Sulawesi Barat

Sulawesi Barat (disingkat Sulbar, Lontara: ᨔᨘᨒᨓᨙᨔᨗ ᨅᨑ) adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian barat Pulau Sulawesi, Indonesia. Daerah ini pernah menjadi bagian dari provinsi Sulawesi Selatan hingga pemekaran provinsi pada 2004. Ibukota provinsi Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju.

Sulawesi Barat
Provinsi
Sulbar
Transkripsi bahasa Mandar
• Aksara Lontara	ᨔᨘᨒᨓᨙᨔᨗ ᨅᨑ
Dari atas ke bawah: Rumah adat Mandar, Tugu Perdamaian Mamuju, Rumah adat Mamasa, dan tradisi Mangngaro di Mamasa
Bendera Lambang
Motto:  Mellete diatonganan (Mandar) Meniti pada kebenaran
Peta
Negara	Indonesia
Dasar hukum pendirian	UU No. 26 Tahun 2004
Hari jadi	22 September 2004
Ibu kota	Mamuju
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kabupaten: 6 Kota: - Kecamatan: 69 Kelurahan: 71 Desa: 576
Pemerintahan
• Gubernur	Zudan Arif Fakrulloh (Penjabat)
• Wakil Gubernur	-
• Sekretaris Daerah	Muhammad Idris
• Ketua DPRD	Siti Suraidah Suhardi
Luas
• Total	16.787,18 km^2 (6,481,57 sq mi)
Populasi  (2021)
• Total	1.436.842
• Kepadatan	85,59/km^2 (221,7/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 80,24% Kristen 17,48% — Protestan 16,18% — Katolik 1,30% Hindu 2,22% Buddha 0,06%
• Bahasa	Daftar Indonesia (resmi) Mandar Mamasa Kalumpang Mamuju Pattae Budong-Budong Bugis Jawa Makassar Bali
• IPM	66,36 (2021) sedang
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode pos	913xx-915xx
Kode area telepon	Daftar 0422 — Majene 0426 — Mamuju — Mamuju Tengah — Pasangkayu 0428 — Polewali Mandar — Mamasa
Kode ISO 3166	ID-SR
Pelat kendaraan	DC
Kode Kemendagri	76
DAU	Rp 1.082.940.636.000,00- (2020)
Lagu daerah	"Sayang Sayang Mandar" "Oh Mamuju" "Tenggang - Tenggang Lopi" "Lita Pembolongan" "Pulo Karampuang" "Pasurungai Salili" "Sulbar Malaqbi"
Rumah adat	Rumah Boyang (Mandar) Banoa Sibatang (Mamuju) Banua Sura (Mamasa)
Senjata tradisional	Belati Jambia Gayang Kandawulo Tombak Sulawesi Barat
Flora resmi	Cempaka hutan kasar
Fauna resmi	Mandar dengkur
Situs web	www.sulbarprov.go.id

Pembentukan provinsi Sulawesi Barat merupakan hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 yang disahkan dalam rapat Paripurna antara Pemerintah dan DPR RI, dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 16 Oktober 2004. Sulawesi Barat memiliki daratan dengan luas 16.937, 16 km² dan lautan dengan luas 20.342 km² serta pesisir pantai sepanjang 677 km. Jumlah kecamatan di Sulawesi barat sebanyak 69 dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 649.

3.2 Pejabat

Sejarah

Penyatuan kerajaan di Tanah Mandar

Sebelum datangnya Belanda, suku Mandar di Sulawesi Barat terdiri dari berbagai kerajaan. Pada Abad ke-16, Raja Tomepayung dari Kerajaan Balanipa memprakarsai penyatuan kerajaan-kerajaan tersebut menjadi konfederasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketertiban bersama dengan mengontrol perdagangan di pesisir barat Sulawesi. Kerajaan Balanipa, Sendana,Tapalang,Banggae, Pamboang,Binuang dan Mamuju, bersatu membentuk persekutuan Pitu Babana Binanga (tujuh kerajaan pesisir) melalui Assitalliang Tammajarra atau Perjanjian Tammajarra. Balanipa berstatus sebagai ayah atau ketua, Sendana sebagai ibu atau wakil ketua dan kerajaan lain sebagai anak atau anggota. Kerajaan Mandar pesisir melakukan perluasan ke utara yang merupakan wilayah Suku Kaili.

Putri bangsawan di Mandar

Tidak hanya di pesisir, kerajaan-kerajaan di pedalaman juga membentuk persekutuan Pitu Ulunna Salu (tujuh kerajaan hulu) yang terdiri dari Tabulahan, Rantebulahan, Aralle, Mambi, Matangnga, Tabang, dan Bambang. Kedua persekutuan tersebut sering terlibat konflik seperti Perang Lahakang, Sungkiq, dan Damadamaq. Sehingga Raja Tomepayung dari Balanipa sebagai perwakilan Pitu Babana Binanga bertemu dengan Raja Londong Dahata dari Rantebulahan sebagai perwakilan Pitu Ulunna Salu membuat perjanjian allamungan batu di Luyo Balanipa untuk menyatukan wilayah Mandar baik di pesisir maupun di pedalaman. Mandar menjadi kerajaan maritim yang kuat dan disegani.

Masa Kolonial

Rumah panggung Mandar di tahun 1930-an

Kerajaan di Mandar pesisir merupakan sekutu dari kerajaan besar lain yaitu Gowa (Makassar), terutama dalam konfliknya melawan Bone dan Belanda. Salah satunya adalah penyerangan Pulau Buton yang menampung Raja Bone di tahun 1667. Armada Mandar dan Gowa disambut oleh pasukan Buton dan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman sehingga Gowa mengalami kekalahan dan pasukannya ditawan. Gowa terus mengalami kekalahan sehingga jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1667 melalui Perjanjian Bungaya. Pasukan gabungan Belanda dan Bone kemudian menyerang Mandar hingga mereka mengakui kekuasaan Belanda pada tahun 1674. Namun Belanda tidak benar-benar menguasai Mandar sampai tahun 1905. Tahun 1909, Belanda mulai menata administrasi di wilayah Mandar dengan mendirikan Afdeling Mandar yang mencakup Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babanga Binanga dengan ibukota di Majene. Afdeling tersebut berada di bawah Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden (Kegubernuran Sulawesi dan dependensinya) yang berkedudukan di Makassar. Tahun 1916, Afdeling Mandar kembali ditata sehingga mencakup empat onderafdeling yang terdiri dari Mamuju, Polewali, Mamasa, dan Majene. Afdeling Mandar menjadi cikal bakal Provinsi Sulawesi Barat dan keempat onderafdeling sebagai kabupaten di dalam provinsi tersebut.

Pembentukan provinsi Sulawesi Barat

Setelah merdeka, di wilayah ini dibentuk tiga kabupaten yaitu Mamuju, Majene, dan Polewali-Mamasa. Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat telah diperjuangkan sejak tahun 1962. Pada masa itu di pulau Sulawesi terdapat 3 Provinsi yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Provinsi Sulawesi Utara. Namun, pada tahun 1963 usulan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tidak disetujui oleh pemerintah pusat karena beberapa alasan. Sebagai gantinya, pemerintah memekarkan Sulawesi bagian selatan menjadi Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Perjuangan pembentukan Provinsi Sulawesi Barat kembali menemukan momentumnya pada tahun 1999 pasca-reformasi. Terbentuknya beberapa provinsi baru di Indonesia seperti Provinsi Banten, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Gorontalo menjadi api penyulut perjuangan semesta rakyat untuk membentuk provinsi Sulawesi Barat. Perjuangan panjang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat akhirnya terwujud melalui UU No. 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru pada tanggal 5 Oktober 2004.

Selain pemekaran provinsi, wilayah ini juga mengalami pemekaran kabupaten. Tahun 2002, Polewali-Mamasa dipecah menjadi Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa. Kabupaten Mamuju dimekarkan menjadi Mamuju Utara di tahun 2003 dan Mamuju Tengah di tahun 2012. Tahun 2017, Mamuju Utara merubah namanya menjadi Kabupaten Pasangkayu sehingga sama dengan nama ibukotanya.

Geografi

Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Barat

Letak Sulawesi Barat di Pulau Sulawesi dengan garis lintang 00⁰45'59''–03⁰34'00'' Lintang Selatan dan 118⁰48'59''–119⁰55'06'' Bujur Timur.

Provinsi ini perbatasan wilayah Sulawesi Barat yaitu Sulawesi Tengah di bagian utara, Sulawesi Selatan di bagian Timur dan Selatan dan Selat Makassar di bagian Barat.

Pemerintahan

Daftar Gubernur

Artikel utama: Daftar Gubernur Sulawesi Barat

Berikut merupakan daftar Gubernur Sulawesi Barat dari masa ke masa semenjak tahun 2006:

No.	Gubernur (lahir–wafat)	Potret	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Partai	Wakil Gubernur	Periode	Ref.
1		Anwar Adnan Saleh (l. 1948)		14 Desember 2006	14 Desember 2011	Partai Golongan Karya	Muhammad Amri Sanusi	1 (2006)
				14 Desember 2011	14 Desember 2016		Aladin S. Mengga	2 (2011)
2		Ali Baal Masdar (l. 1960)		12 Mei 2017	12 Mei 2022	Partai Golongan Karya	Enny Anggraeny Anwar	3 (2017)

  Non Partisan/Penugasan Pemerintah

  Partai Golongan Karya (Golkar)

  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)

  Partai Nasional Demokrat (Nasdem)

Pejabat

Dalam tumpuk pemerintahan, seorang kepala daerah yang mengajukan diri untuk cuti atau berhenti sementara dari jabatannya kepada pemerintah pusat, maka Menteri Dalam Negeri menyiapkan penggantinya yang merupakan birokrat di pemerintah daerah atau bahkan wakil gubernur, termasuk ketika posisi gubernur berada dalam masa transisi. Berikut merupakan daftar pengganti sementara untuk jabatan Gubernur Sulawesi Barat.

Potret	Pelaksana tugas Gubernur	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Masa	Ket.	Gubernur definitif
	Oentarto Sindung Mawardi (penjabat)	16 Oktober 2004	21 Oktober 2005	—	Transisi
	Syamsul Arif Rivai (penjabat)	21 Oktober 2005	14 Desember 2006	—
	Ismail Zainuddin (pelaksana harian)	14 Desember 2016	30 Desember 2016	—
	Carlo Brix Tewu (penjabat)	30 Desember 2016	12 Mei 2017	—
	Akmal Malik (penjabat)	12 Mei 2022	12 Mei 2023	—
	Zudan Arif Fakrulloh (penjabat)	12 Mei 2023	sekarang	—

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat

DPRD Sulawesi Barat beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Barat terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Barat yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 26 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar di Gedung DPRD Sulawesi Barat. Komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Demokrat adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 9 kursi disusul oleh Partai Golkar yang meraih 8 kursi serta PDI Perjuangan dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 6 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Barat dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2014-2019	2019-2024
PKB	1	2
Gerindra	6	4
PDI-P	4	6
Golkar	9	8
NasDem	2	6
PKS	2	0
PPP	2	1
PAN	5	2
Hanura	3	4
Demokrat	10	9
PKPI	1	0
Perindo	(baru) 3
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah Partai	11	10

Kabupaten

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Sulawesi Barat

No.	Kabupaten/kota	Ibu kota	Bupati/wali kota	Luas wilayah (km^2)	Jumlah penduduk (2017)	Kecamatan	Kelurahan/desa	Lambang	Peta lokasi
1	Kabupaten Majene	Banggae	Andi Achmad Syukri Tammalele	947,84	166.505	8	20/62
2	Kabupaten Mamasa	Mamasa	Ramlan Badawi	3.005,88	203.599	17	13/168
3	Kabupaten Mamuju	Mamuju	Sitti Sutinah Suhardi	3.973,07	110.593	11	15/88
4	Kabupaten Mamuju Tengah	Tobadak	Aras Tammauni	3.014,37	142.913	5	-/54
5	Kabupaten Pasangkayu	Pasangkayu	Yaumil Ambo Djiwa	3.043,75	208.325	12	4/59
6	Kabupaten Polewali Mandar	Polewali	Andi Ibrahim Masdar	1.775,65	517.677	16	23/144

Kecamatan, Desa, dan Kelurahan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Sulawesi Barat

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 6 kabupaten, 69 kecamatan, 74 kelurahan dan 576 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 1.536.115 jiwa dengan total luas wilayah 16.787,18 km².

No.	Kode Kemendagri	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km2)	Penduduk (jiwa)	2017
					Kecamatan	Kelurahan	Desa
1	76.02	Kab. Mamuju	4.999,69	297.096	11	13	88
2	76.01	Kab. Pasangkayu	3.043,75	208.325	12	4	59
3	76.04	Kab. Polewali Mandar	1.775,65	517.677	16	23	144
4	76.03	Kab. Mamasa	3.005,88	203.599	17	13	168
5	76.05	Kab. Majene	947,84	166.505	8	20	62
6	76.06	Kab. Mamuju Tengah	3.014,37	142.913	5	-	54
		TOTAL	16.787,18	1.536.115	69	73	575

Ekonomi

Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata. Selain kakao, daerah ini juga penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa dan cengkih. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batubara dan minyak bumi.

Demografi

Pada tahun 2021, penduduk Sulawesi Barat berjumlah 1.436.842 jiwa dengan kepadatan 85,59 jiwa/km.

Bahasa

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Barat adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 10 bahasa daerah di Sulawesi Barat. Kesepuluh bahasa tersebut adalah: (1) Baras, (2) Benggaulu, (3) Budong-Budong, (4) Kone-Konee, (5) Mamasa, (6) Mamuju, (7) Mandar, (8) Pannei, (9) Pattinjo, dan (10) Kalumpang.

Pakaian Adat Sulawesi Barat (Mandar)

Suku bangsa

Perangko Lambang Sulawesi Barat

Masyarakat Sulawesi Barat merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Sulawesi Barat dan juga pendatang. Penduduk asli provinsi Sulawesi Barat termasuk suku Mandar, Mamasa, Pattae dan Kalumpang. Suku Mandar tersebar di semua wilayah kabupaten di Sulawesi Barat, kemudian suku Toraja Mamasa kebanyakan berada di kabupaten Mamasa. Sementara suku Makki berada di kecamatan Kalumpang dan Bonehau. Suku Pattae berada di Kabupaten Polewali Mandar, dan suku lainnya, tersebar di wilayah kabupaten, termasuk suku pendatang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Penduduk Indonesia 2010 dengan jumlah penduduk 1.157.565 jiwa, penduduk asli Sulawesi merupakan etnis terbanyak yakni sebanyak 896.597 jiwa (77,46%). Adapun rincian yakni suku Mandar sebanyak 565.762 jiwa (45,42%), kemudian Mamasa 126.299 jiwa (10,91%), Mamuju 93.958 jiwa (8,12%), Pattae 30.260 jiwa (2,61%) dan Kalumpang 18.005 jiwa (1,56%), kelima suku ini adalah asli Sulawesi Barat. Selebihnya adalah suku Kaili sebanyak 50.724 jiwa (4,38%), Toraja 22.728 jiwa (1,96%) dan suku lain Sulawesi 28.861 jiwa (2,49%).

Kemudian etnis lainnya adalah Bugis sebanyak 144.544 jiwa (12,49%), kemudian Jawa sebanyak 56.955 jiwa (4,92%). Selain itu ada juga suku Makassar 25.367 jiwa (2,19%), Bali 14.657 jiwa (1,27%), Sasak 6.111 jiwa (0,53%), asal Nusa Tenggara Timur 5.106 jiwa (0,44%) dan suku lainnya 0,71% .

Agama

Agama Menurut Kabupaten di Sulawesi Barat (2020)

Kabupaten/Kota	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	Aliran
Majene	99.66%	0.16%	0.10%	0.05%	0.03%	0.00%	0.00%
Mamasa	17.07%	75.16%	4.06%	2.82%	0.03%	0.00%	0.00%
Mamuju	81.52%	16.11%	0.67%	1.64%	0.05%	0.00%	0.00%
Mamuju Tengah	79.04%	12.43%	1.70%	6.56%	0.27%	0.00%	0.00%
Pasangkayu	85.83%	7.87%	1.60%	4.66%	0.04%	0.00%	0.00%
Polewali Mandar	95.04%	4.13%	0.58%	0.23%	0.02%	0.00%	0.00%
Sulawesi Barat	80.24%	16.18%	1.30%	2.22%	0.06%	0.00%	0.00%

Lihat Juga

• Sandeq

Referensi

1. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-03-19. Diakses tanggal 2022-3-9.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
2. "Proyeksi Penduduk Interim 2020-2023". BPS. dari versi asli tanggal 2022-07-19. Diakses tanggal 19 Juli 2022. 
3. "Provinsi Sulawesi Barat Dalam Angka 2022" (pdf). www.sulbar.bps.go.id. hlm. 76, 261. dari versi asli tanggal 2022-03-29. Diakses tanggal 16 Maret 2022. 
4. "Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi 2019-2021". www.bps.go.id. dari versi asli tanggal 2021-11-15. Diakses tanggal 26 November 2021. 
5. "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 23 Januari 2021.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
6. "Provinsi Sulawesi Barat". dari versi asli tanggal 2022-03-28. Diakses tanggal 22 Maret 2022. 
7. Sosilawati, dkk. (2017). Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Jangka Pendek 2018-2020: Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi (PDF). Jakarta Selatan: Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR. hlm. 20. ISBN 978-602-61190-3-2. (PDF) dari versi asli tanggal 2021-05-11. Diakses tanggal 2021-02-10.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
8. Hamid, Abd. Rahman (2018). "DARI PAKU SAMPAI SUREMANA: SEJARAH BATAS SELATAN DAN UTARA MANDAR". Pangadereng : Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. 4 (1). doi:10.36869/pjhpish.v4i1.66. dari versi asli tanggal 2023-01-05. Diakses tanggal 2023-01-05. 
9. Amir, Muhammad (2018). "Assitalliang Tammajarra di Mandar Abad Ke-16". Pangadereng: Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora. Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan. 3 (2). dari versi asli tanggal 2023-01-05. Diakses tanggal 2023-01-05. 
10. Munawwarah, Ahmad (2022-09-16). "Sejarah Sulawesi Barat, dari Pembentukan hingga Para Gubernur Pernah Menjabat". sulbar.tribunnews.com. dari versi asli tanggal 2023-01-05. Diakses tanggal 2023-01-05. 
11. PP No. 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat.
12. Suryanto, ed. (28 Agustus 2006). "Anwar Adnan-Amri Sanusi Raih Suara Terbanyak Pilkada Sulbar". ANTARA News. dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
13. "Penetapan Gubernur Sulawesi Barat Tegang". Tempo.co. 28 Agustus 2006. dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
14. Wibisono, Kunto, ed. (15 Desember 2011). "Mendagri lantik gubernur/wagub Sulbar". ANTARA News. dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
15. . Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. 28 April 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-02. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
16. "Ali Baal Masdar Dilantik Sebagai Gubernur Sulawesi Barat". Tempo.co. 12 Mei 2017. dari versi asli tanggal 2022-09-10. Diakses tanggal 7 Mei 2022. 
17. Nadlir, Moh; Nadlir, Mohammad (30 Desember 2016). MUS, ed. "Irjen Pol Carlo Brix Tewu Jadi Penjabat Gubernur Sulbar". VIVA.co.id. dari versi asli tanggal 2017-07-09. Diakses tanggal 11 Maret 2017. 
18. "45 Anggota DPRD Sulbar Resmi Dilantik". inikata.com. 26-09-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.  Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)^{[pranala nonaktif permanen]}
19. "45 Anggota DPRD Sulbar Periode 2019-2024 Resmi Dilantik". mandarnews.com. 26-09-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.  Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)^{[pranala nonaktif permanen]}
20. . lensasulawesi.id. 10-08-2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-04. Diakses tanggal 04-11-2019.  Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
21. Nurhadi (09-08-2019). "KPU Sulbar Tetapkan 45 Caleg Terpilih DPRD Provinsi". Tribunnews.com. Diakses tanggal 04-11-2019.  Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
22. "Ini Daftar 45 Anggota DPRD Sulbar Terpilih Periode 2019-2024". sulbaronline.com. 11-05-2019. Diakses tanggal 04-11-2019.  Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
23. . www.kemendagri.go.id (dalam bahasa Inggris). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-04-29. Diakses tanggal 2018-07-09. 
24. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
25. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
26. "Penyebaran Bahasa di Indonesia". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. dari versi asli tanggal 2020-07-11. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 
27. "Bahasa di Provinsi Sulawesi Barat". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. dari versi asli tanggal 2020-08-06. Diakses tanggal 25 Mei 2020. 
28. Aris Ananta, Evi Nurvidya Arifin, M. Sairi Hasbullah, Nur Budi Handayani, dan Agus Pramono (2015). Demography of Indonesia’s Ethnicity. Institute of Southeast Asian Studies dan BPS – Statistics Indonesia. hlm. 66. dari versi asli tanggal 2023-01-24. Diakses tanggal 10 September 2021. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
29. "Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia" (pdf). www.bps.go.id. hlm. 36–41. dari versi asli tanggal 2021-05-08. Diakses tanggal 10 September 2021. 

Pranala luar

• (Indonesia) Situs resmi pemerintah provinsi
• (Indonesia) Informasi Lengkap Seputar Sulawesi Barat
• (Indonesia) Profil Demografi Sulbar
• (Indonesia) Profil Ekonomi Sulbar
• (Indonesia) Profil Wisata Sulbar
• (Indonesia) Ekonomi Regional Sulbar
• (Indonesia) Statistik Regional Sulbar
• (Indonesia) Badan Pusat Statistik: Sulawesi Barat

Koordinat: 2°27′S 119°21′E / 2.450°S 119.350°E / -2.450; 119.350