www.wikidata.id-id.nina.az

Pemilihan kepala daerah di Indonesia Pemilihan kepala daerah Pilkada atau Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langs

Pemilihan kepala daerah di Indonesia

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilihan kepala daerah) dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

Sejarah Sunting

dahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),namun Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005, dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007.

Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang.

Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah: Pertama, Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika Pemilukada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada.[kenetralan diragukan]

Penyelenggaraan Sunting

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Khusus di Aceh, Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih).

Peserta Sunting

Kegiatan para anggota, kader, relawan dan simpatisan partai politik Indonesia. Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya. Partai politik diseleksi untuk mengikutii dan penyelenggaraan Pemilihan Umum, lalu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Khusus di Aceh, peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokal

Pemiluda Serentak 1957–1958 Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957–1958

Pemilu ini merupakan pemiluda yang digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia untuk memilih DPRD Provinsi (DPRP) dan DPRD Kabupaten/Kota (DPRK) Pada saat itu, UU Pemilihan Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan, untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh DPRD. Meskipun dibayang-bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer, secara umum Pemilu Daerah dapat terselenggara dengan baik.

Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 hingga Januari 1958. Daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD (DPRK) adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sumatera Selatan, Riau, dan di Kalimantan pada 1958. Sedangkan daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD (DPRP) adalah Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan di Kalimantan pada 1958 Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilu daerah itu mendapuk PKI sebagai partai tersukses. Sebagaimana dicatat Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama (2009, hlm. 257) PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27 persen dibanding dengan perolehan 1955 yang sebesar 16,4 persen.

Berbanding terbalik dengan PKI, perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun. Fealy mencatat, suara Masyumi dan NU—di Pemilu 1955 masing-masing meraup suara 20,9 persen dan 18,4 persen—turun dengan persentase hampir sama, 7 persen. Sementara PNI yang sebelumnya meraup 22,3 persen justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20,8 persen. Sesuai dengan ketentuan UU No. 1/1957, DPRD Tingkat I (DPRP) dan DPRD Tingkat II (DPRK) yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing-masing.

Pilkada Serentak 2015 Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2015

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:

Pilkada tingkat provinsi Sunting

Ada 9 Provinsi yang menggelar pilkada serentak, yaitu:

Pilkada tingkat kabupaten dan kota Sunting

Hasil Sunting

No Daerah Pasangan Terpilih Partai Pengusung
1 Kabupaten Agam Indra Catri
Trinda Farhan Satria		 Gerindra
PKS
2 Kabupaten Asahan
3 Kabupaten Badung I Nyoman Giri Prasta
I Ketut Suiasa		 PDIP
Nasdem
4 Kabupaten Bangka Barat Parhan Ali
Markus		 PDIP
PAN
Hanura
5 Kabupaten Bangka Selatan Justiar Noer
Riza Herdavid		 Demokrat
PKS
6 Kabupaten Bangka Tengah Erzaldi Rosman
Ibnu Saleh		 Demokrat
PPP
Hanura
PKS
Nasdem
Gerindra
7 Kabupaten Bangli I Made Gianyar
Sang Nyoman Sedana Arta		 PDIP

Pilkada Serentak 2017 Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2017

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu:

Pilkada tingkat provinsi Sunting

Ada 7 Provinsi yang akan menggelar pilkada serentak, yaitu:

Adapun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa jabatan gubernurnya berakhir pada tanggal 10 Oktober 2017 tidak melaksanakan pemilihan gubernur sesuai UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pilkada tingkat kabupaten dan kota Sunting

Pilkada Serentak 2018 Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2018

Pilkada tingkat provinsi Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2018

Terdapat 17 provinsi yang melaksanan pilkada tahun ini, antara lain:

Pilkada tingkat kabupaten dan kota Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum bupati/wali kota di Indonesia 2018

Pilkada Serentak 2020 Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020

Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah-daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021. Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia. Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Berikut ini adalah daftar daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada tahun 2020.

Pilkada Serentak 2024 Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024

Pilkada tingkat provinsi Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2024

Pilkada tingkat kabupaten dan kota Sunting

Artikel utama: Daftar pemilihan umum bupati/wali kota di Indonesia 2024

Kontroversi Sunting

Pilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah, atau calon tunggal. Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal. Mahkamah Konstitusi beralasan, jika pilkada ditunda karena kurangnya calon, maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih. Mahkamah juga menilai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat-syarat calon tidak terpenuhi.

Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal, surat suara akan dibuat berbeda. Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah, dengan pilihan "Setuju" atau "Tidak Setuju" di bagian bawahnya. Apabila pilihan "Setuju" memperoleh suara terbanyak, maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah. Namun jika pilihan "Tidak Setuju" memperoleh suara terbayak, maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya.

Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat, diantaranya:

  • Efisiensi anggaran
  • Efektivitas lembaga pemilihan umum
  • Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar.
  • Mencegah kutu loncat (gagal di satu wilayah, menyeberang ke wilayah lain) seperti Rieke Dyah Pitaloka (gagal di Jakarta dan Jawa Barat, jadi bakal calon di Depok) dan Andre Taulany (gagal di Tangerang Selatan, jadi bakal calon di Depok)
  • Perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lebih sinergis.

Referensi Sunting

  1. Dulu Pilkada, Lalu Pemilukada, Kini Pilgub
  2. DPR RI Putuskan Pilkada Melalui DPRD 2014-10-06 di Wayback Machine. Kini.co.id, diakes 25 September 2014
  3. Wibisono, Nuran. "Pemilu Daerah 1957: PKI Berjaya dan Gagalnya Pilkada Langsung". tirto.id. Diakses tanggal 2022-02-17. 
  4. ^ Aprianto, Anton (2015-03-18). "9 Provinsi Ini Gelar Pilkada Desember 2015". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-09-26. 
  5. "Ini Jadwal Lengkap Pilkada 2015". Republika Online. 2015-02-24. Diakses tanggal 2020-09-26. 
  6. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-04-22. Diakses tanggal 2016-04-12. 
  7. ^ . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-05-12. Diakses tanggal 2016-04-26. 
  8. http://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/22441041/kecuali-papua-ini-daftar-pasangan-cagub-cawagub-di-16-provinsi
  9. https://m.detik.com/news/berita/d-3864318/nomor-urut-pilgub-ntt-2018-marianus-sae-2-benny-harman-3-viktor-4?_ga=2.195517996.1452083790.1518446977-1662701683.1518446977[pranala nonaktif permanen]
  10. http://regional.kompas.com/read/2018/02/13/15080831/didampingi-pendukung-3-paslon-cabut-nomor-peserta-pilkada-kalbar
  11. https://m.detik.com/news/berita/d-3864776/ini-nomor-urut-pilgub-maluku-calon-independen-lolos?_ga=2.31414975.1452083790.1518446977-1662701683.1518446977[pranala nonaktif permanen]
  12. Firdaus, Muhammad. "Daftar Lengkap 270 Pilkada Serentak 2020 Seluruh Indonesia, 7 Kabupaten di Kalbar". Tribunnews.com. Diakses tanggal 2019-06-23. 
  13. https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/pswqcl430/kpu-mulai-persiapkan-tahapan-pilkada-2020-untuk-273-daerah
  14. MK Perbolehkan Pilkada Calon Tunggal, KPU Blitar Kelabakan Tempo.co, Tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
  15. Calon Tunggal Pilkada, Dipilih Lewat Kertas 'Setuju' atau 'Tidak' Tempo.co, Tanggal 29 September 2015. Diakses tanggal 24 November 2015.
  16. ^ . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-07. Diakses tanggal 2015-08-16. 
  17. http://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/15/05/28/np1v5n-pdip-pilkada-depok-elektabilitas-rieke-diah-pitaloka-tinggi
  18. http://showbiz.liputan6.com/read/2270163/andre-taulany-maju-di-pilkada-depok
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Pemilihan kepala daerah Pilkada atau Pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten Wali kota dan wakil wali kota untuk kotaDaftar isi 1 Sejarah 2 Penyelenggaraan 3 Peserta 4 Pemiluda Serentak 1957 1958 5 Pilkada Serentak 2015 5 1 Pilkada tingkat provinsi 5 2 Pilkada tingkat kabupaten dan kota 5 3 Hasil 6 Pilkada Serentak 2017 6 1 Pilkada tingkat provinsi 6 2 Pilkada tingkat kabupaten dan kota 7 Pilkada Serentak 2018 7 1 Pilkada tingkat provinsi 7 2 Pilkada tingkat kabupaten dan kota 8 Pilkada Serentak 2020 9 Pilkada Serentak 2024 9 1 Pilkada tingkat provinsi 9 2 Pilkada tingkat kabupaten dan kota 10 Kontroversi 11 ReferensiSejarah Suntingdahulu sebelum tahun 2005 kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD namun Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada Pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005 dilaksanakan di Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada Pemilihan kepala daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007 Pada tahun 2011 terbit undang undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Di dalam undang undang ini istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota 1 Pada tahun 2014 DPR RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan kepala daerah secara langsung Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS berjumlah 55 orang Fraksi Partai Amanat Nasional PAN berjumlah 44 orang dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang 2 Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang pembangunan demokrasi sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK Bagi sebagian pihak yang lain Pemilukada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi walaupun dalam pelaksanaan Pemilukada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat adalah Pertama Pemilukada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang Kedua Pemilukada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus yakni hak pilih dan hak legislasi Padahal jika Pemilukada secara langsung tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD sebagai warga negara hak pilihnya tetap ada kenetralan diragukan Penyelenggaraan SuntingPilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota dengan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota Khusus di Aceh Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan KIP dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslih Peserta Sunting nbsp Kegiatan para anggota kader relawan dan simpatisan partai politik Indonesia Beberapa dari mereka berusaha melalui pengajaran pengkaderan dan pelatihan untuk keberhasilan partainya Partai politik diseleksi untuk mengikutii dan penyelenggaraan Pemilihan Umum lalu Pemilihan Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik Ketentuan ini diubah dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang Undang undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Khusus di Aceh peserta Pilkada juga dapat diusulkan oleh partai politik lokalPemiluda Serentak 1957 1958 SuntingArtikel utama Daftar pemilihan umum legislatif daerah di Indonesia 1957 1958Pemilu ini merupakan pemiluda yang digelar secara serentak di beberapa daerah di Indonesia untuk memilih DPRD Provinsi DPRP dan DPRD Kabupaten Kota DPRK Pada saat itu UU Pemilihan Kepala Daerah masih dalam proses penyusunan untuk sementara waktu kepala daerah dipilih oleh DPRD Meskipun dibayang bayangi kondisi politik yang tidak menentu sebagai akibat menguatnya konflik kedaerahan dan darurat militer secara umum Pemilu Daerah dapat terselenggara dengan baik Pemungutan suara dilaksanakan secara bertahap antara Juni 1957 hingga Januari 1958 Daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD DPRK adalah Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Sumatera Selatan Riau dan di Kalimantan pada 1958 Sedangkan daerah yang melaksanakan pemilihan DPRD DPRP adalah Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan di Kalimantan pada 1958 Hasil akhir dari keseluruhan rangkaian pemilu daerah itu mendapuk PKI sebagai partai tersukses Sebagaimana dicatat Greg Fealy dalam Ijtihad Politik Ulama 2009 hlm 257 PKI dengan mengesankan berhasil menambah perolehan suaranya hingga 27 persen dibanding dengan perolehan 1955 yang sebesar 16 4 persen Berbanding terbalik dengan PKI perolehan suara tiga partai besar lainnya justru turun Fealy mencatat suara Masyumi dan NU di Pemilu 1955 masing masing meraup suara 20 9 persen dan 18 4 persen turun dengan persentase hampir sama 7 persen Sementara PNI yang sebelumnya meraup 22 3 persen justru terpuruk dengan persentase penurunan suara hingga 20 8 persen Sesuai dengan ketentuan UU No 1 1957 DPRD Tingkat I DPRP dan DPRD Tingkat II DPRK yang terbentuk kemudian berwenang memilih kepala daerahnya masing masing 3 Pilkada Serentak 2015 SuntingArtikel utama Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2015 Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015 4 Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu 5 6 Pilkada tingkat provinsi Sunting Ada 9 Provinsi yang menggelar pilkada serentak yaitu 4 Sumatera Barat berakhir masa jabatan gubernur pada 15 08 2015 Kepulauan Riau 19 08 2015 Jambi 03 08 2015 Bengkulu 29 11 2015 Kalimantan Utara 22 04 2015 Kalimantan Tengah 04 08 2015 Kalimantan Selatan 08 08 2015 Sulawesi Utara 20 09 2015 Sulawesi Tengah 16 06 2016 Pilkada tingkat kabupaten dan kota Sunting Sumatera UtaraKota Medan masa jabatan berakhir 26 07 2015 Kota Binjai 13 08 2015 Kota Sibolga 26 08 2015 Kota Pematangsiantar 22 09 2015 Kota Tanjungbalai 07 02 2016 Kota Gunungsitoli 13 04 2016 Kabupaten Serdang Bedagai 05 08 2015 Kabupaten Tapanuli Selatan 12 08 2015 Kabupaten Toba Samosir 12 08 2015 Kabupaten Labuhanbatu 19 08 2015 Kabupaten Asahan 19 08 2015 Kabupaten Pakpak Bharat 25 08 2015 Kabupaten Humbang Hasundutan 26 08 2015 Kabupaten Toba Samosir 12 08 2015 Kabupaten Simalungun 25 10 2015 Kabupaten Labuhanbatu Utara 15 11 2015 Kabupaten Labuhanbatu Selatan 11 02 2016 Kabupaten Karo 25 03 2016 Kabupaten Nias Selatan 12 04 2016 Kabupaten Nias Utara 12 04 2016 Kabupaten Nias Barat 13 04 2016 Kabupaten Nias 09 06 2016 Kabupaten Mandailing Natal 28 06 2016 Sumatera BaratKota Bukittinggi 13 08 2015 Kota Solok 31 08 2015 Kabupaten Solok 02 08 2015 Kabupaten Dharmasraya 12 08 2015 Kabupaten Solok Selatan 20 08 2015 Kabupaten Pasaman Barat 27 08 2015 Kabupaten Pasaman 29 08 2015 Kabupaten Pesisir Selatan 17 09 2015 Kabupaten Sijunjung 22 09 2015 Kabupaten Tanah Datar 26 09 2015 Kabupaten Padang Pariaman 25 10 2015 Kabupaten Agam 26 10 2015 Kabupaten Lima Puluh Kota 11 11 2015 RiauKota Dumai 12 08 2015 Kabupaten Kepulauan Meranti 30 07 2015 Kabupaten Indragiri Hulu 03 08 2015 Kabupaten Bengkalis 05 08 2015 Kabupaten Pelalawan 07 04 2016 Kabupaten Rokan Hulu 19 04 2016 Kabupaten Kuantan Singingi 01 06 2016 Kabupaten Rokan Hilir 07 06 2016 Kabupaten Siak 19 06 2016 JambiKota Sungai Penuh 25 06 2016 Kabupaten Tanjung Jabung Barat 27 01 2016 Kabupaten Batanghari 30 01 2016 Kabupaten Tanjung Jabung Timur 12 04 2016 Kabupaten Bungo 14 06 2016 Sumatera SelatanKabupaten Musi Rawas Utara DOB Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir DOB Kabupaten Ogan Komering Ulu 22 08 2015 Kabupaten Ogan Ilir 22 08 2015 Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 23 08 2015 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 23 08 2015 Kabupaten Musi Rawas 05 09 2015 BengkuluKabupaten Mukomuko 15 08 2015 Kabupaten Seluma 16 08 2015 Kabupaten Kepahiang 30 08 2015 Kabupaten Lebong 30 08 2015 Kabupaten Bengkulu Selatan 16 09 2015 Kabupaten Rejang Lebong 17 09 2015 Kabupaten Bengkulu Utara 04 02 2016 Kabupaten Kaur 21 05 2016 LampungKota Metro 20 08 2015 Kota Bandar Lampung 15 09 2015 Kabupaten Pesisir Barat DOB Kabupaten Lampung Selatan 06 08 2015 Kabupaten Way Kanan 23 08 2015 Kabupaten Lampung Timur 02 09 2015 Kabupaten Pesawaran 20 09 2015 Kabupaten Lampung Tengah 12 11 2015 Kepulauan Bangka BelitungKabupaten Bangka Selatan 30 08 2015 Kabupaten Belitung Timur 06 09 2015 Kabupaten Bangka Tengah 24 09 2015 Kabupaten Bangka Barat 06 12 2015 Kepulauan RiauKota Batam 01 03 2016 Kabupaten Kepulauan Anambas 09 08 2015 Kabupaten Bintan 10 08 2015 Kabupaten Lingga 11 08 2015 Kabupaten Karimun 23 03 2016 Kabupaten Natuna 04 05 2016 BantenKota Cilegon 20 07 2015 Kota Tangerang Selatan 20 04 2016 Kabupaten Serang 28 07 2015 Kabupaten Pandeglang 10 03 2016 Jawa BaratKota Depok 26 01 2016 Kabupaten Pangandaran DOB Kabupaten Sukabumi 29 08 2015 Kabupaten Indramayu 12 12 2015 Kabupaten Bandung 15 12 2015 Kabupaten Karawang 27 12 2015 Kabupaten Tasikmalaya 08 03 2016 Kabupaten Cianjur 18 05 2016 Jawa Tengah Kota Semarang 19 07 2015 Kota Surakarta 28 07 2015 Kota Pekalongan 09 08 2015 Kota Magelang 29 08 2015 Kabupaten Rembang 20 07 2015 Kabupaten Kebumen 26 07 2015 Kabupaten Purbalingga 27 07 2015 Kabupaten Boyolali 03 08 2015 Kabupaten Blora 11 08 2015 Kabupaten Kendal 23 08 2015 Kabupaten Sukoharjo 01 09 2015 Kabupaten Semarang 28 09 2015 Kabupaten Wonosobo 30 10 2015 Kabupaten Purworejo 30 10 2015 Kabupaten Wonogiri 01 11 2015 Kabupaten Klaten 02 12 2015 Kabupaten Pemalang 24 01 2016 Kabupaten Grobogan 14 03 2016 Kabupaten Demak 03 05 2016 Kabupaten Sragen 04 05 2016 Kabupaten Pekalongan 27 06 2016 Daerah Istimewa YogyakartaKabupaten Bantul 27 07 2015 Kabupaten Gunung Kidul 28 07 2015 Kabupaten Sleman 10 08 2015 Jawa TimurKota Blitar 03 08 2015 Kota Surabaya 28 09 2015 Kota Pasuruan 18 10 2015 Kabupaten Ngawi 27 07 2015 Kabupaten Lamongan 09 08 2015 Kabupaten Jember 11 08 2015 Kabupaten Ponorogo 12 08 2015 Kabupaten Kediri 19 08 2015 Kabupaten Situbondo 06 09 2015 Kabupaten Gresik 27 09 2015 Kabupaten Trenggalek 04 10 2015 Kabupaten Mojokerto 18 10 2015 Kabupaten Sumenep 19 10 2015 Kabupaten Banyuwangi 21 10 2015 Kabupaten Malang 26 10 2015 Kabupaten Sidoarjo 01 11 2015 Kabupaten Blitar 31 01 2016 Kabupaten Pacitan 21 02 2016 Kabupaten Tuban 20 06 2016 BaliKota Denpasar 11 08 2015 Kabupaten Karang Asem 21 07 2015 Kabupaten Badung 05 08 2015 Kabupaten Bangli 05 08 2015 Kabupaten Tabanan 09 08 2015 Kabupaten Jembrana 16 02 2016 Nusa Tenggara BaratKota Mataram 10 08 2015 Kabupaten Lombok Utara 02 08 2015 Kabupaten Bima 09 08 2015 Kabupaten Sumbawa Barat 13 08 2015 Kabupaten Dompu 18 10 2015 Kabupaten Lombok Tengah 27 11 2015 Kabupaten Sumbawa 17 01 2016 Nusa Tenggara TimurKabupaten Malaka DOB Kabupaten Belu 17 02 2014 gagal menggelar Pilkada pada tahun 2013 Kabupaten Manggarai Barat 30 08 2015 Kabupaten Sumba Timur 31 08 2015 Kabupaten Manggarai 14 09 2015 Kabupaten Ngada 14 09 2015 Kabupaten Sumba Barat 21 09 2015 Kabupaten Timor Tengah Utara 21 12 2015 Kabupaten Sabu Raijua 24 01 2016 Kalimantan BaratKabupaten Kapuas Hulu 04 08 2015 Kabupaten Bengkayang 10 08 2015 Kabupaten Sekadau 16 08 2015 Kabupaten Melawi 19 08 2015 Kabupaten Sintang 26 08 2015 Kabupaten Ketapang 30 08 2015 Kabupaten Sambas 12 06 2016 Kalimantan TengahKabupaten Kotawaringin Timur 25 10 2015 Kalimantan SelatanKota Banjarbaru 11 08 2015 Kota Banjarmasin 12 08 2015 Kabupaten Banjar 06 08 2015 Kabupaten Kotabaru 10 08 2015 Kabupaten Balangan 13 08 2015 Kabupaten Hulu Sungai Tengah 31 08 2015 Kabupaten Tanah Bumbu 20 09 2015 Kalimantan TimurKota Samarinda 23 11 2015 Kota Bontang 23 03 2016 Kota Balikpapan 30 05 2016 Kabupaten Mahakam Ulu DOB Kabupaten Kutai Kartanegara 30 06 2015 Kabupaten Paser 31 08 2015 Kabupaten Berau 15 09 2015 Kabupaten Kutai Timur 13 02 2016 Kabupaten Kutai Barat 19 04 2016 Kalimantan UtaraKabupaten Tana Tidung 18 01 2015 Kabupaten Bulungan 01 09 2015 Kabupaten Malinau 03 04 2016 Kabupaten Nunukan 31 05 2016 Sulawesi UtaraKota Manado 10 12 2015 Kota Tomohon 07 01 2016 Kota Bitung 21 02 2016 Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 04 10 2015 Kabupaten Minahasa Utara 10 12 2015 Kabupaten Minahasa Selatan 14 12 2015 Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 16 12 2015 GorontaloKabupaten Gorontalo 30 08 2015 Kabupaten Bone Bolango 18 09 2015 Kabupaten Pohuwato 22 09 2015 Sulawesi BaratKabupaten Mamuju Tengah DOB Kabupaten Mamuju Utara 05 10 2015 Kabupaten Mamuju 08 10 2015 Kabupaten Majene 25 06 2016 Sulawesi TengahKota Palu 11 10 2015 Kabupaten Banggai Laut DOB Kabupaten Morowali Utara DOB Kabupaten Tojo Una Una 29 08 2015 Kabupaten Poso 30 08 2015 Kabupaten Toli Toli 14 09 2015 Kabupaten Sigi 22 11 2015 Kabupaten Banggai 08 06 2016 Sulawesi SelatanKabupaten Pangkajene Kepulauan 08 08 2015 Kabupaten Barru 10 08 2015 Kabupaten Maros 11 08 2015 Kabupaten Gowa 13 08 2015 Kabupaten Luwu Timur 27 08 2015 Kabupaten Tana Toraja 27 09 2015 Kabupaten Kepulauan Selayar 30 09 2015 Kabupaten Soppeng 16 10 2015 Kabupaten Luwu Utara 03 11 2015 Kabupaten Bulukumba 09 11 2015 Kabupaten Toraja Utara 31 03 2016 Sulawesi TenggaraKabupaten Kolaka Timur DOB Kabupaten Konawe Kepulauan DOB Kabupaten Buton Utara 10 06 2015 Kabupaten Konawe Selatan 12 08 2015 Kabupaten Muna 16 09 2015 Kabupaten Konawe Utara 21 04 2016 Kabupaten Wakatobi 28 06 2016 MalukuKabupaten Kepulauan Aru 30 10 2014 Kabupaten Seram Bagian Timur 13 09 2015 Kabupaten Maluku Barat Daya 26 04 2016 Kabupaten Buru Selatan 22 06 2016 Maluku UtaraKota Ternate 10 08 2015 Kota Tidore Kepulauan 08 11 2015 Kabupaten Pulau Taliabu DOB Kabupaten Halmahera Timur 30 08 2015 Kabupaten Kepulauan Sula 15 09 2015 Kabupaten Halmahera Utara 11 10 2015 Kabupaten Halmahera Selatan 17 01 2016 Kabupaten Halmahera Barat 04 02 2016 PapuaKabupaten Nabire 04 05 2015 Kabupaten Asmat 09 11 2015 Kabupaten Keerom 13 11 2015 Kabupaten Waropen 15 11 2015 Kabupaten Merauke 08 01 2016 Kabupaten Mamberamo Raya 15 01 2016 Kabupaten Pegunungan Bintang 17 01 2016 Kabupaten Boven Digoel 07 03 2016 Kabupaten Yahukimo 05 04 2016 Kabupaten Supiori 21 05 2016 Kabupaten Yalimo 11 06 2016 Papua BaratKabupaten Pegunungan Arfak DOB Kabupaten Manokwari Selatan DOB Kabupaten Sorong Selatan 15 11 2015 Kabupaten Raja Ampat 16 11 2015 Kabupaten Kaimana 23 11 2015 Kabupaten Teluk Bintuni 25 11 2015 Kabupaten Fakfak 06 12 2015 Kabupaten Teluk Wondama 13 01 2016 Kabupaten Manokwari 07 02 2016 Hasil Sunting No Daerah Pasangan Terpilih Partai Pengusung1 Kabupaten Agam Indra CatriTrinda Farhan Satria GerindraPKS2 Kabupaten Asahan3 Kabupaten Badung I Nyoman Giri PrastaI Ketut Suiasa PDIPNasdem4 Kabupaten Bangka Barat Parhan AliMarkus PDIPPANHanura5 Kabupaten Bangka Selatan Justiar NoerRiza Herdavid DemokratPKS6 Kabupaten Bangka Tengah Erzaldi RosmanIbnu Saleh DemokratPPPHanuraPKSNasdemGerindra7 Kabupaten Bangli I Made GianyarSang Nyoman Sedana Arta PDIPPilkada Serentak 2017 SuntingArtikel utama Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2017 Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 15 Februari 2017 Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu 7 Pilkada tingkat provinsi Sunting Ada 7 Provinsi yang akan menggelar pilkada serentak yaitu 7 Aceh berakhir masa jabatan gubernur pada 25 06 2017 Kepulauan Bangka Belitung 07 05 2017 DKI Jakarta 15 10 2017 Banten 11 01 2017 Gorontalo 16 01 2017 Sulawesi Barat 14 12 2016 Papua Barat 17 01 2017 Adapun provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masa jabatan gubernurnya berakhir pada tanggal 10 Oktober 2017 tidak melaksanakan pemilihan gubernur sesuai UU No 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Pilkada tingkat kabupaten dan kota Sunting AcehKota Banda Aceh masa jabatan berakhir 26 07 2017 Kota Lhokseumawe 05 07 2017 Kota Langsa 27 08 2017 Kota Sabang 17 09 2017 Kabupaten Aceh Besar 03 07 2017 Kabupaten Aceh Utara 05 07 2017 Kabupaten Aceh Timur 06 07 2017 Kabupaten Aceh Jaya 09 07 2017 Kabupaten Bener Meriah 11 07 2017 Kabupaten Pidie 12 07 2017 Kabupaten Simeulue 16 07 2017 Kabupaten Aceh Singkil 17 07 2017 Kabupaten Bireuen 06 08 2017 Kabupaten Aceh Barat Daya 13 08 2017 Kabupaten Aceh Tenggara 24 09 2017 Kabupaten Gayo Lues 25 09 2017 Kabupaten Aceh Barat 08 10 2017 Kabupaten Nagan Raya 08 10 2017 Kabupaten Aceh Tengah 27 12 2017 Kabupaten Aceh Tamiang 28 12 2017 Sumatera UtaraKota Tebing Tinggi 05 08 2016 Kabupaten Tapanuli Tengah 09 08 2016 Sumatera BaratKota Payakumbuh 23 09 2017 Kabupaten Kepulauan Mentawai 05 12 2016 RiauKota Pekanbaru 26 01 2017 Kabupaten Kampar 11 12 2016 JambiKabupaten Muaro Jambi 19 07 2016 Kabupaten Sarolangun 31 07 2016 Kabupaten Tebo 27 08 2016 Sumatera SelatanKabupaten Musi Banyuasin 16 01 2017 BengkuluKabupaten Bengkulu Tengah 17 04 2017 LampungKabupaten Tulang Bawang Barat 14 11 2016 Kabupaten Pringsewu 23 11 2016 Kabupaten Mesuji 13 04 2017 Kabupaten Lampung Barat 10 12 2017 Kabupaten Tulang Bawang 17 12 2017 Jawa BaratKota Cimahi 19 10 2017 Kota Tasikmalaya 14 11 2017 Kabupaten Bekasi 14 05 2017 Jawa Tengah Kota Salatiga 11 07 2016 Kabupaten Banjarnegara 18 10 2016 Kabupaten Batang 13 02 2017 Kabupaten Jepara 10 04 2017 Kabupaten Pati 07 08 2017 Kabupaten Cilacap 19 11 2017 Kabupaten Brebes 04 12 2017 Daerah Istimewa YogyakartaKota Yogyakarta 20 12 2016 Kabupaten Kulon Progo 24 08 2016 Jawa TimurKota Batu 26 12 2017 BaliKabupaten Buleleng 24 07 2017 Nusa Tenggara TimurKota Kupang 01 08 2017 Kabupaten Flores Timur 26 07 2016 Kabupaten Lembata 25 08 2016 Kalimantan BaratKota Singkawang 17 12 2017 Kabupaten Landak 06 09 2016 Kalimantan TengahKabupaten Barito Selatan 19 09 2016 Kabupaten Kotawaringin Barat 30 12 2016 Kalimantan SelatanKabupaten Hulu Sungai Utara 09 10 2017 Kabupaten Barito Kuala 04 11 2017 Sulawesi UtaraKabupaten Bolaang Mongondow 16 07 2016 Kabupaten Kepulauan Sangihe 01 11 2016 GorontaloKabupaten Boalemo 01 02 2017 Sulawesi TengahKabupaten Banggai Kepulauan 29 09 2016 Kabupaten Buol 10 10 2017 Sulawesi SelatanKabupaten Takalar 21 12 2017 Sulawesi TenggaraKota Kendari 08 10 2017 Kabupaten Buton Selatan DOB Kabupaten Buton Tengah DOB Kabupaten Muna Barat DOB Kabupaten Bombana 02 08 2016 Kabupaten Kolaka Utara 18 06 2017 Kabupaten Buton 18 08 2017 MalukuKota Ambon 04 08 2016 Kabupaten Seram Bagian Barat 13 09 2016 Kabupaten Buru 02 02 2017 Kabupaten Maluku Tenggara Barat 16 04 2017 Kabupaten Maluku Tengah 08 09 2017 Maluku UtaraKabupaten Pulau Morotai 08 09 2016 Kabupaten Halmahera Tengah 23 12 2017 PapuaKota Jayapura 21 07 2016 Kabupaten Nduga 30 09 2016 Kabupaten Lanny Jaya 25 10 2016 Kabupaten Sarmi 28 12 2016 Kabupaten Mappi 09 02 2017 Kabupaten Tolikara 10 07 2017 Kabupaten Kepulauan Yapen 07 09 2017 Kabupaten Jayapura 06 10 2017 Kabupaten Intan Jaya 22 11 2017 Kabupaten Puncak Jaya 08 12 2017 Kabupaten Dogiyai 18 12 2017 Papua BaratKota Sorong 11 06 2017 Kabupaten Tambrauw 29 10 2016 Kabupaten Maybrat 21 11 2016 Kabupaten Sorong 12 06 2017 Pilkada Serentak 2018 SuntingArtikel utama Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2018 Pilkada tingkat provinsi Sunting Artikel utama Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2018 Terdapat 17 provinsi yang melaksanan pilkada tahun ini antara lain 8 Pemilihan umum Gubernur Sumatera Utara 2018 Pemilihan umum Gubernur Riau 2018 Pemilihan umum Gubernur Sumatera Selatan 2018 Pemilihan umum Gubernur Lampung 2018 Pemilihan umum Gubernur Jawa Barat 2018 Pemilihan umum Gubernur Jawa Tengah 2018 Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 Pemilihan umum Gubernur Bali 2018 Pemilihan umum Gubernur Nusa Tenggara Barat 2018 Pemilihan umum Gubernur Nusa Tenggara Timur 2018 9 Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Barat 2018 10 Pemilihan umum Gubernur Kalimantan Timur 2018 Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Selatan 2018 Pemilihan umum Gubernur Sulawesi Tenggara 2018 Pemilihan umum Gubernur Maluku 2018 11 Pemilihan umum Gubernur Maluku Utara 2018 Pemilihan umum Gubernur Papua 2018Pilkada tingkat kabupaten dan kota Sunting Artikel utama Daftar pemilihan umum bupati wali kota di Indonesia 2018Pilkada Serentak 2020 SuntingArtikel utama Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2020 Pemilihan kepala daerah di Indonesia pada tahun 2020 digelar secara serentak untuk daerah daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2021 Sistem pemilihan kepala daerah secara serentak pada tahun 2020 merupakan yang keempat kalinya diselenggarakan di Indonesia Pelaksanaan pemungutan suara direncanakan digelar secara serentak pada bulan Desember 2020 Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi 224 kabupaten dan 37 kota 12 Berikut ini adalah daftar daerah yang melaksanakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada tahun 2020 13 Pilkada Serentak 2024 SuntingArtikel utama Daftar pemilihan umum kepala daerah di Indonesia 2024 Pilkada tingkat provinsi Sunting Artikel utama Daftar pemilihan umum gubernur di Indonesia 2024 Pilkada tingkat kabupaten dan kota Sunting Artikel utama Daftar pemilihan umum bupati wali kota di Indonesia 2024Kontroversi SuntingPilkada serentak tahun 2015 sempat membuat polemik karena di beberapa wilayah hanya terdapat satu pasang calon kepala daerah atau calon tunggal Namun Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal Mahkamah Konstitusi beralasan jika pilkada ditunda karena kurangnya calon maka akan menghapus hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih Mahkamah juga menilai Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pilkada juga tidak memberikan jalan keluar seandainya syarat syarat calon tidak terpenuhi 14 Untuk proses pemilihan kepala daerah calon tunggal surat suara akan dibuat berbeda Surat suara khusus ini hanya akan berisi satu pasangan calon kepala daerah dengan pilihan Setuju atau Tidak Setuju di bagian bawahnya Apabila pilihan Setuju memperoleh suara terbanyak maka calon tunggal ditetapkan sebagai kepala daerah yang sah Namun jika pilihan Tidak Setuju memperoleh suara terbayak maka pemilihan ditunda hingga pilkada selanjutnya 15 Berbagai analis menyatakan bahwa pilkada serentak memiliki manfaat diantaranya Efisiensi anggaran 16 Efektivitas lembaga pemilihan umum 16 Sarana menggerakkan kader partai politik secara luas dan gencar Mencegah kutu loncat gagal di satu wilayah menyeberang ke wilayah lain seperti Rieke Dyah Pitaloka gagal di Jakarta dan Jawa Barat jadi bakal calon di Depok 17 dan Andre Taulany gagal di Tangerang Selatan jadi bakal calon di Depok 18 Perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota lebih sinergis Referensi Sunting Dulu Pilkada Lalu Pemilukada Kini Pilgub DPR RI Putuskan Pilkada Melalui DPRD Diarsipkan 2014 10 06 di Wayback Machine Kini co id diakes 25 September 2014 Wibisono Nuran Pemilu Daerah 1957 PKI Berjaya dan Gagalnya Pilkada Langsung tirto id Diakses tanggal 2022 02 17 a b Aprianto Anton 2015 03 18 9 Provinsi Ini Gelar Pilkada Desember 2015 Tempo dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 2020 09 26 Ini Jadwal Lengkap Pilkada 2015 Republika Online 2015 02 24 Diakses tanggal 2020 09 26 Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016 04 22 Diakses tanggal 2016 04 12 a b Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016 05 12 Diakses tanggal 2016 04 26 http nasional kompas com read 2018 02 12 22441041 kecuali papua ini daftar pasangan cagub cawagub di 16 provinsi https m detik com news berita d 3864318 nomor urut pilgub ntt 2018 marianus sae 2 benny harman 3 viktor 4 ga 2 195517996 1452083790 1518446977 1662701683 1518446977 pranala nonaktif permanen http regional kompas com read 2018 02 13 15080831 didampingi pendukung 3 paslon cabut nomor peserta pilkada kalbar https m detik com news berita d 3864776 ini nomor urut pilgub maluku calon independen lolos ga 2 31414975 1452083790 1518446977 1662701683 1518446977 pranala nonaktif permanen Firdaus Muhammad Daftar Lengkap 270 Pilkada Serentak 2020 Seluruh Indonesia 7 Kabupaten di Kalbar Tribunnews com Diakses tanggal 2019 06 23 https nasional republika co id berita nasional politik pswqcl430 kpu mulai persiapkan tahapan pilkada 2020 untuk 273 daerah MK Perbolehkan Pilkada Calon Tunggal KPU Blitar Kelabakan Tempo co Tanggal 29 September 2015 Diakses tanggal 24 November 2015 Calon Tunggal Pilkada Dipilih Lewat Kertas Setuju atau Tidak Tempo co Tanggal 29 September 2015 Diakses tanggal 24 November 2015 a b Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015 07 07 Diakses tanggal 2015 08 16 http www republika co id berita nasional jabodetabek nasional 15 05 28 np1v5n pdip pilkada depok elektabilitas rieke diah pitaloka tinggi http showbiz liputan6 com read 2270163 andre taulany maju di pilkada depok Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Pemilihan kepala daerah di Indonesia amp oldid 24354041