www.wikidata.id-id.nina.az

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga i

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah


Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (disingkat LKPP) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP pertama pertama kali dijabat oleh Dr. Ir. Roestam Sjarief, MNRM, digantikan oleh Ir. Agus Rahardjo, M.S.M. pada tahun 2010 (sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP) kemudian digantikan oleh Dr. Ir. Agus Prabowo, M.Eng pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia/Kepegawaian LKPP.

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP)
Gambaran umum
Dasar hukumPeraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007
Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014
Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022
Bidang tugasmengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah.
SloganPengadaan yang Kredibel Sejahterakan Bangsa
Di bawah koordinasi
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
Kepala
Hendrar Prihadi
Sekretaris Utama
Robin Asad Suryo, PhD.
Deputi
Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan KebijakanSarah Sadiqa, SH., M.Sc.
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi Dan Pengembangan Sistem InformasiGatot Pambudhi Poetranto, S.Kom, MPM
Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya ManusiaIr. Sutan Suangkupon Lubis, M.Sc
Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian SanggahSetya Budi Arijanta, SH., KN
Alamat kantor pusat
Kompleks Rasuna Epicentrum Jl. Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12940
Website
www.lkpp.go.id
  • l
  • b
  • s

Sejarah Sunting

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) tumbuh dari cikal bakalnya, Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Publik (PPKPBJ) yang dibentuk pada tahun 2005. Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah, memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia, muncul harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak. Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah yang luas, bersifat lintas institusi dan lintas sektor, juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil, peningkatan produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya.

Bertolak dari latar belakang seperti demikian, dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi, penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan, terpadu, terarah, dan terkoordinasi.

Pada tanggal 6 Desember 2007, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007. LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas.

Tugas Sunting

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, perumusan dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Fungsi Sunting

  1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
  2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
  3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
  4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik;
  5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
  6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
  7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Daftar Kepala Sunting

Daftar Kepala LKPP RI
No Foto Nama Awal jabatan Akhir Jabatan
1
Roestam Sjarief
28 Mei 2008
10 Agustus 2010
2
Agus Rahardjo
10 Agustus 2010
3 Juli 2015
3
Agus Prabowo
3 Juli 2015
25 Januari 2019
4
Roni Dwi Susanto
25 Januari 2019
13 Januari 2022
5
Abdullah Azwar Anas
13 Januari 2022
7 September 2022
Sarah Sadiqa (Plt)
7 September 2022
10 Oktober 2022
6
Hendrar Prihadi
10 Oktober 2022
Sekarang

Referensi Sunting

  • Peraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  • Profil LKPP (2010), disusun oleh Biro Hukum, Kepegawaian, dan Humas LKPP.
  1. Guncika, Gadis (24-10-2017). "Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah". Centrausaha.com. 
  2. "Pelantikan LKPP". Antara. 28 Mei 2009. Diakses tanggal 14 Juni 2023. 
  3. "Kepala LKPP Baru Dilantik". Kompas.com. 10 Agustus 2010. Diakses tanggal 14 Juni 2023. 
  4. "Agus Prabowo Dilantik Sebagai Kepala LKPP". Tempo.co. 3 Juli 2015. Diakses tanggal 14 Juni 2023. 

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu waktu Cari sumber Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah berita surat kabar buku cendekiawan JSTORLembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian LPNK yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang Jasa Pemerintah Kepala LKPP pertama pertama kali dijabat oleh Dr Ir Roestam Sjarief MNRM digantikan oleh Ir Agus Rahardjo M S M pada tahun 2010 sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama LKPP kemudian digantikan oleh Dr Ir Agus Prabowo M Eng pada tahun 2015 yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Kepegawaian LKPP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP Gambaran umumDasar hukumPeraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022Bidang tugasmengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang jasa Pemerintah SloganPengadaan yang Kredibel Sejahterakan BangsaDi bawah koordinasiMenteri Perencanaan Pembangunan NasionalKepalaHendrar PrihadiSekretaris UtamaRobin Asad Suryo PhD DeputiDeputi Bidang Pengembangan Strategi Dan KebijakanSarah Sadiqa SH M Sc Deputi Bidang Monitoring Evaluasi Dan Pengembangan Sistem InformasiGatot Pambudhi Poetranto S Kom MPMDeputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya ManusiaIr Sutan Suangkupon Lubis M ScDeputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian SanggahSetya Budi Arijanta SH KNAlamat kantor pusatKompleks Rasuna Epicentrum Jl Epicentrum Tengah Lot 11 B Jakarta Selatan DKI Jakarta 12940Websitewww wbr lkpp wbr go wbr idlbs Daftar isi 1 Sejarah 2 Tugas 3 Fungsi 4 Daftar Kepala 5 Referensi 6 Pranala luarSejarah SuntingLembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa LKPP tumbuh dari cikal bakalnya Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Publik PPKPBJ yang dibentuk pada tahun 2005 Sebagai unit kerja Eselon II di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas PPKPBJ memiliki tugas Penyusunan kebijakan dan regulasi pengadaan barang jasa pemerintah memberikan bimbingan teknis dan advokasi terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah dan memfasilitasi penyelenggaraan ujian sertifikasi ahli pengadaan barang jasa pemerintah 1 Seiring reformasi yang bergulir di Indonesia muncul harapan agar pengadaan barang jasa pemerintah yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBN APBD dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien mengutamakan penerapan prinsip prinsip persaingan usaha yang sehat transparan terbuka dan berlaku adil bagi semua pihak Selain lingkup dan cakupan pengadaan barang jasa pemerintah yang luas bersifat lintas institusi dan lintas sektor juga berdampak langsung bagi pengembangan usaha kecil peningkatan produksi dalam negeri dan pengembangan iklim dan dunia usaha pada umumnya Bertolak dari latar belakang seperti demikian dirasakan perlu keberadaan lembaga tersendiri yang memiliki kewenangan merumuskan perencanaan dan pengembangan strategi penentuan kebijakan serta aturan perundangan pengadaan barang jasa pemerintah yang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan lingkungan internal maupun eksternal secara berkelanjutan terpadu terarah dan terkoordinasi Pada tanggal 6 Desember 2007 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah LKPP dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 LKPP berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian LPNK yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Dalam menjalankan tugas dan fungsinya LKPP dikoordinasikan oleh Menteri Negara PPN Kepala Bappenas Tugas SuntingLKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perumusan dan penetapan kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah Fungsi SuntingPenyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang jasa Pemerintah Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang jasa Pemerintah secara elektronik Pemberian bimbingan teknis advokasi dan pendapat hukum Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP Daftar Kepala SuntingDaftar Kepala LKPP RI No Foto Nama Awal jabatan Akhir Jabatan1 Roestam Sjarief 2 28 Mei 2008 10 Agustus 20102 nbsp Agus Rahardjo 3 10 Agustus 2010 3 Juli 20153 Agus Prabowo 4 3 Juli 2015 25 Januari 20194 Roni Dwi Susanto 25 Januari 2019 13 Januari 20225 nbsp Abdullah Azwar Anas 13 Januari 2022 7 September 2022 nbsp Sarah Sadiqa Plt 7 September 2022 10 Oktober 20226 nbsp Hendrar Prihadi 10 Oktober 2022 SekarangReferensi SuntingPeraturan Presiden RI Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Profil LKPP 2010 disusun oleh Biro Hukum Kepegawaian dan Humas LKPP Guncika Gadis 24 10 2017 Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Centrausaha com Periksa nilai tanggal di date bantuan Pelantikan LKPP Antara 28 Mei 2009 Diakses tanggal 14 Juni 2023 Kepala LKPP Baru Dilantik Kompas com 10 Agustus 2010 Diakses tanggal 14 Juni 2023 Agus Prabowo Dilantik Sebagai Kepala LKPP Tempo co 3 Juli 2015 Diakses tanggal 14 Juni 2023 Pranala luar Sunting Indonesia Situs web resmi LKPP Indonesia LPSE Indonesia E Katalog LKPP Indonesia e Procurement LKPP Indonesia LPSE LKPP Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah amp oldid 23765025