Kabupaten Kepulauan Anambas Kepulauan Anambas adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau Indonesia Ibu k

Kepulauan Anambas adalah sebuah wilayah kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Ibu kotanya adalah Tarempa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna.

Kabupaten Kepulauan Anambas
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Abjad Jawi	كڤولاوان انامبس
Kepulauan Anambas dari jauh
Lambang
Motto: Kayuh serentak, langkah sepijak
Peta
Kabupaten Kepulauan Anambas Peta Tampilkan peta Sumatra Kabupaten Kepulauan Anambas Kabupaten Kepulauan Anambas (Indonesia) Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 3°N 106°E / 3°N 106°E / 3; 106
Negara	Indonesia
Provinsi	Kepulauan Riau
Dasar hukum	UU No. 33 Tahun 2008
Ibu kota	Tarempa
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 10 kecamatan Kelurahan: 2 kelurahan Desa: 52 desa
Pemerintahan
• Bupati	Abdul Haris, S.H.
• Wakil Bupati	Wan Suhendra
Luas
• Total	590,14 km² (227,85 sq mi)
Populasi (2020)
• Total	47.402
• Kepadatan	80/km² (210/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 93,23% Kristen 4,62% –Protestan 2,52% –Katolik 2,20% Buddha 2,34% Lainnya 0,01%
• Bahasa	Indonesia (resmi) Melayu (daerah)
• IPM	68,80 Sedang (2020) 68,48 Sedang (2019)
Zona waktu	UTC+07:00 (WIB)
Kode BPS	2105
Pelat kendaraan	BP xxxx S*
Kode Kemendagri	21.05
DAU	Rp 418.252.574.000,- (2020)
Situs web	www.anambaskab.go.id

Geografis Sunting

Batas wilayah Sunting

Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Utara	Laut Natuna Utara
Timur	Laut Natuna
Selatan	Kepulauan Tambelan
Barat	Laut Natuna Utara

Sejarah Sunting

Masa Pendudukan Belanda Sunting

Kabupaten Kepulauan Anambas sendiri pada masa pemerintahan kolonial Belanda pernah menjadi pusat kewedanaan yakni berpusat di Tarempa. Ketika itu, Tarempa adalah pusat pemerintahan di pulau tujuh termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas yang disebut district dan Jemaja wilayahnya disebut Onderdistrict dengan ibu kota Letung. Berdasarkan Surat Keputusan Delegasi Republik Indonesia tanggal 18 Mei 1956, Provinsi Sumatra Tengah menggabungkan diri ke dalam Wilayah Republik Indonesia, dan Kepulauan Riau diberi status Daerah Otonomi Tingkat II yang dikepalai Bupati sebagai kepala daerah yang membawahi 4 Kewedanaan sebagai berikut:

Kewedanaan Tanjungpinang, meliputi Bintan Selatan (termasuk Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur).
Kewedanaan Karimun, meliputi wilayahKecamatan Karimun, Kundur dan Moro.
Kewedanaan Lingga, meliputi Lingga, Singkep dan Senayang.
Kewedanaan Pulau Tujuh, meliputi Siantan, Jemaja, Midai, Serasan, Tambelan, Bungguran Barat dan Bungguran Timur.

Masa Kemerdekaan Indonesia Sunting

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP / 247 / 5/ 1965, terhitung 1 Januari 1966 semua daerah administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau dihapus. Berdasarkan Undang-Undang No. 53. Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam. Kabupaten Natuna terdiri atas 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Bungguran Timur, Bungguran Barat, Jemaja, Siantan, Midai dan Serasan dan satu Kecamatan Pembantu Tebang Ladan.

Sejarah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Anambas tidak terlepas dari sejarah Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), yang hingga saat ini Kabupaten Kepulauan Riau juga telah dimekarkan menjadi 6 Kabupaten/Kota lainnya, yaitu:

Seiring dengan kewenangan otonomi daerah, Kabupaten Natuna kemudian melakukan pemekaran daerah kecamatan, yang hingga tahun 2008 menjadi 17 kecamatan dengan penambahan, Kecamatan Palmatak, Subi, Bungguran Utara, Pulau Laut, Pulau Tiga, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Siantan Timur, Siantan Selatan, Jemaja Timur dan Siantan Tengah. Seiring dengan pemekaran kecamatan yang bertujuan untuk memperpendek rentang kendali, muncul aspirasi untuk menjadikan Gugusan Kepulauan Anambas sebagai daerah otonom tersendiri.

Melalui perjuangan panjang, Kabupaten Kepulauan Anambas akhirnya terbentuk melalui Undang-Undang No.33 Tahun 2008 tanggal 24 Juli 2008. Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Timur, Kecamatan Siantan Selatan, Kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja dan Kecamatan Jemaja Timur. Ditambah dengan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Siantan Tengah yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2008 dengan cakupan wilayah administrasi Desa Air Asuk, Desa Air Sena dan Desa Teluk Siantan.

Pemerintahan Sunting

Daftar Bupati Sunting

No	Foto	Nama	Mulai Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil Bupati	Keterangan
-	Tengku Mukhtaruddin	26 September 2008	Januari 2010	tidak ada	Dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Mardiyanto, sebagai Penjabat Bupati.
-	Yusrizal	Januari 2010	9 Agustus 2010	tidak ada
1	Tengku Mukhtaruddin	9 Agustus 2010	9 Agustus 2015	Abdul Haris	Pemenang Pilkada Kepulauan Anambas 2010. Dilantik oleh Plt. Gubernur Riau, Muhammad Sani, atas nama Menteri Dalam Negeri sebagai Bupati dan Wakil Bupati definitif pertama.
-	Eko Sumbaryadi	11 Agustus 2015	17 Februari 2016	tidak ada	Dilantik oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani.
2		Abdul Haris	17 Februari 2016	petahana	Wan Zulhendra	Pemenang Pilkada Kepulauan Anambas 2015 Dilantik oleh Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani.

Dewan Perwakilan Sunting

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
2014-2019	2019-2024
Gerindra	2	2
PDI-P	3	3
Golkar	2	2
NasDem	0	1
Perindo	(baru) 1
PPP	4	3
PAN	2	3
Hanura	2	1
Demokrat	2	2
PBB	3	2
Jumlah Anggota	20	20
Jumlah Partai	8	10

Kecamatan Sunting

Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki 7 kecamatan, 2 kelurahan dan 52 desa (dari total 70 kecamatan, 141 kelurahan dan 275 desa di seluruh Kepulauan Riau). Pada tahun 2017, jumlah penduduknya sebesar 43.603 jiwa dengan luas wilayahnya 590,14 km² dan sebaran penduduk 74 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Anambas, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
21.05.06	Jemaja	1	5	Desa	Air Biru Batu Berapit Landak Mampok Rewak
21.05.06	Jemaja	1	5	Kelurahan	Letung
21.05.09	Jemaja Barat		3	Desa	Impol Keramut Sunggak
21.05.05	Jemaja Timur		4	Desa	Bukit Padi Genting Pulur Kuala Maras Ulu Maras
21.05.10	Kute Siantan		5	Desa	Batu Ampar Matak Payalaman Payamaram Teluk Bayur
21.05.02	Palmatak		7	Desa	Belibak Candi Ladan Langir Piabung Putik Tebang
21.05.01	Siantan	1	6	Desa	Pesisir Timur Sri Tanjung Tarempa Barat Tarempa Barat Daya Tarempa Selatan Tarempa Timur
21.05.01	Siantan	1	6	Kelurahan	Tarempa
21.05.04	Siantan Selatan		7	Desa	Air Bini Kiabu Lingai Mengkait Telaga Telaga Kecil Tiangau
21.05.07	Siantan Tengah		6	Desa	Air Asuk Air Sena Lidi Liuk Teluk Siantan Teluk Sunting
21.05.03	Siantan Timur		6	Desa	Air Putih Batu Belah Munjan Nyamuk Serat Temburun
21.05.08	Siantan Utara		3	Desa	Bayat Mubur Piasan
	TOTAL	2	52

Kabupaten Kepulauan Anambas berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Natuna yang terdiri atas kecamatan berikut ini;

Referensi Sunting

"Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2021" (pdf). hlm. 7, 54. dari versi asli tanggal 2021-07-19. Diakses tanggal 1 April 2021.
"Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020". www.dukcapil.kemendagri.go.id. dari versi asli tanggal 2022-07-05. Diakses tanggal 1 April 2021.
"Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2 020". www.bps.go.id. dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 1 April 2021.
"Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 1 April 2021.
Detik News, 26 September 2008, Kabupaten Kepulauan Anambas Diresmikan Mendagri, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
Haluan Kepri, 10 Agustus 2010, Bupati Anambas Dilantik^{[pranala nonaktif permanen]}, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
Tanjung Pinang Pos, 11 Agustus 2015, Penjabat Bupati Tidak Digaji^{[pranala nonaktif permanen]}, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
Batam Today, 6 Agustus 2015, Mendagri Tunjuk Eko Sumbaryadi sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Anambas, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
Radar Kepri, 5 Agustus 2015, Mantan Sekwan Gantikan Tengku Mukhtarudin, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
Tribun Batam, 17 Februari 2016, Bupati Bintan, Anambas dan Lingga Resmi Dilantik, Ini Pesan Gubernur Kepri untuk Mereka, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
Sidak News, 20 Februari 2016, Usai Dilantik Gubernur Kepri, Bupati dan Wakil Bupati Anambas Tiba di Tarempa^{[pranala nonaktif permanen]}, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
Batam Today, 1 September 2014, 20 Anggota DPRD Anambas Terpilih Dilantik, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
Budak Bangka, 5 September 2014, Pelantikan DPRD Anambas, 1 September 2014, dikunjungi pada 19 Februari 2019.
Haluan Kepri, 1 September 2014, Anggota DPRD Anambas Dilantik 2019-02-19 di Wayback Machine., dikunjungi pada 19 Februari 2019.
. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-27. Diakses tanggal 2020-05-21.
"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
"Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.

Pranala luar Sunting

. Semuanya tentang Anambas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-11-12. Diakses tanggal 2021-02-23.

[ANAMBAS-1] "Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Angka 2021" (pdf). hlm. 7, 54. dari versi asli tanggal 2021-07-19. Diakses tanggal 1 April 2021.

[DUKCAPIL-2] "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020". www.dukcapil.kemendagri.go.id. dari versi asli tanggal 2022-07-05. Diakses tanggal 1 April 2021.

[3] "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019-2 020". www.bps.go.id. dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 1 April 2021.

[4] "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 1 April 2021.

[5] Detik News, 26 September 2008, Kabupaten Kepulauan Anambas Diresmikan Mendagri, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[6] Haluan Kepri, 10 Agustus 2010, Bupati Anambas Dilantik^{[pranala nonaktif permanen]}, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[7] Tanjung Pinang Pos, 11 Agustus 2015, Penjabat Bupati Tidak Digaji^{[pranala nonaktif permanen]}, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[8] Batam Today, 6 Agustus 2015, Mendagri Tunjuk Eko Sumbaryadi sebagai Penjabat Bupati Kepulauan Anambas, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[9] Radar Kepri, 5 Agustus 2015, Mantan Sekwan Gantikan Tengku Mukhtarudin, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[10] Tribun Batam, 17 Februari 2016, Bupati Bintan, Anambas dan Lingga Resmi Dilantik, Ini Pesan Gubernur Kepri untuk Mereka, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[11] Sidak News, 20 Februari 2016, Usai Dilantik Gubernur Kepri, Bupati dan Wakil Bupati Anambas Tiba di Tarempa^{[pranala nonaktif permanen]}, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[12] Batam Today, 1 September 2014, 20 Anggota DPRD Anambas Terpilih Dilantik, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[13] Budak Bangka, 5 September 2014, Pelantikan DPRD Anambas, 1 September 2014, dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[14] Haluan Kepri, 1 September 2014, Anggota DPRD Anambas Dilantik 2019-02-19 di Wayback Machine., dikunjungi pada 19 Februari 2019.

[15] . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-07-27. Diakses tanggal 2020-05-21.

[Permendagri-137-2017-16] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.

[Permendagri-72-2019-17] "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.