www.wikidata.id-id.nina.az

Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah sa

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan. Undang-undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Jangkauan teritorialSeluruh Indonesia
Disahkan olehDewan Perwakilan Rakyat
Tanggal penerapan30 April 2008
Status: Diberlakukan

Tujuan Sunting

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

  1. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  2. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  3. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  4. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  5. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
  6. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  7. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pengecualian Sunting

Informasi yang dikecualikan dalam Undang-undang ini antara lain adalah:

  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
  • memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
  • informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Sejarah Sunting

Sesungguhnya proses advokasi UU ini adalah perjalanan panjang yang cukup melelahkan. Setelah hampir 8 tahun sejak awal 2000, 42 koalisi LSM mendorong UU ini..UU ini awalnya sempat berjudul RUU Kebebasan Mendapat Informasi Publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak masa bakti 1999-2004. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dibahas sejak tahun 1999, setelah melewati proses selama sembilan tahun, karena tuntutan akan tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik UU KIP disahkan DPR pada tanggal 3 April 2008, dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008

Komisi Informasi Sunting

Artikel utama: Komisi Informasi

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan Komisi Informasi Kota/Daerah (jika diperlukan).

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Sunting

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU ini di setiap badan publik. PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. PPID bertanggungjawab ke atasan di masing-masing badan publik. Setiap badan publik harus menunjuk PPID masing-masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat, mudah dan wajar. PPID harus membuat uji konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak. Tanggungjawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui Peraturan Pemerintah no. 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi no. 1 tahun 2010

Rujukan Sunting

  1. Pasal 3 UU nomor 14 Tahun 2008 dikutip dari situs esdm.go.id 2009-08-24 di Wayback Machine. diakses 28 Juli 2009.
  2. Pasal 17 UU nomor 14 Tahun 2008 dikutip dari situs esdm.go.id 2009-08-24 di Wayback Machine. diakses 28 Juli 2009.
  3. "Buku Saku Keterbukaan Informasi Publik"
  4. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-03-11. Diakses tanggal 2016-11-06. 

Pranala luar Sunting

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Undang Undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu produk hukum Indonesia yang dikeluarkan dalam tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan Undang undang yang terdiri dari 64 pasal ini pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik kecuali beberapa informasi tertentu Undang Undang Keterbukaan Informasi PublikUndang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikJangkauan teritorialSeluruh IndonesiaDisahkan olehDewan Perwakilan RakyatTanggal penerapan30 April 2008Status Diberlakukan Daftar isi 1 Tujuan 2 Pengecualian 3 Sejarah 4 Komisi Informasi 5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 6 Rujukan 7 Pranala luarTujuan SuntingUndang Undang ini bertujuan untuk 1 menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusan publik mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu yang transparan efektif dan efisien akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan atau meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Pengecualian SuntingInformasi yang dikecualikan dalam Undang undang ini antara lain adalah 2 Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi memorandum atau surat surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang Undang Sejarah SuntingSesungguhnya proses advokasi UU ini adalah perjalanan panjang yang cukup melelahkan Setelah hampir 8 tahun sejak awal 2000 42 koalisi LSM mendorong UU ini 3 UU ini awalnya sempat berjudul RUU Kebebasan Mendapat Informasi Publik Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah salah satu program legislasi nasional Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat DPR sejak masa bakti 1999 2004 Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik dibahas sejak tahun 1999 setelah melewati proses selama sembilan tahun karena tuntutan akan tata kelola kepemerintahan yang baik good governance yang mensyaratkan adanya akuntabilitas tranparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik UU KIP disahkan DPR pada tanggal 3 April 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008 4 Komisi Informasi SuntingArtikel utama Komisi Informasi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan atau Ajudikasi nonlitigasi Komisi Informasi terdiri dari Komisi Informasi Pusat Komisi Informasi Provinsi dan Komisi Informasi Kota Daerah jika diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi SuntingPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID adalah jenis pejabat baru yang dibentuk melalui UU ini di setiap badan publik PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan pendokumentasian penyediaan dan atau pelayanan informasi di badan publik PPID bertanggungjawab ke atasan di masing masing badan publik Setiap badan publik harus menunjuk PPID masing masing dan mengembangkan sistem layanan informasi yang cepat mudah dan wajar PPID harus membuat uji konsekuensi dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan sebuah informasi yang dikecualikan dapat diakses atau tidak Tanggungjawab dan wewenang PPID lebih lengkapnya diatur melalui Peraturan Pemerintah no 61 tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2010Rujukan Sunting Pasal 3 UU nomor 14 Tahun 2008 dikutip dari situs esdm go id Diarsipkan 2009 08 24 di Wayback Machine diakses 28 Juli 2009 Pasal 17 UU nomor 14 Tahun 2008 dikutip dari situs esdm go id Diarsipkan 2009 08 24 di Wayback Machine diakses 28 Juli 2009 Buku Saku Keterbukaan Informasi Publik Sejarah UU KIP Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017 03 11 Diakses tanggal 2016 11 06 Pranala luar SuntingSitus Resmi Komisi Informasi Diarsipkan 2016 11 06 di Wayback Machine UU no 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Diarsipkan 2009 08 24 di Wayback Machine PP no 61 tahun 2010 Pelaksanaan UU no 14 tahun 2008 Peraturan Komisi Informasi no 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik Buku Saku mengenai UU Keterbukaan Informasi Publik nbsp Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik amp oldid 22767334