Kabupaten Muna

Untuk kegunaan lain, lihat Muna dan Muna.

Kabupaten Muna adalah salah satu Daerah Tingkat II atau kabupaten yang berada di provinsi Sulawesi Tenggara, Indonesia, dengan Ibu kota di Raha. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 2.057,69 km² atau ± 205.769 ha. dan berpenduduk sebanyak 223.991 jiwa pada tahun 2021.

Kabupaten Muna
Kabupaten
Lambang
Motto:  Sowite (Demi Tanah Ku)
Peta
Kabupaten Muna Peta Tampilkan peta Sulawesi Kabupaten Muna Kabupaten Muna (Indonesia) Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 4°48′S 122°36′E / 4.8°S 122.6°E / -4.8; 122.6
Negara	Indonesia
Provinsi	Sulawesi Tenggara
Tanggal berdiri	-
Dasar hukum	UU No. 29 Tahun 1959
Hari jadi	4 Juli 1959
Ibu kota	Kota Raha
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 22 kecamatan Kelurahan: 26 kelurahan Desa: 124 desa
Pemerintahan
• Bupati	L.M. Rusman Emba, S.T
• Wakil Bupati	Bahrun Labuta
Luas
• Total	2.057,69 km^2 (794,48 sq mi)
Populasi  (2021)
• Total	223.991
• Kepadatan	110/km^2 (280/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 98,07% Kristen 1,76% - Protestan 2,29% - Katolik 1,29% Hindu 0,16% Lainnya 0,01%
• IPM	69,17 (2021) Sedang
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS	7402
Kode area telepon	0403
Pelat kendaraan	DT xxxx D*
Kode Kemendagri	74.03
DAU	Rp 692.209.355.000.-(2020)
Situs web	http://www.munakab.go.id/

Sejarah

Perjuangan Pembentukan Kabupaten Muna seiring dengan perjuangan pembentukan propinsi Sulawesi tengara. Dalam perjuangan ini dilakukan secara sinergis antara tokoh muda dan tokoh tua baik yang ada di muna ataupun yang ada diperantauan, baik perorangan maupun organisasi.

Tokoh Muda seperti Idrus Efendi, Halim Tobulu, La Ode Enda dan La Ode Taeda Ahmad dikenal sangat gigih memperjuangkan pembentukan Kabupaten Muna. dan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan oraganisasi para militer yang dibentuknya seperti Batalyon SADAR ( Sarekat Djasa Rahasia) dan Barisan 20 mereka terus menggalang dukungan guna perwujudan pembentukan kabupaten Muna dan Propinsi Sulawesi Tenggara.

Bataliyon SADAR dan Barisan 20 pada awalnya dibentuk untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan sekutu ( NICA ) yang diboncengi Belanda yang mencoba kembali untuk melakukan penjajaahan terhadap Indonesia yang telah memproklamirkan kemerdekaannya pada Tanggal 17 Agustus 1945. Dengan Jiwa patriotism yang tinggi Tokoh-Tokoh Muna tersebut melakukan perlawanan melalui gerakan bawah tanah dan perang terbuka. Tujuannya adalah mengusir colonial tersebut dari bumi Indonesia dalam hal ini termasuk di Muna.

Fase I (Pertama), Pemerintahan Swapraja

Pemerintahan Muna pada fase ini berstatus Swapraja dengan raja yang terakhir Laode Pandu yang dilantik oleh pemangku adat menjadi Raja Muna tanggal 24 Februari 1947 di Kota Wuna. Pada fase ini tidak dapat dilepaskan dengan perjuangan mempertahankan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Para pejuang Muna dengan dipelopori tokoh-tokoh Muna melakukannya dengan cara-cara yang lebih cerdik. Para tokoh dan rakyat pejuang daerah Muna baik perorangan maupun organisasi perjuangan antara lain Batalyon Sadar (Serikat Djasa Rahasia), Barisan 20 dan lain-lain. Mereka dipimpin oleh para tokoh dianataranya, Laode Muh Idrus Efendy dengan nama samaran Sitti Goladria, Laode Enda Anwar dengan nama samaran Soneangka, Laode Taeda Ahmad dan Halim Toboeloe. S

Fase II (Kedua), Pemerintahan Kewedanan

Pada fase ini ditandai dengan dibubarkan Daerah Afdeling Buton dan Laiwoi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Tenggara Nomor 18 Tahun 1951 tanggal 20 Oktober 1951. Ini didasrakan Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 34 Tahun 1952 tentang pembentukan 7 (tujuh) Daerah Administratif Sulawesi Tenggara, pemerintahan Muna beralih status menjadi Kewedanan bersama-sama dengan Kewedanan Buton, Kendari, dan Kolaka. Masing-masing Kewedanan dipimpin oleh seorang KPN (Kepala Pemerintahan Negeri). Dan dalam sejarahnya Kewedanan Muna dipimpin, oleh :

1. Abdul Razak,
2. Ngitung,
3. Andi Pawilloi,
4. H Lethe,
5. H Suphu Yusuf,
6. Andi Jamuddin,
7. F Latana.

Fase III (Ketiga), Perjuangan Pembentukan Kabupaten Muna

Bupati Sulawesi Tenggara yang kelima adalah Drs Laode Manarfa, tanggal 26 Juni S/D 31 Juli 1954 mengadakan sidang DPRD-SGR Sulawesi Tenggara di Raha, dengan menghasilkan ketetapan-ketetapan antara lain, Kabupaten Sulawesi Tenggara meliputi Kewedanan Kendari, Kolaka, dan Boea Pinang. Hasil keputusan tersebut harus mendapat persetujuan Pemerintah Pusat, sehingga untuk kepentingan perjuangan tersebut, anggota DPRD-SGR Sulawesi Tenggara berangkat ke Jakarta. Delegasi Muna diwakili oleh Laode Ado dan Supphu Yusuf.

Hasil perjuangan tersebut disetujui oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Januari 1955. Berdasarkan ketetapan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan dan pemekaran kabupaten Sulawesi Tenggara menjadi dua Kewedanan, maka terjadilah polemik dan protes dari para tokoh masyarakat dan pemuda baik di Muna maupun di Makassar. Karena tujuan akhir terbentuknya Kewedanan Muna belum terwujud. Protes dan unjuk rasa dilakukan oleh para pemuda Muna baik yang ada di Muna maupun yang ada di Makassar. Unjuk rasa tesebut selalu ditujukan kepada Laode Ado sebagai delegasi Muna yang menghadap kepada Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan kenyataan tersebut, Raja Muna, Laode Pandu mengadakan rapat pada hari Senin, tanggal 12 September 1955 di Raha yang dihadiri tiga Kepala Distrik, yaitu Kepala Distrik Katobu, Kepala Distrik Kabawo, Kepala Distrik Tongkuno, dan Kepala Distrik Lawa tidak hadir. Selain itu turut pula hadir para Kepala Kampung, Ketua-ketua Partai/Organisasi, Pemuka Masyarakat, dan Pihak Kepolisian. Agenda rapat yakni mendengarkan delegasi DPRD-SGR SULTRA pada bulan Januari 1955, membicarakan tentang status daerah-daerah otonom dan status swapraja. Dan keputusannya antara lain, Muna diperjuangkan untuk menjadi daerah Swatantra dengan otonomi penuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka hasil rapat memutuskan memberikan mandat kepada Laode Rasjid dan Laode Ado untuk melaksanakan tugas menyusun program dan menetapkan langkah perjuangan untuk terbentuknya daerah Swatantra Muna, dan membentuk daerah persiapan pembentukan Kabupaten Muna.

Pemberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas dimaksud ditanda tangani oleh sebanyak 102 orang. Selanjutnya, pada tanggal 5 Agustus 1956, para tokoh masyarakat Muna di Makassar yang tergabung dalam PRIM (Persatuan Rakyat Indonesia Muna), membentuk panitia pembentukan kabupaten Muna yang ditanda tangani oleh Laode Walanda sebagai Ketua dan Laode Hatali sebagai sekretaris yang ditujukan kepada MENDAGRI di Jakarta dan Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan 13 alamat lainnya

Tanggal 2 September 1956 dibentuk Panitia Dewan Penuntut Kabupaten Muna di Raha dengan Ketua dan Sektretarisnya masing-masing Laode Hibi dan Laode Tuga dan disetujui oleh Raja Muna. Gelombang penuntutan pembentukan daerah setingkat Kabupaten juga muncul dari generasi muda Muna yang ada di Makassar. Pada tanggal 8 Februari 1958 terbentuk panitiaa penuntutan percepatan pembentukan Kabupaten Muna Muna dengan Ketua La Ode Walanda dan sekretaris Ando Arifin. Panitia ini kemudian mengutus delegasinya untuk mengahadap MENDAGRI di Jakarta. Delegasi ini dipimpin oleh La Ode Muh. Idrus Efendi.

Tanggal 20 Maret 1958 Pemerintah Swapraja Buton mengeluarkan Surat Pernyataan yang ditanda tangani Sultan Buton Laode Falihi, yang intinya menyetujui terbentuknya Kabupaten Muna. Mengenai batas-batas akan ditetapkan pada perundingan-perundingan yang akan datang.

Sebagai realisasi pernyataan Sultan Buton tersebut maka diadakan rapat bertempat di Pendopo Sri Sultan Buton, yang hadir pada rapat tersebut ialah, Drs Laode Manarfa, Kepala Daerah Sulawesi Tenggara, Laode Falihi, Sultan Buton, Laode Pandu, Raja Muna, Laode A Salam dan Laode Hude masing-masing Kepala Distrik yang diperbantukan pada Kantor Swapraja Buton, sebagai yang mewakili Buton. Hadir juga Laode Muh Shalihin, Kepala Distrik Katobu dan Laode Rianse sebagai Distrik Lawa, mewakili Muna.

Wujud dari pertemuan diatas yang disertai pernyataan-pernyatan Panitia dari tiap tingkat pejabat pemerintah, maka pada tanggal 6 Desember 1958 diutuslah empat orang Delegasi Muna untuk menghadap pemerintah pusat yakni Laode Muh Idrus Efendi, La Sipala, Laode Muh Badia Rere dan Laode Ado. Adapun penyandang dana keberangkatan Delegasi adalah Ham Ahing, Darwis Tungguno dan Wahid Kuntarati

Hasil perjuangan tersebut oleh Mendagri menetapkan, Pulau Sulawesi dibagi 4 (empat) propinsi yaitu Sulawesi utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Pemerintah Pusat mengajukan para delegasi agar dipenuhi syarat-syarat berdirinya propinsi Sulawesi Selatan Tenggara, antara lain Sulawesi Selatan dibagi 4 (empat) Kabupaten, yaitu KPN Kolaka, KPN Kendari, KPN Buton, dan KPN Muna.

Pada tanggal 20 hingga 22 Juli 1959 diadakan rapat raksasa yang dihadiri utusan Buton, Muna, Kendari, Kolaka masing-masing 15 orang, lima orang dari staf Kepala Daerah, empat KPN, dan empat Swapraja. Musyawarah itu dipimpin langsung Laode Manarfa dan dihadiri pula oleh unsur TNI, Abdul Kahar (Kuasa Perang), H Abdul Halik (Buton), Abdul Rahim Daeng Muntu (Muna), H L Lethe (Kendari), Abdul Wahab (Kolaka).

Fase IV (Empat), Terbentuknya Kabupaten Muna

Setelah melalui perjuangan yang panjang oleh para tokoh pejuang Muna, dan dilakukan tanpa pamrih dalam menghadapi berbagai tantangan, maka berdasarkan berbagai pertimbangan yang logis dan pertimbangan strategis, oleh pemerintah pusat menindaklanjuti yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi, termasuk didalamnya Kabupaten Muna dengan ibukotanya Raha.

Pada awal pengusulan Kabupaten Muna terdiri dari empat Ghoerah (distrik, red) yaitu distrik Katobu, Distrik Lawa, Distrik Kabawo, dan Distrik Tongkuno. Dari empat distrik itu belum memenuhi kriteria untuk membentuk suatu kabupaten, maka diadakan pendekatan dengan beberapa tokoh pada saat itu yaitu tokoh Masyarakat Kulisusu, tokoh Masyarakat Wakorumba, dan tokoh Masyarakat Tiworo Kepulauan, yang pada saat itu ketiga distrik tersebut adalah distrik Kulisusu diwakili oleh Laode Ganiru dan Laode Ago, Distrik Wakorumba diwakili oleh Laode Hami dan Laode Haju, Distrik Tiworo diwakili oleh La Baranti.

Berdasarkan kesepakatan yang utuh dan bulat dari tokoh – tokoh tersebut untuk bergabung dalam pemerintahan Kabupaten Muna, maka doktrin untuk terbentuknya Kabupaten Muna sudah tidak ada masalah lagi. []

Geografi

Kabupaten Muna terletak di jazirah sulawesi bagian tenggara, meliputi bagian utara pulau muna, serta pulau-pulau kecil yang tersebar di sekitar kawasan tersebut, Secara astronomis, Kabupaten Muna terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, memanjang dariutara ke selatan di antara 4015’ – 5015’ Lintang Selatan dan membentang dari Barat ke Timur di antara 122030’ – 123015’ Bujur Timur.

Luas dan Batas Wilayah

Luas daratan Kabupaten Muna seluas 2.057,69 km² atau 205.769 ha, berbatasan dengan:

Utara	Kabupaten Konawe Selatan dan Selat Tiworo
Timur	Kabupaten Buton Utara dan Pulau Kajuangi
Selatan	Kabupaten Buton Tengah
Barat	Selat Muna dan Kabupaten Muna Barat

Topografi dan Hidrologi

Kabupaten Muna, setelah dimekar dengan Kabupaten Muna Barat, memiliki luas wilayah daratan ± 2.057,69 km2 atau ± 205.769 ha. Secara garis besar, ketinggian daratan Kabupaten Muna bervariasi antara 0->1000 m di atas permukaan laut (dpl). Namun, sebagian besar dari luas daratan Kabupaten Muna berada pada ketinggian 25–100 m dpl, yaitu sebesar 33,13% dari luas daratan Kabupaten Muna. Sedangkan luas daratan yang mempunyai ketinggian >1000 m dpl hanya sekitar 0,02% dari luas keseluruhan daratan Kabupaten Muna. Secara geologis, Kabupaten Muna terdiri dari beberapa batuan. wilayah muna bagian selatan terdiri dari tanah podsolik merah dan kuning.

Iklim

Kabupaten Muna mempunyai iklim tropis seperti sebagian besar daerah di Indonesia, dengan suhu rata-rata sekitar 26–30 °C. Demikian juga dengan musim, Kabupaten Muna mengalami dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Pada umumnya musim hujan terjadi pada bulan Desember sampai dengan Juni dimana angin yang mengandung banyak uap air bertiup dari Benua Asia dan Samudra Pasifik sehingga menyebabkan hujan. Sedangkan musim kemarau terjadi antara Juli sampai November, pada bulan ini angin bertiup dari Benua Australia yang sifatnya kering dan sedikit mengandung uap air.

Secara rata-rata, banyaknya hari hujan tiap bulan pada tahun 2016 adalah 16 hari dengan rata-rata curah hujan 172,00 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari sebesar 432,50 mm dengan jumlah hari hujan sebesar 21 hari hujan.

Pemerintahan

Kabupaten Muna merupakan kabupaten yang berada di bawah administrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara. Ibukota Kabupaten Muna adalah Raha yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Muna.

Susunan pemerintahan Kabupaten Muna adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Dinas, Badan, Kantor, serta Sekretariat Kecamatan, dan Desa. Pemerintahan daerah juga berkoordinasi pula dengan kantor kementrian di daerah, lembaga negara setingkat kementrian di daerah, lembaga pemerintahan non kementrian di daerah.

Daftar Bupati

Artikel utama: Daftar Bupati Muna

No.	Foto	Bupati	Awal Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil Bupati	Keterangan	Ref.
1	Laode Abdul Kudus	1960	1961
2	Lettu Inf. M. Tholib	1961	1965
3	Laode Rasyid	1965	1970
4	R.S. La Ute	1970	1974
5		Drs. Laode Kaimoeddin	1974		1981
6	Drs. Laode Saafi Amane	1981	1986
7	Drs. Maola Daud	1986	1997
8		Kol. Art. H. M. Saleh Lasata	1997		1998
9	Kol. Inf. H. M. Djamaluddin Beddu	1998	2000
10		Ir. Ridwan Bae	2000	2005	Drs. Syarif Arifin S.	Periode pertama
			2005	2010	Drs. H. La Bunga Baka	Periode kedua
11		dr. Laode Muhammad Baharuddin, M.Kes.	2010	15 September 2015	Drs. Malik Ditu, M.Si.
12	Drs. Mohammad Zayat Kaimoeddin, M.Si.	16 September 2015	1 September 2016	Penjabat bupati
13		LM Rusman Emba, S.T	2 September 2016	sekarang	Drs. Malik Ditu, M.Si.

Bupati Kabupaten Muna hasil pemilihan kepala daerah tahun 2016 adalah Rusman Emba, ST.

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Muna sejak pembentukannya pada tahun 1959.

Golongan/Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	1959–1961^a	1961–1966	1966–1971	1971–1977	1977–1982	1982–1987	1987–1992	1992–1997	1997–1999	1999–2004	2004–2009	2009–2014	2014–2015 Sebelum Pemekaran^b	2015–2019 Sesudah Pemekaran^c	2019–2024
PKB	(baru)	4	3	4
Gerindra	(baru)	3	3	3
PDI-P	(baru) 4	5	3	3	3	4
Golkar (termasuk Golongan Karya Non Partai)	(baru)	14	16	14	12	6	4	4
NasDem	(baru) 2	1	2
PKS (termasuk PK)	(baru) 0	3	2	2
PPP	(baru)	1	2	1	1
PAN	(baru)	3	7	5	1
Hanura	(baru)	0	3	5
PNBK (termasuk PNBKI)	(baru)
Sarikat	(baru)
Demokrat	(baru) 0	6	4	3	4
PBB	(baru)	0	1	2	0
PARI	(baru)
PDI	(baru)	3
ABRI	5	3
Jumlah Anggota	(baru) 15							23		30	30	30	35	30	30
Jumlah Golongan/Partai	(baru)							4		9	8		10	11	10
Keterangan: ^aPeriode pertama Daerah Tingkat II Muna (termasuk saat ini wilayah Kabupaten Muna Barat) pasca dimekarkan dari Kabupaten Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi (tahun 1960 Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara) menjadi daerah otonom yang memiliki anggota DPRD tersendiri berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959. ^bDPRD Muna dan DPRD Muna Barat ^cDPRD Muna

Komposisi jumlah anggota DPRD Kabupaten Muna yang merupakan hasil pemilu tahun 2019 sebanyak 30 orang, terdiri dari Hanura 5 orang, Demokrat 4 orang, Golkar 4 orang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 4 orang, PKB 4 orang, Gerindra 3 orang, Nasdem 2 orang, PKS 2 orang, PAN 1 orang dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 1 orang.

Jumlah anggota DPRD kab. Muna adalah 30 orang yang terdiri dari 4 perempuan dan 26 laki-laki. Jumlah keputusan DPRD yang dihasilkan selama tahun 2019 adalah 63 buah.

Kecamatan

Lambang Kabupaten Muna sebelum pemekaran Muna Barat.

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Muna

Kabupaten Muna terdiri dari 22 kecamatan, 26 kelurahan dan 125 desa dengan luas wilayah 1.922,16 km² dan jumlah penduduk sebesar 227.941 jiwa (2017) dengan sebaran penduduk 118 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Muna, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
74.03.15	Batalaiworu	2	2	Desa	Wakorambu Wawesa
				Kelurahan	Laiworu Sidodadi
74.03.34	Batukara		4	Desa	Baluara Bone Bone Lanobake Moolo
74.03.26	Bone		5	Desa	Bone Lolibu Bone Tondo Bone Kacintala Oelongko Matombura
74.03.17	Duruka	2	5	Desa	Banggai Ghonebhalano Ghonsume Lagasa Lasunapa
				Kelurahan	Palangga Wapunto
74.03.23	Kabangka		9	Desa	Komba Komba Kabangka Lakandito Lupia Oensuli Sarimulyo Wakobalu Agung Wansugi Wataliku
74.03.24	Kabawo	1	10	Desa	Bea Bente Kambawuna Kasaka Kawite Wite Kontumere Lamanu Lamaeo Rangka Wantiworo
				Kelurahan	Laimpi
74.03.16	Katobu	8	-	Kelurahan	Butung Butung Foo Kuni Laende Raha I Raha II Raha III Wamponiki Watonea
74.03.30	Kontu Kowuna		6	Desa	Bahutara Kafo Foo Karoo Kilambibito Kontu Kowuna Laghorio
74.03.20	Kontunaga		6	Desa	Liabalano Kontunaga Maabhodo Masalili Bungi Lapodidi
74.03.14	Lasalepa		7	Desa	Bangun Sari Bonea Kombungo Labone Labunti Lasalepa Parida
74.03.18	Lohia		9	Desa	Kondongia Korihi Lakarinta Lohia Mabholu Mantobua Napabhale Waara Wabintinggi
74.03.07	Maligano		6	Desa	Langkoroni Lapole Latompa Maligano Pohorua Raimuna
74.03.31	Marobo		5	Desa	Marobo Pasikuta Poaroha Tapitapi Wadolao
74.03.06	Napabalano	2	4	Desa	Pentiro Lambiku Napalakura Langkumapo
				Kelurahan	Tampo Napabalano
74.03.25	Parigi	4	7	Desa	Kosundano Labulu Bulu Laiba Latampu Parigi Wapuale Warambe
				Kelurahan	Kosundano Wakumoro Walambeno Wite Wasolangka
74.03.33	Pasi Kolaga		4	Desa	Kolese Lambelu Mata Indaha Tampunabale
74.03.28	Pasir Putih		6	Desa	Bumbu Kamosope Kogholifano Labulawa Liwumetingki Pola
74.03.27	Tongkuno	3	9	Desa	Fongkaniwa Kotano Wuna Laano Sandana Laghontoghe Lakologou Lamorende Matano Oe Oeno Kandoli Walengkabhola
				Kelurahan	Danagoa Kontumolepe Tombula
74.03.32	Tongkuno Selatan	1	5	Desa	Kulidawa Labasa Lianosa Owe Waungka Waale-ale
				Kelurahan	Katumpu
74.03.37	Towea		5	Desa	Bhontu-Bhontu Lakarama Moasi Renda Wangkolabu
74.03.13	Wakorumba Selatan	1	4	Desa	Bakealu Pure Wakorumba Wambona
				Kelurahan	Labunia
74.03.19	Watopute	2	6	Desa	Bangkali Bangkali Barat Labaha Lakapodo Matarawa Wakadia
				Kelurahan	Wali Dana
	TOTAL	26	124

Pemekaran Daerah

Langkah pembentukan dua wilayah otonomi baru Kota Raha dan Muna Timur masih menunggu keran moratorium terbuka. Masyarakat Muna Timur dan Kota Raha, dipastikan harus bersabar dan terus bekerja untuk mewujudkan keinginan mandiri dari Kabupaten Muna.[]

Penduduk

Jumlah Penduduk

Penduduk Kabupaten Muna berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2020 sebanyak 223.991 jiwa yang terdiri atas 110.326 jiwa penduduk laki-laki dan 113.665 jiwa penduduk perempuan dengan jumlah rumah tangga sebanyak 66.562 rumah tangga. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2016 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 92,62.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Muna tahun 2016 mencapai 105 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga adalah 5 orang. Kepadatan Penduduk di 22 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Katobu dengan kepadatan sebesar 2.413 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tongkuno dan Batukara masing-masing sebesar 36 jiwa/km2.

Ketenagakerjaan

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar di Kabupaten Muna Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muna pada Tahun 2015 sebesar 1.899 pekerja yang terdiri dari 874 laki-laki dan 1.027 perempuan. Proporsi terbesar pencari kerja yang mendaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berpendidikan terakhir S1 yaitu sebesar 32,23 persen (612 pekerja).

Sosial

Pendidikan

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kabupaten Muna selama ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator yang dapat mengukur tingkat perkembangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Muna seperti banyaknya sekolah, guru dan murid.

Pada tahun 2016 jumlah sekolah Taman Kanak-kanak (TK) yaitu 233 unit, jumlah guru pada tahun 2016/2017 yaitu 739 orang . Demikian pula jumlah murid pada tahun 2016/2017 menjadi 5.011 orang. Rasio antara guru terhadap sekolah TK adalah 47 orang, rasio murid terhadap sekolah rata-rata 47 orang dan murid terhadap guru rata-rata 20 orang. Rasio murid terhadap sekolah rata-rata 3 orang dan murid terhadap guru rata-rata 20 orang.

Jumlah Sekolah Dasar pada tahun ajaran 2016 berjumlah 232 unit, jumlah guru sebanyak 2.567 orang, sedangkan jumlah murid sebanyak 52.137 orang. Rasio guru terhadap sekolah pada tahun ajaran 2005/2006 rata-rata 7 orang setiap sekolah, rasio murid terhadap sekolah rata-rata 144 orang, sedangkan rasio murid terhadap guru rata-rata 20 orang.

Pada tahun ajaran 2016 jumlah sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) berjumlah 74 unit, guru berjumlah 1.324 orang dan murid sebanyak 16,934. Rasio antara guru dan sekolah rata-rata 20 orang per sekolah, rasio murid terhadap sekolah rata-rata 261 orang dan rasio murid terhadap guru rata-rata 13 orang.

Jumlah Sekolah Tanjutan Tingkat Atas (SLTA) pada tahun ajaran 2016 berjumlah 55 unit, jumlah guru 857 orang dan murid sebanyak 11.976 orang. Rasio guru per sekolah pada tahun ajaran 2005/2006 rata-rata 24 orang, rasio murid terhadap sekolah rata-rata 24 orang, rasio murid sekolah rata-rata 292 orang dan murid terhadap guru rata-rata 14 orang.

Jumlah perguruan tinggi tahun ajaran 20016 sebanyak 3 (tiga) unit dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.265 orang dan tenaga pengajar/dosen tetap dan tidak tetap sebanyak 159 orang.

Kesehatan

Jumlah fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Plus) pada tahun 2004 berjumlah 127 unit . Fasilitas kesehatan tersebut terdiri dari Rumah Sakit sebanyak 1 unit, Puskesmas 19 unit, Puskesmas Pembantu 100 unit dan Puskemas Plus 7 unit. Tenaga kesehatan (tenaga medis dan paramedis) tahun 2005 berjumlah 554 orang yang terdiri atas tenaga dokter 33 orang, bidan 73 orang, perawat 325 orang, SKM/Apoteker 15 orang dan tenaga kesehatan lainnya 94 orang.

Agama

Pada tahun 2005 terlihat bahwa jumlah sarana peribadatan sebanyak 493 buah yang terdiri atas masjid 350 buah, langgar/surau/mushallah 97 buah, gereja 24 buah dan pura/vihara 22 buah.

Ekonomi

Keuangan Daerah

Kelancaran kegiatan pemerintah dan pembangunan sangat tergantung tersedianya biaya, baik untuk administrasi maupun kegiatan lainnya. Dana pembangunan daerah berasal dari bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Pada tahun anggaran 2017, realisasi pendapatan daerah otonom Kabupaten Muna, mencapai angka sebesar Rp.1106,34 miliar. Sementara itu realisasi belanja tahun 2017 berjumlah Rp.1123,65 miliar.

Jumlah realisasi pendapatan daerah otonom Kabupaten Muna tahun 2017 sebesar Rp. 1106,34 miliar berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.80,53 miliar dan pendapatan transfer Rp.1025,81 miliar. Sementara itu jumlah belanja daerah Kabupaten Muna tahun anggaran 2017 sebesar Rp.1123,65 miliar terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.666,65 miliar, belanja modal Rp.292,19 miliar, belanja tidak terduga Rp.194,55 juta, dan belanja transfer Rp.164,61 miliar.

Perbankan dan Asuransi

Kegiatan perbankan di Kabupaten Muna dilayani oleh beberapa bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta. Bank-bank tersebut antara lain Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Danamon, Bank Pembangunan Daerah, BPR Hara Lata, dan BNI Syariah. Selain itu, terdapat Bank Mandiri yang datanya mulai dikumpulkan sejak tahun 2018. Bank-bank tersebut melayani berbagai aktivitas masyarakat Kabupaten Muna mulai dari tabungan, deposito, pinjaman, dan kredit usaha.

Pada tahun 2017 total dana di bank yang ada di Kabupaten Muna sebesar Rp.947 miliar dengan jumlah rekening sebanyak 93.492 rekening. Dana-dana tersebut berasal dari rekening giro sebanyak 2.163 rekening dengan nilai mencapai Rp.129 miliar, kemudian deposito sebanyak 937 rekening dengan nilai mencapai Rp.207,18 miliar dan rekening tabungan sebanyak 90.392 rekening dengan nilai rekening sebesar Rp.610 miliar.

Untuk posisi kredit, dapat diketahui bahwa sektor lainnya merupakan sektor yang memiliki kredit paling besar di bank tahun 2017. Jumlah kredit sektor lainnya tahun 2017 sebesar Rp.320,61 miliar, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan berjumlah Rp.19,14 miliar, dan sektor bangunan jasa berjumlah Rp.3 miliar. Jumlah kredit ini tidak termasuk kredit di BNI Cabang Raha, BRI Cabang Raha, dan Bank Mandiri.

Di bidang asuransi, terdapat dua jasa asuransi yang cukup diminati oleh masyarakat Kabupaten Muna, yaitu Asuransi Bumiputera dan Asuransi Jiwasraya. Keduanya memberikan polis pertanggungan kepada anggotanya sesuai kesepakatan. Pada tahun 2017 ada sebanyak 1068 polis yang diproduksi oleh lembaga asuransi dengan jumlah pertanggungan senilai Rp.15,03 miliar. Data ini tidak termasuk asuransi jiwasraya.

Harga

Kegiatan pencatatan harga pada kurun waktu tertentu merupakan aktivitas yang sangat penting dalam memantau kegiatan perekonomian, karena harga merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat stabilitas ekonomi atau keseimbangan antara penawaran dan permintaan akan barang dan jasa. Adapun harga yang disajikan dalam bab ini meliputi harga 9 bahan pokok dan 12 bahan pokok di kabupaten Muna.

Pertanian

Tanaman Pangan

Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Muna berupa padi, baik padi sawah maupun padi ladang, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang kedelai, dan kacang hijau. Secara umum, luas panen dan produksi tanaman pangan tahun 2017 ada yang mengalami kenaikan juga ada yang mengalami penurunan.

Produksi padi sawah dan padi ladang tahun 2017 mengalami penaikan. Produksi padi sawah tahun 2017 sebesar 3.075,60 ton, sedangkan padi ladang mencapai 1.055,60 ton.

Perkebunan

Komoditas utama perkebunan Kabupaten Muna berupa jambu mete, coklat, kelapa, kopi dan kemiri. Pada tahun 2017 produksi tanaman perkebunan terbesar di kabupaten Muna adalah jambu mete yang mencapai 7.245 ton.

Peternakan

Populasi sapi potong di Kabupaten Muna pada tahun 2017 adalah 56.795 ekor. Produksi daging sapi potong di Kabupaten Muna pada tahun 2017 sebanyak 105.060 kg. Produksi daging ayam buras adalah produksi daging unggas terbesar di Kabupaten Muna mencapai 714.219 kg. Untuk produksi telur, ayam buras menghasilkan telur unggas terbesar yaitu mencapai 1.031.862 kg.

Perikanan

Produksi perikanan di Kabupaten Muna terdiri dari perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada tahun 2017 produksi perikanan tangkap mencapai 19.889,88 ton. Sementara produksi perikanan budidaya berjumlah 52.977,9 ton.

Kehutanan

Hutan masih merupakan salah satu kawasan Kabupaten Muna yang terbesar. Jenis kawasan hutan yang terluas di Kabupaten Muna adalah hutan produksi, yaitu sebesar 43.037,42 hektar atau 58,27 persen dari luas seluruh kawasan hutan di Kabupaten Muna. Sedangkan kawasan hutan yang paling kecil luasnya adalah kawasan konservasi yaitu seluas 10,5 hektar atau 0,01 persen dari keseluruhan luas hutan di Kabupaten Muna.

Industri dan Energi

Industri

Pembangunan di bidang industri ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja, meratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menunjang pembangunan daerah, serta memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Berpijak dari amanat tersebut maka pemerintah daerah Kabupaten Muna memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk membuka berbagai macam kegiatan dalam bidang industri.

Di Kabupaten Muna tahun 2016 tercatat ada sebanyak 320 perusahaan dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2087 orang, dengan nilai investasi sebesar 33,64 miliar dan nilai produksi 90,479 miliar. Pada Tabel 6.1.2. disajikan data industri per kecamatan. Industri terbanyak ada di Kecamatan Katobu berjumlah 74 industri. Sedangkan Kecamatan Kontukowuna paling sedikit jumlah industrinya, yaitu 1 industri. Sementara itu, Kecamatan Marobo, Towea, dan Batukara belum ada industri.

Listrik

Di Kabupaten Muna, kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik sebagian besar diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Rayon Raha, yang sebelumnya merupakan ranting dari PLN Cabang Bau-Bau, sedangkan bagi masyarakat yang tidak terjangkau dengan jaringan listrik dari PLN biasanya menggunakan lampu minyak tanah dan tenaga listrik non PLN sebagai alat penerangan.

Jumlah pelanggan listrik berdasarkan data PLN Rayon Raha pada tahun 2017 adalah 47.285 pelanggan dengan jumlah listrik yang terjual sebanyak 56 juta KWh.

Air Minum

Air Minum Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih yang berdomisili di ibukota Kabupaten Muna sebagian besar dilayani oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sedangkan bagi masyarakat yang berdomisili di daerah pedesaan umumnya menggunakan air dari sumur, mata air dan air hujan. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan air bersih dewasa ini diarahkan pada peningkatan kapasitas dan perluasan jaringan air minum dengan maksimal agar dapat menjangkau masyarakat pedesaan.

Pada tahun 2017, pelanggan PDAM Kabupaten Muna adalah 5.196 pelanggan. Jumlah ini tidak termasuk pelanggan khusus, yaitu pelanggan yang membeli air dengan tangki atau jerigen. Jumlah air yang disalurkan pada tahun 2017 adalah sebanyak 770.140 m³ dan nilai penjualan sebesar Rp. 4,25 miliar.[]

Hotel dan Pariwisata

Hotel

Di Kabupaten Muna terdapat beberapa fasilitas akomodasi, seperti hotel, losmen, dan penginapan. Fasilitas penginapan ini, terpusat di Raha ibukota Kabupaten Muna dan hanya ada 1 (satu) penginapan yang ada di Wakuru ibukota Kecamatan Tongkuno.

Jumlah hotel/losmen/penginapan yang ada di Kabupaten Muna tahun 2017 berjumlah 23. Jumlah kamar yang disewakan sebanyak 243 kamar dengan jumlah tempat tidur sebanyak 381 tempat tidur. Tarif hotel/losmen/ penginapan tersebut pada tahun 2017 beraneka ragam, yaitu diantara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 600.000,-per malam.

Pariwisata

Kabupaten Muna memiliki objek wisata yang layak didatangi para pelancong. Mulai dari danau, goa hingga pantai, sampai ke spot lainnya yang tak kalah seru. Berikut ini daftar objek wisata yang ada di Kabupaten Muna [:

1. Pantai meleura
2. Danau Napabale
3. Danau Motonuno
4. Danau Moko
5. Pantai Walengkabola
6. Mata Air Fotuno Rete
7. Danau Ubur-ubur Lohia
8. Puncak Wakila
9. Tanjung Labora
10. Situs Peninggalan Purbakala Liang Kobori dan Metanduno
11. Pantai Bungin Pinungan
12. Air Terjun Kalima-lima
13. Puncak Lakude Masalili

Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang mampu menggerakkan perekonomian suatu wilayah. Kabupaten Muna merupakan daerah kepulauan sehingga transaksi yang terjadi sebagian merupakan perdagangan antar pulau. Nilai dan volume perdagangan antar pulau yang tercatat di Kabupaten Muna diperoleh dari Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muna. Adapun komoditas perdagangan antar pulau yang ada di Kabupaten Muna antara lain hasil pertanian tanaman pangan berupa kacang tanah dikupas dan jagung.

Hasil perkebunan, meliputi kopra, jambu mete gelondongan, jambu mete dikupas, coklat/kakao, kemiri berkulit, kelapa biji. Hasil hutan berupa kayu jati gergajian, kayu jati kasar, kayu rimba, meubel dan furnitur, serta komponen bahan bangunan. Komoditas lainnya seperti hasil perikanan dan hasil peternakan. Nilai perdagangan antar pulau di Kabupaten Muna pada tahun 2017 mencapai Rp. 402 miliar.

Untuk membantu masyarakat miskin, pemerintah menyalurkan beras miskin (raskin) kepada masyarakat. Selama tahun 2017, penyaluran beras miskin di Kabupaten Muna meningkat sebesar 10 persen yaitu dari 2.381,22 ton tahun 2016 naik menjadi 2.619,36 ton pada tahun 2017. Penyaluran beras miskin terbanyak di Kabupaten Muna adalah di Kecamatan Lohia yaitu 240,12 ton. Beras yang masuk ke Kabupaten Muna melalui Perum Bulog Kansilog Raha selama tahun 2017 adalah sebanyak 4,366 juta ton. Beras tersebut berasal dari luar Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 3,946 juta ton dan yang berasal dari dalam Provinsi Sulawesi Tenggara berjumlah 420 ribu ton.

Media

Stasiun TV di Kota Raha

• RTV Raha - 60 UHF (mulai 23 Juli 2014)

Transportasi dan Komunikasi

Sarana angkutan dan komunikasi merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan masyarakat yang dapat mendukung terciptanya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar kegiatan perekonomian antar wilayah.

Kondisi jalan yang baik akan memudahkan mobilitas penduduk dalam melakukan kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Panjang jalan di Kabupaten Muna tahun 2017 adalah 1.102,614 km yang terdiri dari 106,23 km jalan nasional, 34,40 km jalan provinsi dan 961,984 km jalan kabupaten.

Angkutan Darat

Angkutan darat terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Muna dari tahun ke tahun senantiasa mengalami peningkatan. Peningkatan ini dikarenakan masyarakat semakin membutuhkan kendaraan untuk membantu memperlancar kegiatan sehari-hari mereka. Pada tahun 2017 jumlah kendaraan wajib uji di Kabupaten Muna sebanyak 2.759 unit.

Angkutan Laut

Kabupaten Muna terletak di daratan Pulau Muna bagian utara dan Pulau Buton bagian barat serta pulau-pulau lain yang ada disekitarnya. Jumlah kunjungan kapal yang berlabuh pada tahun 2017 tercatat 5.354 kunjungan kapal lebih banyak dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 5.099 kunjungan, atau mengalami peningkatan 5 persen. Sementara itu jumlah penumpang turun pada tahun 2018 berjumlah 289.289 orang dan penumpang naik berjumlah 246.329 orang.

Komunikasi

Kantor Pos dan Giro di Kabupaten Muna terdiri dari Kantor Pos Induk yang terdapat di Kota Raha, Kantor Pos Pembantu, Pos Keliling, Bis Surat, dan Kantor Pos Desa. Jumlah keseluruhan Kantor Pos di Kabupaten Muna pada tahun 2017 adalah 7 unit, terdiri dari Kantor Pos dan Giro 1 unit, Kantor Pos Pembantu 2 unit dan Kantor Pos Desa 4 unit. Selain melalui Kantor Pos, komunikasi dapat dilakukan melalui telepon. Kapasitas sambungan otomatis di Kantor Telkom Raha selama tahun 2017 berjumlah 3.250 sambungan.

Referensi

1. "Visualisasi Data Kependudukan-Kementerian Dalam Negeri 2021" (Visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 14 Juli 2021. 
2. "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021" (pdf). www.bps.go.id. dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 24 Maret 2022. 
3. "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 14 Juli 2021.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
4. Sejarah Pembentukan Kabupaten Muna [1] 2020-02-14 di Wayback Machine.
5. Prasetyo, B. E., dkk. (2015). Dampak Pembangunan Smelter di Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sulawesi Tenggara (PDF). Jakarta: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. hlm. 9. ISBN 978-602-0836-13-3.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
6. "Pj Bupati Muna Zayat Dilantik". antarasultra.com. 2 September 2016. Diakses tanggal 26 Desember 2016. 
7. "Gubernur Sultra Lantik Bupati dan Wakil Bupati Muna Terpilih". koransultra.com. 2 September 2016. Diakses tanggal 26 Desember 2016. 
8. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama bps
9. Perolehan Kursi DPRD Muna 2014-2019 Sebelum Pemekaran
10. Perolehan Kursi DPRD Muna 2019-2024
11. Pemerintahan Republik Indonesia (1959). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 (pdf)Parameter |format= membutuhkan |url= (bantuan) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Pemerintahan Republik Indonesia. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
12. Lembaga Pemilihan Umum RI (1994). Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah (pdf) (dalam bahasa Indonesia). Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum RI. hlm. 505. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
13. (PDF). jdih.setjen.kemendagri.go.id. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2019-04-06. Diakses tanggal 2019-04-06. 
14. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
15. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
16. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-09-25. Diakses tanggal 2020-05-12. 
17. Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Muna 2019 [2] 2020-06-07 di Wayback Machine. Diakses pada 12-05-2020
18. "Destinasi Wisata di Muna". dari versi asli tanggal 2020-09-27. Diakses tanggal 2020-05-12. 

Pranala luar

• (Indonesia) Situs resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 2006-02-03 di Wayback Machine.