DPRD kabupaten kota disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota DPRK yang diatur dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Referensi SuntingLihat pula SuntingDewan Perwakilan Rakyat Aceh Dewan Perwakilan Rakyat Papua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota Daftar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daftar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Pemerintahan daerah di Indonesia Pemerintah daerah di IndonesiaPranala luar Sunting Karya yang berkaitan dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 di Wikisource Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Dewan Perwakilan Rakyat Daerah amp oldid 23607047