www.wikidata.id-id.nina.az

Lembaga Nonstruktural Di Indonesia lembaga nonstruktural disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan pe

Lembaga Nonstruktural

Di Indonesia, lembaga nonstruktural (disingkat LNS) adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah, yang dapat melibatkan unsur-unsur pemerintah, swasta dan masyarakat sipil, serta dibiayai oleh anggaran negara. LNS tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan, sehingga perlu dibentuk lembaga independen. Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing-masing, seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia.

Klasifikasi Sunting

Lembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:

  1. Peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pembentukannya
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang-Undang
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden
    • LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden
  2. Urusan pemerintahan yang berkaitan
  3. Pendanaan
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian/Lembaga
    • Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD
    • Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain
  4. Perwakilan di daerah

Daftar Sunting

Berikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia.

  1. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
  2. Badan Amil Zakat Nasional
  3. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
  4. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
  5. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
  6. Badan Otorita Danau Toba
  7. Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal
  8. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
  9. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
  10. Badan Pengawas Pemilihan Umum
  11. Badan Pengawas Rumah Sakit
  12. Badan Pengelola Keuangan Haji
  13. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
  14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  15. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
  18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  19. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
  20. Badan Perfilman Indonesia
  21. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
  22. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
  23. Badan Pertimbangan Kepegawaian
  24. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
  25. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional
  26. Badan Promosi Pariwisata Indonesia
  27. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
  28. Badan Wakaf Indonesia
  29. Dewan Energi Nasional
  30. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
  31. Dewan Insinyur Indonesia
  32. Dewan Jaminan Sosial Nasional
  33. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
  34. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
  35. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
  36. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
  37. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
  38. Dewan Ketahanan Nasional
  39. Dewan Koperasi Indonesia
  40. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
  41. Dewan Pengupahan Nasional
  42. Dewan Pers
  43. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
  44. Dewan Pertimbangan Presiden
  45. Dewan Sumber Daya Air Nasional
  46. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
  47. Kantor Staf Presiden
  48. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  49. Komisi Aparatur Sipil Negara
  50. Komisi Banding Merek
  51. Komisi Banding Paten
  52. Komisi Informasi Pusat
  53. Komisi Kejaksaan
  54. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
  55. Komisi Kepolisian Nasional
  56. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
  57. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
  58. Komisi Pemberantasan Korupsi
  59. Komisi Pemilihan Umum
  60. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
  61. Komisi Penyiaran Indonesia
  62. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
  63. Komite Akreditasi Nasional
  64. Komite Anti Dumping Indonesia
  65. Komite Industri Nasional
  66. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
  67. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  68. Komite Tabungan Perumahan Rakyat
  69. Komisi Nasional Disabilitas
  70. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
  71. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
  72. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
  73. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
  74. Komite Profesi Akuntan Publik
  75. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
  76. Komite Olahraga Nasional Indonesia
  77. Komite Olimpiade Indonesia
  78. Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
  79. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
  80. Konsil Kedokteran Indonesia
  81. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
  82. Lembaga Kerja Sama Tripartit
  83. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  84. Lembaga Penjamin Simpanan
  85. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
  86. Lembaga Produktivitas Nasional
  87. Lembaga Sensor Film
  88. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan
  89. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
  90. Ombudsman Republik Indonesia
  91. Otorita Ibu Kota Nusantara
  92. Otoritas Jasa Keuangan
  93. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
  94. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
  95. Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian
  96. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pembubaran Sunting

Berikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan.

Nama Dasar hukum pembubaran Lembaga pengganti/penyelenggara tugas
Badan Pengawas Pasar Tenaga Listrik Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
Badan Penyehatan Perbankan Nasional Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009
  • Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh
  • Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias
Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Badan Pengelola Dana Abadi Umat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan Haji
Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
Komite Ekonomi Nasional Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014
Komite Inovasi Nasional Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014
Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014
Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi Terpadu
Dewan Buku Nasional
Dewan Gula Indonesia
Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia
Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan
Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
Komisi Hukum Nasional
Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Badan Koordinasi Keamanan Laut Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 Badan Keamanan Laut
Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015
Dewan Nasional Perubahan Iklim
Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Unit Staf Kepresidenan
Unit Staf Kepresidenan Kantor Staf Presiden
Badan Benih Nasional Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016
Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional
Badan Pengendalian Bimbingan Massal
Dewan Kelautan Indonesia
Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan
Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis
Komite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Pulau Karimun
Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi
Komisi Penanggulangan AIDS Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016
Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)
Dewan Riset Nasional Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional
Dewan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian
Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing
Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Kementerian Pemuda dan Olahraga
Komisi Pengawas Haji Indonesia Kementerian Agama
Komite Ekonomi dan Industri Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Badan Pertimbangan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika
Komisi Nasional Lanjut Usia Kementerian Sosial
Badan Olahraga Profesional Indonesia Kementerian Pemuda dan Olahraga
Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika

Referensi Sunting

  1. Profil 10 Lembaga Non Stuktural
  2. Setneg: Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural
  3. Lembaga Non Struktural
  4. [1]Putusan Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003
  5. ^ PERPRES No. 3 Tahun 2009[pranala nonaktif permanen]
  6. PERPRES No. 163 Tahun 2014[pranala nonaktif permanen]
  7. Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014[pranala nonaktif permanen]
  8. PERPRES No. 178 Tahun[pranala nonaktif permanen]
  9. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016[pranala nonaktif permanen]
  10. [2]
  11. "Produk Hukum | JDIH Kementerian Sekretariat Negara". jdih.setneg.go.id. Diakses tanggal 2020-12-10. 

Lihat pula Sunting

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Di Indonesia lembaga nonstruktural disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi negara dan pemerintah yang dapat melibatkan unsur unsur pemerintah swasta dan masyarakat sipil serta dibiayai oleh anggaran negara LNS tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tetapi dalam dinamika penyelenggaraan negara dan pemerintahan terdapat tugas dan fungsi lain yang dinilai harus diselenggarakan sehingga perlu dibentuk lembaga independen Dinamika dimaksud melahirkan bermacam varian LNS dengan tugas dan fungsi masing masing seperti mempercepat proses terwujudnya penegakan dan kepastian hukum meningkatkan kesejahteraan rakyat dan juga pengembangan kehidupan sosial budaya di Indonesia 1 Daftar isi 1 Klasifikasi 2 Daftar 3 Pembubaran 4 Referensi 5 Lihat pula 6 Pranala luarKlasifikasi SuntingLembaga Nonstruktural diklasifikasikan berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut Peraturan perundang undangan yang mengamanatkan pembentukannya LNS yang Dibentuk Berdasarkan Undang Undang LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Pemerintah LNS yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Presiden LNS yang Dibentuk Berdasarkan Keputusan Presiden Urusan pemerintahan yang berkaitan Pendanaan Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Sendiri Klasifikasi LNS Berdasarkan Pendanaan DIPA Menempel pada Kementerian Lembaga Klasifikasi LNS di Daerah dengan Pembebanan Anggaran APBD Klasifikasi LNS Berdasarkan Sumber Pendanaan Lain Perwakilan di daerah 2 Daftar SuntingBerikut adalah daftar LNS yang ada di Indonesia 3 Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia Badan Amil Zakat Nasional Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu Badan Nasional Pengelola Perbatasan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Badan Otorita Danau Toba Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Badan Pengawas Pemilihan Umum Badan Pengawas Rumah Sakit Badan Pengelola Keuangan Haji Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan Badan Perfilman Indonesia Badan Perlindungan Konsumen Nasional Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara Badan Pertimbangan Kepegawaian Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional Badan Pertimbangan Perfilman Nasional Badan Promosi Pariwisata Indonesia Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Badan Wakaf Indonesia Dewan Energi Nasional Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Dewan Insinyur Indonesia Dewan Jaminan Sosial Nasional Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dewan Ketahanan Nasional Dewan Koperasi Indonesia Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus Dewan Pengupahan Nasional Dewan Pers Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Dewan Pertimbangan Presiden Dewan Sumber Daya Air Nasional Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional Kantor Staf Presiden Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Komisi Aparatur Sipil Negara Komisi Banding Merek Komisi Banding Paten Komisi Informasi Pusat Komisi Kejaksaan Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik Komisi Kepolisian Nasional Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Pemilihan Umum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Komisi Penyiaran Indonesia Komisi Perlindungan Anak Indonesia Komite Akreditasi Nasional Komite Anti Dumping Indonesia Komite Industri Nasional Komite Kebijakan Industri Pertahanan Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Komite Tabungan Perumahan Rakyat Komisi Nasional Disabilitas Komite Nasional Keamanan Penerbangan Komite Nasional Keselamatan Transportasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia Komite Profesi Akuntan Publik Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan Komite Olahraga Nasional Indonesia Komite Olimpiade Indonesia Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Konsil Kedokteran Indonesia Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Lembaga Kerja Sama Tripartit Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lembaga Penjamin Simpanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Lembaga Produktivitas Nasional Lembaga Sensor Film Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir Ombudsman Republik Indonesia Otorita Ibu Kota Nusantara Otoritas Jasa Keuangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian Tim Nasional Percepatan Penanggulangan KemiskinanPembubaran SuntingBerikut ini adalah daftar LNS yang telah dibubarkan Nama Dasar hukum pembubaran Lembaga pengganti penyelenggara tugasBadan Pengawas Pasar Tenaga Listrik Putusan Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 001 021 022 PUU I 2003 4 Badan Penyehatan Perbankan Nasional Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi untuk Aceh dan Nias Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 5 Badan Kesinambungan Rekonstruksi Aceh Badan Kesinambungan Rekonstruksi Nias 5 Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian PembangunanBadan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 PUU X 2012 Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas BumiBadan Pengelola Dana Abadi Umat Undang Undang Nomor 34 Tahun 2014 Badan Pengelola Keuangan HajiKomite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur PrioritasKomite Ekonomi Nasional Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2014 6 Komite Inovasi Nasional Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 7 Badan Pengembangan Kawasan Pengembagan Ekonomi TerpaduDewan Buku NasionalDewan Gula IndonesiaDewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik IndonesiaDewan Pengembangan Kawasan Timur IndonesiaKomite Antar Departemen Bidang KehutananKomite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk AnakKomisi Hukum NasionalLembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang CacatBadan Koordinasi Keamanan Laut Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 8 Badan Keamanan LautBadan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi Degradasi Hutan dan Lahan Gambut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015Dewan Nasional Perubahan IklimUnit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 Unit Staf KepresidenanUnit Staf Kepresidenan Kantor Staf PresidenBadan Benih Nasional Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 9 Badan Koordinasi Penataan Ruang NasionalBadan Pengendalian Bimbingan MassalDewan Kelautan IndonesiaDewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasDewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan KeuanganKomisi Nasional Pengendalian ZoonosisKomite Pengarah Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Pulau Batam Pulau Bintan dan Pulau KarimunTim Nasional Pembakuan Nama RupabumiKomisi Penanggulangan AIDS Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2016 Kementerian Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan KebudayaanBadan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2017 Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatUnit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 Badan Pembinaan Ideologi PancasilaKomite Nasional Keuangan Syariah KNKS Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 10 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS Dewan Riset Nasional Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2020 11 Kementerian Riset dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi NasionalDewan Ketahanan Pangan Kementerian PertanianBadan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masingBadan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan Kementerian Pemuda dan OlahragaKomisi Pengawas Haji Indonesia Kementerian AgamaKomite Ekonomi dan Industri Nasional Kementerian Koordinator Bidang PerekonomianBadan Pertimbangan Telekomunikasi Kementerian Komunikasi dan InformatikaKomisi Nasional Lanjut Usia Kementerian SosialBadan Olahraga Profesional Indonesia Kementerian Pemuda dan OlahragaBadan Regulasi Telekomunikasi Indonesia Kementerian Komunikasi dan InformatikaReferensi Sunting Profil 10 Lembaga Non Stuktural Setneg Indikator Klasifikasi Lembaga Non Struktural Lembaga Non Struktural 1 Putusan Perkara Nomor 001 021 022 PUU I 2003 a b PERPRES No 3 Tahun 2009 pranala nonaktif permanen PERPRES No 163 Tahun 2014 pranala nonaktif permanen Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 pranala nonaktif permanen PERPRES No 178 Tahun pranala nonaktif permanen Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2016 pranala nonaktif permanen 2 Produk Hukum JDIH Kementerian Sekretariat Negara jdih setneg go id Diakses tanggal 2020 12 10 Lihat pula SuntingLembaga pemerintah nonkementerian Daftar lembaga pemerintahan IndonesiaPranala luar SuntingDaftar Lembaga Non Struktural dan Independen yang menerima Dana APBN melalui Kementerian Negara dan Lembaga pranala nonaktif permanen Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Lembaga Nonstruktural amp oldid 23097187