Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2015

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2015 (disingkat APBN 2015) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2015. RUU ABPN 2015 disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 15 Agustus 2014 dan disetujui oleh DPR pada tanggal 29 September 2014. APBN 2015 kemudian disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 Oktober 2014 melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Tahun Anggaran 2015

‹ 2014 2016 ›
APBN
Diusulkan	15 Agustus 2014
Diajukan oleh	Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Diajukan kepada	DPR periode 2009-2014
Disetujui DPR	29 September 2014
Disahkan Presiden	14 Oktober 2014
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014
Total pendapatan	Rp1.793,6 triliun
Total belanja	Rp2.039,5 triliun
Defisit	Rp245,9 triliun
APBN Perubahan
Diusulkan	19 Januari 2015
Diajukan oleh	Presiden Joko Widodo
Diajukan kepada	DPR periode 2014-2019
Disetujui DPR	13 Februari 2015
Disahkan Presiden	6 Maret 2015
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015
Total pendapatan	Rp1.761,6 triliun
Total belanja	Rp1.984,1 triliun
Defisit	Rp222,5 triliun

Pada tanggal 19 Januari 2015 Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) ke DPR. RAPBN-P tersebut kemudian disetujui secara aklamasi pada sidang paripurna DPR-RI tanggal 13 Februari 2015.

Arah Kebijakan Fiskal

Tahun 2015 merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN ketiga (2015 - 2019). Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, dan keberlanjutan RPJMN kedua (2009 - 2014), RPJMN ketiga tersebut difokuskan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dengan berbasis tujuan tersebut, serta dengan memperhatikan tantangan yang mungkin dihadapi, baik domestik maupun global, maka disusun perencanaan pembangunan tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Sejalan dengan perkembangan perekonomian terkini, tantangan perekonomian global yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 meliputi: (1) ketidakpastian perekonomian global yang dipicu oleh perlambatan maupun krisis ekonomi di berbagai negara; (2) risiko gejolak harga komoditas di pasar global, khususnya harga minyak mentah; (3) komitmen untuk turut serta mendukung ASEAN Economic Community (AEC); dan (4) pelaksanaan agenda pembangunan global paska 2015. Sementara itu, tantangan perekonomian domestik yang diperkirakan akan dihadapi dalam tahun 2015 mencakup: (1) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang melambat; (2) risiko pasar keuangan di dalam negeri; (3) ketidakseimbangan neraca pembayaran; dan (4) menurunkan kesenjangan sosial.

Sebagai konsekuensi dari berbagai kondisi tersebut, dalam RAPBN 2015 diperlukan kebijakan fiskal yang responsif, antisipatif, dan komprehensif, sehingga mampu merespon dinamika perekonomian secara cepat dan tepat, mampu menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, dan menjaga kesinambungan/keberlanjutan program-program pembangunan beserta akselerasi pencapaian target-target pembangunan nasional yang telah ditetapkan. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, tema kebijakan fiskal yang digunakan dalam tahun 2015 adalah Penguatan Kebijakan Fiskal dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dengan tiga langkah utama yakni:

1. Pengendalian defisit dalam batas aman, melalui optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga iklim investasi dan menjaga konservasi lingkungan, serta meningkatkan kualitas belanja dan memperbaiki struktur belanja.
2. Pengendalian rasio utang pemerintah terhadap PDB melalui pengendalian pembiayaan yang bersumber dari utang dalam batas aman dan terkendali, serta mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif.
3. Pengendalian risiko fiskal dalam batas toleransi antara lain melalui pengendalian rasio utang terhadap pendapatan dalam negeri, debt service ratio, dan menjaga komposisi utang dalam batas aman serta penjaminan yang terukur.

Perubahan Kebijakan dalam APBNP Tahun 2015

APBNP tahun 2015 diajukan sebagai langkah untuk menyesuaikan perubahan asumsi dasar ekonomi makro, menampung perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam rangka mengamankan pelaksanaan APBN tahun 2015, dan juga untuk menampung inisiatif-inisiatif baru Pemerintahan terpilih sesuai dengan visi dan misi yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti.

Kebijakan yang paling esensial yang ditempuh oleh Pemerintah dalam APBNP tahun 2015 adalah pengalihan belanja kurang produktif ke belanja yang lebih produktif dalam rangka mempercepat pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan. Kebijakan tersebut antara lain ditempuh melalui efisiensi belanja subsidi dengan tidak memberikan subsidi untuk BBM jenis premium, subsidi tetap (fixed subsidy) untuk BBM jenis minyak solar, dan tetap memberikan subsidi untuk BBM jenis minyak tanah. Kebijakan tersebut selain bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam mendanai program/kegiatan yang lebih produktif, juga dimaksudkan untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat dengan meminimalkan kerentanan fiskal dari faktor eksternal seperti fluktuasi harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah.

Sementara itu, perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal dan langkah-langkah pengamanan pelaksanaan APBN tahun 2015 juga dilakukan baik pada pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran.

Di bidang pendapatan negara, kebijakan pendapatan perpajakan antara lain: (1) upaya optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha; (2) melanjutkan kebijakan reformasi di bidang administrasi perpajakan, pengawasan dan penggalian potensi, dan perbaikan peraturan perundang-undangan; dan (3) memberikan insentif perpajakan dalam bentuk pajak dan bea masuk ditanggung Pemerintah bagi sektor-sektor tertentu. Selanjutnya, kebijakan pendapatan negara bukan pajak (PNBP), antara lain: (1) menahan turunnya lifting minyak bumi yang disebabkan oleh natural decline dan upaya penemuan cadangan minyak baru; (2) pendapatan SDA nonmigas, PNBP lainnya dan BLU diproyeksi sesuai dengan asumsi dasar ekonomi makro dan besaran tarif; dan (3) bagian Pemerintahatas laba BUMN mengakomodasi kebijakan pembangunan infrastruktur pemerintah.

Pada sisi belanja Pemerintah Pusat, perubahan kebijakan dalam APBNP tahun 2015 antara lain: (1) upaya peningkatan efisiensi Belanja Pemerintah Pusat termasuk melalui penataan struktur belanja dengan mengurangi belanja kurang produktif dan mengalihkannya ke belanja yang lebih produktif dan penataan struktur Kementerian Negara/Lembaga Kabinet Kerja; (2) perubahan kebijakan untuk mengakomodasi program-program inisiatif baru sebagai penjabaran dan implementasi visi dan misi pemerintahan baru hasil Pemilu 2014, yang tertuang dalam konsep Nawacita dan Trisakti; dan (3) perubahan termasuk pergeseran alokasi Belanja Negara yang dimungkinkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang APBN Tahun 2015.

Dalam APBNP tahun 2015, kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada dasarnya tetap mengacu pada APBN tahun 2015 dengan beberapa penyesuaian untuk mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan menyelaraskan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan Kabinet Kerja. Selain itu, dalam rangka memenuhi amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, akan dialokasikan tambahan Dana Desa dalam APBNP tahun 2015 untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Di bidang pembiayaan anggaran, kebijakan Pemerintah dalam APBNP tahun 2015 tetap mengacu pada APBN tahun 2015, dengan beberapa penyesuaian mengakomodasi perkembangan asumsi dasar ekonomi makro dan mendukung terwujudnya agenda prioritas nasional (Nawacita). Program prioritas yang mendapat dukungan dari pembiayaan anggaran antara lain: (1) pembangunan maritim; (2) peningkatan kedaulatan pangan; (3) pembangunan infrastruktur dan konektivitas; (4) pembangunan industri pertahanan dan keamanan; dan (5) meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Dukungan pembiayaan anggaran tersebut berupa tambahan PMN kepada BUMN yang digunakan untuk investasi dan sekaligus memperkuat permodalan sehingga dapat me-leverage kemampuan pendanaan BUMN terkait. Selanjutnya, BUMN sebagai agent of development dapat berperan lebih aktif dalam mendukung terwujudnya Nawacita.

Selain itu, dalam APBNP tahun 2015 juga mengakomodasi perubahan anggaran pendidikan sejalan dengan perubahan volume belanja negara. Perubahan tersebut agar dapat memenuhi amanat pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen ke-4 dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Anggaran pendidikan dalam APBNP tahun 2015 tersebut juga memperhitungkan adanya kebijakan penambahan cakupan peserta Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal (wajib belajar 12 tahun).

Hal-hal baru

Baseline Budget

APBN 2015 disusun pada masa transisi dari pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Baseline budget memperhitungkan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tetap memberikan ruang gerak fiskal kepada pemerintahan baru untuk melakukan penyesuaian.

Dana desa

Pengalokasian Dana Desa merupakan amanat Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rincian belanja

Format rincian belanja disesuaikan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014 (menurut organisasi, fungsi, dan program serta revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR, DPD, dan DPRD) yang memberikan penekanan pembahasan pemerintah dengan DPR mengenai isu-isu yang lebih strategis.

Format baru

Format penulisan Nota Keuangan dibagi menjadi tiga bagian utama agar lebih sistematis dan mudah dipahami.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Indikator	Asumsi Dasar
	RAPBN	APBN	RAPBN-P	APBN-P
Pertumbuhan ekonomi (%,yoy)	5,6	5,8	5,8	5,7
Inflasi (%,yoy)	4,4	4,4	5,0	5,0
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,2	6,0	6,2	6,2
Rupiah (Rp/US$)	11.900	11.900	12.200	12.500
Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel)	105	105	70	60
Lifting minyak (barel/hari)	845.000	900.000	849.000	825.000
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.248	1.248	1.177	1.221

Ringkasan APBN

Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2015 dalam triliun rupiah:

Uraian	RAPBN (triliun rupiah)	APBN (triliun rupiah)	RPBN-P (triliun rupiah)	APBN-P (triliun rupiah)
Pendapatan Negara	1.762,3	1.793,6	1.769,0	1.761,6
- Penerimaan Perpajakan	1.370,8	1.380,0	1.484,6	1.489,3
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	388,0	410,3	281,2	269,1
- Penerimaan Hibah	3,4	3,3	3,3	3,3
Belanja Negara	2.019,9	2.039,5	1.994,9	1.984,1
- Belanja Pemerintah Pusat	1.379,9	1.392,4	1.330,8	1.319,5
- Transfer ke daerah	640,0	647,0	664,1	664,6
Keseimbangan Primer	(103,5)	(93,9)	(70,5)	(66,8)
Surplus/Defisit	(257,6)	(245,9)	(225,9)	(222,5)
% defisit terhadap PDB	2,32%	2,21%	1,90%	1,90%
Pembiayaan Netto	257,6	245,9	225,9	222,5

Belanja Negara

Anggaran Belanja Negara pada APBN tahun 2015 berjumlah Rp2.039,5 triliun yang dialokasikan untuk:

1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga: Rp647,3 triliun
2. Subsidi: Rp414,7 triliun
3. Pembayaran bunga utang: Rp152,0 triliun
4. Transfer ke daerah: Rp638,0 triliun
5. Dana desa: Rp9,1 triliun
6. Belanja lainnya: Rp178,4 triliun

Sementara pada APBN-P tahun 2015, alokasi tersebut berubah menjadi:

1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga: Rp795,5 triliun
2. Subsidi: Rp212,1 triliun
3. Pembayaran bunga utang: Rp155,7 triliun
4. Transfer ke daerah: Rp643,8 triliun
5. Dana desa: Rp20,8 triliun
6. Belanja lainnya: Rp156,2 triliun

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam APBN tahun 2015 dalam triliun rupiah:

Kode	Fungsi	RAPBN (triliun rupiah)	APBN (triliun rupiah)	RAPBN-P (triliun rupiah)	APBN-P (triliun rupiah)
01	Pelayanan umum	939,5	891,8	712.8	695,3
02	Pertahanan	94,9	96,8	97,4	102,3
03	Ketertiban dan keamanan	40,8	46,1	49,4	54,7
04	Ekonomi	120,0	143,5	216,5	216,3
05	Lingkungan hidup	10,4	10,7	12,0	11,7
06	Perumahan dan fasilitas umum	18,7	20,5	27,0	25,6
07	Kesehatan	20,7	21,1	24,2	24,2
08	Pariwisata dan ekonomi kreatif	2,0	1,9	2,6	3,8
09	Agama	5,2	5,3	5,8	6,9
10	Pendidikan dan kebudayaan	119,5	146,4	153,8	156,2
11	Perlindungan sosial	8,3	8,3	29,2	22,6
Jumlah	1.379,9	1.392,4	1.330,8	1.319,6

Alokasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Berikut adalah alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun 2015 dalam miliar rupiah:

No	Kode BA	Kementerian Negara / Lembaga	RAPBN (miliar rupiah)	APBN (miliar rupiah)	RAPBN-P (miliar rupiah)	APBN-P (miliar rupiah)
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	611,3	612,3	612,3	977,3
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	2.768,4	3.556,7	3.556,7	5.191,7
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	2.895,9	2.915,5	2.915,5	3.015,5
4.	005	Mahkamah Agung	6.743,3	7.037,9	8.392,8	8.575,7
5.	006	Kejaksaan Republik Indonesia	4.154,9	4.208,9	4.282,2	4.735,2
6.	007	Sekretariat Negara	2.033,7	2.054,8	2.083,9	2.083,9
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	7.273,6	7.240,9	4.734,3	6.110,7
8.	011	Kementerian Luar Negeri	5.525,2	5.533,9	6.101,8	6.251,8
9.	012	Kementerian Pertahanan	95.007,8	96.935,7	97.558,3	102.283,3
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	9.330,4	9.688,7	10.722,6	11.178,6
11.	015	Kementerian Keuangan	18.496,3	18.727,2	25.686,3	25.686,3
12.	018	Kementerian Pertanian	15.828,5	15.879,3	32.798,0	32.798,0
13.	019	Kementerian Perindustrian	2.705,5	2.743,3	4.548,3	4.548,3
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	11.298,7	10.023,5	15.055,2	15.070,5
15.	022	Kementerian Perhubungan	44.633,9	44.933,9	64.954,1	64.954,1
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	67.217,4	46.801,4	53.278,5	53.278,5
17.	024	Kementerian Kesehatan	47.429,8	47.758,8	51.277,3	51.277,3
18.	025	Kementerian Agama	50.514,6	56.440,0	57.466,9	60.284,4
19.	026	Kementerian Ketenagakerjaan	4.773,7	3.718,1	4.223,1	4.223,1
20.	027	Kementerian Sosial	8.015,4	8.079,4	28.920,5	22.421,8
21.	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	5.575,0	6.468,2	6.624,2	6.667,8
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	6.368,7	6.726,0	10.594,6	10.597,8
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	74.204,2	84.912,2	119.388,2	118.546,1
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	367,9	449,6	519,6	519,6
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	298,8	305,9	326,7	326,7
26.	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	231,1	295,8	295,8	444,8
27.	040	Kementerian Pariwisata	1.709,2	1.715,9	2.415,8	2.415,8
28.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	132,9	133,8	133,8	148,1
29.	042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	744,6	42.255,3	42.370,3	43.570,3
30.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	1.009,1	-	-	-
31.	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.451,2	1.453,9	1.538,9	1.633,1
32.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	216,8	217,7	217,7	217,7
33.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	194,8	195,9	195,9	195,9
34.	050	Badan Intelijen Negara	1.450,1	2.416,6	2.416,6	2.616,6
35.	051	Lembaga Sandi Negara	1.154,0	1.456,6	1.456,6	1.656,6
36.	052	Dewan Ketahanan Nasional	43,8	44,3	44,3	144,3
37.	054	Badan Pusat Statistik	3.868,8	3.930,8	5.030,8	5.030,8
38.	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1.084,7	1.088,1	1.088,1	1.088,1
39.	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	4.501,9	5.623,9	5.623,9	5.623,9
40.	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	470,6	473,5	473,5	473,5
41.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4.756,2	4.859,8	4.929,8	4.929,8
42.	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	47.169,0	51.594,5	53.250,4	57.100,4
43.	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.207,6	1.221,6	1.221,6	1.221,6
44.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	177,9	278,9	278,9	378,9
45.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	632,1	635,9	635,9	635,9
46.	066	Badan Narkotika Nasional	899,2	903,2	903,2	1.403,2
47.	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1.385,8	6.453,0	6.928,0	9.028,0
48.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	2.881,1	3.294,7	3.294,7	3.294,7
49.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	71,3	72,2	80,5	80,5
50.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.747,7	1.763,5	1.763,5	1.813,5
51.	076	Komisi Pemilihan Umum	1.109,4	1.134,2	1.134,2	1.615,8
52.	077	Mahkamah Konstitusi	213,8	214,5	214,5	214,5
53.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	75,5	76,5	76,5	76,5
54.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.132,8	1.147,6	1.291,1	1.291,1
55.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	808,3	819,9	854,9	854,9
56.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	846,3	858,4	953,4	956,2
57.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	668,4	673,1	673,1	673,1
58.	083	Badan Informasi Geospasial	718,6	721,0	721,0	721,0
59.	084	Badan Standardisasi Nasional	113,7	164,8	164,8	164,8
60.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	135,4	137,1	137,1	137,1
61.	086	Lembaga Administrasi Negara	266,6	269,8	269,8	269,8
62.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	170,1	172,1	172,1	172,1
63.	088	Badan Kepegawaian Negara	603,3	614,1	614,1	614,1
64.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.504,1	1.528,4	1.667,4	1.667,4
65.	090	Kementerian Perdagangan	2.384,1	2.495,3	3.470,3	3.532,1
66.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	4.619,8	-	-	-
67.	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	1.779,0	1.781,2	1.784,1	3.034,1
68.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	898,9	898,9	898,9	898,9
69.	095	Dewan Perwakilan Daerah	762,3	763,9	763,9	1.138,9
70.	100	Komisi Yudisial	119,2	119,6	119,6	128,3
71.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	780,7	1.681,6	1.681,6	1.705,8
72.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	390,2	393,3	393,3	393,3
73.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	843,2	843,2	843,2	843,2
74.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	157,9	158,4	158,4	158,4
75.	107	Badan SAR Nasional	1.626,7	2.420,0	2.420,0	2.620,0
76.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	100,6	100,6	100,6	100,6
77.	109	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura	195,5	195,5	295,5	295,5
78.	110	Ombudsman Republik Indonesia	66,1	66,3	66,3	66,3
79.	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	210,2	210,6	210,6	210,6
80.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.097,2	1.097,2	1.097,2	1.097,2
81.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	311,2	311,8	311,8	311,8
82.	114	Sekretariat Kabinet	181,8	183,1	183,1	183,1
83.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	456,9	457,0	457,0	457,0
84.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	875,2	889,0	889,0	889,0
85.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	847,0	866,6	866,6	866,6
86.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	246,5	246,5	246,5	246,5
87.	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	-	-	125,0	125,0
Jumlah	600.581,7	647.309,9	779.536,9	795.480,4

Keterangan:
  RAPBN masih menggunakan nomenklatur K/L lama
  Telah digabung dengan K/L yang lain
  Belum terbentuk pada waktu penyusunan APBN

Referensi

1. finance.detik.com : Menkeu Bambang Serahkan RAPBN-P 2015 ke Pimpinan DPR
2. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-15. Diakses tanggal 2015-02-16. 
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. RAPBN 2015 Bersifat 'Baseline' Agar Presiden Baru Bisa Wujudkan Visi Misinya^{[pranala nonaktif permanen]}
5. Sindonews.com : DPR Sahkan APBN 2015
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-08-19. Diakses tanggal 2014-08-19. 
8. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-11-06. Diakses tanggal 2014-11-06. 
9. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-06-10. Diakses tanggal 2015-06-10. 
10. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-08-19. Diakses tanggal 2014-08-19. 
11. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2014-10-01. 
12. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2014-10-01. 
13. republika.co.id: Asumsi Makro APBNP 2015 Diketok
14. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-05-05. Diakses tanggal 2015-05-08. 
15. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-05-18. Diakses tanggal 2015-05-08.