www.wikidata.id-id.nina.az

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia disingkat Kemen PUPR RI adalah kementerian dalam Peme

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (disingkat Kemen PUPR RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama "Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah" (1999-2000) dan "Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah" (2000-2004). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono.

Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia
Gambaran umum
Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020
Bidang tugasPekerjaan umum dan perumahan rakyat
Alokasi APBNRp 143,19 (2021)
Susunan organisasi
MenteriBasuki Hadimuljono
Wakil MenteriJohn Wempi Wetipo
Sekretaris JenderalMohammad Zainal Fatah
Inspektur JenderalT. Iskandar
Direktur Jenderal
Sumber Daya AirJarot Widyoko
Bina KonstruksiYudha Mediawan
Bina MargaHedy Rahadian
PerumahanIwan Suprijanto
Cipta KaryaDiana Kusumastuti
Pembiayaan InfrastrukturHerry Trisaputra
Kepala Badan
Pengembangan SDMKhalawi AH
Pengembangan Infrastuktur WilayahRachman Arief Dienaputra
Staf Ahli
Keterpaduan PembangunanIr. A Gani G Akman M.Eng.Sc
Ekonomi dan InvestasiDadang Rukmana
Hubungan Antar LembagaAsep Arofah Permana
Teknologi Industri dan LingkunganEndra S Atmawidjaja
Alamat
Kantor pusatJl. Pattimura 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Situs webwww.pu.go.id

Sejarah Sunting

Era Hindia Belanda Sunting

Istilah "Pekerjaan Umum" adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia Belanda disebut Waterstaatswerken. Di lingkungan pusat pemerintahan, hal ini dibina oleh Departement van Verkeer-en-Waterstaat (Dep. V&W), yang sebelumnya terdiri dari Departement van Gouvernements Bedrijven dan Departement van Burgerlijke Openbare Werken. Dep. V&W dikepalai oleh seorang direktur, yang membawahi beberapa afdeling dan dienst sesuai dengan tugas/wewenang departemen ini.

Yang meliputi bidang PU (openbare werken) termasuk afdeling Waterstaat, dengan onderafdelingen: Landsgebouwen, Wegen, Irrigatie & Assainering, Waterkracht, Constructiebureau (pembangunan jembatan), Havenwezen (pelabuhan), Electriciteitswezen (kelistrikan) dan Luchtvaart (penerbangan sipil).

Organisasi PU (Openbare werken) di daerah-daerah adalah sebagai berikut:

  • Di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur urusan waterstaat/openbare werken diserahkan pada pemerintahan provinsi yang disebut Provinciale Waterstaatdienst dan dikepalai oleh seorang Hoofd-Provinciale Waterstaatsdients (HPW)
  • Di wilayah Gouv. Yogyakarta dan Gouv. Surakarta urusan-urusan Pekerjaan Umum/waterstaat dijalankan oleh "Sultanas werken" (Yogyakarta) "Rijkswerken" (Surakarta), "Mangkunegaranwerken". Di samping itu, di wilayah vorstenlander terdapat 3 organisasi waterschap, Landsgebouwendienst, Regentschap werken dan Gemeente werken.
  • Untuk daerah luar jawa, seperti Gouv. Sumatra, Borneo (Kalimantan) dan Grote-Oost (Indonesia Timur) terdapat organisasi Gewestelijke Inspectie van de Waterstaat dikepalai oleh seorang Inspektur. Di wilayah residentie terdapat Residentie Waterstaatsdienst yang dahulu dikenal dengan nama Dienst der Burgerlijke Openbare Werke. Kepala dinas ini biasa disebut "EAW" (Eerste-aanwijzend Waterstaatsambtenar).

Ketentuan yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam AWR (Algemeen Waterreglement) 1936, BWR (Burgerlijke Woningsregeling) 1934 dan "WVO (Wegverkeersordonnantie)/WVV (Wegverkeersverordening).

Era Jepang Sunting

Setelah Belanda menyerahkan dalam perang Pasifik pada tahun 1942, kepada Jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam tiga wilayah pemerintahan, yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Indonesia Timur. Tidak ada pusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ketiga wilayah pemerintahan tersebut.

Di bidang pekerjaan umum, di tiap-tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut di atas, diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari pihak Jepang. Kantor pusat "V & W" di Bandung dinamakan Kotubu Bunsitsu (交通部分室). Sejak saat itu istilah "Pekerjaan Oemoem" (P.O.), Oeroesan Pekerdjaan Oemoem (O.P.O.), "Pekerjaan Umum" (P.U.), disamping doboku (土木) lazim dipergunakan.

Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah pemerintahan di Jawa/Madura, hubungan dengan luar Jawa tidak ada. Organisasi Pekerjaan Umum di daerah-daerah, di karesidenan-karesidenan pada umumnya berdiri sendiri-sendiri. Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama zaman Hindia Belanda, di samping menurut sistem Jepang.

Indonesia Sunting

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka semenjak itu pemuda-pemuda Indonesia mulai berangsur-angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan (Jakarta/Bandung) maupun pemerintahan daerah-daerah.

Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama, maka pada menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya. Pekerjaan umum pada waktu itu (1945) berpusat di Bandung dengan mengambil tempat bekas gedung V&W (kini dikenal dengan nama "Gedung Sate").

Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang, datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia. Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini, terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung-gedung yang telah didudukinya, antara lain "Gedung Sate" yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu (peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa "3 Desember 1945").

Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s/d 1949, Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta, begitu juga Kementerian PU. Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta, berpindah lagi ke Jakarta.

Sejak tahun 1945 itu, Pekerjaan Umum (PU) telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi,sesuai situasi politik pada waktu itu. Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut:

  • Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU. Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai.
  • Di masa Republik Indonesia Serikat, Kementerian Perhubungan dan PU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari Dep. PU RIS.

Kementerian Perhubungan dan PU RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen pra-federal yaitu:

  • Departemen Verkeer, Energie en Mijnbouw dulu (kecuali Mijnbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran).
  • Departemen Waterstaat en Wederopbouw
  • Departemen Scheepvaart

Penggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU RIS dianggap perlu, supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat, terlebih-lebih jika diingat, bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU.RIS.

Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI, maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut: Dalam masa prolog G30S/PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet Dwikora atau Kabinet 100 Menteri, dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian. Tidak luput Departemen PUT. yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept. di bawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora, dipimpin Jenderal Suprajogi. Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi, antara lain:

  • Departemen Listrik dan Ketenagaan
  • Departemen Bina Marga
  • Departemen Cipta Karya Konstruksi
  • Departemen Pengairan Dasar
  • Departemen Jalan Raya Sumatra

Setelah peristiwa G30S/PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir.Soetami, sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT. Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan.

Kabinet Ampera, sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru. Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir.Soetami, sebagai Menteri. Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0.3/PRT/1968 dan diubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4/PRT/1970. Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi.

Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas-tugas dalam lingkungan Dep. PUT, maka pada waktu itu asas tugas-tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri.

Tugas dan Fungsi Sunting

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air, penyelenggaraan jalan, penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman, pembiayaan perumahan, penataan bangunan gedung, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan, dan pembinaan jasa konstruksi;
  2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah;
  6. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
  9. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Susunan Organisasi Sunting

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

  1. Sekretariat Jenderal;
  2. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
  3. Direktorat Jenderal Bina Marga;
  4. Direktorat Jenderal Cipta Karya;
  5. Direktorat Jenderal Perumahan;
  6. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi;
  7. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan;
  8. Inspektorat Jenderal;
  9. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
  10. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  11. Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan;
  12. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi;
  13. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
  14. Staf Ahli Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan.

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting

  1. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-10-03. Diakses tanggal 2022-05-21. 
  2. ^ (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-07-01. Diakses tanggal 2015-03-30. 

Pranala luar Sunting

Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia disingkat Kemen PUPR RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat Dahulu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bernama Departemen Permukiman dan Pengembangan Wilayah 1999 2000 dan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah 2000 2004 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Kemenpupera dipimpin oleh seorang Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang sejak tanggal 27 Oktober 2014 dijabat oleh Basuki Hadimuljono Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik IndonesiaGambaran umumDasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020Bidang tugasPekerjaan umum dan perumahan rakyatAlokasi APBNRp 143 19 2021 Susunan organisasiMenteriBasuki HadimuljonoWakil MenteriJohn Wempi WetipoSekretaris JenderalMohammad Zainal FatahInspektur JenderalT IskandarDirektur JenderalSumber Daya AirJarot WidyokoBina KonstruksiYudha MediawanBina MargaHedy RahadianPerumahanIwan SuprijantoCipta KaryaDiana KusumastutiPembiayaan InfrastrukturHerry TrisaputraKepala BadanPengembangan SDMKhalawi AHPengembangan Infrastuktur WilayahRachman Arief DienaputraStaf AhliKeterpaduan PembangunanIr A Gani G Akman M Eng ScEkonomi dan InvestasiDadang RukmanaHubungan Antar LembagaAsep Arofah PermanaTeknologi Industri dan LingkunganEndra S AtmawidjajaAlamatKantor pusatJl Pattimura 20 Kebayoran Baru Jakarta SelatanSitus webwww wbr pu wbr go wbr id Daftar isi 1 Sejarah 1 1 Era Hindia Belanda 1 2 Era Jepang 1 3 Indonesia 2 Tugas dan Fungsi 3 Susunan Organisasi 4 Lihat pula 5 Referensi 6 Pranala luarSejarah SuntingEra Hindia Belanda Sunting Istilah Pekerjaan Umum adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman Hindia Belanda disebut Waterstaatswerken Di lingkungan pusat pemerintahan hal ini dibina oleh Departement van Verkeer en Waterstaat Dep V amp W yang sebelumnya terdiri dari Departement van Gouvernements Bedrijven dan Departement van Burgerlijke Openbare Werken Dep V amp W dikepalai oleh seorang direktur yang membawahi beberapa afdeling dan dienst sesuai dengan tugas wewenang departemen ini Yang meliputi bidang PU openbare werken termasuk afdeling Waterstaat dengan onderafdelingen Landsgebouwen Wegen Irrigatie amp Assainering Waterkracht Constructiebureau pembangunan jembatan Havenwezen pelabuhan Electriciteitswezen kelistrikan dan Luchtvaart penerbangan sipil Organisasi PU Openbare werken di daerah daerah adalah sebagai berikut Di Provinsi Jawa Barat Jawa Tengah dan Jawa Timur urusan waterstaat openbare werken diserahkan pada pemerintahan provinsi yang disebut Provinciale Waterstaatdienst dan dikepalai oleh seorang Hoofd Provinciale Waterstaatsdients HPW Di wilayah Gouv Yogyakarta dan Gouv Surakarta urusan urusan Pekerjaan Umum waterstaat dijalankan oleh Sultanas werken Yogyakarta Rijkswerken Surakarta Mangkunegaranwerken Di samping itu di wilayah vorstenlander terdapat 3 organisasi waterschap Landsgebouwendienst Regentschap werken dan Gemeente werken Untuk daerah luar jawa seperti Gouv Sumatra Borneo Kalimantan dan Grote Oost Indonesia Timur terdapat organisasi Gewestelijke Inspectie van de Waterstaat dikepalai oleh seorang Inspektur Di wilayah residentie terdapat Residentie Waterstaatsdienst yang dahulu dikenal dengan nama Dienst der Burgerlijke Openbare Werke Kepala dinas ini biasa disebut EAW Eerste aanwijzend Waterstaatsambtenar Ketentuan yang dikeluarkan pada zaman Hindia Belanda untuk pedoman dalam pelaksanaan tugas dalam lingkungan Pekerjaan Umum dapat dibaca dalam AWR Algemeen Waterreglement 1936 BWR Burgerlijke Woningsregeling 1934 dan WVO Wegverkeersordonnantie WVV Wegverkeersverordening Era Jepang Sunting Setelah Belanda menyerahkan dalam perang Pasifik pada tahun 1942 kepada Jepang maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam tiga wilayah pemerintahan yaitu Jawa Madura Sumatra dan Indonesia Timur Tidak ada pusat pemerintahan tertinggi di Indonesia yang menguasai ketiga wilayah pemerintahan tersebut Di bidang pekerjaan umum di tiap tiap wilayah organisasi Pemerintahan Militer Jepang tersebut di atas diperlukan organisasi zaman Hindia Belanda dan disesuaikan dengan ketentuan ketentuan dari pihak Jepang Kantor pusat V amp W di Bandung dinamakan Kotubu Bunsitsu 交通部分室 code ja is deprecated Sejak saat itu istilah Pekerjaan Oemoem P O Oeroesan Pekerdjaan Oemoem O P O Pekerjaan Umum P U disamping doboku 土木 code ja is deprecated lazim dipergunakan Kotubu Bonsitsu di Bandung hanya mempunyai hubungan dengan wilayah pemerintahan di Jawa Madura hubungan dengan luar Jawa tidak ada Organisasi Pekerjaan Umum di daerah daerah di karesidenan karesidenan pada umumnya berdiri sendiri sendiri Sistem pelaksanaan pekerjaan ada yang mempergunakan sistem dan nama zaman Hindia Belanda di samping menurut sistem Jepang Indonesia Sunting Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 maka semenjak itu pemuda pemuda Indonesia mulai berangsur angsur merebut kekuasaan pemerintahan dari tangan Jepang baik di pusat pemerintahan Jakarta Bandung maupun pemerintahan daerah daerah Sesudah pemerintahan Indonesia membentuk kabinet yang pertama maka pada menteri mulai menyusun organisasi serta sifatnya Pekerjaan umum pada waktu itu 1945 berpusat di Bandung dengan mengambil tempat bekas gedung V amp W kini dikenal dengan nama Gedung Sate Ketika Belanda ingin mengembalikan kekuasaaan pemerintahan di Hindia Belanda sebelum perang datang mengikuti Tentara Sekutu masuk ke Indonesia Akibat dari keinginan Pemerintahan Belanda ini terjadilah pertentangan fisik dengan Pemuda Indonesia yang ingin mempertahankan tanah air berikut gedung gedung yang telah didudukinya antara lain Gedung Sate yang telah menjadi Gedung Departemen Pekerjaan Umum pada waktu itu peristiwa bersejarah itu dikenal dengan peristiwa 3 Desember 1945 Pada waktu revolusi fisik dari tahun 1945 s d 1949 Pemerintah Pusat RI di Jakarta terpaksa mengungsi ke Purworejo untuk selanjutnya ke Yogyakarta begitu juga Kementerian PU Sesudah Pemerintahan Belanda tahun 1949 mengakui kemerdekaan Republik Indonesia maka pusat pemerintahan RI di Yogyakarta berpindah lagi ke Jakarta Sejak tahun 1945 itu Pekerjaan Umum PU telah sering mengalami perubahan pimpinan dan organisasi sesuai situasi politik pada waktu itu Sebagai gambaran garis besar organisasi PUT diuraikan sebagai berikut Sebelum tentara Belanda masuk ke Yogyakarta Susunan Kemerdekaan PU Perhubungan dapat dibagi menjadi 8 Jawatan dan 4 Balai Di masa Republik Indonesia Serikat Kementerian Perhubungan dan PU RIS dibagi dalam beberapa Departemen dan beberapa Jawatan dan beberapa instansi yang hubungan erat dengan tugas dari Dep PU RIS Kementerian Perhubungan dan PU RIS tersebut terdiri atas penggabungan 3 Departemen pra federal yaitu Departemen Verkeer Energie en Mijnbouw dulu kecuali Mijnbouw yang masuk dalam kementerian Kemakmuran Departemen Waterstaat en Wederopbouw Departemen ScheepvaartPenggabungan dari 3 Departemen dari pemerintahan prae federal dalam satu Kementerian yaitu Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU RIS dianggap perlu supaya hubungan 3 Departemen tersebut satu dengan lain menjadi sangat erat terlebih lebih jika diingat bahwa untuk pembangunan Negara akan diadakan koordinasi dan rasionalisasi yang baik dan adanya tenaga ahli dan pula untuk melancarkan semua tugas yang dibebankan pada Kementerian Perhubungan Tenaga dan PU RIS Khusus pada permulaan terbentuknya Negara Kesatuan RI maka susunan Kementerian berbeda sebagai berikut Dalam masa prolog G30S PKI terjadilah dalam sejarah Pemerintahan RI suatu Kabinet yang besar disebut dengan nama Kabinet Dwikora atau Kabinet 100 Menteri dimana pada masa ini dibentuk Koordinator Kementerian Tidak luput Departemen PUT yang pada masa itu ikut mengalami perubahan organisasi menjadi 5 Dept di bawah Kompartemen PUT Kabinet Dwikora dipimpin Jenderal Suprajogi Adapun Kompartemen PUT ketika membawahi antara lain Departemen Listrik dan Ketenagaan Departemen Bina Marga Departemen Cipta Karya Konstruksi Departemen Pengairan Dasar Departemen Jalan Raya SumatraSetelah peristiwa G30S PKI Pemerintah segera menyempurnakan Kabinet Dwikora dengan menunjuk Ir Soetami sebagai menteri PUT untuk memimpin Kompartemen PUT Kabinet yang disempurnakan itu tidak dapat lama dipertahankan Kabinet Ampera sebagai Kabinet pertama dalam masa Orde Baru Kembali organisasi PUT dibentuk dengan Ir Soetami sebagai Menteri Dengan Surat Keputusan Menteri PUT tertanggal 17 Juni 1968 N0 3 PRT 1968 dan diubah dengan Peraturan Menteri PUT tertanggal 1 Juni 1970 Nomor 4 PRT 1970 Departemen PUT telah memiliki suatu susunan struktur Organisasi Sebagai gambaran lebih jauh pembagian tugas tugas dalam lingkungan Dep PUT maka pada waktu itu asas tugas tugas PU telah diserahkan pada kewenangan daerah itu sendiri 1 Tugas dan Fungsi SuntingKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Dalam melaksanakan tugas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air penyelenggaraan jalan penyediaan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman pembiayaan perumahan penataan bangunan gedung sistem penyediaan air minum sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan dan pembinaan jasa konstruksi koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2 Susunan Organisasi SuntingKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat Jenderal Cipta Karya Direktorat Jenderal Perumahan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Inspektorat Jenderal Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Staf Ahli Bidang Keterpaduan Pembangunan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Staf Ahli Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan 2 Lihat pula SuntingDaftar Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Kementerian IndonesiaReferensi Sunting Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 10 03 Diakses tanggal 2022 05 21 a b Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2015 07 01 Diakses tanggal 2015 03 30 Pranala luar Sunting Indonesia Situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia nbsp Artikel bertopik Indonesia ini adalah sebuah rintisan Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya lbs Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia amp oldid 23705874