www.wikidata.id-id.nina.az

BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung

BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan
Badan Hukum Publik
IndustriKesehatan
Didirikan1968 (sebagai BPDPK)
Kantor
pusat		Jln. Let. Jend. Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat,
Jakarta
Tokoh
kunci
Ali Ghufron Mukti (Direktur Utama)
Abdul Kadir
(Ketua Dewan Pengawas)
PendapatanRp 3.64 triliun (2016)
Rp 763.88 miliar (2016)
Total asetRp 12.49 triliun (2016)
PemilikNegara Republik Indonesia
Situs webwww.bpjs-kesehatan.go.id
Logo Askes sebelum menjadi BPJS Kesehatan
Gedung kantor pusat PT Askes Indonesia.

BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015.

BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan (governing function) di bidang pelayanan umum (public services) yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan. Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah, yang dewasa ini, tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional.

BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber-sumber sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan-badan Internasional. Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya. Maka dari itu, BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara.

Logo Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), tetapi sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Sejarah singkat BPJS Kesehatan sunting

Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda. Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia. Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda, Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarga. Menteri Kesehatan Prof. G. A. Siwabessy periode 1966-1978, mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan, karena program ini mulai diberlakukan di sejumlah negara maju. Programnya berkembang dengan pesat. Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan, penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga. Namun Prof. G. A. Siwabessy sudah yakin, kelak suatu saat, Program Asuransi Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini demi terjaminnya pelayanan kesehatan. Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 (empat) periode .

  • 1968 - Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK). Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara (PNS) dan penerima pensiun beserta keluarganya.
  • 1989 - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1989. BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN, yaitu Perum Husada Bhakti (PHB). Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan PNS, veteran, perintis kemerdekaan, dan anggota keluarganya.
  • 1992 - PHB berubah status menjadi PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992. PT Askes (Persero) mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial. Pada Januari 2005, PT Askes (Persero) dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa. Pemerintah Pusat menanggung biaya iuran. PT Askes (Persero) juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU), yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas, Askes Sosial, maupun asuransi swasta. PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes (Persero). Pada periode tersebut, tercatat sebanyak 6,4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten/kota telah menjadi Peserta PJKMU.
  • 2014 - Pada tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi. Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) serta menunjuk PT Askes (Persero) sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan. Sehingga PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.
  • 2020 - Dalam masa pandemi, iuran BPJS tetap mengalami kenaikan melalui Perpres 64/2020, meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang tegas menolak aturan kenaikan dana iuran.

Kepesertaan wajib sunting

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran.

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal, tetapi juga pekerja informal. Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.

Dasar hukum sunting

  1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52

Obat Esensial Nasional Indonesia sunting

Obat Esensial Nasional Indonesia, bersangkutan dengan regulasi perbekalan kesehatan di Indonesia, adalah obat yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan diperbarui setiap dua tahun. Obat yang terdaftar dalam bentuk sediaan tertentu harus disediakan pada setiap unit kesehatan tertentu sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Indonesia) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Daftar obat yang dibuat dikategorikan sesuai dengan fasilitas kesehatan yang hendak menyediakan, kelas terapi, dan formulasi, yakni bentuk sediaan (obat) dan kekuatan (dosis). Suatu obat/bahan dapat tak tersedia pada fasilitas kesehatan tertentu, tak tersedia pada kelas terapi tertentu, dan/atau tak tersedia pada formulasi tertentu. Nama obat ditulis dengan nama generiknya dan tidak menyebutkan nama dagangnya (jika ada).

Daftar obat/bahan berikut ini.

Lihat pula sunting

Referensi sunting

  1. "SBY resmi luncurkan program BPJS Kesehatan di Istana Bogor". merdeka.com. 31 Desember 2013. Diakses tanggal 11 Maret 2024. 
  2. "BPJS Naik, Walkot Solo Anggap Jokowi Sengsarakan Rakyat". CNN Indonesia. 2020-05-14. 
  3. "Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Tidak Bisa Diganggu Gugat". Merdeka.com. 
  4. "Iuran BPJS Kesehatan Naik, Demokrat Sebut Jokowi Permainkan Putusan MA". Merdeka.com. 
  5. "2014, Semua WNI Wajib Bayar Iuran BPJS". dari versi asli tanggal 2014-01-01. Diakses tanggal 10 Februari 2015. 
  6. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-01-01. Diakses tanggal 2013-12-31. 

Pranala luar sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
BPJS Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan merupakan Badan Hukum Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia terutama untuk Pegawai Negeri Sipil Penerima Pensiun PNS dan TNI POLRI Veteran Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa BPJS KesehatanJenisBadan Hukum PublikIndustriKesehatanDidirikan1968 sebagai BPDPK KantorpusatJln Let Jend Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat JakartaTokohkunciAli Ghufron Mukti Direktur Utama Abdul Kadir Ketua Dewan Pengawas PendapatanRp 3 64 triliun 2016 Laba bersihRp 763 88 miliar 2016 Total asetRp 12 49 triliun 2016 PemilikNegara Republik IndonesiaSitus webwww bpjs kesehatan go id Logo Askes sebelum menjadi BPJS Kesehatan Gedung kantor pusat PT Askes Indonesia BPJS Kesehatan merupakan penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan yang merupakan salah satu dari lima program dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN yaitu Jaminan Kesehatan Jaminan Kecelakaan Kerja Jaminan Hari Tua Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian sebagaimana tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan dahulu bernama Jamsostek merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional JKN yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013 oleh Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono di Istana Bogor Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014 sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2015 1 BPJS Kesehatan juga menjalankan fungsi pemerintahan governing function di bidang pelayanan umum public services yang sebelumnya sebagian dijalankan oleh badan usaha milik negara dan sebagian lainnya oleh lembaga pemerintahan Gabungan antara kedua fungsi badan usaha dan fungsi pemerintahan itulah yang dewasa ini tercermin dalam status BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang menjalankan fungsi pelayanan umum di bidang penyelenggaraan jaminan sosial nasional BPJS Kesehatan juga dibentuk dengan modal awal dibiayai dari APBN dan selanjutnya memiliki kekayaan tersendiri yang meliputi aset BPJS Kesehatan dan aset dana jaminan sosial dari sumber sumber sebagaimana ditentukan dalam undang undang Kewenangan BPJS Kesehatan meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia dan dapat mewakili Indonesia atas nama negara dalam hubungan dengan badan badan Internasional Kewenangan ini merupakan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan badan hukum maupun lembaga negara lainnya Maka dari itu BPJS Kesehatan merupakan salah satu bentuk Badan Hukum Milik Negara BHMN sehingga pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan negara Logo Jaminan Kesehatan Nasional BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes Asuransi Kesehatan yang dikelola oleh PT Askes Indonesia Persero tetapi sesuai UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS PT Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014 Daftar isi 1 Sejarah singkat BPJS Kesehatan 2 Kepesertaan wajib 3 Dasar hukum 4 Obat Esensial Nasional Indonesia 5 Lihat pula 6 Referensi 7 Pranala luarSejarah singkat BPJS Kesehatan suntingJaminan Pemeliharaan Kesehatan di Indonesia sudah berlangsung sejak zaman kolonial Belanda Pelayanan kesehatan dilanjutkan setelah zaman kemerdekaan Indonesia Setelah mendapat pengakuan kedaulatan oleh Pemerintah Belanda Pemerintah Indonesia melanjutkan kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil PNS beserta keluarga Menteri Kesehatan Prof G A Siwabessy periode 1966 1978 mengajukan sebuah gagasan untuk menyelenggarakan Program Asuransi Kesehatan karena program ini mulai diberlakukan di sejumlah negara maju Programnya berkembang dengan pesat Pada saat penerapan Program Asuransi Kesehatan penerima manfaat dari program ini masih terbatas bagi PNS beserta anggota keluarga Namun Prof G A Siwabessy sudah yakin kelak suatu saat Program Asuransi Kesehatan bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia ini demi terjaminnya pelayanan kesehatan Sejarah BPJS Kesehatan mencakup 4 empat periode 1968 Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan PMK Nomor 1 Tahun 1968 dengan membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan BPDPK Badan ini mengatur pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negara PNS dan penerima pensiun beserta keluarganya 1989 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 dan 23 Tahun 1989 BPDPK berubah status dari sebuah badan di lingkungan Departemen Kesehatan menjadi BUMN yaitu Perum Husada Bhakti PHB Tugas PHB adalah melayani jaminan kesehatan bagi PNS pensiunan PNS veteran perintis kemerdekaan dan anggota keluarganya 1992 PHB berubah status menjadi PT Askes Persero melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 PT Askes Persero mulai menjangkau karyawan BUMN melalui Program Askes Komersial Pada Januari 2005 PT Askes Persero dipercaya pemerintah untuk melaksanakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin PJKMM Program ini kemudian dikenal menjadi Program Askeskin dengan sasaran peserta masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa Pemerintah Pusat menanggung biaya iuran PT Askes Persero juga menciptakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum PJKMU yang ditujukan bagi masyarakat yang belum dilayani oleh Jamkesmas Askes Sosial maupun asuransi swasta PJKMU adalah Jaminan Kesehatan Daerah Jamkesda dengan pengelolaan diserahkan kepada PT Askes Persero Pada periode tersebut tercatat sebanyak 6 4 juta jiwa yang berasal dari 200 kabupaten kota telah menjadi Peserta PJKMU 2014 Pada tanggal 1 Januari 2014 BPJS Kesehatan mulai resmi beroperasi Hal ini berawal pada tahun 2004 saat pemerintah mengeluarkan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional SJSN Pada tahun 2011 pemerintah menetapkan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS serta menunjuk PT Askes Persero sebagai penyelenggara program jaminan sosial di bidang kesehatan Sehingga PT Askes Persero berubah menjadi BPJS Kesehatan 2020 Dalam masa pandemi iuran BPJS tetap mengalami kenaikan melalui Perpres 64 2020 2 meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan yang tegas menolak aturan kenaikan dana iuran 3 4 Kepesertaan wajib suntingSetiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah bekerja di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi anggota BPJS Ini sesuai pasal 14 UU BPJS 5 Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Sedangkan orang atau keluarga yang tidak bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota keluarganya pada BPJS Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran yang besarnya ditentukan kemudian Sedangkan bagi warga miskin iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program Bantuan Iuran Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di sektor formal tetapi juga pekerja informal Pekerja informal juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan Para pekerja wajib mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan tingkatan manfaat yang diinginkan Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019 diharapkan seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan tersebut Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi 6 Dasar hukum suntingUndang undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 52Obat Esensial Nasional Indonesia suntingObat Esensial Nasional Indonesia bersangkutan dengan regulasi perbekalan kesehatan di Indonesia adalah obat yang tercantum dalam Daftar Obat Esensial Nasional DOEN yang diputuskan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan diperbarui setiap dua tahun Obat yang terdaftar dalam bentuk sediaan tertentu harus disediakan pada setiap unit kesehatan tertentu sebagai bagian dari Sistem Jaminan Kesehatan Nasional Indonesia oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Daftar obat yang dibuat dikategorikan sesuai dengan fasilitas kesehatan yang hendak menyediakan kelas terapi dan formulasi yakni bentuk sediaan obat dan kekuatan dosis Suatu obat bahan dapat tak tersedia pada fasilitas kesehatan tertentu tak tersedia pada kelas terapi tertentu dan atau tak tersedia pada formulasi tertentu Nama obat ditulis dengan nama generiknya dan tidak menyebutkan nama dagangnya jika ada Daftar obat bahan berikut ini Abakavir Adrenalin epinefrin Albendazol Alopurinol Amfoterisin B Aminofilin Amiodaron Amitriptilin Amlodipin Amoksisilin Ampisilin Anastrozol Antasida Air untuk injeksi Artesunat Articulating paper Asam asetilsalisilat asetosal Asam askorbat vitamin C Asam benzoat Asam folat Asam retinoat Asam salisilat Asam valproat Asetazolamid Asiklovir Asparaginase Aspirin Atenolol Atrakurium Atropin Azatioprin Bahan tumpatan sementara Barium sulfat Bedakuilin fumarat Bedak salisil Benserazid Benzatin benzil penisilin Betametason Bisakodil Bismut subgalat Bisoprolol Bleomisin Budesonid Bupivakain Bupivakain heavy Busulfan Dakarbazin Daktinomisin Dapson Daunorubisin Deferoksamin Deksametasona Desmopresin Dialisa peritoneal Diazepam Dietilkarbamazin Difenhidramin Digoksin Dihidroartemisinin Diltiazem Dimenhidrinat Dobutamin Doksisiklin Doksorubisin Dolutegravir Domperidon Dopamin Dosetaksel Efavirenz Emtrisitabin Ergokalsiferol vitamin D2 Ergotamin Eritromisin Estrogen terkonjugasi Etambutol Etanol Etil klorida Etinilestradiol Etoposid Eugenol Faktor VIII Faktor IX kompleks Fenitoin Fenofibrat Fenobarbital Fentanil Ferro sulfat Fitomenadion Flufenazin dekanoat Flukonazola Fluoksetin Fluor Fluorourasil Formokresol Fraksi protein plasma Furosemida Gentamisin Glass ionomer Atraumatic Restorative Treatment Glibenklamid Gliklazid Glimepirid Glipizid Gliserin Gliseril trinitrat Griseofulvin Gutta percha Haloperidol Haloperidol dekanot Halotana Heksaklorofen Hemodialisa Heparin Hepatitis B imunoglobulin human Hidrogen peroksida Hidroklorotiazid Hidrokortison Hidroksiklorokuin Hidroksi urea Hiosin butilbromid Human tetanus immunoglobulin Ibuprofen Ifosfamid Indakaterol Insulin human insulin basal prandial dan campuran Iodin povidon Ioheksol Iopamidol Ipratropium bromida Isofluran Isoniazid Isosorbid dinitrat Kafeina Kalium klorida Kalsium folinat Kalsium karbonat Kalsium laktat Kalsium glukonat Kalsium hidroksida Kandesartan Kaporit Kaptopril Karbamazepin Karbogliserin Karvedilol Ketamina Ketokonazol Ketoprofen Klofazimin Klomipramin Klonidin Klorambusil Kloramfenikol Klorfenamin klorfeniramin Klorfenol kamfer mentol Klorheksidin Klorpromazin Klozapin Kodeina Kolkisina Komposit resin Kortisol Kotrimoksazol Kuinina Laktulosa Lamivudin Larutan parenteral yang mengandung asam amino elektrolit karbohidrat karbohidrat elektrolit dan lipid Levodopa Levonorgestrel Levotiroksin Lidokain Liquor carbonis detergens Lisinopril Litium karbonat Lopinavir ritonavir Loratadin Lorazepam Magnesium sulfat Manitol Mebendazol Medroksiprogesteron asetat Melfalan Merkaptopurin Mesna Metadon Metformin Metildopa Metilergometrin Metilfenidat Metilprednisolon Metoklopramid Metotreksat Metronidazol Midazolam Mikonazol Mometason furoat Morfin n asetil sistein Nalokson Natrium bikarbonat Natrium diklofenak Natrium fluoresein Natrium fusidat Natrium hipoklorit Natrium tiosulfat Neostigmin Nevirapin Nifedipin Nikardipin Nistatin Nitrogliserin Nitrogen oksida Norepinefrin Noretisteron Oksigen Oksimetazolin Oksitetrasiklin Oksitosin Omeprazol Paklitaksel Paper points Paraformaldehid Parasetamol Pasta devitalisasi non arsen Pasta pengisi saluran akar Penisilin V fenoksimetil penisilin Pengganti plasma golongan gelatin Perak nitrat Perak sulfadiazin Permetrin Petidin Pilokarpin Piperakuin Pirantel pamoat Pirazinamid Piridoksin vitamin B6 Piridostigmin Podofilin Povidon iodin Prazikuantel Prednison Primakuin Prokain benzilpenisilin Propiltiourasil Propofol Propranolol Protamin sulfat Ramipril Ranitidin Retinol vitamin A Rifampisin Risperidon Rokuronium Salep 2 4 Sefadroksil Sefazolin Sefiksim Seftriakson Seng Seng oksida Serum antibisa ular khusus ular dari luar Papua dan khusus ular dari Papua Serum antidifteri Serum antirabies Serum antitetanus Setirizin Sianokobalalamin Siklofosfamid Siklosporina Simvastatin Siprofloksasin Sisplatin Sitarabin Spironolakton Streptokinase Streptomisin Sufentanil Sukralfat Sulfasalazin Surgical ginggival pack Tamoksifen Tenofovir Terbutalin Testosteron Tetrakain Tetrasiklina Tiamazol Tiamin vitamin B1 Timolol Tiopental Triheksifenidil Tropikamid Tuberkulin protein Vaksin BCG Vaksin DPT HB Hib Vaksin hepatitis B rekombinan Vaksin jerap difteri tetanus DT Vaksin jerap tetanus difteri Td Vaksin measles rubella MR Vaksin polio IPV dan oral Vaksin rabies untuk manusia Valsartan Vankomisin Vasopresin Verapamil Vinblastin Vinkristin Warfarin Zidovudin Per Keputusan Menteri Kesehatan No HK 01 07 MENKES 6477 2021 tahun 2021 tentang Daftar Obat Esensial Nasional Lihat pula suntingBadan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Asuransi Asuransi kesehatanReferensi sunting SBY resmi luncurkan program BPJS Kesehatan di Istana Bogor merdeka com 31 Desember 2013 Diakses tanggal 11 Maret 2024 BPJS Naik Walkot Solo Anggap Jokowi Sengsarakan Rakyat CNN Indonesia 2020 05 14 Putusan MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Tidak Bisa Diganggu Gugat Merdeka com Iuran BPJS Kesehatan Naik Demokrat Sebut Jokowi Permainkan Putusan MA Merdeka com 2014 Semua WNI Wajib Bayar Iuran BPJS Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014 01 01 Diakses tanggal 10 Februari 2015 Iuran BPJS Kesehatan Rp 22 Ribu Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014 01 01 Diakses tanggal 2013 12 31 Pranala luar suntingSitus web resmi Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title BPJS Kesehatan amp oldid 25532065