www.wikidata.id-id.nina.az

Undang Undang Indonesia Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan Mohon bantu kami meng

Undang-Undang (Indonesia)

Untuk jenis peraturan ini secara umum, lihat Undang-undang.

Undang-Undang (UU) adalah salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya.

Pandangan umum

Hukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum merupakan hal yang generik untuk semua kegiatan, di mana pun mereka berada dalam hierarki standar (konstitusi, hukum atau pengertian formal peraturan ketat ...)

Dari segi bentuknya, hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu, biasanya DPR yang sah dan memiliki kapasitas untuk memimpin. Di negara-negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan, hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitusional setempat. Penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif, sebagai pelaksanaan Keputusan, dan juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penafsiran di pengadilan.

Aturan hukum adalah alat yang tersedia bagi para pengacara yang memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan cita-cita keadilan. Setiap kebebasan atau hak pasti menyatakan, harus dilaksanakan sepenuhnya, kewajiban toleransi dan hormat, atau tanggung jawab.

Materi undang-undang

  • Mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi: hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara.
  • Diperintahkan oleh suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang.

Tahapan pembentukan undang-undang

Persiapan

Rancangan Undang-Undang (RUU) dapat diajukan oleh DPR atau Presiden.

RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR, dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima.

RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima.

DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Pembahasan

Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

DPD diikutsertakan dalam Pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

Pengesahan

Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama, RUU tersebut tidak boleh diajukanlagi dalam persidangan masa itu.

RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama.

RUU tersebut disahkan oleh presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Contoh

Lihat pula

Referensi

  1. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2021-05-06. Diakses tanggal 2014-04-11. 

Pranala luar

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Undang-Undang Republik Indonesia
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Artikel ini membutuhkan rujukan tambahan agar kualitasnya dapat dipastikan Mohon bantu kami mengembangkan artikel ini dengan cara menambahkan rujukan ke sumber tepercaya Pernyataan tak bersumber bisa saja dipertentangkan dan dihapus Cari sumber Undang Undang Indonesia berita surat kabar buku cendekiawan JSTOR Oktober 2019 Untuk jenis peraturan ini secara umum lihat Undang undang Undang Undang UU adalah salah satu jenis Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR dengan persetujuan bersama Presiden 1 Undang undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara Undang undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah hak rakyat dan hubungan di antara keduanya Daftar isi 1 Pandangan umum 2 Materi undang undang 3 Tahapan pembentukan undang undang 3 1 Persiapan 3 2 Pembahasan 3 3 Pengesahan 4 Contoh 5 Lihat pula 6 Referensi 7 Pranala luarPandangan umum SuntingHukum termasuk dalam serangkaian peraturan dan standar dalam suatu masyarakat tertentu Hukum merupakan hal yang generik untuk semua kegiatan di mana pun mereka berada dalam hierarki standar konstitusi hukum atau pengertian formal peraturan ketat Dari segi bentuknya hukum adalah perbuatan hukum oleh otoritas tertentu biasanya DPR yang sah dan memiliki kapasitas untuk memimpin Di negara negara yang mengenal suatu bentuk pemisahan kekuasaan hukum adalah sebuah standar hukum yang diadopsi oleh badan legislatif dalam bentuk dan prosedur yang ditentukan oleh hukum konstitusional setempat Penerapannya kemudian dapat ditentukan oleh teks yang dikeluarkan oleh eksekutif sebagai pelaksanaan Keputusan dan juga akan dijelaskan lebih lanjut oleh penafsiran di pengadilan Aturan hukum adalah alat yang tersedia bagi para pengacara yang memungkinkan untuk bekerja sesuai dengan cita cita keadilan Setiap kebebasan atau hak pasti menyatakan harus dilaksanakan sepenuhnya kewajiban toleransi dan hormat atau tanggung jawab Materi undang undang SuntingMengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak hak asasi manusia hak dan kewajiban warga negara pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara wilayah dan pembagian daerah kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara Diperintahkan oleh suatu Undang Undang untuk diatur dengan Undang Undang Tahapan pembentukan undang undang SuntingPersiapan Sunting Rancangan Undang Undang RUU dapat diajukan oleh DPR atau Presiden RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan LPND sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya RUU ini kemudian diajukan dengan surat Presiden kepada DPR dengan ditegaskan menteri yang ditugaskan mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR DPR kemudian mulai membahas RUU dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak surat Presiden diterima RUU yang telah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden Presiden kemudian menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat Pimpinan DPR diterima DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR mengenai hal yang berkaitan dengan otonomi daerah hubungan pusat dan daerah pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah Pembahasan Sunting Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi melalui tingkat tingkat pembicaraan dalam rapat komisi panitia alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi dan dalam rapat paripurna DPD diikutsertakan dalam Pembahasan RUU yang sesuai dengan kewenangannya pada rapat komisi panitia alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi DPD juga memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak pendidikan dan agama Pengesahan Sunting Apabila RUU tidak mendapat persetujuan bersama RUU tersebut tidak boleh diajukanlagi dalam persidangan masa itu RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama RUU tersebut disahkan oleh presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden maka RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan Contoh SuntingUndang Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang Undang Pelayanan Publik Undang Undang PenyiaranLihat pula SuntingHukum Hukum adat Hukum internasionalReferensi Sunting Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2021 05 06 Diakses tanggal 2014 04 11 Pranala luar SuntingUndang undang Republik Indonesia Diarsipkan 2014 10 07 di Wayback Machine di situs DPR go id Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini Undang Undang Republik Indonesia Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Undang Undang Indonesia amp oldid 20672417