www.wikidata.id-id.nina.az

Pembagian administratif Indonesia Gaya atau nada penulisan artikel ini tidak mengikuti gaya dan nada penulisan ensiklope

Pembagian administratif Indonesia

Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas-batas wilayahnya masing-masing menurut prinsip otonomi, dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Saat ini diatur melalui UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah beberapa kali, dan diregulasi oleh Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 25, Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Undang Undang yang berlaku yaitu UU no. 43 Th. 2008 tentang Wilayah Negara yang mengatur tentang kedaulatan, kewilayahan, dan manajemen peratasan, termasuk juga didalamnya yaitu wewenang Pemerintah Daerah

Provinsi

Artikel utama: Provinsi di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa:

"Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Berdasarkan klausa tersebut, Indonesia terbagi atas provinsi pada tingkat pertama. Saat ini terdapat 38 provinsi di Indonesia yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi. Gubernur dan anggota DPRD Provinsi dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun. Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota, kecuali DKI Jakarta yang terdiri dari kabupaten administrasi dan kota administrasi.

Di antara provinsi-provinsi tersebut, sembilan di antaranya memiliki status kekhususan dan/atau keistimewaan. Daerah-daerah tersebut ialah Aceh, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Kabupaten/kota

Artikel utama: Kabupaten dan kota di Indonesia

Kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri. Setiap kabupaten/kota terdiri dari beberapa kecamatan/distrik, dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota. Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dengan DPRD kabupaten, sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota dengan DPRD kota. Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum.

Suatu pengecualian, Jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang kesemuanya itu tidak otonom. Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten/kota. Bupati/wali kotanya pun tidak hanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta.

Kecamatan

Secara nasional, kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua (dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat), istilah kecamatan diganti dengan distrik. Kecamatan dipimpin oleh seorang camat, sedangkan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik, masing-masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas-batas wilayahnya.

Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan/desa atau nama lain. Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan/kampung.

Kapanewon dan kemantren

Khusus untuk wilayah Provinsi DIY Kecamatan di tingkat Kota (Kota Yogyakarta) disebut Kemantren, Sedangkan Kecamatan di tingkat Kabupaten (Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo & Kabupaten Gunungkidul) disebut Kapanewon.

Nama diganti dengan karakteristik lokalitas Yogyakarta yang berstatus Istimewa sesuai dalam Undang-undang nomor 13/2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah Daerah DIY berkeinginan melaksanakan UU Keistimewaan secara lebih konsisten

Mukim

Mukim adalah wilayah administratif di bawah kecamatan, tetapi di atas gampong atau kelurahan. Hanya Provinsi Aceh yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim.

Kelurahan/Desa

Tingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah, sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa. Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan. Sejak 2014, terjadi perubahan paradigma Desa yaitu mengatur tentang kemandirian desa, percepatan pembangunan dan adanya dana desa melalui Undang Undang no. 6 tahun 2014.

Di beberapa daerah, istilah lain dipergunakan, antara lain:

Perangkat daerah setingkat desa

Lainnya

  • Kalurahan di Provinsi DIY (pembagian administratif kelurahan di tingkat Kabupaten di provinsi DIY)
  • Banjar di Bali (Pembagian administratif dibawah kelurahan/desa)
  • Desa Pekraman di Bali (Pembagian administratif setara kelurahan/desa dengan perbedaan status, kedudukan, dan fungsi dengan desa dinas)

Wilayah lain yang lebih rendah

Meskipun tidak diakomodasi di dalam perundang-undangan, desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa dusun, kampung (tidak setingkat dengan kampung di Papua & Kutai Barat), pedukuhan, dan lain-lain. Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa lingkungan, rukun warga, hingga rukun tetangga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga. Istilah-istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi, bergantung kepada masing-masing daerah yang menerapkannya.

Statistik wilayah

Hingga Oktober 2019, Indonesia terdiri dari 38 provinsi, 415 kabupaten, 1 kabupaten administrasi, 93 kota, dan 5 kota administrasi dengan total 7.230 kecamatan, 8.488 kelurahan, dan 74.953 desa dengan rincian sebagai berikut.

No. Kode
Wilayah 		Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Desa Luas Wilayah
(km²) 		Jumlah
Penduduk 		Kepadatan
(jiwa/km²)
1 11 Aceh 18 5 289 108 6.497 57.956,00 5.247.257 90,5
2 12 Sumatra Utara 25 8 450 693 5.417 72.981,23 14.874.889 203,8
3 13 Sumatra Barat 12 7 179 230 928 42.012,89 5.519.245 131,4
4 14 Riau 10 2 169 268 1.591 87.023,66 6.074.100 69,8
5 15 Jambi 9 2 141 163 1.399 50.058,16 3.493.357 69,8
6 16 Sumatra Selatan 13 4 241 387 2.853 91.592,43 8.217.551 89,7
7 17 Bengkulu 9 1 129 172 1.341 19.919,33 1.999.539 100,4
8 18 Lampung 13 2 228 205 2.435 34.623,80 9.095.591 262,7
9 19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 82 309 16.424,06 1.379.767 84
10 21 Kepulauan Riau 5 2 75 142 275 8.201,72 1.929.400 235,2
11 31 DKI Jakarta 1 5 44 267 0 664,01 10.846.145 16,334,3
12 32 Jawa Barat 18 9 627 645 5.312 35.377,76 45.161.325 1,276,5
13 33 Jawa Tengah 29 6 576 753 7.809 32.800,69 36.364.072 1,108,6
14 34 DI Yogyakarta 4 1 78 46 392 3.133,15 3.631.015 1,158,9
15 35 Jawa Timur 29 9 666 777 7.724 47.803,49 40.479.023 846,8
16 36 Banten 4 4 155 313 1.238 9.662,92 10.722.374 1,109,6
17 51 Bali 8 1 57 80 636 5.780,06 4.216.171 729,4
18 52 Nusa Tenggara Barat 8 2 117 145 995 18.572,32 5.270.247 283,8
19 53 Nusa Tenggara Timur 21 1 309 327 3.026 48.718,10 5.411.321 111,1
20 61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 2.031 147.307,00 5.422.814 36,7
21 62 Kalimantan Tengah 13 1 136 139 1.432 153.564,50 2.570.289 16,7
22 63 Kalimantan Selatan 11 2 153 144 1.864 38.744,23 4.023.049 103,8
23 64 Kalimantan Timur 7 3 103 197 841 129.066,64 3.552.191 27,5
24 65 Kalimantan Utara 4 1 53 35 447 75.467,70 648.407 8,6
25 71 Sulawesi Utara 11 4 171 332 1.507 13.892,47 2.641.884 190,2
26 72 Sulawesi Tengah 12 1 175 175 1.842 61.841,29 2.955.567 47,8
27 73 Sulawesi Selatan 21 3 311 792 2.255 46.717,48 9.426.885 201,8
28 74 Sulawesi Tenggara 15 2 219 377 1.911 38.067,70 2.635.461 69,2
29 75 Gorontalo 5 1 77 72 657 11.257,07 1.180.651 104,9
30 76 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575 16.787,18 1.559.984 92,9
31 81 Maluku 9 2 118 35 1.198 46.914,03 1.847.097 39,4
32 82 Maluku Utara 8 2 116 118 1.063 31.982,50 1.307.803 40,9
33 91 Papua 28 1 560 110 5.411 319.036,05 4.430.348 13,9
34 92 Papua Barat 12 1 218 95 1.742 102.955,15 1.140.701 11,1
Total 416 98 7.230 8.488 74.953 1.916.906,77 265.185.520 138,3
Sumber: Permendagri No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Sejarah

Berikut ini adalah perkembangan jumlah wilayah administrasi Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan Mendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

Tanggal
Permendagri 		Nomor
Permendagri 		Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Desa Luas Wilayah
(km²) 		Jumlah
Penduduk 		Kepadatan
(jiwa/km²)
8 Oktober 2019
Permendagri No.72 Tahun 2019
34
416
98
7.230 8.488 74.953 1.916.906,77 265.185.520 138.34
27 Desember 2017
Permendagri No.137 Tahun 2017
34
416
98
7.210 8.490 74.957 1.916.862,20 261.142.352 136.23
29 Juni 2015
Permendagri No.56 Tahun 2015
34
416
98
7.160 8.430 74.754 1.913.578,68 255.153.932 133.34
2 Februari 2015
Permendagri No.39 Tahun 2015
34
416
98
7.094 8.412 74.093 1.913.578,68 254.826.034 133.17
6 Februari 2013
Permendagri No.18 Tahun 2013
33
399
98
6.994 8.309 72.944 1.913.578,68 251.857.940 131.62
10 September 2012
Permendagri No.62 Tahun 2012
33
399
98
6.714 8.216 69.350 1.910.931,32 259.940.857 136.03
23 Desember 2011
Permendagri No.66 Tahun 2011
33
399
98
6.694 8.216 69.249 1.910.931,32 259.940.857 136.03
28 April 2005
Permendagri No.18 Tahun 2005
33
349
91
5.263 7.113 62.806
-
Kepmendagri No.5 Tahun 2002
30
269
85
4.646 6.694 62.561

Referensi

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001.
  2. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2010-10-26. Diakses tanggal 2010-01-12. 
  3. "UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa"
  4. "Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". JDIH Kemendagri RI. 08-10-2019. Diakses tanggal 16-07-2020.  [pranala nonaktif permanen]
  5. Permendagri No.72 Tahun 2019
  6. Permendagri No.137 Tahun 2017
  7. Permendagri No.56 Tahun 2015
  8. Permendagri No.39 Tahun 2015
  9. Permendagri No.18 Tahun 2013
  10. Permendagri No.62 Tahun 2012
  11. Permendagri No.66 Tahun 2011
  12. Permendagri No.18 Tahun 2005

Lihat pula

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Gaya atau nada penulisan artikel ini tidak mengikuti gaya dan nada penulisan ensiklopedis yang diberlakukan di Wikipedia Bantulah memperbaikinya berdasarkan panduan penulisan artikel Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini Pembagian administratif Indonesia adalah pembagian wilayah daratan dan perairan di Indonesia untuk dikelola oleh pemerintah daerah di dalam batas batas wilayahnya masing masing menurut prinsip otonomi dekonsentrasi desentralisasi dan tugas pembantuan Saat ini diatur melalui UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang sudah diubah beberapa kali dan diregulasi oleh Kementerian Dalam NegeriBerdasarkan UUD 1945 Pasal 25 Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas batas dan hak haknya ditetapkan dengan undang undang Undang Undang yang berlaku yaitu UU no 43 Th 2008 tentang Wilayah Negara yang mengatur tentang kedaulatan kewilayahan dan manajemen peratasan termasuk juga didalamnya yaitu wewenang Pemerintah Daerah Daftar isi 1 Provinsi 2 Kabupaten kota 3 Kecamatan 3 1 Mukim 4 Kelurahan Desa 4 1 Perangkat daerah setingkat desa 4 2 Lainnya 5 Wilayah lain yang lebih rendah 6 Statistik wilayah 7 Sejarah 8 Referensi 9 Lihat pulaProvinsi SuntingArtikel utama Provinsi di Indonesia Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VI Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang Berdasarkan klausa tersebut Indonesia terbagi atas provinsi pada tingkat pertama Saat ini terdapat 38 provinsi di Indonesia yang masing masing memiliki pemerintahan daerah sendiri yang dikepalai oleh seorang Gubernur Setiap provinsi memiliki lembaga legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gubernur dan anggota DPRD Provinsi dipilih melalui suatu pemilihan umum untuk masa jabatan lima tahun Setiap provinsi terdiri dari kabupaten atau kota kecuali DKI Jakarta yang terdiri dari kabupaten administrasi dan kota administrasi Di antara provinsi provinsi tersebut sembilan di antaranya memiliki status kekhususan dan atau keistimewaan Daerah daerah tersebut ialah Aceh Daerah Khusus Ibukota Jakarta Daerah Istimewa Yogyakarta Papua Barat Daya Papua Barat Papua Papua Tengah Papua Pegunungan dan Papua Selatan Kabupaten kota SuntingArtikel utama Kabupaten dan kota di Indonesia Kabupaten dan kota memiliki tingkat yang setara serta memiliki pemerintah daerah dan lembaga legislatif sendiri Setiap kabupaten kota terdiri dari beberapa kecamatan distrik dan secara ukuran kabupaten lebih luas daripada kota Kabupaten dipimpin oleh seorang bupati dengan DPRD kabupaten sedangkan kota dipimpin oleh seorang wali kota dengan DPRD kota Baik bupati maupun wali kota dipilih melalui proses pemilihan umum Suatu pengecualian Jakarta dibagi ke dalam 1 kabupaten administrasi dan 5 kota administrasi yang kesemuanya itu tidak otonom Kabupaten administrasi dan kota administrasi tidak memiliki DPRD kabupaten kota Bupati wali kotanya pun tidak hanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum melainkan ditunjuk oleh Gubernur Jakarta Kecamatan SuntingSecara nasional kecamatan adalah wilayah administratif yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten atau kota Sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua maka khusus untuk wilayah Provinsi Papua dan oleh karenanya juga untuk Provinsi Papua Barat istilah kecamatan diganti dengan distrik 1 Kecamatan dipimpin oleh seorang camat sedangkan distrik dipimpin oleh seorang kepala distrik masing masing merupakan pegawai negeri sipil serta bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota yang melingkupi batas batas wilayahnya Setiap kecamatan terdiri dari beberapa kelurahan desa atau nama lain Setiap distrik terdiri dari beberapa kelurahan kampung Kapanewon dan kemantrenKhusus untuk wilayah Provinsi DIY Kecamatan di tingkat Kota Kota Yogyakarta disebut Kemantren Sedangkan Kecamatan di tingkat Kabupaten Kabupaten Bantul Kabupaten Sleman Kabupaten Kulonprogo amp Kabupaten Gunungkidul disebut Kapanewon Nama diganti dengan karakteristik lokalitas Yogyakarta yang berstatus Istimewa sesuai dalam Undang undang nomor 13 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta Pemerintah Daerah DIY berkeinginan melaksanakan UU Keistimewaan secara lebih konsisten Mukim Sunting Mukim adalah wilayah administratif di bawah kecamatan tetapi di atas gampong atau kelurahan Hanya Provinsi Aceh yang memberlakukan pembagian wilayah yang melibatkan mukim 2 Kelurahan Desa SuntingTingkatan di bawah kecamatan adalah kelurahan atau desa Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah sedangkan desa dipimpin oleh seorang kepala desa Hingga ke tingkatan desa inilah pembagian administratif Indonesia resmi digunakan Sejak 2014 terjadi perubahan paradigma Desa yaitu mengatur tentang kemandirian desa percepatan pembangunan dan adanya dana desa melalui Undang Undang no 6 tahun 2014 3 Di beberapa daerah istilah lain dipergunakan antara lain Perangkat daerah setingkat desa Sunting Nagari di Sumatra Barat Pekon di Lampung Kampung di Papua Papua Barat Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Selatan dan Papua Barat Daya Gampong di Aceh Lembang di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara Sulawesi Selatan Kampung di Kabupaten Kutai Barat Negeri di MalukuLainnya Sunting Kalurahan di Provinsi DIY pembagian administratif kelurahan di tingkat Kabupaten di provinsi DIY Banjar di Bali Pembagian administratif dibawah kelurahan desa Desa Pekraman di Bali Pembagian administratif setara kelurahan desa dengan perbedaan status kedudukan dan fungsi dengan desa dinas Wilayah lain yang lebih rendah SuntingMeskipun tidak diakomodasi di dalam perundang undangan desa atau yang setingkat dengannya pada kenyataanya dapat dibagi lagi ke dalam beberapa dusun kampung tidak setingkat dengan kampung di Papua amp Kutai Barat pedukuhan dan lain lain Kemudian dibagi lagi ke dalam beberapa lingkungan rukun warga hingga rukun tetangga yang terdiri dari beberapa kepala keluarga Istilah istilah yang disebutkan di dalam paragraf ini dapat bervariasi bergantung kepada masing masing daerah yang menerapkannya Statistik wilayah SuntingHingga Oktober 2019 Indonesia terdiri dari 38 provinsi 415 kabupaten 1 kabupaten administrasi 93 kota dan 5 kota administrasi dengan total 7 230 kecamatan 8 488 kelurahan dan 74 953 desa dengan rincian sebagai berikut 4 No KodeWilayah Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Desa Luas Wilayah km JumlahPenduduk Kepadatan jiwa km 1 11 Aceh 18 5 289 108 6 497 57 956 00 5 247 257 90 52 12 Sumatra Utara 25 8 450 693 5 417 72 981 23 14 874 889 203 83 13 Sumatra Barat 12 7 179 230 928 42 012 89 5 519 245 131 44 14 Riau 10 2 169 268 1 591 87 023 66 6 074 100 69 85 15 Jambi 9 2 141 163 1 399 50 058 16 3 493 357 69 86 16 Sumatra Selatan 13 4 241 387 2 853 91 592 43 8 217 551 89 77 17 Bengkulu 9 1 129 172 1 341 19 919 33 1 999 539 100 48 18 Lampung 13 2 228 205 2 435 34 623 80 9 095 591 262 79 19 Kepulauan Bangka Belitung 6 1 47 82 309 16 424 06 1 379 767 8410 21 Kepulauan Riau 5 2 75 142 275 8 201 72 1 929 400 235 211 31 DKI Jakarta 1 5 44 267 0 664 01 10 846 145 16 334 312 32 Jawa Barat 18 9 627 645 5 312 35 377 76 45 161 325 1 276 513 33 Jawa Tengah 29 6 576 753 7 809 32 800 69 36 364 072 1 108 614 34 DI Yogyakarta 4 1 78 46 392 3 133 15 3 631 015 1 158 915 35 Jawa Timur 29 9 666 777 7 724 47 803 49 40 479 023 846 816 36 Banten 4 4 155 313 1 238 9 662 92 10 722 374 1 109 617 51 Bali 8 1 57 80 636 5 780 06 4 216 171 729 418 52 Nusa Tenggara Barat 8 2 117 145 995 18 572 32 5 270 247 283 819 53 Nusa Tenggara Timur 21 1 309 327 3 026 48 718 10 5 411 321 111 120 61 Kalimantan Barat 12 2 174 99 2 031 147 307 00 5 422 814 36 721 62 Kalimantan Tengah 13 1 136 139 1 432 153 564 50 2 570 289 16 722 63 Kalimantan Selatan 11 2 153 144 1 864 38 744 23 4 023 049 103 823 64 Kalimantan Timur 7 3 103 197 841 129 066 64 3 552 191 27 524 65 Kalimantan Utara 4 1 53 35 447 75 467 70 648 407 8 625 71 Sulawesi Utara 11 4 171 332 1 507 13 892 47 2 641 884 190 226 72 Sulawesi Tengah 12 1 175 175 1 842 61 841 29 2 955 567 47 827 73 Sulawesi Selatan 21 3 311 792 2 255 46 717 48 9 426 885 201 828 74 Sulawesi Tenggara 15 2 219 377 1 911 38 067 70 2 635 461 69 229 75 Gorontalo 5 1 77 72 657 11 257 07 1 180 651 104 930 76 Sulawesi Barat 6 0 69 73 575 16 787 18 1 559 984 92 931 81 Maluku 9 2 118 35 1 198 46 914 03 1 847 097 39 432 82 Maluku Utara 8 2 116 118 1 063 31 982 50 1 307 803 40 933 91 Papua 28 1 560 110 5 411 319 036 05 4 430 348 13 934 92 Papua Barat 12 1 218 95 1 742 102 955 15 1 140 701 11 1Total 416 98 7 230 8 488 74 953 1 916 906 77 265 185 520 138 3Sumber Permendagri No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri No 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Sejarah SuntingBerikut ini adalah perkembangan jumlah wilayah administrasi Indonesia dengan mengacu kepada Peraturan Mendagri tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan TanggalPermendagri NomorPermendagri Provinsi Kabupaten Kota Kecamatan Kelurahan Desa Luas Wilayah km Jumlah Penduduk Kepadatan jiwa km 8 Oktober 2019 Permendagri No 72 Tahun 2019 5 34 416 98 7 230 8 488 74 953 1 916 906 77 265 185 520 138 3427 Desember 2017 Permendagri No 137 Tahun 2017 6 34 416 98 7 210 8 490 74 957 1 916 862 20 261 142 352 136 2329 Juni 2015 Permendagri No 56 Tahun 2015 7 34 416 98 7 160 8 430 74 754 1 913 578 68 255 153 932 133 342 Februari 2015 Permendagri No 39 Tahun 2015 8 34 416 98 7 094 8 412 74 093 1 913 578 68 254 826 034 133 176 Februari 2013 Permendagri No 18 Tahun 2013 9 33 399 98 6 994 8 309 72 944 1 913 578 68 251 857 940 131 6210 September 2012 Permendagri No 62 Tahun 2012 10 33 399 98 6 714 8 216 69 350 1 910 931 32 259 940 857 136 0323 Desember 2011 Permendagri No 66 Tahun 2011 11 33 399 98 6 694 8 216 69 249 1 910 931 32 259 940 857 136 0328 April 2005 Permendagri No 18 Tahun 2005 12 33 349 91 5 263 7 113 62 806 Kepmendagri No 5 Tahun 2002 30 269 85 4 646 6 694 62 561Referensi Sunting Undang Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2010 10 26 Diakses tanggal 2010 01 12 UU Desa ubah Paradigma Membangun Desa Permendagri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan JDIH Kemendagri RI 08 10 2019 Diakses tanggal 16 07 2020 Periksa nilai tanggal di access date date bantuan pranala nonaktif permanen Permendagri No 72 Tahun 2019 Permendagri No 137 Tahun 2017 Permendagri No 56 Tahun 2015 Permendagri No 39 Tahun 2015 Permendagri No 18 Tahun 2013 Permendagri No 62 Tahun 2012 Permendagri No 66 Tahun 2011 Permendagri No 18 Tahun 2005Lihat pula SuntingPemekaran daerah di Indonesia Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia Keresidenan Rencana pemekaran daerah di Indonesia Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Pembagian administratif Indonesia amp oldid 23840943