Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia Tahun Anggaran 2016

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016 (disingkat APBN 2016) adalah rencana keuangan pemerintahan negara Republik Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun 2016. Rancangan Undang-undang (RUU) ABPN 2016 disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 14 Agustus 2015. Pengesahan RUU APBN 2016 oleh DPR ditargetkan akan dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2015 namun ditunda hingga akhirnya disahkan oleh DPR tanggal 31 Oktober 2015. Penundaan pengesahan APBN 2016 akibat hampir semua fraksi di DPR menyoroti asumsi penerimaan fiskal yang terlampau optimistis dan yang paling mengemuka adalah penyertaan modal negara (PMN) yang akan disuntikkan kepada 26 BUMN

Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara
Republik Indonesia
Tahun Anggaran 2016

‹ 2015 2017 ›
APBN
Diusulkan	14 Agustus 2015
Diajukan oleh	Presiden Joko Widodo
Diajukan kepada	DPR periode 2014-2019
Disetujui DPR	30 Oktober 2015
Disahkan Presiden	25 November 2015
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015
Total pendapatan	Rp1.822,5 triliun
Total belanja	Rp2.095,7 triliun
Defisit	Rp273.2 triliun
APBN Perubahan
Diusulkan	17 Mei 2016
Diajukan oleh	Presiden Joko Widodo
Diajukan kepada	DPR periode 2014-2019
Disetujui DPR	28 Juni 2016
Disahkan Presiden	26 Juli 2016
Undang-Undang	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2015
Total pendapatan	Rp1.786,2 triliun
Total belanja	Rp2.082,9 triliun
Defisit	Rp296,7 triliun
Website
Nota Keuangan RAPBN 2016 Nota Keuangan APBN 2016

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

RAPBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal dengan tema “Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam Rangka Memperkokoh Fundamental Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas”. Sejalan dengan hal tersebut maka strategi yang ditempuh adalah:

1. memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing;
2. meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program-program prioritas di tengah tantangan perekonomian global; dan
3. mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Pokok-Pokok Rencana Kerja Pemerintah

Sebagai penjabaran tahun kedua dari RPJMN 2015—2019, RKP tahun 2016 merupakan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, dan akuntabel. Tujuan akhir dari upaya pembangunan tersebut adalah meningkatnya kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKP memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro, program-program K/L, lintas kementerian negara, kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

RKP tahun 2016 memiliki arti yang penting dalam keberlanjutan pembangunan dan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP tahun 2016 selain memerhatikan perubahan lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal dan pencapaian terkini program-program pembangunan, juga mengacu pada fokus RPJMN ketiga yang digariskan dalam RPJPN tahun 2005-2025, yaitu memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan Iptek yang terus meningkat. Berdasarkan hal tersebut, tema RKP tahun 2016 ditetapkan: “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

Indikator	Asumsi Dasar
	RAPBN	APBN	RAPBN-P	APBN-P
Pertumbuhan ekonomi (%,yoy)	5,5	5,3	n/a	n/a
Inflasi (%,yoy)	4,7	4,7	n/a	n/a
Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	5,5	5,5	n/a	n/a
Rupiah (Rp/US$)	13.400	13.900	n/a	n/a
Harga minyak mentah Indonesia (US$/barel)	60	50	n/a	n/a
Lifting minyak (barel/hari)	830.000	830.000	n/a	n/a
Lifting gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.155	1.155	n/a	n/a

Ringkasan APBN

Berikut ringkasan anggaran APBN tahun 2016 dalam triliun rupiah:

Uraian	RAPBN	APBN	RPBN-P	APBN-P
Pendapatan Negara	1.848,1	1.822,5	n/a	n/a
- Penerimaan Perpajakan	1.565,8	1.546,7	n/a	n/a
- Penerimaan Negara Bukan Pajak	280,2	273,8	n/a	n/a
- Penerimaan Hibah	2,0	2,0	n/a	n/a
Belanja Negara	2.121,3	2.095,7	n/a	n/a
- Belanja Pemerintah Pusat	1.339,1	1.325,6	n/a	n/a
- Transfer ke daerah dan Dana Desa	782.2	770,2	n/a	n/a
Keseimbangan Primer	(89,8)	(88,2)	n/a	n/a
Surplus/Defisit	(273,2)	(273,2)	n/a	n/a
% defisit terhadap PDB	(2,1)	(2,15)	n/a	n/a
Pembiayaan Netto	273,2	273,2	n/a	n/a

Belanja Negara

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

Berikut Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dalam APBN tahun 2016 dalam triliun rupiah:

Kode	Fungsi	RAPBN	APBN	RAPBN-P	APBN-P
01	Pelayanan umum	764,0	316,5	n/a	n/a
02	Pertahanan	95,8	99,6	n/a	n/a
03	Ketertiban dan keamanan	56,9	109,8	n/a	n/a
04	Ekonomi	189,5	360,2	n/a	n/a
05	Lingkungan hidup	13,2	12,1	n/a	n/a
06	Perumahan dan fasilitas umum	23,1	34,7	n/a	n/a
07	Kesehatan	18,7	67,2	n/a	n/a
08	Pariwisata dan ekonomi kreatif	7,9	7,4	n/a	n/a
09	Agama	7,6	9,8	n/a	n/a
10	Pendidikan dan kebudayaan	146,1	150,1	n/a	n/a
11	Perlindungan sosial	16,2	158,1	n/a	n/a
Jumlah	1.339,1	1.325,6	n/a	n/a

Alokasi Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga

Berikut adalah alokasi anggaran belanja Kementerian/Lembaga tahun 2016 dalam miliar rupiah:

No	Kode BA	Kementerian Negara / Lembaga	RAPBN	APBN	RAPBN-P	APBN-P
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	953,3	953,3
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	4.660,0	5.223,3
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	3.600,9	3.471,2
4	005	Mahkamah Agung	8.964,9	8.964,9
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	4.706,0	4.527,6
6	007	Sekretariat Negara	2.223,7	2.158,5
7	010	Kementerian Dalam Negeri	4.968,1	5.124,5
8	011	Kementerian Luar Negeri	7.286,4	7.331,3
9	012	Kementerian Pertahanan	95.919,8	99.462,1
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	10.131,6	9.531,9
11	015	Kementerian Keuangan	40.499,5	39.278,3
12	018	Kementerian Pertanian	32.853,1	31.507,2
13	019	Kementerian Perindustrian	3.339,2	3.256,7
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	8.894,1	8.563,9
15	022	Kementerian Perhubungan	50.160,4	48.465,6
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	49.232,8	49.232,8
17	024	Kementerian Kesehatan	64.804,5	63.481,6
18	025	Kementerian Agama	58.482,1	57.120,5
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan	3.804,8	3.801,7
20	027	Kementerian Sosial	15.289,4	14.681,0
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.301,0	6.113,9
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	15.801,2	13.801,2
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	103.812,2	104.080,7
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	192,7	292,7
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	361,6	361,6
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	487,4	487,4
27	040	Kementerian Pariwisata	5.643,3	5.409,0
28	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	345,0	345,0
29	042	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	37.988,0	40.627,4
30	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	1.278,0	1.233,2
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.269,3	769,3
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	205,4	205,4
33	050	Badan Intelijen Negara	1.592,6	2.018,3
34	051	Lembaga Sandi Negara	805,4	905,4
35	052	Dewan Ketahanan Nasional	46,0	46,0
36	054	Badan Pusat Statistik	5.656,9	5.439,7
37	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1.463,9	1.463,9
38	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	6.585,3	6.387,9
39	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	701,1	701,1
40	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	5.221,0	5.174,3
41	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	67.232,7	73.002,9
42	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1.617,4	1.617,4
43	064	Lembaga Ketahanan Nasional	314,3	314,3
44	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	520,9	520,9
45	066	Badan Narkotika Nasional	1.416,1	1.367,8
46	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	7.269,3	8.554,5
47	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.864,7	3.864,7
48	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	94,0	94,0
49	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1.607,2	1.554,5
50	076	Komisi Pemilihan Umum	1.716,5	1.648,1
51	077	Mahkamah Konstitusi	250,4	250,4
52	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	190,0	190,0
53	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1.216,1	1.178,2
54	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	814,9	814,9
55	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	977,1	977,1
56	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	777,5	777,5
57	083	Badan Informasi Geospasial	865,5	865,5
58	084	Badan Standardisasi Nasional	146,9	246,9
59	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	190,8	190,8
60	086	Lembaga Administrasi Negara	273,1	273,1
61	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	166,7	206,7
62	088	Badan Kepegawaian Negara	555,2	555,2
63	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.678,6	1.633,4
64	090	Kementerian Perdagangan	4.036,6	3.952,7
65	092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	2.851,6	3.302,3
66	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1.101,1	1.061,5
67	095	Dewan Perwakilan Daerah	1.069,6	1.027,0
68	100	Komisi Yudisial	148,9	148,9
69	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	986,9	1.186,9
70	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	415,0	415,0
71	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	500,0	500,0
72	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	240,8	240,8
73	107	Badan SAR Nasional	1.987,7	2.432,4
74	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	116,5	116,5
75	109	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura	318,6	318,6
76	110	Ombudsman Republik Indonesia	146,3	146,3
77	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	200,6	200,6
78	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	1.169,8	1.169,8
79	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	331,9	531,9
80	114	Sekretariat Kabinet	222,8	222,8
81	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	446,9	446,9
82	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	864,4	864,4
83	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	930,3	930,3
84	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang	261,4	261,4
85	119	Badan Keamanan Laut	334,8	334,8
86	120	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	250,0	500,0
87	121	Badan Ekonomi Kreatif	1.157,7	1.113,8
Jumlah	780.377,9	784.125,7

Referensi

1. www.beritasatu.com: Seskab: 17 Mei, Pemerintah Ajukan RAPBN-P 2016 kepada DPR
2. tempo.co: Sah, RAPBN-P 2016 Diketuk di Paripurna DPR Hari Ini
3. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-08-18. Diakses tanggal 2015-08-18. 
4. Republika Online: 11 Jam Berlalu, Sidang Paripurna DPR RI Akhirnya Sahkan APBN 2016 diakses 31 Oktober 2015
5. nasional.kompas.com: Pengesahan RAPBN 2016 Ditunda, Ketua DPR Pastikan Tak Ada Masalah diakses 28 Oktober 2015
6. <http://www.antaranews.com/berita/526200/pemerintah-minta-penundaan-pembahasaan-anggaran-2016 Antaranews.com: Pemerintah minta penundaan pembahasaan anggaran 2016>
7. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-09-23. Diakses tanggal 2015-08-18. 
8. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-04-24. Diakses tanggal 2016-04-01.