Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan adalah sebuah kabupaten di provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten ini merupakan wilayah paling utara dari Provinsi Kalimantan Utara. Ibu kota kabupaten terletak di kecamatan Nunukan. Kabupaten yang memiliki luas wilayah 14.247,50 km² dan jumlah penduduk sebanyak 208.303 jiwa (2022). Kabupaten ini mempunyai motto "Penekindidebaya" yang artinya "Membangun Daerah" yang berasal dari bahasa Tidung.

Kabupaten Nunukan
Kabupaten
Dari kiri ke kanan: Tugu Perbatasan Garuda Perkasa di Sebatik, dan Tugu Alun-Alun Nunukan Kota
Lambang
Motto:  Penekindi debaya (Tidung) Membangun daerah
Peta
Kabupaten Nunukan Peta Tampilkan peta Kalimantan Kabupaten Nunukan Kabupaten Nunukan (Indonesia) Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 4°08′00″N 116°42′00″E / 4.1333°N 116.7°E / 4.1333; 116.7
Negara	Indonesia
Provinsi	Kalimantan Utara
Tanggal berdiri	4 Oktober 1999
Dasar hukum	UU No. 47 Tahun 1999
Ibu kota	Nunukan
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 21 Kelurahan: 8 Desa: 232
Pemerintahan
• Bupati	Hj. Asmin Laura Hafid, M.M
• Wakil Bupati	H. Hanafiah SE.,M.Si
Luas
• Total	14.247,50 km^2 (5,500,99 sq mi)
Populasi  (2022)
• Total	208.303
• Kepadatan	14/km^2 (40/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 73,95% Kristen 25,91% - Protestan 17,03% - Katolik 8,88% Budha 0,08% Hindu 0,03% Konghucu 0,03%
• IPM	67,16 (2022) ( sedang )
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS	6504
Kode area telepon	0556
Pelat kendaraan	KU xxxx
Kode Kemendagri	65.03
APBD	1,6 Triliun (2013)
DAU	Rp 556.086.754.000,00- (2020)
Flora resmi	Kedayan
Fauna resmi	Gajah Borneo, Bekantan
Situs web	nunukankab.go.id

Pelabuhan Nunukan merupakan pelabuhan lintas dengan kota Tawau, Malaysia. Bagi penduduk kota Nunukan yang hendak pergi ke Tawau diperlukan dokumen PLB (Pas Lintas Batas). Setiap hari rata-rata sekitar 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100 orang mondar-mandir antar Nunukan dengan Tawau, Malaysia.

Geografi

Batas Wilayah

Utara	Malaysia
Timur	Laut Sulawesi
Selatan	Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung
Barat	Malaysia

Sejarah

Kabupaten Nunukan merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Pembentukan kabupaten ini berdasarkan pertimbangan luas wilyah, peningkatan pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pemekaran Kabupaten Bulungan di pelopori oleh R.A. Besing yang pada saat itu menjabat sebagai bupati.

Pada tahun 1999, pemerintah pusat memberlakukan otonomi daerah dengan didasari Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dasar inilah dilakukan pemekaran pada Kabupaten Bulungan menjadi 2 kabupaten baru lainnya, yaitu Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau.

Pemekaran Kabupaten ini secara hukum diatur dalam UU Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat dan Kota Bontang pada tanggal 4 Oktober 1999. Dengan dasar UU Nomor 47 tahun 1999 tersebut Nunukan resmi menjadi kabupaten dengan 5 wilayah administratif, yakni:

• Kecamatan Lumbis
• Kecamatan Sembakung
• Kecamatan Nunukan
• Kecamatan Sebatik
• Kecamatan Krayan

Pada tahun 2003 terjadi tragedi kemanusiaan besar-besaran di Nunukan ketika para pekerja gelap asal Indonesia yang bekerja di Malaysia dideportasi kembali ke Indonesia lewat Nunukan. Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintahan

Kantor Bupati Nunukan

Bupati

Artikel utama: Daftar Bupati Nunukan

Bupati yang menjabat di kabupaten Nunukan ialah Asmin Laura Hafid, didampingi wakil bupati, Hanafiah. Mereka merupakan pemenang pada pemilihan umum bupati Nunukan tahun 2020, untuk periode 2021-2026. Laura dan Hanafiah dilantik oleh gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang, pada 2 Juni 2021 di kantor gubernur Kalimantan Utara Tanjung Selor.

Bupati	Awal Jabatan	Akhir Jabatan	Prd.	Wakil Bupati
	Asmin Laura Hafid	2 Juni 2021	Petahana	6		Hanafiah

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan

Gedung DPRD Nunukan

DPRD Nunukan beranggotakan 25 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Nunukan terdiri dari 1 Ketua dan 2 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik dengan jumlah kursi terbanyak. Anggota DPRD Nunukan yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 11 Agustus 2019 oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, Candra Nurendra Adiyana, S.H., di Gedung DPRD Nunukan. Komposisi anggota DPRD Nunukan periode 2019-2024 terdiri dari 10 partai politik dimana Partai Hanura merupakan pemilik kursi terbanyak yaitu 7 kursi.

Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Nunukan

Kabupaten Nunukan terdiri dari 21 kecamatan, 8 kelurahan, dan 232 desa. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya mencapai 199.090 jiwa dengan luas wilayah 14.247,50 km² dan sebaran penduduk 14 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Nunukan, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
65.03.05	Krayan		23	Desa	Ba Sikor Buduk Kinangan Buduk Tumu Cinglat Liang Biadung Liang Butan Liang Tuer Long Bawan Long Berayang Long Katung Long Matung Long Nawang Long Rupan Pa Api Pa Matung Pa Nado Pa Padi Pa Putuk Pa Rupai Pa Sire Pa Terutun Wa Laya Wa Yanud
65.03.19	Krayan Barat		25	Desa	Buduk Kubul Lembada Lembudud Lepatar Liang Aliq Liang Bua Liang Turan Long Kabid Long Mangan Long Puak Long Tugul Ma Libu Pa Butal Pa Delung Pa Inan Pa Kemut Pa Kidang Pa Lutut Pa Mering Pa Mulak Pa Pani Pa Payak Pa Pirit Pa Urud Sembudud
65.03.17	Krayan Tengah		11	Desa	Ba Liku Binuang Long Kelupan Long Padi Long Rian Long Rungan Long Mutan Pa Milau Pa Yalau Tang Badui Tang Paye
65.03.18	Krayan Timur		17	Desa	Bungayan Kampung Baru Long Nuat Long Sepayang Long Tenem Long Umung Pa Betung Pa Kebuan Pa Lidung Pa Melade Pa Pala Pa Pawan Pa Rangeb Pa Raye Pa Umung Sinar Baru Wa Yagung
65.03.07	Krayan Selatan		13	Desa	Liang Lunuk Long Birar Long Budung Long Pasia Long Pupung Pa' Amai Pa' Dalan Pa' Ibang Pa' Kaber Pa' Sing Pa' Tera Pa' Upan Pa' Urang
65.03.04	Lumbis		28	Desa	Bulan-Bulan Deralon Dubulon Kalampising Liang Libang Likos Lintong Mansalong Nainsid Pa Lemumut Pa Loo Patal I Patal II Podong Pulu Bulawan Saludan Sangkup Sapuyan Sasibu Sedongon Semalat Siawang Sumalumung Taluan Tanjung Hilir Tanjung Hulu Tubus
65.03.20	Lumbis Hulu		10	Desa	Bulu Laun Hulu Duyan Kabungolor Kalisun Lipaga Mamasin Sibalu Tau Lumbis Tetagas Tuntulibing
65.03.15	Lumbis Ogong		26	Desa	Batung Bulu Mengelom Jukup Kalam Buku Labuk Limpakon Linsayung Long Bulu Nan Sapan Paluan Payang Salan Samunti Sanal Sedalit Semata Sinampala I Sinampala II Sungoi Suyadon Tadungus Tambalang Hilir Tukulon Tumatalas Ubel Alung Ubel Sulek
65.03.21	Lumbis Pansiangan		13	Desa	Bokok Bulu Laun Hilir Kuyo Labang Lagas Langgason Nantukidan Ngawol Panas Sumantipal Sumentobol Tambalang Hulu Tantalujuk
65.03.02	Nunukan	4	1	Desa	Binusan
				Kelurahan	Nunukan Barat Nunukan Tengah Nunukan Timur Nunukan Utara
65.03.09	Nunukan Selatan	4	-	Kelurahan	Mansapa Nunukan Selatan Selisun Tanjung Harapan
65.03.01	Sebatik		4	Desa	Balansiku Padaidi Sungai Manurung Tanjung Karang
65.03.08	Sebatik Barat		4	Desa	Bambangan Binalawan Liang Bunyu Setabu
65.03.12	Sebatik Tengah		4	Desa	Aji Kuning Bukit Harapan Maspul Sungai Limau
65.03.10	Sebatik Timur		4	Desa	Bukit Aru Indah Sungai Nyamuk Tanjung Aru Tanjung Harapan
65.03.11	Sebatik Utara		3	Desa	Lapri Seberang Sungai Pancang
65.03.06	Sebuku		10	Desa	Apas Bebanas Harapan Kekayap Kunyit Lulu Melasu Baru Pembeliangan Sujau Tetaban
65.03.13	Sei Menggaris		4	Desa	Samaenre Semaja Sekaduyan Taka Srinanti Tabur Lestari
65.03.03	Sembakung		10	Desa	Atap Butas Bagu Labuk Lubakan Manuk Bungkul Pagar Plaju Tagul Tepian Tujung
65.03.16	Sembakung Atulai		10	Desa	Binanun Katul Liuk Bulu Lubok Buat Mambulu Pagaluyon Pulau Keras Sabuluan Saduman Tulang
65.03.14	Tulin Onsoi		12	Desa	Belatikan Kalun Sayan Makmur Naputi Salang Sanur Sekikilan Semunad Tau Baru Tembalang Tinampak I Tinampak II
	TOTAL	8	232

Pemekaran Daerah

Pemekaran Kota Sebatik yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nunukan masih menunggu putusan dari DPR RI sedangkan usulan pemekaran Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan, Kabupaten Krayan dan Kota Nunukan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Nunukan masih menunggu putusan DPRD Kabupaten Nunukan.

Transportasi

Pelabuhan Nunukan merupakan pelabuhan lintas dengan kota Tawau, Malaysia. Bagi penduduk kota Nunukan yang hendak pergi ke Tawau diperlukan dokumen PLB (Pas Lintas Batas). Setiap hari rata-rata sekitar 8 unit kapal cepat dengan kapasitas kurang lebih 100 orang mondar-mandir antar Nunukan dengan Tawau, Malaysia.

Referensi

1. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-10-06. Diakses tanggal 2018-10-06. 
2. "Kabupaten Nunukan Dalam Angka 2023" (pdf). www.nunukankab.bps.go.id. hlm. 8, 45, 104–105. Diakses tanggal 20 Agustus 2023. 
3. "Indeks Pembangunan Manusia 2021-2022". www.bps.go.id. Diakses tanggal 20 Agustus 2023. 
4. "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 25 Januari 2021.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
5. Mujayatno, Arief. "Ekspedisi Khatulistiwa Temukan Hewan-Tumbuhan Langka di Nunukan". ANTARA News. dari versi asli tanggal 2020-06-27. Diakses tanggal 26 Juni 2020. 
6. "Besok, Gubernur Kaltara Lantik Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Terpilih". www.niaga.asia. Diakses tanggal 20 Agustus 2023. 
7. Asrin. Sobirin, ed. "25 Anggota DPRD Nunukan Resmi Dilantik". KORAN KALTARA. Diakses tanggal 18-09-2019.  Periksa nilai tanggal di: |access-date= (bantuan)
8. Yusuf P. (12-08-2019). . MITRA POL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-26. Diakses tanggal 18-09-2019.  Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)
9. Nurrahma Wati (12-08-2019). "Ketua DPRD Nunukan : Saatnya Sekarang, kembali ke Dua Warna Merah Putih". merposnews.com. Diakses tanggal 18-09-2019.  Periksa nilai tanggal di: |access-date=, |date= (bantuan)^{[pranala nonaktif permanen]}
10. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
11. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
12. Pemekaran DOB Kota Sebatik Sudah Siap 99 Persen 2014-08-19 di Wayback Machine. kaltim.tribunnews.com
13. Massa Desak Pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan 2014-08-19 di Wayback Machine. kaltim.tribunnews.com

Pranala luar