Provinsi di Indonesia

Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi, termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan/atau istimewa.

Provinsi di Indonesia
Kategori	Pembagian administratif tingkat pertama dalam negara kesatuan
Letak	Indonesia
Dibentuk	18 Agustus 1945 (dengan jumlah 8 provinsi)
Jumlah wilayah	38 (termasuk 9 daerah khusus/istimewa)
Penduduk	Tersepi: 517.623 jiwa (Papua Selatan) Teramai: 43.053.732 jiwa (Jawa Barat)
Luas	Tersempit: 664 km^2 (DKI Jakarta) Terluas: 153.564 km^2 (Kalimantan Tengah)
Pemerintahan	Gubernur
Pembagian administratif	Kabupaten dan kota

Dasar hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.

Daerah provinsi, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "gubernur" dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selain itu, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Daftar

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Kepulauan Riau Kepulauan Bangka Belitung Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Utara Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Barat Daya Papua Papua Tengah Papua Pegunungan Papua Selatan

Lambang	Nama	Kode	Singkatan	Ibu kota	Gubernur	Hari jadi	Dasar hukum (UU)	Tingkat II	Wilayah
			ISO					Umum		Kab.	Kota
	Aceh	11	ID-AC	—	Banda Aceh	Achmad Marzuki	Tak ada	24/1956 44/1999^$) 11/2006^#)	18	5	Sumatra
	Bali	51	ID-BA	—	Denpasar	Sang Made Mahendra Jaya	14 Agustus 1958	15/2023	8	1	Nusa Tenggara
	Banten	36	ID-BT	—	Serang	Al Muktabar	4 Oktober 2000	23/2000	4	4	Jawa
	Bengkulu	17	ID-BE	Bengkulu	Bengkulu	Rohidin Mersyah	18 November 1968	9/1967	9	1	Sumatra
	Daerah Istimewa Yogyakarta	34	ID-YO	DIY	Yogyakarta	Hamengkubuwana X	Tak ada	3/1950 13/2012^$)	4	1	Jawa
	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	31	ID-JK	DKI Jakarta	Tak ada	Heru Budi Hartono	22 Juni 1527	1/1956 29/2007^#)	1	5	Jawa
	Gorontalo	75	ID-GO	—	Gorontalo	Ismail Pakaya	5 Desember 2000	38/2000	5	1	Sulawesi
	Jambi	15	ID-JA	—	Jambi	Al Haris	6 Januari 1957	18/2022	9	2	Sumatra
	Jawa Barat	32	ID-JB	Jabar	Bandung	Bey Triadi Machmudin	19 Agustus 1945	10/2023	18	9	Jawa
	Jawa Tengah	33	ID-JT	Jateng	Semarang	Nana Sudjana	15 Agustus 1950	11/2023	29	6	Jawa
	Jawa Timur	35	ID-JI	Jatim	Surabaya	Khofifah Indar Parawansa	12 Oktober 1945	12/2023	29	9	Jawa
	Kalimantan Barat	61	ID-KB	Kalbar	Pontianak	Harisson Azroi	28 Januari 1957	9/2022	12	2	Kalimantan
	Kalimantan Selatan	63	ID-KS	Kalsel	Banjarbaru	Sahbirin Noor	14 Agustus 1950	8/2022	11	2	Kalimantan
	Kalimantan Tengah	62	ID-KT	Kalteng	Palangka Raya	Sugianto Sabran	23 Mei 1957	14/2023	13	1	Kalimantan
	Kalimantan Timur	64	ID-KI	Kaltim	Samarinda	Isran Noor	9 Januari 1957	10/2022	7	3	Kalimantan
	Kalimantan Utara	65	ID-KU	Kaltara	Tanjung Selor	Zainal Arifin Paliwang	25 Oktober 2012	20/2012	4	1	Kalimantan
	Kepulauan Bangka Belitung	19	ID-BB	Babel	Pangkalpinang	Ridwan Djamaluddin	21 November 2000	27/2000	6	1	Sumatra
	Kepulauan Riau	21	ID-KR	Kepri	Tanjungpinang	Ansar Ahmad	24 September 2002	25/2002	5	2	Sumatra
	Lampung	18	ID-LA	Lampung	Bandar Lampung	Arinal Djunaidi	18 Maret 1964	14/1964	13	2	Sumatra
	Maluku	81	ID-MA	Maluku	Ambon	Murad Ismail	19 Agustus 1945	13/2023	9	2	Maluku
	Maluku Utara	82	ID-MU	Malut	Sofifi	Abdul Ghani Kasuba	12 Oktober 1999	46/1999	8	2	Maluku
	Nusa Tenggara Barat	52	ID-NB	NTB	Mataram	Lalu Gita Ariadi	17 Desember 1958	20/2022	8	2	Nusa Tenggara
	Nusa Tenggara Timur	53	ID-NT	NTT	Kupang	Ayodhia Kalake	20 Desember 1958	21/2022	21	1	Nusa Tenggara
	Papua	91	ID-PA	—	Jayapura	Ridwan Rumasukun	27 Desember 1949	12/1969 21/2001^#)	8	1	Papua
	Papua Barat	92	ID-PB	Pabar	Manokwari	Paulus Waterpauw	12 Oktober 1999	45/1999 35/2008^#)	7	0	Papua
	Papua Barat Daya	—	—	PBD	Sorong	Muhammad Musa'ad	Tak ada	29/2022 2/2021^#)	5	1	Papua
	Papua Pegunungan	95	ID-PE	Papeg	Jayawijaya	Nikolaus Kondomo	Tak ada	16/2022 2/2021^#)	8	0	Papua
	Papua Selatan	93	ID-PS	Pasel	Merauke	Apolo Safanpo	Tak ada	14/2022 2/2021^#)	4	0	Papua
	Papua Tengah	94	ID-PT	Papteng	Nabire	Ribka Haluk	Tak ada	15/2022 2/2021^#)	8	0	Papua
	Riau	14	ID-RI	—	Pekanbaru	Syamsuar	9 Agustus 1957	19/2022	10	2	Sumatra
	Sulawesi Barat	76	ID-SR	Sulbar	Mamuju	Zudan Arif Fakrulloh	22 September 2004	26/2004	6	0	Sulawesi
	Sulawesi Selatan	73	ID-SN	Sulsel	Makassar	Bahtiar Baharuddin	19 Oktober 1669	4/2022	21	3	Sulawesi
	Sulawesi Tengah	72	ID-ST	Sulteng	Palu	Rusdy Mastura	23 September 1964	6/2022	12	1	Sulawesi
	Sulawesi Tenggara	74	ID-SG	Sultra	Kendari	Andap Budhi Revianto	27 April 1964	7/2022	15	2	Sulawesi
	Sulawesi Utara	71	ID-SA	Sulut	Manado	Olly Dondokambey	23 September 1964	5/2022	11	4	Sulawesi
	Sumatera Barat	13	ID-SB	Sumbar	Padang	Mahyeldi Ansharullah	1 Oktober 1945	17/2022	12	7	Sumatra
	Sumatera Selatan	16	ID-SS	Sumsel	Palembang	Herman Deru	15 Mei 1946	9/2023	13	4	Sumatra
	Sumatera Utara	12	ID-SU	Sumut	Medan	Hassanudin	15 April 1948	8/2023	25	8	Sumatra

Kekhususan dan keistimewaan

Artikel utama: Daerah khusus dan daerah istimewa

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah tersebut disebut daerah khusus dan daerah istimewa. Saat ini, terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan/atau daerah istimewa, dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan, satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan, dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut.

Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan adalah:

• Aceh yang memiliki kekhususan utama sebagai penerapan syariat Islam dalam sendi-sendi penyelenggaraan dan kebijakan-kebijakan daerah;
• Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki kekhususan utama sebagai ibu kota negara Indonesia; serta
• Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yang memiliki kekhususan utama dalam pengakuan dan penghormatan khusus atas orang-orang asli Papua.

Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan adalah

• Aceh yang memiliki keistimewaan utama berupa penerapan hukum syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan beragama, peradatan, dan pendidikan; serta
• Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan utama berupa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Gubernur yang bertakhta sebagai Sultan Hamengkubuwana dan Wakil Gubernur yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam.

Sejarah

Lihat pula: Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia

Sejarah perkembangan daerah provinsi dapat berupa pemekaran dan penggabungan provinsi, pengintegrasian ke dalam Indonesia dan pelepasan wilayah dari Indonesia, atau peningkatan atau penurunan status keistimewaan/kekhususan provinsi.

Periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang

Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah Hindia Belanda pada tingkat pertama dibagi atas 3 provinsi (provincie) dan 3 kegubernuran (gouvernement).

• Jawa Barat (West Java)
• Jawa Tengah (Midden Java)
• Jawa Timur (Oost Java)

• Sumatera (Sumatra)
• Borneo (Borneo)
• Timur Raya (Groote Oost)

Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, istilah daerah provinsi dan kegubernuran tersebut dihapuskan, sehingga keresidenan (yang penamaannya diganti menjadi "syuu" oleh pemerintah militer Jepang) menjadi pembagian administratif tertinggi.

Periode kemerdekaan Indonesia

Era revolusi nasional

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU). Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua keesokan harinya, wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah "provinsi". Berikut kedelapan provinsi tersebut beserta gubernurnya:

• Sumatera, yang dikepalai oleh Teuku Muhammad Hasan.
• Borneo (Kalimantan), yang dikepalai oleh Pangeran Mohammad Noor.
• Jawa Barat, yang dikepalai oleh Sutardjo Kertohadikusumo.
• Jawa Tengah, yang dikepalai oleh Soeroso.
• Jawa Timur, yang dikepalai oleh Ario Soerjo.
• Celebes (Sulawesi), yang dikepalai oleh Sam Ratulangi.
• Maluku, yang dikepalai oleh Johannes Latuharhary.
• Sunda Kecil, yang dikepalai oleh I Gusti Ketut Pudja.

Kemudian dalam perkembangannya, terbentuk pula dua daerah istimewa, yakni:

• Daerah Istimewa Surakarta, berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Pakubuwana XII dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesunanan Surakarta Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 September 1945. Namun, keberadaan Daerah Istimewa Surakarta kemudian dibekukan sejak tanggal 15 Juli 1946, oleh karena pergolakan di dalam daerah tersebut dan dengan tidak berjalannya pemerintahan lokal secara efektif, dan menjadi daerah keresidenan biasa.
• Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Hamengkubuwana IX dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam NKRI pada tanggal 5 September 1945.

Tiga provinsi di Pulau Sumatra (1948–1956), yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Indonesia juga sempat memecah provinsi Sumatera menjadi 3 wilayah provinsi pada tanggal 15 April 1948. Provinsi-provinsi tersebut ialah:

• Sumatera Utara, yang meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli.
• Sumatera Tengah, yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi.
• Sumatera Selatan, yang meliputi Keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung, dan Bangka-Belitung.

Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948, yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh "kepala daerah provinsi".

Era Republik Indonesia Serikat

Artikel utama: Republik Indonesia Serikat § Pembagian administratif

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan wilayah Indonesia tidak terbagi ke dalam provinsi-provinsi. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam daerah-daerah bagian, yang terdiri dari 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.

Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.

Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang sama seperti sebelum terbentuknya RIS, yaitu:

• Jawa Barat
• Jawa Tengah
• Jawa Timur
• Sumatera Utara
• Sumatra Tengah
• Sumatera Selatan
• Kalimantan
• Sulawesi
• Maluku
• Sunda Kecil.

Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga kembali dibentuk dan menjadi provinsi berstatus "daerah istimewa". Karena Daerah Istimewa Surakarta yang tidak dibentuk lagi, maka daerah ini secara otomatis dihapuskan.

Melalui UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah provinsi beralih menjadi "daerah swantara/istimewa tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah (istimewa) tingkat I". Lalu melalui UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "daerah tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat I" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "provinsi" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.

Dua provinsi di Sulawesi (1960–1964), yaitu Sulawesi Utara–Tengah dan Sulawesi Selatan–Tenggara.

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin:

• Kalimantan dipecah menjadi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
• Aceh dimekarkan dari Sumatera Utara.

• Kalimantan Tengah dimekarkan dari Kalimantan Selatan.

• Sumatera Tengah dipecah menjadi Jambi, Riau dan Sumatera Barat.
• Sunda Kecil dipecah menjadi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

• Aceh mendapat status "daerah Istimewa".
• Kota Jakarta dinaikkan statusnya menjadi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

• Sulawesi dipecah menjadi Sulawesi Utara–Tengah dan Sulawesi Selatan–Tenggara.

• Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat status "daerah khusus".

• Wilayah Irian Barat (sekarang Papua) menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi.

• Lampung dimekarkan dari Sumatera Selatan.
• Sulawesi Utara–Tengah dipecah menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah.
• Sulawesi Selatan–Tenggara dipecah menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara.

Era Orde Baru

Lambang bekas provinsi Timor Timur (1976–1999)

Pada masa Orde Baru, satu-satunya pecahan provinsi baru yang terbentuk adalah Bengkulu yang dimekarkan dari Sumatera Selatan pada tahun 1967.

Melalui UU No. 5 Tahun 1974, istilah "daerah tingkat I" dan "provinsi" sama-sama digunakan untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "daerah tingkat I" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat I" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "provinsi" dengan kepala yang bergelar "gubernur" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.

Pada tahun 1976, wilayah Timor Portugis diintegrasikan menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi dan bernama Timor Timur.

Era Reformasi

Memasuki Era Reformasi, istilah "daerah tingkat I" dihapuskan dan istilah "provinsi" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya memperinci, mengokohkan pembagian tingkat pertama atas wilayah Indonesia sebagai "provinsi".

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Reformasi:

• Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan dikelola sementara oleh PBB.
• Irian Jaya Barat (sekarang Papua Barat) dimekarkan dari Irian Jaya (sekarang Papua).
• Irian Jaya Tengah (sekarang Papua Tengah) dimekarkan dari Irian Jaya (sekarang Papua).
• Maluku Utara dimekarkan dari Maluku.

• Banten dimekarkan dari Jawa Barat.
• Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan dari Sumatera Selatan.
• Gorontalo dimekarkan dari Sulawesi Utara.

• Aceh diberikan status "daerah khusus".
• Papua diberikan status "daerah khusus".

• Kepulauan Riau dimekarkan dari Riau.

• Pembentukan Papua Tengah dibatalkan dan wilayahnya dikembalikan ke Papua.

• Sulawesi Barat dimekarkan dari Sulawesi Selatan.

• Papua Barat diberikan status "daerah khusus".

• Kalimantan Utara dimekarkan dari Kalimantan Timur.

• Papua Tengah kembali dimekarkan dari Papua.
• Papua Pegunungan dimekarkan dari Papua.
• Papua Selatan dimekarkan dari Papua.
• Papua Barat Daya dimekarkan dari Papua Barat.

Serba serbi

Statistik

Provinsi	Populasi (jiwa, 2022)	Luas (km^2)	Kepadatan penduduk (jiwa/km²)	IPM (BPS, 2020)	APBD provinsi	PDRB harga berlaku
					Pendapatan (miliar Rp, 2022)	Belanja (miliar Rp, 2022)	Total (miliar Rp, 2021)	Per kapita (ribu Rp, 2021)
Aceh	5.379.937	56.834,746	93,69	71,99	13.352,98	16.170,65	184.976,30	34.680,46
Sumatera Utara	15.305.230	72.460,744	209,50	71,77	12.011,63	12.649,63	859.870,95	57.569,79
Sumatera Barat	5.624.143	42.119,542	132,81	72,38	5.924,28	6.204,28	252.749,65	45.293,75
Riau	6.646.390	89.935,896	71,77	72,71	8.656,85	8.656,85	843.211,15	129.852,59
Jambi	3.642.763	49.026,579	72,58	71,29	4.215,31	4.795,85	233.725,46	65.193,22
Sumatera Selatan	8.646.686	86.771,684	97,85	70,01	9.902,57	9.766,47	491.566,45	57.487,44
Bengkulu	2.047.110	20.128,340	100,98	71,40	2.760,08	2.838,78	79.576,33	39.143,43
Lampung	8.901.566	33.570,264	263,68	69,69	6.558,09	7.011,70	371.903,17	40.950,42
Kepulauan Bangka Belitung	1.472.427	16.690,129	87,20	71,47	1.927,54	2.079,66	85.942,70	58.338,82
Kepulauan Riau	2.101.215	8.269,708	248,41	75,59	3.480,32	3.870,32	275.636,33	130.125,23
Daerah Khusus Ibukota Jakarta	11.249.585	660,982	17.007,80	80,77	77.448,71	75.757,23	2.914.581,08	274.709,59
Jawa Barat	48.637.180	37.044,858	1.284,74	72,09	31.540,87	31.525,70	2.209.822,38	45.299,58
Jawa Tengah	37.044.858	34.337,489	1.084,26	71,87	24.303,74	24.589,87	1.420.799,91	38.669,11
Daerah Istimewa Yogyakarta	3.677.522	3.170,645	1.158,10	79,97	5.364,61	5.761,35	149.369,17	40.229,83
Jawa Timur	41.144.067	48.036,840	853,45	71,71	27.642,17	29.454,86	2.454.498,80	60.043,33
Banten	12.145.161	9.352,767	1.260,49	72,45	10.645,88	11.223,18	665.921,92	55.210,65
Bali	4.287.193	5.590,150	764,55	75,50	5.044,66	6.102,49	219.800,03	50.381,21
Nusa Tenggara Barat	5.473.507	19.675,889	274,71	68,25	5.399,08	5.961,58	140.153,32	26.002,48
Nusa Tenggara Timur	5.514.216	46.446,644	118,07	65,19	5.060,28	5.486,76	110.885,75	20.581,13
Kalimantan Barat	5.482.046	147.037,037	37,15	67,66	5.392,93	5.684,42	231.321,16	42.282,90
Kalimantan Tengah	2.672.790	153.443,908	17,21	71,05	5.167,26	5.191,68	170.001,21	62.912,85
Kalimantan Selatan	4.141.533	37.135,054	110,34	70,91	6.278,84	6.243,84	192.576,58	46.712,68
Kalimantan Timur	3.891.849	126.981,279	29,74	76,24	10.861,80	11.501,77	695.158,33	182.540,82
Kalimantan Utara	709.620	70.101,184	10,00	70,63	2.146,31	2.404,94	110.668,94	155.080,62
Sulawesi Utara	2.664.313	14.500,275	183,03	72,93	4.000,12	3.817,65	142.600,02	54.043,18
Sulawesi Tengah	3.074.958	61.605,718	49,55	69,55	8.678,12	6.808,72	246.987,36	81.733,04
Sulawesi Selatan	9.255.930	45.330,550	201,13	71,93	9.223,13	9.109,28	545.230,03	59.656,24
Sulawesi Tenggara	2.690.791	36.159,713	73,84	71,45	3.840,47	4.767,32	139.057,83	52.293,97
Gorontalo	1.203.921	12.025,147	99,52	68,68	1.757,29	1.739,47	43.896,37	37.170,45
Sulawesi Barat	1.447.186	16.594,749	86,89	66,11	1.827,08	2.015,66	50.341,23	35.036,02
Maluku	1.886.735	46.158,267	40,64	69,49	3.328,15	4.015,22	48.564,22	26.072,98
Maluku Utara	1.337.368	32.998,696	39,92	68,49	2.849,04	3.335,96	52.359,85	40.302,32
Papua	1.036.568	82.680,958	13,78	60,44	14.763,75	15.758,96	235.343,25	54.034,26
Papua Barat	557.974	60.275,310	11,54	65,09	6.311,85	6.778,26	85.072,86	73.539,00
Papua Selatan	516.075	117.849,159	—	—	—	—	—	—
Papua Tengah	1.346.685	61.072,913	—	—	—	—	—	—
Papua Pegunungan	1.457.696	51.213,330	—	—	—	—	—	—
Papua Barat Daya	603.054	39.122,948	—	—	—	—	—	—

Bekas provinsi

Berikut ini merupakan provinsi yang dahulu ada, tetapi sekarang telah hilang dari daftar. Bekas provinsi tersebut tidak ada lagi mungkin saja karena provinsi tersebut mengalami pemecahan atau karena wilayah tertentu telah keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi	Ibukota	Periode	Pengganti
Sumatera	Medan	1945–1948	Sumatera Tengah Sumatera Utara Sumatera Selatan
Kalimantan	Banjarmasin	1945–1956	Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Barat
Sunda Kecil	Singaraja	1945–1958	Bali Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara Barat
Sulawesi	Makassar / Manado	1945–1960	Sulawesi Utara–Tengah Sulawesi Selatan–Tenggara
Sumatera Tengah	Bukittinggi	1948–1957	Jambi Riau Sumatera Barat
Sulawesi Utara–Tengah	Manado	1960–1964	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan–Tenggara	Makassar	1960–1964	Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara
Timor Timur	Dili	1976–1999	Timor Leste (negara)

Hasil pemekaran

Berikut ini merupakan provinsi-provinsi hasil pemekaran dari provinsi lainnya.

Pemekaran provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun

Hasil pemekaran	Tahun	Nama lama	Dimekarkan dari
Aceh	1956	Daerah Istimewa Aceh Nanggroe Aceh Darussalam	Sumatera Utara
Kalimantan Tengah	1958		Kalimantan Selatan
Lampung	1964		Sumatera Selatan
Sulawesi Tengah			Sulawesi Utara
Sulawesi Tenggara			Sulawesi Selatan
Bengkulu	1967		Sumatera Selatan
Papua Barat	1999	Irian Jaya Barat	Papua
Maluku Utara			Maluku
Banten	2000		Jawa Barat
Kepulauan Bangka Belitung			Sumatera Selatan
Gorontalo			Sulawesi Utara
Kepulauan Riau	2002		Riau
Sulawesi Barat	2004		Sulawesi Selatan
Kalimantan Utara	2012		Kalimantan Timur
Papua Tengah	2022		Papua
Papua Selatan			Papua
Papua Pegunungan			Papua
Papua Barat Daya			Papua Barat

Fakta-fakta

Sejak kemerdekaan Indonesia dengan delapan provinsi awal didirikan, hanya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku yang secara penggunaan nama masih ada dan dipakai hingga saat ini, meskipun beberapa provinsi mengalami penyusutan wilayah karena pemekaran provinsi. Hanya Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya masih tetap utuh dan belum pernah dimekarkan hingga kini.

Sementara Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan secara de facto pernah berdiri daerah otonomi khusus Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari wilayah otonom Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Namun karena gejolak yang terjadi di dalam daerah tersebut, status Daerah Istimewa Surakarta dicabut hingga akhirnya kembali menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, walaupun sampai saat ini status kedudukan Daerah Istimewa Surakarta masih diperdebatkan.

Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang sama sekali belum pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan pemekaran maupun penggabungan suatu wilayah. Sementara itu, Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil telah habis dipecah dan menjadi provinsi-provinsi lain.

Wilayah Timor Portugis sempat bergabung ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1976–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.

Lihat pula

• Portal Indonesia
• Portal Geografi

• Daftar provinsi yang tidak beribu kota di kota terbesarnya
• Daftar provinsi di Indonesia menurut titik tertinggi
• Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB
• Daftar provinsi di Indonesia menurut PDRB per kapita
• Daftar provinsi di Indonesia menurut IPM
• Daftar provinsi di Indonesia sepanjang masa
• Daftar kabupaten dan kota Indonesia
• Pembagian administratif Indonesia
• Pemekaran daerah di Indonesia
• Sejarah provinsi di Indonesia
• Demografi Indonesia

Catatan

1. Pemerintah provinsi belum menetapkan hari jadi provinsi melalui peraturan perundang-undangan daerah terkait dan tidak pernah merayakannya secara seremonial atau dengan upacara bendera.
2. Keistimewaan Aceh juga sempat diberikan melalui surat Keputusan Perdana Menteri No. 1/Missi/1959.
3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mencabut Undang-Undang No. 18 Tahun 2001.
4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1950 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1955.
5. Secara de facto, gedung-gedung pemerintahan, baik milik pemerintah pusat Indonesia maupun pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, umumnya terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Namun secara de jure, semua undang-undang mengenai pembentukan dan penetapan kekhususan daerah Jakarta tidak pernah mencantumkan ibu kota provinsi untuk DKI Jakarta.
6. Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 menetapkan dan mengubah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 Tahun 1950, yang mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 Tahun 1950.
7. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 mencabut Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 10 Tahun 1964, jis. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 dan Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963.
8. Pembagian daerah tingkat II di DKI Jakarta sebenarnya berupa kabupaten administrasi dan kota administrasi, yaitu kabupaten dan kota yang bukan merupakan daerah otonom, sehingga tidak ada DPRD pada daerah tersebut dan bupati atau wali kotanya dipilih langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dari kalangan Pegawai Negeri Sipil.
9. Undang-Undang No. 17, 18, dan 19 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957.
10. Undang-Undang No. 8, No. 9, dan No. 10 Tahun 2022 mencabut secara keseluruhan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956, serta menggantikan sebagian Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 yang memuat tentang Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
11. Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 menetapkan dan mengubah Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957
12. Undang-Undang No. 14 Tahun 1964 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964.
13. Undang-Undang No. 20 Tahun 1958 mengubah dan menetapkan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957.
14. Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2000.
15. Undang-Undang No. 20 dan 21 Tahun 2022 mencabut sebagian Undang-Undang No. 64 Tahun 1958. UU No. 20 menghapus ketentuan-ketentuan mengenai Nusa Tenggara Barat dan No. 21 mengenai Nusa Tenggara Timur.
16. Undang-Undang No. 12 Tahun 1969 mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1969, yang menetapkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962 dan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963. Peraturan perundang-undangan tersebut sebelumnya mencabut Undang-Undang No. 15 Tahun 1956, yang diubah oleh Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 1958.
17. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.
18. Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 sempat mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2000. Setelah itu, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 dikeluarkan untuk mempercepat proses pelaksanaan UU tersebut.

    UU ini kemudian menerima pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Akhirnya melalui Putusan MK No. 018/PUU-I/2003, MK menetapkan bahwa UU ini tidak lagi berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat mulai setelah putusan ini dikeluarkan (10 November 2004), tetapi pembentukan daerah otonom yang telah rampung sebelum putusan tersebut dikeluarkan tetaplah sah melalui undang-undang ini. Akibatnya, pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang telah rampung kelengkapan administrasi dan pemerintahannya tetaplah sah secara hukum, tetapi Provinsi Irian Jaya Tengah yang sama sekali belum memiliki pemerintahan daerah akhirnya dibatalkan.

    Pada tahun 2007, nama Provinsi Irian Jaya Barat diubah menjadi Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007.

19. Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008. Undang-undang ini memberi status otonomi khusus kepada Papua Barat dengan mengubah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah kembali oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.
20. Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 memberi status otonomi secara otomatis kepada seluruh provinsi di Pulau Papua dengan mengubah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, yang sebelumnya telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2008.
21. Undang-Undang No. 4, No. 5, No. 6, dan No. 7 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 jis. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960.
22. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 yang sempat diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955.

Referensi

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah
2. "Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 
3. "Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau". Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 (PDF). 
4. "ID - Indonesia". Organisasi Standardisasi Internasional. Diakses tanggal 21 Mei 2021. 
5. "Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. 
6. "Meriahkan Hari Jadi Perdana, PAKIS Bali Gelar Donor Darah". BaliProv. Pemerintah Provinsi Bali. 2021-09-13. Diakses tanggal 2022-03-29. 
7. . BantenProv. Pemerintah Provinsi Banten. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-02. Diakses tanggal 2022-03-29. 
8. "Ini 2 Titik Pelaksanaan Puncak HUT ke 53 Provinsi Bengkulu". BengkuluProv. Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2021-11-01. Diakses tanggal 2022-03-29. 
9. "Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta". Undang-Undang No. 9 Tahun 1955. 
10. Zulfikar, Fahri (2021-06-22). "Ulang Tahun Jakarta 22 Juni: Sejarah hingga Kumpulan Ucapan untuk Diupload Di Medsos". detikcom. Diakses tanggal 2022-03-29. 
11. "Pemerintahan Jakarta Raya". Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 Tahun 1950. 
12. "Pencabutan Ketetapan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 1 Tahun 1948". Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 Tahun 1950. 
13. "Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta". Undang-Undang No. 34 Tahun 1999. 
14. "Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia dengan Nama Jakarta". Undang-Undang No. 10 Tahun 1964. 
15. "Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya". Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961. 
16. "Perubahan dan Tambahan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya". Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963. 
17. "Tentang Gorontalo". GorontaloProv. Pemerintah Provinsi Gorontalo. Diakses tanggal 2022-04-01. Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengubah Hari Ulang Tahun Provinsi dari sebelumnya tanggal 16 Februari menjadi tanggal 5 Desember setelah disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 19 Agustus 2015. 
18. Rino (2018-01-22). "Sejarah Jambi". JambiProv. Pemerintah Provinsi Jambi. Diakses tanggal 2022-03-16. Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi. 
19. . JabarProv. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-02. Diakses tanggal 2022-03-29. 
20. Sejarah Singkat Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah. JatengProv. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
21. "Profil". JatimProv. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diakses tanggal 2022-03-29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. 
22. Sutiana, Wiwin (2022-01-31). "Upacara HUT Pemprov Kalbar Ke-65, Gubernur Pinta ASN Untuk Bersemangat Mengabdi Membangun Daerah". KalbarProv. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diakses tanggal 2022-03-30. 
23. "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur". Undang-Undang No. 25 Tahun 1956. 
24. "Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 21 Tahun 1958. 
25. "Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)". Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957. 
26. H., Arief R. (2021-08-14). "Peringati Hari Jadi Ke-71 Kalsel, Pj Gubernur Ajak Jadikan Momentum Berjuang Di Tengah Pandemi COVID-19". Media Center - Portal Berita Kalimantan Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Diakses tanggal 2022-03-31. 
27. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2021-05-23). "Di Tengah Pandemi, Peringatan Hari Jadi ke-64 Provinsi Kalteng Digelar Sederhana dan Kedepankan Prokes". Setda Kalteng. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Diakses tanggal 2022-03-31. 
28. "HUT Ke-62 Provinsi Kalimantan Timur". KaltimProv. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2019-01-08. Diakses tanggal 2022-03-31. 
29. "Puncak Perayaan Jadi Momentum Kembalinya Hari Jadi Kaltara". Diskominfo KaltaraProv. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. 2021-10-25. Diakses tanggal 2022-04-01. 
30. Irnawati (2020-11-21). . BabelProv. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-03. Diakses tanggal 2022-03-29. 
31. Novyana (2021-09-23). . KepriProv. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-02. Diakses tanggal 2022-03-16. 
32. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung (2016-05-29). "Sejarah Lampung". LampungProv. Pemerintah Provinsi Lampung. Diakses tanggal 2022-03-29. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
33. "Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1964. 
34. "Gubernur Pimpin Upacara HUT ke-76 Provinsi Maluku - Media Center". Media Center MalukuProv. Pemerintah Provinsi Maluku. 2021-08-19. Diakses tanggal 2022-04-01. 
35. "Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Maluku". Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957. 
36. "BKD Prov. Malut Sabet 2 Penghargaan Pada HUT Provinsi Ke-21". BKD MalutProv. Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 2020-10-14. Diakses tanggal 2022-04-01. 
37. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat". Undang-Undang No. 6 Tahun 2000. 
38. "Profil Daerah". NTBProv. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diakses tanggal 2022-03-29. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. 
39. "Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur". Undang-Undang No. 64 Tahun 1958. 
40. Wotan, Frans A. (2021-12-22). "Gubernur Memberikan Penghargaan Kepada PNS Provinsi NTT dengan Nilai Indeks Profesionalitas Kategori Tertinggi dan Tinggi pada HUT NTT ke 63". BKD NTTProv. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diakses tanggal 2022-03-31. 
41. "27 Desember Ditetapkan Sebagai HUT Provinsi Papua". Papua. Pemerintah Provinsi Papua. Diakses tanggal 2022-04-01. 
42. "Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 5 Tahun 1969.  UU disertai lampiran.
43. "Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru". Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962. 
44. "Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera setelah Diserahkan kepada Republik Indonesia". Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963.  line feed character di |chapter= pada posisi 78 (bantuan)
45. "Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat". Undang-Undang No. 15 Tahun 1956. 
46. "Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat". Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957. 
47. "Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 76), sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 23 Tahun 1958. 
48. "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 35 Tahun 2008. 
49. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008. 
50. "Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Undang-Undang No. 2 Tahun 2021. 
51. Jess (2021-10-12). "Upacara Peringatan Hut Ke-22 Provinsi Papua Barat". Diskominfoperstatik PapuaBaratProv. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Papua Barat. Diakses tanggal 2022-04-01. 
52. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong". Undang-Undang No. 5 Tahun 2000. 
53. "Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong". Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003. 
54. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 018/PUU-I/2003
55. "Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat". Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007. 
56. "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. 
57. "Peringati Hari Jadi Riau ke-64, Pemprov Riau Gelar Berbagai Perlombaan". Riau. Pemerintah Provinsi Riau. 2021-08-06. Diakses tanggal 2022-03-16. 
58. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Sulawesi Barat (2021-09-01). . Berita SulbarProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-06. Diakses tanggal 2022-04-01. 
59. "Naskah Sejarah Ringkas Hari Jadi Sulawesi Selatan". SulselProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2018-10-19. Diakses tanggal 2022-04-01. 
60. "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 13 Tahun 1964. 
61. "Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964. 
62. "Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 47 Tahun 1960. 
63. Sejarah Provinsi Sulawesi Tengah. SultengProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. "Pada tanggal 13 April 1964, untuk pertama kalinya diangkat Gubernur tersendiri Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga tanggal ini pula diperingati sebagai hari ulang tahun propinsi ini hingga sekarang."
64. . SultraProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-05. Diakses tanggal 2022-04-01. Oleh karena itu tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati. 
65. "Upacara Puncak HUT ke-56 Provinsi Sulut Digelar". SulutProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2020-09-24. Diakses tanggal 2022-04-01. 
66. Shania, Tita (2019-07-22). "1 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Jadi Sumatera Barat". SumbarProv. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diakses tanggal 2022-03-16. 
67. "Penetapan 'Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau' (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 61 Tahun 1958. 
68. "Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau". Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957. 
69. Tim Media Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan (2020-05-15). "Selamat HUT Provinsi Sumatera Selatan ke-74". SumselProv. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Diakses tanggal 2022-03-29. 
70. "Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi di Sumatera". Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955. 
71. "Sejarah". SumutProv. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Diakses tanggal 2022-03-16. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. 
72. Andryanto, S. Dian (2021-12-07). Andryanto, S. Dian, ed. "Hari ini 62 Tahun Lalu, Aceh Resmi Menjadi Daerah Istimewa". Tempo.co. Diakses tanggal 2022-07-31. 
73. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dokumen asli)
74. Adryamarthanino, Verelladevanka (2022-02-03). "Hasil Sidang PPKI Pertama, Kedua, dan Ketiga". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-04-11. 
75. "Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi". Undang-Undang No. 10 Tahun 1948. 
76. "Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri". Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. 
77. "Pembentukan Daerah Propinsi". Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950. 
78. "Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta". Undang-Undang No. 3 Tahun 1950. 
79. "Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta". Undang-Undang No. 9 Tahun 1955. 
80. "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. 
81. "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 18 Tahun 1965. 
82. Keputusan Perdana Menteri Republik No. 1/Missi/1959
83. "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah". Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. 
84. Perubahan Kedua UUD 1945
85. RI, Setjen DPR. "DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan Pembangunan". www.dpr.go.id. Diakses tanggal 2022-06-30. 
86. Ridwan, Muhammad (2022-09-13). Mubyarsah, Latu Ratri, ed. "Pemerintah Sepakat RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disahkan". JawaPos.com. Diakses tanggal 2022-09-13. 
87. "PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU". Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tahun 2022. 
88. "[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 23 Mei 2021. 
89. Portal Data APBD - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
90. "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah), 2019-2021". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 2022-03-14. 
91. "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah), 2019-2021". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 2022-03-14. 
92. [Government Regulation Number 21 of 1950] (PDF), hukum.unsrat.ac.id, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-12-11, diakses tanggal 1 May 2020  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
93. "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956" [Act Number 25 of 1956], hukumonline.com, diakses tanggal 14 November 2018 
94. "Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958" [Act Number 64 of 1958], hukumonline.com, Republic of Indonesia, diakses tanggal 14 November 2018 
95. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960" [Government Regulation in Lieu of Law Number 47 of 1960], hukumonline.com, diakses tanggal 14 November 2018 
96. "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957" [Emergency Act Number 19 Year 1957], hukumonline.com, diakses tanggal 14 November 2018 
97. [Act Number 13 of 1964]. hukumonline.com (dalam bahasa Indonesian). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-01-29. Diakses tanggal 29 January 2020. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
98. [Act of the Republic of Indonesia Number 7 of 1976] (PDF) (dalam bahasa Indonesian), diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-11-14, diakses tanggal 2018-11-14  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
99. Mun, Danang; ar (2022-02-15). "Menakar Kembali Daerah Istimewa Surakarta BANYUMAS DAILY Simpul Perubahan Barlingmascakeb". BANYUMAS DAILY (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-15. 
100. Burr, W. (2001-12-06). "Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975: New Documents Detail Conversations with Suharto". National Security Archive Electronic Briefing Book No. 62. National Security Archieve, Universitas George Washington, Washington, D.C. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-21. Diakses tanggal 2006-09-17.  Parameter |coauthors= yang tidak diketahui mengabaikan (|author= yang disarankan) (bantuan)