Joko Widodo (Indonesia: [dʒɔkɔ widɔdɔ]; lahir 21 Juni 1961), lebih dikenal sebagai Jokowi, adalah presiden Indonesia yang mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Terpilih dalam Pemilu Presiden 2014, Jokowi menjadi presiden Indonesia pertama yang bukan berasal dari elite politik atau militer Indonesia. Ia terpilih bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla dan kembali terpilih bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam Pemilu Presiden 2019. Sebelumnya, Jokowi pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta sejak 15 Oktober 2012 hingga 16 Oktober 2014 didampingi Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakil gubernur.
Joko Widodo | |
---|---|
Potret resmi, 2019 | |
Presiden Indonesia ke-7 | |
Mulai menjabat 20 Oktober 2014 | |
Wakil Presiden |
|
Gubernur Jakarta ke-14 | |
Masa jabatan 15 Oktober 2012 – 16 Oktober 2014 | |
Wakil Gubernur | Basuki Tjahaja Purnama |
Wali Kota Surakarta ke-16 | |
Masa jabatan 28 Juli 2005 – 1 Oktober 2012 | |
Presiden | Susilo Bambang Yudhoyono |
Gubernur | |
Wakil | F.X. Hadi Rudyatmo |
Informasi pribadi | |
Lahir | Mulyono 21 Juni 1961 Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia |
Partai politik | PDI-P |
Suami/istri | |
Anak | |
Orang tua |
|
Kerabat |
|
Alma mater | Universitas Gadjah Mada |
Pekerjaan | |
Tanda tangan | |
Situs web | Situs web resmi Presiden RI |
Sunting kotak info • L • B |
Sebelumnya, ia adalah wali kota Surakarta, sejak 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012, didampingi F.X. Hadi Rudyatmo sebagai wakil wali kota. Dua tahun menjalani periode keduanya menjadi wali kota Surakarta, Jokowi ditunjuk oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), untuk bersaing dalam Pilkada Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama.
Joko Widodo berasal dari keluarga sederhana, rumahnya pernah digusur sebanyak tiga kali ketika ia masih kecil, tetapi ia mampu menyelesaikan sekolahnya di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Setelah lulus, ia menekuni profesinya sebagai pengusaha mebel. Karier politiknya dimulai dengan menjadi wali kota Surakarta pada 2005. Namanya mulai dikenal setelah dianggap berhasil mengubah wajah Surakarta menjadi kota pariwisata, kota budaya, dan kota batik yang populer. Pada 20 September 2012, Jokowi berhasil memenangi Pilkada Jakarta 2012. Kemenangannya dianggap mencerminkan dukungan populer untuk seorang pemimpin yang "muda" dan "bersih", meskipun umurnya sudah lebih dari 50 tahun.
Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya terus naik dan menjadi sorotan media. Akibatnya, muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden untuk Pemilu Presiden 2014. Ditambah lagi, hasil survei menunjukkan nama Jokowi selalu unggul. Pada akhirnya, ia dicalonkan sebagai calon dari PDI-P pada pemilihan presiden tahun itu, dengan Jusuf Kalla sebagai cawapres-nya. Jokowi terpilih setelah mengalahkan lawannya, Prabowo Subianto, yang sebelumnya membantah hasil pemilu namun pada akhirnya mengalah, dan Jokowi pada akhirnya dilantik pada 20 Oktober 2014. Sejak menjabat, Jokowi berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur serta agenda ambisius kesehatan dan pendidikan. Dalam politik luar negeri, pemerintahannya menekankan “melindungi kedaulatan Indonesia”, dengan menenggelamkan banyak kapal ikan asing ilegal dan penentuan prioritas dan penjadwalan hukuman mati bagi penyelundup narkoba. Hal terakhir ini terjadi meskipun ada perwakilan yang kuat dan protes diplomatik dari negara-negara asing, termasuk Australia dan Prancis. Ia terpilih kembali dalam Pemilu Presiden 2019 untuk masa jabatan lima tahun kedua, sekali lagi mengalahkan Prabowo Subianto.
Kehidupan awal
Masa kecil dan keluarga
Joko Widodo lahir dari pasangan Widjiatno Notomihardjo dan Sudjiatmi. Ia merupakan anak sulung dan putra satu-satunya dari empat bersaudara. Ia memiliki tiga orang adik perempuan bernama Iit Sriyantini, Ida Yati, dan Titik Relawati. Ia sebenarnya memiliki seorang adik laki-laki bernama Joko Lukito, tetapi meninggal saat persalinan. Sebelum berganti nama, Joko Widodo memiliki nama kecil Mulyono. Ayahnya berasal dari Karanganyar, sementara kakek dan neneknya berasal dari sebuah desa di Boyolali. Pendidikannya diawali dengan masuk SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah untuk kalangan menengah ke bawah.
Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan menjadi kuli panggul untuk membiayai sendiri keperluan sekolah dan uang jajan sehari-hari. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai bekerja sebagai penggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil telah mengalami penggusuran rumah sebanyak tiga kali. Penggusuran yang dialaminya sebanyak tiga kali pada masa kecil mempengaruhi cara berpikirnya dan kepemimpinannya kelak setelah menjadi Wali Kota Surakarta saat harus menertibkan permukiman warga.
Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika ia lulus SMP, ia sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal sehingga pada akhirnya ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta.
Jokowi menikah dengan Iriana di Surakarta pada 24 Desember 1986, dan memiliki 3 orang anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka (1987), Kahiyang Ayu (1991), dan Kaesang Pangarep (1994).
Masa kuliah dan berwirausaha
Dengan kemampuan akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya dengan judul skripsi "Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada Pemakaian Akhir di Kodya Surakarta" dan dengan gelar Insinyur (Ir.). Selain kuliah, ia juga tercatat aktif sebagai anggota Mapala Silvagama, unit kegiatan mahasiswa pecinta alam di fakultasnya.[butuh rujukan]
Setelah lulus pada 1985, ia bekerja di BUMN PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area Hutan Pinus Merkusii di Dataran Tinggi Gayo, Aceh Tengah. Namun ia merasa tidak betah dan pulang menyusul istrinya yang sedang hamil tujuh bulan. Ia bertekad berbisnis di bidang kayu dan bekerja di usaha milik pamannya, Miyono, di bawah bendera CV Roda Jati. Pada tahun 1988, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri dengan nama CV Rakabu, yang diambil dari nama anak pertamanya. Usahanya sempat berjaya dan juga naik turun karena tertipu pesanan yang akhirnya tidak dibayar. Namun pada tahun 1990 ia bangkit kembali dengan pinjaman modal Rp30 juta yang ia peroleh dari Ibunya.
Usaha ini membawanya bertemu Bernard Chene, seorang pria berkebangsaan Prancis, yang akhirnya memberinya panggilan yang populer hingga kini, "Jokowi". Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya. Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik. Ia ingin menerapkan kepemimpinan manusiawi dan mewujudkan kota yang bersahabat untuk penghuninya yaitu daerah Surakarta.
Karier politik
Wali Kota Surakarta
Pada pilkada kota Solo pada tahun 2005, Jokowi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk maju sebagai calon wali kota Surakarta. Ia berhasil memenangkan pemilihan tersebut dengan persentase suara sebesar 36,62%. Setelah terpilih, dengan berbagai pengalaman pada masa muda, ia mengembangkan Solo yang sebelumnya buruk penataannya dan menghadapi berbagai penolakan masyarakat untuk ditertibkan. Di bawah kepemimpinannya, Solo mengalami perubahan dan menjadi kajian di universitas dalam dan luar negeri. Salah satunya adalah kemampuan komunikasi politik Jokowi yang berbeda dengan kebanyakan gaya komunikasi politik pemimpin lain pada masa itu, yang menjadi kajian riset mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia.
Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan, berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia". Berkat pencapaiannya ini, pada tahun 2010, ia terpilih lagi sebagai Wali Kota Surakarta dengan suara melebihi 90%. Kemudian, pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.
Gubernur DKI Jakarta
Pilkada 2012
Jokowi diminta secara pribadi oleh Jusuf Kalla untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub DKI tahun 2012. Karena merupakan kader PDI Perjuangan, maka Jusuf Kalla meminta dukungan dari Megawati Soekarnoputri, yang awalnya terlihat masih ragu. Sementara itu, Prabowo Subianto dari Partai Gerindra juga melobi PDI Perjuangan agar bersedia mendukung Jokowi sebagai calon gubernur karena membutuhkan 9 kursi lagi untuk bisa mengajukan calon gubernur. Sebagai wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama yang saat itu menjadi anggota DPR dicalonkan mendampingi Jokowi. Pasangan ini awalnya tidak diunggulkan. Hal ini terlihat dari klaim calon pertama yang diperkuat oleh Lingkaran Survei Indonesia bahwa pasangan Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada dalam 1 putaran. Namun hasil pilgub putaran pertama dari KPU memperlihatkan Jokowi memimpin dengan 42,6% suara, sementara Fauzi Bowo di posisi kedua dengan 34,05% suara.
Pasangan ini berbalik diunggulkan memenangi pemilukada DKI 2012 karena kedekatan Jokowi dengan Hidayat Nur Wahid saat pilkada Wali Kota Surakarta 2010 serta pendukung Faisal Basri dan Alex Noerdin dari hasil survei cenderung beralih kepadanya. Namun keadaan berbalik setelah partai-partai pendukung calon lainnya di putaran pertama malah menyatakan dukungan kepada Fauzi Bowo. Jokowi akhirnya mendapat dukungan dari tokoh-tokoh penting seperti Misbakhun dari PKS, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, Indra J. Piliang dari Partai Golkar, serta Romo Heri yang merupakan adik ipar Fauzi Bowo.
Pertarungan politik juga merambah ke media sosial dengan peluncuran Jasmev, pembentukan media center, serta pemanfaatan media baru seperti Youtube. Putaran kedua juga diwarnai tudingan kampanye hitam yang antara lain berkisar dalam isu SARA, isu kebakaran yang disengaja, korupsi, dan politik transaksional. Pada 29 September 2012, KPUD DKI Jakarta menetapkan pasangan Jokowi - Ahok sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI yang baru untuk masa bakti 2012–2017 menggantikan Fauzi Bowo - Prijanto.
Kebijakan
Kebijakan Joko Widodo selama menjabat Gubernur DKI Jakarta banyak yang bersifat populis, seperti Kampung Deret, Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar. Namun beberapa juga mendatangkan keberatan masyarakat, seperti dalam perbaikan saluran air, peremajaan bus kecil, dan sterilisasi jalur busway.
Di awal menjabat, ia mendahulukan program bantuan sosial melalui Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, dan setelah mendapat kendali atas APBD, menjalankan pembenahan saluran air di DKI Jakarta melalui program JEDI. Beberapa program transportasi warisan pemerintahan sebelumnya seperti 6 Ruas Tol dan Monorel terhambat. Sebaliknya, ia berkonsentrasi kepada transportasi massal MRT Jakarta, penambahan armada Transjakarta, dan peremajaan bus kecil. Ia juga mengupayakan pengambilalihan pengelolaan Sumber Daya Air melalui akuisisi Aetra dan Palyja.
Ia berperan dalam mengurangi diskriminasi dan nepotisme dalam jenjang karier Pegawai Negeri Sipil di DKI Jakarta melalui penerapan lelang jabatan. Sebagai salah satu dampaknya adalah terpilihnya pejabat dari kalangan minoritas yang mendapat penolakan masyarakat. Misalnya dalam kasus Lurah Susan. Jokowi menyatakan dukungan bagi Lurah Susan.
Pada masa pemerintahannya pula, DKI Jakarta mengadakan beberapa event kreatif seperti Jakarta Night Festival, Pesta rakyat, dan Festival Keraton Sedunia. Ia juga memperbaiki kebersihan lingkungan di Jakarta, antara lain dengan melarang atraksi Topeng Monyet.
Pemilihan umum presiden
Pilpres 2014
Setelah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta, popularitas Jokowi melejit berkat rekam jejaknya yang baik dan pendekatannya yang membumi dan pragmatis, seperti yang ditunjukkan melalui program "blusukan" untuk memeriksa keadaan di lapangan secara langsung. Akibatnya, Jokowi merajai survei-survei calon presiden dan menyingkirkan kandidat lainnya, sehingga muncul wacana untuk menjadikannya calon presiden. Selama berbulan-bulan wacana tersebut menjadi tidak pasti karena pencalonan Jokowi di PDI-P harus disetujui oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, dan ia menegaskan baru akan menentukan calon setelah pemilihan umum legislatif pada bulan April. Namun, pada tanggal 14 Maret 2014, Megawati akhirnya menulis langsung surat mandat kepada Jokowi untuk menjadi calon presiden, dan Jokowi mengumumkan bahwa ia bersedia dan siap melaksanakan mandat tersebut untuk maju sebagai calon presiden Republik Indonesia dalam pemilihan umum presiden Indonesia 2014. Selepas pengumuman ini, IHSG dan rupiah naik nilainya, yang dikaitkan dengan sentimen positif investor terhadap berita tersebut.
Pada tanggal 19 Mei 2014, Jokowi mengumumkan bahwa Jusuf Kalla akan menjadi calon wakil presidennya. Pencalonan tersebut didukung oleh koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hanura. Pada hari yang sama, Jokowi dan Jusuf Kalla secara resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum.
Setelah mendengar hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei, Jokowi menyatakan kemenangan pada 9 Juli. Namun, lawannya, Prabowo Subianto juga menyatakan kemenangan, membingungkan warga Indonesia. Pada 22 Juli, beberapa jam sebelum pengumuman hasil pilpres, Prabowo mengundurkan diri dari pilpres. KPU pun mengumumkan kemenangan Jokowi berjam-jam kemudian. KPU menyatakan Jokowi menang dengan 53,15% suara (70.997.859 pemilih), sementara Prabowo mendapatkan 46,85% (62.576.444 suara), meskipun kubu Prabowo membantah total ini.
Setelah kemenangannya, Jokowi menyatakan bahwa, tumbuh di bawah rezim Orde Baru yang otoriter dan korup, ia tidak pernah menyangka seseorang dengan latar belakang kelas bawah bisa menjadi presiden. The New York Times melaporkan dia mengatakan "sekarang, ini sangat mirip dengan Amerika, ya? Ada impian Amerika, dan di sini kita memiliki impian Indonesia". Jokowi adalah presiden Indonesia pertama yang tidak berasal dari militer atau elite politik, dan menurut komentator politik Salim Said, rakyat memandang Jokowi sebagai "seseorang yang merupakan tetangga kita, yang memutuskan untuk terjun ke dunia politik dan mencalonkan diri sebagai presiden".
Pilpres 2019
Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden (Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2009). Spekulasi mengenai siapa yang akan dipilih Jokowi sebagai calon wakil presidennya terfokus pada beberapa kandidat termasuk Mahfud MD, seorang mantan menteri pertahanan dan hakim agung Mahkamah Konstitusi.
Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Mahfud telah dilaporkan sedang mempersiapkan diri untuk menjadi calon wakil presiden, namun, setelah dorongan oleh beberapa partai dari koalisi pemerintah Jokowi dan tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh, Ma'ruf dipilih sebagai gantinya. Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama.
Pada Januari 2019, diberitakan bahwa Jokowi sedang mempertimbangkan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir karena usia tua dan kesehatan yang menurun. Langkah ini dipandang kontroversial sebagai bagian dari semakin banyaknya tindakan yang diambil oleh Jokowi untuk menenangkan hati orang Muslim konservatif menjelang pemilihan. Rencana itu dibatalkan pada tanggal 23 Januari, karena Ba'asyir menolak untuk berjanji setia pada ideologi negara Pancasila yang merupakan salah satu syarat pembebasannya. Jokowi telah menolak untuk memberikan pandangan pada penahanan sekitar 1.000.000 Muslim Uighur oleh pemerintah Tiongkok di kamp-kamp pendidikan ulang di provinsi Xinjiang dengan menyatakan "Saya tidak tahu tentang Xinjiang" dan tidak memberikan komentar.
Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60–70%. Hasil hitung cepat menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen. Akan tetapi, Prabowo mengklaim bahwa perhitungan oleh tim kampanyenya sendiri menunjukkan bahwa dia meraih suara 62 persen.
Kepresidenan
Pemerintahan dan kabinet
Meskipun berjanji untuk tidak memberikan jabatan pemerintahan hanya kepada sekutu politik selama kampanye tahun 2014, banyak anggota partai politik yang menerima jabatan menteri di kabinet pertama Jokowi. Pada tahun pertama pemerintahan Jokowi, ia mengendalikan pemerintahan minoritas hingga Golkar, partai terbesar kedua di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), beralih dari oposisi ke pemerintah. Jokowi membantah tudingan mencampuri urusan dalam negeri Golkar, meski diakui bahwa ada kemungkinan Luhut ikut mempengaruhi perubahan tersebut. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada kabinetnya terpilih sebagai ketua Golkar pada tahun 2018. Partai Amanat Nasional (PAN) juga telah berpindah pihak sebelumnya tetapi kemudian kembali menjadi oposisi pada tahun 2018.
Jokowi mengumumkan 34 nama tersebut di kabinetnya pada 26 Oktober 2014. Meskipun dipuji karena inklusivitas perempuan, dengan Retno Marsudi menjadi menteri luar negeri perempuan pertama di Indonesia, mereka menerima kritik karena beberapa anggapan inklusi politik, seperti Puan Maharani (putri Megawati Sukarnoputri). Pemerintahan Jokowi juga melihat pembentukan dua kementerian baru (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) dari penggabungan kementerian-kementerian lama, selain penggantian nama dan reorganisasi kementerian lain. Jokowi melakukan total tiga kali perombakan kabinet hingga tahun 2018, mencopot menteri seperti Rizal Ramli dan Bambang Brodjonegoro, serta memasukkan menteri seperti Luhut dan Direktur Bank Dunia, Sri Mulyani Indrawati. Perombakan kembali terjadi pada Desember 2020, menggantikan enam menteri termasuk dua menteri yang ditangkap KPK.
Ia dikritik oleh PDI-P karena kelemahan kebijakannya, dan legislator PDI-P Effendi Simbolon menyerukan pemakzulan terhadapnya. Pada tanggal 9 April 2015, saat Kongres PDI-P, pemimpin partai Megawati Sukarnoputri menyebut Jokowi sebagai pejabat. Dia mencatat bahwa calon presiden dicalonkan oleh partai politik, yang mengisyaratkan bahwa Jokowi berhutang budi pada partai tersebut dan harus menjalankan garis kebijakannya. Beberapa bulan sebelumnya, Megawati dan Jokowi sempat berselisih mengenai penunjukan kapolri baru, dimana Megawati mendukung mantan ajudannya Budi Gunawan sementara Jokowi mendukung Badrodin Haiti.
Setelah terpilih kembali, Jokowi mengumumkan kabinet keduanya pada tanggal 23 Oktober 2019. Ia mempertahankan beberapa menteri seperti Sri Mulyani dan Luhut, tetapi juga memasukkan pendiri Gojek, Nadiem Makarim dan saingan politiknya, Prabowo Subianto masing-masing sebagai menteri pendidikan dan pertahanan.
Pada tahun pertama masa jabatan presidennya yang kedua, tingkat persetujuannya turun menjadi 45,2%, dan tingkat ketidaksetujuannya naik menjadi 52%. Wakilnya, Ma'ruf Amin, mendapat tingkat ketidaksetujuan sebesar 67%. Rendahnya peringkat tersebut disebabkan oleh kebijakan yang tidak populer. Pada awal tahun 2023, peringkat persetujuannya mencapai angka tertinggi sepanjang masa, yaitu 76,2%, menyusul pelonggaran pembatasan COVID-19.
Ekonomi
Sebelum menjabat, Jokowi meminta presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk bertanggung jawab atas keputusan kenaikan harga bahan bakar lebih lanjut dengan menghapuskan subsidi lebih lanjut. Upaya SBY sebelumnya telah menimbulkan kerusuhan sipil. Pada tanggal 1 Januari 2015, Jokowi mengambil tindakan yang di permukaan, tampak seperti mengurangi subsidi bahan bakar. Kebijakan tersebut memicu beberapa demonstrasi, dan Jokowi menyebutkan perlunya meningkatkan pendanaan untuk sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, sejak bulan Maret 2015, pemerintah menetapkan harga bensin merek Premium jauh di bawah harga pasar, sehingga subsidi bahan bakar harus ditanggung oleh perusahaan minyak milik negara Pertamina dan bukan ditanggung langsung oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menerapkan program harga tunggal, yang bertujuan untuk menjual bahan bakar melalui jalur resmi dengan harga yang sama secara nasional, termasuk di wilayah terpencil Kalimantan dan Papua. Pemerintah mengeklaim bahwa hal itu tercapai pada tahun 2017.
Pada kuartal pertama tahun 2015, PDB tahun-ke-tahun tumbuh sebesar 4,92%, dan pada kuartal kedua, tumbuh sebesar 4,6%, angka terendah sejak tahun 2009. Sejak saat itu, pertumbuhan ekonomi masih berada di atas angka 5%, masih di bawah angka pertumbuhan ekonomi yang sehat yaitu sebesar 6%. Nilai tukar Rupiah (IDR) juga telah melemah selama masa pemerintahan Jokowi, dengan nilai tukar per Dolar AS sempat melewati Rp 15.000 pada tahun 2018, yang merupakan level terendah sejak krisis finansial Asia 1997, dan merosot lebih rendah ke 16.700 pada tahun 2020. Inflasi tahun demi tahun pada bulan Juni 2015 sebesar 7,26%, lebih tinggi dibandingkan bulan Mei (7,15%) dan Juni tahun sebelumnya (6,7%).
Pemerintahan Jokowi melanjutkan kebijakan nasionalisme sumber daya seperti pendahulunya, dengan menasionalisasi beberapa aset yang dikuasai oleh perusahaan multinasional seperti Freeport McMoRan, TotalEnergies dan Chevron. Pada tahun 2018, sebagai langkah yang bertujuan untuk mengurangi impor, perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia diperintahkan untuk menjual minyak mentah mereka ke perusahaan milik negara Pertamina. Larangan juga diberlakukan terhadap ekspor bijih nikel mentah, yang dimaksudkan untuk membantu mendorong pengembangan industri lokal terkait nikel seperti pabrik peleburan dan pabrik baterai. Kebijakan ini diperluas lagi, dengan larangan ekspor bijih tembaga, timah, bauksit, dan emas yang belum diolah diperkirakan akan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2023.
Pembangunan infrastruktur telah menjadi fitur penting pemerintahan Jokowi, dengan fokus pada perluasan jalan dan kereta api, pembangunan pelabuhan dan bandara, serta irigasi. Pada tahun 2016, anggaran negara mengalokasikan Rp 290 triliun (US$22 miliar) untuk infrastruktur, yang merupakan jumlah terbesar dalam sejarah Indonesia. Secara total, pemerintahan Jokowi merencanakan 265 proyek infrastruktur mulai tahun 2016. Pada bulan September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api berkecepatan tinggi senilai $5,5 miliar kepada Tiongkok, menyebabkan kekecewaan Jepang, yang juga bersaing untuk proyek tersebut. Kementerian Perhubungan Indonesia memaparkan sejumlah kekurangan dalam rencana proyek tersebut, menimbulkan keraguan terhadap proyek tersebut dan menyoroti keterbatasan Jokowi dalam mewujudkan mega proyek menjadi kenyataan ketika ia mencoba menarik investor asing. Proyek penting lainnya termasuk penyelesaian jalan Trans Papua sepanjang 4.325 kilometer dan Jalan Tol Trans-Jawa, pembangunan awal Kereta Api Trans-Sulawesi dan Jalan Tol Trans-Sumatera, rencana senilai US$50 miliar untuk mengembangkan sektor maritim termasuk 24 "pelabuhan strategis", dan perluasan kapasitas bandara di daerah terpencil. Program pengembangan dan modernisasi pelabuhan, yang diberi nama program "Jalan Tol Laut", bertujuan untuk mengurangi ketimpangan harga antara wilayah barat yang lebih berkembang dan wilayah timur yang berpenduduk lebih sedikit.
Selain proyek-proyek besar, pemerintahan Jokowi juga menerapkan program dana desa di mana desa-desa di seluruh negeri menerima dana untuk dialokasikan pada infrastruktur dasar seperti jalan dan pasokan air, pengembangan pariwisata, dan usaha desa untuk meningkatkan perekonomian pedesaan. Janji awal kampanye adalah Rp 1,4 miliar (sekitar US$100.000) akan dialokasikan untuk setiap desa setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2019, kurang dari satu miliar yang dialokasikan. Antara tahun 2015 dan 2018, Rp 187 triliun (US$14 miliar) telah direalokasikan melalui program ini. Pemerintah telah menargetkan untuk menyederhanakan sertifikasi tanah di seluruh negeri, dengan tujuan untuk mendistribusikan sertifikat kepemilikan tanah di seluruh negeri secara menyeluruh. Hal ini melibatkan peningkatan tingkat penerbitan sertifikat dari sekitar 500.000 menjadi beberapa juta setiap tahunnya. Pada tahun 2016, pemerintah menandatangani undang-undang amnesti pajak setelah perdebatan publik yang panjang dan penolakan, sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat kaya Indonesia untuk melaporkan aset mereka yang tidak dilaporkan sebelum pemerintah memperkuat peraturan dan pengawasan seputar impor dan ekspor. Ini menjadi program paling sukses dalam sejarah, dengan lebih dari Rp 4.865 triliun (sekitar US$366 miliar) aset yang sebelumnya tidak dilaporkan dilaporkan ke kantor pajak.
Pihak oposisi mengkritik belanja infrastruktur yang agresif karena meningkatkan utang nasional Indonesia sebesar 48% antara tahun 2014 dan Maret 2018 menjadi US$181 miliar. Mereka juga menunjukkan bahwa sebagian besar utang dialokasikan untuk remunerasi dibandingkan pembangunan infrastruktur. Pada bulan April 2018, Jokowi juga mengeluarkan kebijakan baru yang memperbolehkan tenaga kerja asing di Indonesia tanpa persyaratan kemampuan berbahasa Indonesia, beralasan bahwa hal itu akan meningkatkan investasi. Kebijakan tersebut mendapat tentangan besar dari serikat pekerja lokal, yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut akan meningkatkan tingkat pengangguran.
Pada tahun 2020, DPR mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan investasi dan mengurangi birokrasi, hal ini juga dianggap melemahkan perlindungan tenaga kerja dan lingkungan hidup, sehingga menyebabkan serangkaian protes di kota-kota besar. Jokowi membela undang-undang tersebut dengan mengatakan bahwa undang-undang tersebut diperlukan untuk menciptakan lapangan kerja dan meminta para pengunjuk rasa untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi Indonesia. Undang-undang tersebut, yang merevisi lebih dari 70 undang-undang sebelumnya dan memuat sekitar 1.200 klausul, telah diajukan oleh Jokowi setelah terpilih kembali pada tahun 2019. Beberapa kelompok mengkritik ketidakjelasan pemerintah saat pembahasan undang-undang tersebut. Pada tahun yang sama, Indonesia mencapai tingkat inflasi terendah sepanjang sejarah dan menghadapi resesi ekonomi pertama sejak krisis Keuangan Asia tahun 1997.
Pada bulan November 2021, Jokowi berjanji untuk mengakhiri dan membalikkan deforestasi di Indonesia pada tahun 2030, dalam perjanjian besar pertama KTT Iklim COP26.
Komisi Eropa secara resmi menyetujui langkah untuk menghentikan penggunaan biofuel yang berbasis minyak sawit pada tahun 2030. Dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Jokowi menyatakan keprihatinannya terhadap Peraturan Deforestasi UE (EUDR), yang bertujuan untuk mencegah produk-produk yang terkait dengan deforestasi mencapai pasar UE.
Politik
Pada awal masa jabatan pertamanya, koalisi oposisi di DPR berusaha untuk mencabut peraturan (Perppu) yang dikeluarkan oleh pendahulu Jokowi, yang menjamin terselenggaranya pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia (dan mengesampingkan rancangan undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang yang mengatur pemilihan tidak langsung). Jokowi mendukung pilkada langsung dan menentang upaya pencabutan peraturan tersebut, dengan menyatakan bahwa "pilkada langsung, pada prinsipnya, tidak dapat dinegosiasikan". Dalam tiga tahun pertama pemerintahannya, Jokowi mengeluarkan empat Perppu serupa. Pemerintahan Jokowi, termasuk partai-partai yang menentangnya selama pemilihan presiden, digambarkan sebagai pemerintahan tenda besar, dan oleh mantan menteri luar negeri Singapura, George Yeo sebagai "demokrasi dengan ciri khas Jawa".
Setelah terpilih kembali pada tahun 2019, sejumlah politisi terkemuka mulai melontarkan gagasan untuk mengubah konstitusi agar Jokowi dapat mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga pada tahun 2024. Anggota penting kabinet yang menyuarakan dukungan mereka terhadap perpanjangan batas masa jabatan termasuk Menteri Koordinator Airlangga Hartarto dan Luhut Binsar Pandjaitan. Usulan tersebut menjadi lebih menonjol setelah pandemi COVID-19, karena adanya gangguan terhadap program pemerintah pada masa jabatan keduanya. Pada bulan April 2022, Jokowi secara eksplisit mengumumkan bahwa ia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, dan memerintahkan kabinetnya untuk menahan diri untuk tidak berbicara di depan umum mengenai perpanjangan batas masa jabatan atau penundaan pemilu.
Meski tidak mencalonkan diri untuk masa jabatan ketiga, Jokowi secara eksplisit menyatakan kepada media bahwa ia tidak akan menjadi aktor netral, dan akan "ikut campur" dalam Pemilihan Presiden 2024. Ia juga melakukan pertemuan dengan pimpinan partai politik dalam kapasitasnya sebagai presiden. Pada bulan September 2023, dalam rapat umum, Jokowi menyatakan bahwa ia memiliki informasi intelijen yang dikumpulkan oleh badan-badan pemerintah (menyebutkan BIN dan BAIS) pada cara kerja internal partai politik. Pada Oktober 2023, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (kakak ipar Jokowi) mengeluarkan putusan yang memberi celah pada persyaratan usia minimal calon presiden dan wakil presiden, sehingga membolehkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo pada tahun 2024. Usman kemudian ditegur oleh majelis hakim atas keputusan tersebut dan diminta mundur sebagai Ketua Mahkamah Agung.
Hukum dan HAM
Eksekusi yudisial di Indonesia dilaksanakan berdasarkan keputusan presiden setelah hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan. Pada tahun 2015, Jokowi mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan grasi bagi pelaku narkotika yang dijatuhi hukuman mati, dengan alasan bahwa Indonesia berada dalam keadaan darurat karena kejahatan terkait narkoba, mengutip statistik Jakarta Globe yang dilaporkan rusak. Sikapnya menuai kritik karena dapat merusak hubungan dengan negara asal para terpidana, dan juga membahayakan warga Indonesia yang menghadapi hukuman mati di luar negeri. Australia, Brasil, dan Belanda menarik duta besar mereka dari Indonesia setelah beberapa kali eksekusi pada tahun 2015. Australia mengurangi bantuan luar negerinya ke Indonesia hampir setengahnya, dan Amnesty International mengeluarkan kecaman dengan mengatakan bahwa mereka menunjukkan "pengabaian sepenuhnya terhadap proses hukum dan perlindungan hak asasi manusia". Mantan ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Jimly Asshiddiqie, yang merupakan pemain kunci dalam lobi anti-hukuman mati di Jakarta, mengatakan dorongan untuk mengeksekusi warga Australia Myuran Sukumaran dan Andrew Chan datang dari Jokowi pribadi. The Sydney Morning Herald mengabarkan bahwa Jokowi tidak memiliki atau membaca dokumen terkait saat menolak permohonan grasi mereka. Pada tahun yang sama, Jokowi memberikan penangguhan hukuman sementara kepada Serge Atlaoui dan Mary Jane Veloso karena masih menunggu proses banding. Pada tahun 2017, terdapat sekitar 260 orang yang masih terpidana mati di Indonesia.
Terkait terorisme, pemerintahan Jokowi pada awal tahun 2016 mengusulkan penggantian undang-undang anti-terorisme tahun 2003. Setelah pengeboman Surabaya tahun 2018, serangan teroris terburuk di tanah Indonesia sejak Bom Bali 2002, undang-undang kontroversial tersebut disahkan, yang memungkinkan Tentara Nasional Indonesia untuk berpartisipasi dalam kegiatan kontraterorisme atas permintaan polisi dan persetujuan presiden. Undang-undang ini juga memperbolehkan penahanan yang lebih lama terhadap tersangka teroris dan mengizinkan penyadapan tanpa persetujuan pengadilan terlebih dahulu. Jokowi mengancam akan menerbitkan peraturan presiden pengganti undang-undang (perppu) jika RUU tersebut tidak disetujui DPR pada bulan Juni tahun itu.
Selama masa pemerintahan Jokowi, banyak kejadian dimana orang ditangkap atau dilaporkan ke polisi karena melakukan aktivitas yang dianggap menghina presiden. Aktivis hak asasi manusia menganggap penangkapan tersebut sebagai pelanggaran terhadap jaminan kebebasan berpendapat dalam Konstitusi. Sebuah kelompok yang mengaku pendukung Jokowi melaporkan majalah Tempo ke polisi atas karikatur Jokowi sebagai Pinokio, setelah itu Istana Kepresidenan mengeluarkan pernyataan yang mengatakan "Presiden menghormati kebebasan pers dan berpendapat". Sebuah buku tentang Jokowi berjudul Jokowi Undercover dilarang beredar setelah diterbitkan dan penulisnya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara dan pembeli buku tersebut disarankan untuk menyerahkan salinannya kepada pihak berwenang. Majalah Tempo menggambarkan buku setebal 436 halaman itu sebagai "sampah dan tidak berasa, kumpulan laporan hoaks tentang Presiden Joko Widodo, tersebar di internet dan ruang obrolan dunia maya". Rencana pemerintah untuk menghidupkan kembali undang-undang kolonial Belanda yang mengizinkan pemenjaraan karena menghina presiden menghasilkan protes yang meluas. Instituzi AMAR belakangan melaporkan menyusul aksi protes tersebut bahwa mereka menerima banyak keluhan dari para pelajar mengenai ancaman dan sanksi pengusiran atau skorsing dari sekolah dan universitasnya. Selain itu, remisi yang diberikan kepada pembunuh jurnalis dicabut menyusul kritik media.
Menanggapi protes besar, pemerintahan Jokowi telah menimbulkan beberapa kontroversi. Pada tanggal 22 Mei 2019, di tengah kerusuhan pasca pemilu yang dilakukan oleh para pendukung calon presiden yang kalah, Prabowo Subianto; pemerintah membatasi kecepatan penyebaran foto dan video di media sosial untuk menghentikan masyarakat agar tidak terhasut oleh berita palsu dan seruan kekerasan. Setelah kejadian tersebut, kantor Amnesty International di Indonesia mengecam tindakan represif terhadap para demonstran, mengutuk tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat hak asasi manusia dan menuntut pemerintah menyelidiki eksekusi di luar hukum dalam bentrokan tersebut. Pada bulan Agustus dan September 2019, pemerintah memblokir akses internet di provinsi Papua dan Papua Barat di tengah protes kekerasan melawan rasisme. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2020 memutuskan bahwa pemblokiran internet di Papua ilegal.
Pada tahun 2017, Jokowi mendukung rancangan undang-undang kontroversial tentang organisasi massa, yang setelah disahkan mengakibatkan pembubaran Hizbut Tahrir cabang Indonesia. Ia berargumen bahwa undang-undang itu diperlukan untuk mempertahankan ideologi nasional, Pancasila. Pelarangan Front Pembela Islam (FPI) pada tahun 2020 juga didasarkan pada undang-undang tersebut. Dua puluh tiga hari sebelumnya, polisi telah menembak mati enam anggota FPI saat terjadi konfrontasi. Pembelaan presiden selanjutnya terhadap polisi selama bertugas dan pernyataannya bahwa tidak ada warga negara yang boleh melanggar hukum atau merugikan negara dikritik oleh Sekjen FPI, Munarman sebagai pembenaran atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan struktural. Seorang kepala polisi yang terlibat dalam pengejaran mobil dan pembunuhan berikutnya menyatakan bahwa para anggotanya bersenjata. Setelah disahkannya beberapa rancangan undang-undang yang kontroversial dan tindakan represif dari petugas keamanan terhadap protes besar sejak tahun 2019, pemerintahannya dikritik karena "Neo-Otoritarianisme". South China Morning Post bahkan menjulukinya sebagai "Soeharto Kecil".
Kenaikan harga premi layanan kesehatan masyarakat BPJS Kesehatan melalui Perintah Eksekutif (Perpres) 64/2020 dikritik sebagai pelanggaran mencolok terhadap keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan Perpres 82/2018 tentang kenaikan harga. Perpres 64/2020 sendiri ditandatangani di tengah pandemi COVID-19 yang telah menimbulkan kesusahan bagi masyarakat. Keprihatinan serupa juga diungkapkan oleh mantan Wakil Wali Kota Surakarta, F.X. Hadi Rudyatmo.
Masa kepemimpinan Jokowi bertepatan dengan peringatan 50 tahun Pembantaian di Indonesia 1965–1966 pada tahun 2015. Sebuah simposium yang didukung pemerintah untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia seputar peristiwa tersebut diadakan pada tahun 2016, namun Jokowi mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan meminta maaf kepada para korban-korban pembersihan massal. Mengenai hak-hak LGBT, Jokowi menyatakan bahwa "tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa pun", namun menambahkan bahwa "dalam keyakinan kami, [gaya hidup LGBT] tidak diperbolehkan, Islam tidak mengizinkannya." Di bawah kepemimpinannya, program transmigrasi yang kontroversial sekali lagi dihentikan, ketika pada tahun 2015 diputuskan untuk mengakhiri program migrasi ke provinsi Papua.
Menyusul pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat, seorang petugas kepolisian Indonesia pada bulan Juli 2022, terdapat tuduhan keterlibatan polisi dalam upaya menutup-nutupi. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengambil alih penyelidikan, membentuk tim khusus yang beranggotakan anggota Komisi Hak Asasi Manusia dan Komisi Kepolisian. Jokowi ingin agar aparat bersikap terbuka terhadap apa yang terjadi: "Buka apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Transparan. Itu saja. Ini penting agar masyarakat tidak ragu dengan kejadian yang terjadi. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan masyarakat terhadap polisi harus dijaga." Pada Agustus 2022, mantan atasan Hutabarat, Irjen Ferdy Sambo, Kepala Urusan Dalam Negeri Polri, bersama tiga orang lainnya, didakwa sebagai pelaku pembunuhan Hutabarat.
Pada tanggal 27 Desember 2023, ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh, seperti: Universitas Abulyatama, Universitas Bina Bangsa Getsempena, dan Universitas Muhammadiyah Aceh, menyerbu tempat penampungan pengungsi Rohingya dan memaksa mereka keluar dari pusat konvensi di kota Banda Aceh, menuntut mereka dideportasi. Para pelajar juga terlihat menendang barang-barang milik pria, wanita, dan anak-anak Rohingya yang duduk di lantai sambil menangis ketakutan. Mereka membakar ban dan meneriakkan “Usir mereka” dan “Tolak Rohingya di Aceh”. Joko Widodo kemudian menyikapinya dengan mengajak masyarakat untuk menjaga toleransi dan perdamaian serta bersatu dalam menjaga rasa persatuan, gotong royong dan kemanusiaan, serta waspada terhadap krisis dunia seperti krisis pangan dan ekonomi, perselisihan antar bangsa dan peperangan.
Hubungan luar negeri
Sebelum terpilihnya Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia di bawah mantan presiden SBY dibentuk oleh pernyataan misi, "Seribu kawan dan nol musuh". Jokowi kemudian mengamanatkan kebijakan tiga arah, yaitu menjaga kedaulatan Indonesia, meningkatkan perlindungan WNI, dan mengintensifkan diplomasi ekonomi.
Jokowi mencita-citakan Indonesia menjadi kekuatan maritim global (poros maritim dunia atau poros maritim global). Ia memandang laut mempunyai peranan yang semakin penting bagi masa depan Indonesia dan sebagai negara maritim, Indonesia harus menegaskan dirinya sebagai kekuatan antara dua samudra: Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lima pilar doktrin poros maritim ini adalah membangun kembali budaya maritim Indonesia, menjaga dan mengelola sumber daya kelautan, mengembangkan infrastruktur dan konektivitas maritim, serta mengembangkan industri pelayaran dan pariwisata maritim, mengajak negara lain untuk bekerja sama di bidang kelautan dan menghilangkan sumber daya kelautan. konflik di laut, serta pengembangan kekuatan pertahanan maritim. Sebagai bagian dari visi ini, Jokowi telah mengambil sikap yang lebih tegas terhadap penangkapan ikan ilegal. Ia menyatakan bahwa Jakarta tidak dapat lagi mentolerir situasi di mana lebih dari 5.000 kapal beroperasi secara ilegal di perairannya setiap hari, sehingga mempermalukan kedaulatan Indonesia dan mengakibatkan kerugian tahunan sebesar lebih dari $20 miliar.
Mengenai perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan, khususnya di Kepulauan Natuna di mana sembilan garis putus-putus Tiongkok memotong klaim ZEE Indonesia, Jokowi menyatakan bahwa "tidak akan ada kompromi mengenai kedaulatan", dan mengganti nama bagian perairan Indonesia di Laut Tiongkok Selatan menjadi "Laut Natuna Utara". Pada bulan Juni 2016, ia mengadakan rapat kabinet di lepas pantai dengan menggunakan korvet Angkatan Laut Indonesia KRI Imam Bonjol, menyerukan untuk meningkatkan patroli maritim di wilayah tersebut. Di bawah pemerintahannya, Indonesia telah merilis "Visi Indo-Pasifik" untuk negara-negara ASEAN, yang menyerukan arsitektur regional dan mempertimbangkan Hindia dan Pasifik sebagai satu kawasan geostrategis yang saling berhubungan. Indonesia juga menandatangani perjanjian kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina, yang memungkinkan patroli terkoordinasi di Laut Sulu yang dipenuhi bajak laut.
Di dunia Islam, Jokowi mengeluarkan pernyataan yang menyerukan para pemimpin Muslim pada pertemuan puncak Organisasi Kerja Sama Islam di Jakarta untuk bersatu dalam rekonsiliasi dan mendorong kemerdekaan Palestina. Di bawah pemerintahan Jokowi, Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengunjungi Palestina tetapi menolak permohonan untuk menjalin hubungan diplomatik bilateral dengan Israel. Sebuah konsul kehormatan didirikan di Ramallah di Tepi Barat meskipun harus diresmikan di Amman, Yordania. Jokowi juga mengutuk penganiayaan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar dan mengawasi pemberangkatan empat pesawat angkut Angkatan Udara Indonesia yang membawa 34 ton pasokan bantuan untuk Pengungsi Rohingya di Bangladesh. Pada bulan Oktober 2021, Jokowi menganjurkan keadilan vaksin COVID-19, mendesak negara-negara kaya untuk berbagi vaksin mereka dengan negara-negara miskin.
Menanggapi Invasi Rusia ke Ukraina 2022, Jokowi mengunjungi kedua negara pada bulan Juli 2022, bertemu dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Presiden Rusia Vladimir Putin, dengan menekankan dalam pernyataan perlunya perdamaian dan untuk pemulihan rantai pasokan pangan global. Saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT G20 2022 pada tahun itu, Jokowi juga mengundang Zelenskyy untuk hadir, namun tetap menolak seruan Ukraina untuk mencabut undangan Rusia ke KTT tersebut.
Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada 14 November 2023, Jokowi menyerukan gencatan senjata dalam perang Israel–Hamas, "demi kemanusiaan", dan mendesak Presiden AS, Joe Biden untuk berbuat lebih banyak untuk mengakhiri "kekejaman" di Jalur Gaza.
Pemindahan ibukota
Pada bulan April 2019, diumumkan bahwa Jokowi telah memutuskan dalam pertemuan dengan para menteri kabinet untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke lokasi di luar Jawa. Pada tanggal 25 Agustus 2019, diumumkan lebih lanjut bahwa ibu kota baru akan berlokasi di Kalimantan, antara kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Agama
Jokowi memeluk agama Islam dan bercerita bahwa ia pertama kali naik haji pada tahun 2003, dan sesudahnya umrah minimal empat kali. Namun, menjelang pemilihan umum presiden 2014, muncul berbagai tudingan yang mempertanyakan keislaman Jokowi, sehingga pada tanggal 24 Mei 2014 Jokowi menyatakan bahwa ia adalah bagian dari "Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang hidup berketurunan dan berkarya di negara RI yang memegang teguh UUD 45." Ia juga menyatakan bahwa ia bukan bagian dari kelompok Islam yang "sesuka hatinya mengafirkan saudaranya sendiri", "menindas agama lain", "arogan dan menghunus pedang di tangan dan di mulut", "suka menjejerkan fustun-fustunnya", "menutupi perampokan hartanya, menutupi pedang berlumuran darah dengan gamis dan serban", atau "membawa ayat-ayat Tuhan untuk menipu rakyat".
Ideologi
Sebagai Presiden Indonesia terpilih, Jokowi menegaskan sikap politiknya untuk memimpin Indonesia dengan kekayaan manusia, budaya, dan pluralitasnya supaya tidak kehilangan arah dalam mengejawantahkan isi UUD 1945 dan makna Pancasila. Sikap ini menurutnya juga dipandang perlu diimplementasikan oleh setiap pemimpin pada semua level pemerintahan baik kota hingga skala nasional. Jokowi memilih memaknai lewat ajaran trisakti Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian nasional di bidang kebudayaan.
"Saya sebagai seorang Presiden juga harus punya ideologi jelas, apa itu? Berdaulat, berdikari dan berkepribadian. Ideologi kita sama, Pancasila, tetapi cara penerapannya berbeda. Ada yang lewat gerakan perubahan restorasi Indonesia, ada yang lewat cara cara lain. Seorang pemimpin baik di kota, kabupaten, gubernur provinsi, tingkat nasional, memimpin itu harus punya ideologi. Harus ada ideologinya. Tanpa itu kita tak punya arah."
Penghargaan
Atas prestasinya, oleh Majalah Tempo, Joko Widodo terpilih menjadi salah satu dari "10 Tokoh 2008". Kebetulan di majalah yang sama pula, Basuki Tjahaja Purnama, atau akrab dengan panggilan Ahok pernah terpilih juga dalam "10 Tokoh 2006" atas jasanya memperbaiki layanan kesehatan dan pendidikan di Belitung Timur. Ahok kemudian menjadi pendampingnya di Pilgub DKI tahun 2012.
Ia juga mendapat penghargaan internasional dari Kemitraan Pemerintahan Lokal Demokratis Asia Tenggara (Delgosea) ini atas keberhasilan Solo melakukan relokasi yang manusiawi dan pemberdayaan pedagang kaki lima.
Pada tanggal 12 Agustus 2011, ia juga mendapat penghargaan Bintang Jasa Utama untuk prestasinya sebagai kepala daerah mengabdikan diri kepada rakyat. Bintang Jasa Utama ini adalah penghargaan tertinggi yang diberikan kepada warga negara sipil. Pada Januari 2013, Joko Widodo dinobatkan sebagai wali kota terbaik ke-3 di dunia atas keberhasilannya dalam memimpin Surakarta sebagai kota seni dan budaya, kota paling bersih dari korupsi, serta kota yang paling baik penataannya. Oleh KPK, dia diberi penghargaan atas keberaniannya melaporkan berbagai barang gratifikasi yang diterima.
Atas kemampuannya mensosialisasikan program-progam pemerintah sehingga mendapat dukungan masyarakat banyak, ia diganjar sebagai Marketer of The Year 2012 oleh Markplus Conference 2013, Marketing: Into Innovation and Technology.
Tanda kehormatan
Tanda kehormatan Indonesia
Bintang Republik Indonesia Adipurna (21 Oktober 2014) | Bintang Mahaputera Adipurna (21 Oktober 2014) | |
Bintang Sakti (21 Oktober 2014) | Bintang Dharma (21 Oktober 2014) | Bintang Gerilya (21 Oktober 2014) |
Bintang Jasa Utama (12 Agustus 2011) | Bintang Budaya Parama Dharma (21 Oktober 2014) | Bintang Yudha Dharma Utama (21 Oktober 2014) |
Bintang Kartika Eka Paksi Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Jalasena Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama (21 Oktober 2014) |
Bintang Bhayangkara Utama (21 Oktober 2014) | Bintang Kemanusiaan (21 Oktober 2014) | Bintang Penegak Demokrasi Utama (21 Oktober 2014) |
Tanda kehormatan luar negeri
- Brunei
- Darjah Kerabat Laila Utama Yang Amat Dihormati (DK) – 7 Februari 2015
- Medali Perayaan Emas Sultan Brunei – 6 Oktober 2017
- Arab Saudi
- Penghargaan Raja Abdul Aziz – 12 September 2015
- Timor Leste
- Kalung Kebesaran Ordem de Timor-Leste – 26 Januari 2016
- Swedia
- Kesatria Orde Serafim – 22 Mei 2017
- Afganistan
- Medali Ghazi Amanullah – 29 Januari 2018
Politik
Gaya kepemimpinan
Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia sering kali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki oleh The New York Times sebagai "demokrasi jalanan". Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program. Namun, gaya ini juga menuai kritik. Misalnya, ketua Dewan Perwakilan Daerah, Irman Gusman menyatakan bahwa "blusukan" hanya menghabiskan waktu dan energi, sementara yang dibutuhkan adalah kebijakan langsung dan bukan sekadar interaksi. Anies Baswedan juga menilai "blusukan" merupakan pencitraan belaka tanpa memberikan solusi.
Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Misalnya, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama sama-sama mengumumkan jumlah gaji bulanan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada umum. Ia juga memulai sejumlah program yang terkait dengan transparansi seperti online tax, e-budgeting, e-purchasing, dan cash management system. Selain itu, semua rapat dan kegiatan yang dihadiri oleh Jokowi dan Basuki direkam dan diunggah ke akun "Pemprov DKI" di YouTube.
Gaya kampanye
Gaya berkampanye Jokowi untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta menekankan pendekatan langsung kepada masyarakat dengan mendatangi mereka langsung daripada mengumpulkan orang di lapangan. Jokowi mengklaim bahwa ia menghindari pemasangan spanduk, poster, stiker, dan baliho di taman kota atau jalan karena menurutnya dapat mengotori kota, sehingga ia secara langsung mencopot spanduk di depan bioskop Megaria, Jalan Diponegoro. Selama kampanye pilkada Jakarta, Jokowi juga dikenal akan baju kotak-kotaknya, yang menurutnya dibeli satu jam sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum Daerah dan dikatakan mewakili "warna-warni Jakarta yang harus diakomodasi".
Salah satu kekuatan Jokowi dalam berkampanye adalah penggunaan media sosial. Selama kampanye pilkada Jakarta, ia meluncurkan Jasmev atau Jokowi Ahok Social Media Volunteer, yang merupakan jaringan antar kelompok sukarelawan tanpa bayaran. Selain itu, Jokowi juga membentuk media center dan mampu memanfaatkan YouTube sebagai wadah kampanye baru. Pihak Fauzi Bowo sendiri mengakui keunggulan Jokowi di kanal ini.
Berdasarkan hasil audit Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta pada Agustus 2012, pemasukkan dana kampanye pasangan Jokowi-Basuki tercatat sebesar Rp16,31 miliar, sementara pengeluarannya mencapai Rp16,09 miliar. Sebagian besar dana dialokasikan untuk spanduk, alat peraga, dan bahan kampanye, dengan biaya penyebaran bahan kampanye sebesar Rp4,2 miliar, alat peraga sebesar Rp2,6 miliar, dan rapat umum sebesar Rp2,1 miliar. Biaya iklan cetak sendiri tercatat sebesar Rp729 juta, sementara biaya iklan radio mencapai Rp516 juta. Jokowi mengklaim bahwa sebagian besar dana digunakan untuk kampanye "murah" dengan sasaran rakyat kecil. Sebagai perbandingan, pengeluaran kampanye Fauzi Bowo tercatat sebesar Rp62,57 miliar, sementara pemasukkan dana kampanyenya mencapai Rp62,63 miliar.
Citra politik
Berkat kampanyenya selama pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2012 yang menjanjikan "Jakarta Baru", ia melejit menjadi tokoh nasional yang dikenal bersih, merakyat, dan mampu menyelesaikan masalah. Namun, menjelang pemilihan umum presiden Indonesia 2014, dugaan keterlibatan Joko Widodo dalam kasus TransJakarta dikatakan mengganjal elektabilitas Joko Widodo. Selain itu, akibat gencarnya kampanye hitam, menurut Saiful Mujani Research and Consulting tren kesukaan masyarakat terhadap Jokowi menurun hingga 8% sampai April 2014.
Kontroversi
Mantan tim sukses Jokowi diduga terlibat dalam kasus busway berkarat, bahkan keluarga Jokowi dituduh menerima aliran dana busway berkarat. Namun, Jokowi membantah hal tersebut, dan Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan bahwa kasus ini "belum atau boleh dikatakan tidak menyangkut kepada Jokowi". Jokowi juga dikritik karena tidak mematuhi janjinya untuk menyelesaikan masa jabatannya sebagai gubernur Jakarta, walaupun Jokowi sendiri menyatakan bahwa bila ia menjadi presiden, akan lebih mudah mengurus Jakarta karena memiliki wewenang terhadap proyek pemerintah pusat di ibu kota. Ada anggapan bahwa Jokowi termasuk gagal mengatasi banjir dan macet. Anggapan bahwa Jokowi gagal dalam mengatasi banjir dan macet di Jakarta membuat popularitasnya menurun. Data dari BPS juga menunjukkan angka kemiskinan di Solo naik saat Jokowi menjadi wali kota Solo. Melesatnya popularitas Jokowi juga dikritik sebagai pengaruh media yang kerap menonjolkan kebaikan Jokowi sementara kelemahannya ditutupi. Selain itu, Jokowi didapati menaiki pesawat jet pribadi untuk berkampanye dari Banjarmasin ke Kota Malang, yang dianggap bertentangan dengan gaya hidup sederhana. Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin mengkhawatirkan kontroversi yang terjadi pada pemerintahan Megawati seperti skandal BLBI, penjualan BUMN, penjualan kapal tanker VLCC Pertamina dan penjualan gas murah ke Tiongkok akan terulang pada pemerintahan Jokowi.
Dia kembali menuai kontroversi setelah menunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung. HM Prasetyo dinilai tidak punya pengalaman cukup baik di kejaksaan dan dianggap sebagai titipan partai politik.
Dia juga dinilai tidak konsisten karena mengangkat Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar sebagai Menteri Perindustrian, setelah awalnya meminta menteri tidak rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik. Sebelumnya Puan Maharani juga menjabat Ketua DPP PDIP beberapa waktu saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Pengembangan Manusia dan Kebudayaan.
Kemunculan nama Jokowi pada soal Ujian Nasional dan kedatangan Jokowi di kampus ITB juga menuai kontroversi karena dinilai sebagai tindakan politisasi.
Pada masa kepresidenannya, Jokowi juga menuai kecaman setelah salah menyebutkan kota tempat kelahiran Presiden RI pertama Ir. Soekarno dalam pidatonya di alun-alun Kota Blitar pada tanggal 1 Juni 2015. Jokowi menyebutkan Soekarno lahir di Blitar, namun secara sejarah Soekarno dilahirkan di Jalan Pandean, Peneleh, Surabaya. Beragam kritik pun dialamatkan kepada bawahannya seperti Setneg dan Tim Komunikasi Presiden akibat memberikan "bahan yang salah" kepada Presiden.
Jokowi kembali menuai kontroversi dan protes luas dari berbagai elemen masyarakat ketika mengajukan calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan ke DPR pada pertengahan Januari 2015. Budi dianggap sebagai calon Kapolri yang "tidak bersih" oleh publik serta pernah menjadi ajudan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri yang dianggap sebagai politik "balas jasa". Sehari sebelum disahkan sebagai calon Kapolri oleh DPR, Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus dugaan rekening gendut. Presiden Jokowi lalu memutuskan untuk menunda pelantikannya sebagai Kapolri hingga proses hukum yang membelit Budi Gunawan selesai serta menunjuk Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti untuk melaksanakan tugas sehari-hari Kapolri. Pada akhirnya Badrodin Haiti resmi dilantik menjadi Kapolri oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 April 2015, lalu digantikan Tito Karnavian, sementara Budi Gunawan menempati posisi Kepala BIN.
Presiden Jokowi juga kembali menuai kecaman keras setelah menandatangani Peraturan Presiden tentang Kenaikan Uang Muka Mobil Pejabat. Jokowi pun mengaku tidak tahu Perpres yang ditandatanganinya dan akhirnya mencabut Peraturan tersebut. Namun terlanjur menghasilkan tertawaan "I Don't Read What I Sign".
Tuduhan pemerintahan otoriter
Jokowi sering kali dituduh membangkitkan pemerintahan otoriter seperti Orde Baru terkait beberapa kebijakannya yang dinilai melemahkan partai oposisi, membatasi kebebasan berpendapat atau berekspresi, dan tindakan represif aparat keamanan terhadap demonstrasi. Kebijakan lainnya seperti UU Cipta Kerja, Omnibus Law, dan UU ITE juga turut menjadi topik yang sering dibicarakan terkait tuduhan otoriter ini . Hal tersebut disangkal oleh Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, yang mengatakan pemerintah menindak perilaku melanggar hukum seperti merusak fasilitas umum maupun menyebar berita palsu sehingga apa yang dilakukan aparat keamanan bukanlah tindakan represif seperti perilaku rezim otoriter.
Pemberitaan palsu
Karena merupakan pemimpin yang muncul di masa maraknya penggunaan media sosial, Joko Widodo adalah salah satu tokoh yang sering diserang dengan pemberitaan palsu, di antaranya adalah memiliki orang tua Tionghoa, non-Muslim, keluarga keturunan PKI, menantu hamil di luar nikah, dan lainnya.
Dalam budaya populer
Jokowi, adalah film drama Indonesia tahun 2013. Film ini dibintangi oleh Teuku Rifnu Wikana dan Prisia Nasution. Film ini dirilis pada tanggal hari Kamis, 20 Juni 2013 untuk menyambut hari ulang tahun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang ke-52 pada tanggal hari Jumat, 21 Juni 2013, bersamaan dengan perayaan ulang tahun Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang ke-486 pada tanggal hari Sabtu, 22 Juni 2013.[butuh rujukan]
Jokowi adalah Kita adalah film drama Indonesia yang mengisahkan tentang Joko Widodo. Film ini dibintangi oleh Ben Joshua, Sylvia Fully, dan Agustin Taidy. Film ini dirilis tanggal 20 November 2014. Namun penayangannya mengalami penundaan karena keputusan pemerintah untuk menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Salah satu ucapan Jokowi yang sangat populer adalah kalimat "Yo ndak tau kok tanya saya" (dalam bahasa Jawa, biasa disingkat sebagai YNTKTS) yang secara harfiah berarti saya tidak tahu, mengapa ditanyakan kepada saya. Istilah ini muncul pada saat Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi disebutkan sering menjawab pertanyaan para wartawan dengan kalimat tersebut. Istilah ini mulai populer di berbagai media sosial pada tahun 2020-an.
Sementara itu, sejumlah buku mengenai kehidupan Joko Widodo telah diterbitkan. Di antaranya:
- Majeed, Rushda. "The City With a Short Fuse." 2014-10-06 di Wayback Machine. Foreign Policy. September 2012.
- Majeed, Rushda. "Defusing a Volatile City, Igniting Reforms: Joko Widodo and Surakarta, Indonesia, 2005-2011." Innovations for Successful Societies. Universitas Princeton. Dipublikasikan pada bulan Juli 2012.
- Endah, Alberthiene. 2012.Jokowi: Memimpin Kota Menyentuh Jakarta.
- Suroso, Gatotkoco. 2012. Jokowi: Si Tukang Kayu.
- Ambarita, Domu D.; Megawati Soekarnoputri (pengantar). 2012. Jokowi: Spirit Bantaran Kali Anyar.
- Thayrun, Yon. 2012. Jokowi: Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker
- Hari Prast (Illustrator), Yoga Adhitrisna (Goodreads Author), Satriyo Wibowo. 2014. DEMOKREATIF: Kisah Blusukan Jokowi
- Kristin Samah, Francisca Ria Susanti. 2014. Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi
- Kompasiana. 2013. Jokowi (Bukan) Untuk Presiden
- Syahirul A., Anas. 2013. Gado-Gado Kerikil Jokowi
- Yogaswara, A. 2012. Jokowi Ahok
- Sudarsono. Jokowi Effect
- Nugroho, Bimo. 2014. Indonesia Memilih Jokowi
- Nugroho, Bimo; Panca Setia, M. Yamin. 2014. Jokowi People Power
- Supriyono, Arif. 2012. Jokowi, Tokoh Perubahan
- Bimoseno, Arimbi. 2014. Jokowi Rapopo Jadi Presiden
- Nugroho, Bimo; Dwi Nugroho, Ajianto. Jokowi: Politik Tanpa Pencitraan
- Tim Relawan. 2014. Selamat Datang Presiden Jokowi
- Putra, Owen. Si Nyentrik yang Disukai: Jokowi
- Kompasiana. 2014. Presiden Jokowi: Harapan Baru Indonesia
- Aksan, Hermawan. 2014. Jokowi Aku Rapopo: pandangan seorang jurnalis
- Indradie, Andri. 2013. Rakyat Memantau Ibu kota, Rakyat Memantau Jokowi - Basuki
- Suwiknyo, Dwi. 2012. Jokowi: Pemimpin Yang Rendah Hati
- Soeseno, Ki Nardjoko. 2013. Falsafah Jawa Soeharto & Jokowi: menjadi pemimpin kharismatis ala Soeharto dan Jokowi
- Sugiharto, R. Toto. 2012. Spirit Semut Ireng Jokowi: Muka Metal, Hati Keroncong
- Taufani, Bernard. 2012. Jokowi: From Zero to Hero: Kisah Nyata Anak Miskin Yang Menjadi Orang Besar
- H.M., Zaenuddin. 2013. Banjir Jakarta: Dari Zaman Jenderal J.P. Coen (1621) sampai Gubernur Jokowi (2013)
- Zaenuddin. 2012. Jokowi, Dari Jualan Kursi Hingga Dua Kali Mendapatkan Kursi: Kisah Wali Kota Yang Inspiratif
- Yazid, Husin. Berebut Kursi Jakarta Satu, Kenapa Foke & Jokowi?: Data Dan Analisis Putaran Pertama Pilkada DKI Jakarta
Efek Jokowi
"Efek Jokowi" adalah istilah yang diciptakan untuk menggambarkan pengaruh popularitas media tentang Jokowi terhadap politik dan perekonomian Indonesia. Ketika Jokowi dideklarasikan sebagai calon presiden pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2014, diyakini popularitas Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan terdongkrak hingga 30% pada Pemilu Legislatif Indonesia 2014. Sementara di pasar modal, efeknya disebut bisa menggairahkan pasar saham Indonesia dan Rupiah, karena Jokowi dinilai punya rekam jejak yang bersih.
Lihat pula
Referensi
- Pratomo, Yulistyo (4 Oktober 2012). Hasits, Muhammad, ed. "Pelantikan Jokowi diundur, Mendagri tunjuk Sekda DKI jadi Plt". Merdeka.com. dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- "Mantan Wakil Walikota Solo Tolak Hadiri Sertijab Plh". detikcom. 11 April 2005. dari versi asli tanggal 2021-06-24. Diakses tanggal 20 Juni 2021.
- "Presiden Joko Widodo". Presiden Indonesia. dari versi asli tanggal 2020-12-26. Diakses tanggal 24 Desember 2020.
- Sunaryo, Arie (22 September 2012). Hasist, Mohamad, ed. "Jokowi di mata anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka". Merdeka.com. dari versi asli tanggal 2014-04-28. Diakses tanggal 30 Maret 2014.
- ^ "Jokowi Diunggulkan Jadi Presiden, Ini Kata Anak Bungsunya". detikcom. 31 Januari 2014. dari versi asli tanggal 2014-03-19. Diakses tanggal 30 Maret 2014.
- Gunawan, Deden; Durohman, Ibad (17 Januari 2017). "Foto-foto Notomiharjo, Ayah Jokowi yang Sempat Jadi Perbincangan". detikcom. dari versi asli tanggal 2018-08-02. Diakses tanggal 2 Agustus 2018.
- . Merdeka.com. 13 Mei 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 Maret 2016. Diakses tanggal Juni 2007.
- ^ . Tempo.co. 19 Maret 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- ^ . Beritasatu.com. 11 April 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-26. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- ^ "Hasil Akhir, Jago PDIP Unggul Pilkada di Solo dan Sukoharjo". detikcom. 28 Juni 2005. dari versi asli tanggal 2013-07-06. Diakses tanggal 6 April 2014.
- ^ Majeed, Rushda. (PDF). Innovations for Successful Societies. Princeton University. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 13 April 2014. Diakses tanggal 6 April 2014.
- Nasir, Sudirman (18 Juli 2012). "The thirst for positive 'deviant' leaders". The Jakarta Post.
- ^ Lamb, Kate (14 Maret 2014). "Jokowi enters Indonesia's political race". Special Broadcasting Service. dari versi asli tanggal 2014-03-17. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- Ihsanuddin (8 September 2013). Damanik, Caroline, ed. "Purengage: Ini Sebabnya Jokowi Berhasil Jadi "Media Darling"". Kompas.com. dari versi asli tanggal 2013-09-11. Diakses tanggal 2014-03-25.
- ^ Hasits, Muhammad (6 Februari 2014). Hasits, Muhammad, ed. "Muncul gerakan di Facebook memaksa Jokowi nyapres 2014". Merdeka.com. dari versi asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- ^ Waskita, Ferdinand (31 Oktober 2013). "Jokowi Masih Merajai Survei Calon Presiden". Tribunnews.com. dari versi asli tanggal 2014-05-05. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- Cochrane, Joe (14 March 2014). . The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 March 2014. Diakses tanggal 20 February 2021.
- . Indonesia News. 22 July 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 October 2014. Diakses tanggal 23 July 2014.
- Thatcher, Jonathan; Kapoor, Kanupriya (23 July 2014). . Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 June 2016. Diakses tanggal 31 August 2017.
- . The Straits Times. 27 January 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 February 2018. Diakses tanggal 22 April 2018.
- ^ Parameswaran, Prashanth (9 January 2015). . The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 February 2015. Diakses tanggal 25 July 2015.
- Chan, Francis (21 April 2017). . The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 April 2017. Diakses tanggal 21 May 2019.
- ^ Topsfield, Jewel (29 April 2015). . The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 April 2015.
- Halim, Haeril (22 July 2017). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 July 2017. Diakses tanggal 31 August 2017.
- Beech, Hannah; Suhartono, Muktita (20 May 2019). . The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 May 2019. Diakses tanggal 21 May 2019.
- Anggriawan, Fiddy (20 September 2012). . Okezone.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-09-20. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- diakses dari situs archive video q391.ru
- Daryono, Adhi M (26 Mei 2014). . Metrotvnews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-07-23. Diakses tanggal 6 Desember 2016.
- Anggi Kusumadewi (21 September 2012). ""Meski Bukan dari Sekolah Elit, Jokowi Bisa Sukses"". VIVA.co.id. dari versi asli tanggal 2015-07-23. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- ^ Segu, Vinsensiu (16 Juli 2012). . Inilah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-02-22. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- Ambarita, Domu D. (21 September 2012). Santoso, Agung Budi, ed. "Jokowi Kecil, Rumah Digusur, Tiga Kali Pindah Kontrakan". Tribunnews.com. dari versi asli tanggal 2012-11-14. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- Sunaryo, Arie (10 Agustus 2013). Moerti, Wisnoe, ed. "Sejak SMP, Jokowi sudah dikenal pendiam tapi pintar". Merdeka.com. dari versi asli tanggal 2014-03-27. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- Ambarita, Domu D. (23 September 2012). Santoso, Agung Budi, ed. "Gagal Masuk SMA Favorit, Jokowi Sakit Tipus dan Pendiam". Tribunnews.com. dari versi asli tanggal 2014-03-27. Diakses tanggal 29 Maret 2014.
- Samah, Kristin; Susanti, Fransisca Ria (2014). Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 43–49. ISBN 9786020304441.
- PANGGIL JOKOWI SAJA, dari versi asli tanggal 2022-06-17, diakses tanggal 2022-06-17
- Cahyani, Indah Aprilin. Shelavie, Tiara, ed. "Sebutan 'Jokowi' Ternyata Dicetuskan oleh Bernard Chene, Sahabat Presiden Joko Widodo dari Prancis". Tribunnews.com. dari versi asli tanggal 2022-10-03. Diakses tanggal 2022-06-17.
- Indrananto, Cahyadi (2012), (abstrak dan PDF lengkap), Tesis Pascasarjana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.
- Malik, Candra (30 Januari 2011). "Solo and Yogyakarta Point Way With 'Smart' Public Transportation". Jakarta Globe. dari versi asli tanggal 2017-09-03. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- ^ Poer, Blontank (26 Februari 2009). "Surakarta, on its way to being a MICE City". The Jakarta Post. dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- . Diakses dari librari eprint UNDIP pada 19 Maret 2014
- Amarullah, Amril (4 Mei 2010). "PDIP Menang Telak di Pilkada Solo". VIVA.co.id. dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 6 April 2014.
- . Gatra.com. 6 Agustus 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 Agustus 2012. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- Siregar, Zulhidayat (16 Maret 2012). . RMOL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 Juni 2015. Diakses tanggal 23 Oktober 2013.
- Aziza, Kurnia Sari (17 September 2012). Joewono, Benny N, ed. "Basuki Bangga Dicalonkan Oleh PDIP dan Gerindra". Kompas.com. dari versi asli tanggal 2012-09-22. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- Kuwado, Fabian Januarius (1 Juli 2012). Soebijoto, Hertanto, ed. "LSI : Satu atau Dua Putaran, Foke-Nara Menang". Kompas.com. dari versi asli tanggal 2012-07-15. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- (PDF). Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 3 Agustus 2012.
- Sikumbang, Zul (11 Juli 2012). "Hidayat isyaratkan dukung Jokowi". ANTARA News. dari versi asli tanggal 2012-07-14. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- Suharman, Haryanto (16 September 2012). . Indonesia Today. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 September 2012. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- "Foke optimistis menang di putaran kedua". ANTARA News. 14 Agustus 2012. dari versi asli tanggal 2012-09-29. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- Revianur, Aditya (25 Agustus 2012). Wadrianto, Glori K., ed. "Jokowi: Koalisi Rakyat Akan Kalahkan Koalisi Parpol". Kompas.com. dari versi asli tanggal 2012-08-28. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- Primartantyo, Ukky (6 September 2012). . Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Februari 2016. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- Waskita, Ferdinand (6 Agustus 2012). Widianto, Willy, ed. "JK Dukung Jokowi-Ahok, Golkar Pecah?". Tribunnews.com. dari versi asli tanggal 2016-12-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- "Indra J. Piliang Secara Bulat Dukung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama di Putaran Dua". Rakyat Merdeka Online. 15 Juli 2012. dari versi asli tanggal 2014-02-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- Hasist, Mohamad (13 September 2012). Hasist, Mohamad, ed. "Pengakuan blak-blakan adik ipar Foke soal dukungan ke Jokowi". Merdeka.com. dari versi asli tanggal 2012-10-28. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- ^ Perdana, M. Andi (12 Agustus 2012). . Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 November 2014. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- ^ Widjaya, Ismoko (21 September 2012). "Pasukan Komando "Bawah Tanah" Jokowi-Ahok". VIVA.co.id. dari versi asli tanggal 2013-07-29. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- ^ Jokowi-Foke bertarung lewat video klip di YouTube, diakses dari situs MetroTVNews[pranala nonaktif]
- Ruslan, Heri (1 Agustus 2012). "Kampanye SARA Merebak, Ini Sikap Tim Kampanye Jokowi-Basuki". Republika. dari versi asli tanggal 2012-10-02. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- Waskita, Ferdinand (26 Agustus 2012). Widianto, Willy, ed. "KIMB Laporkan Timses Jokowi ke Panwaslu Soal Kebakaran". Tribunnews.com. dari versi asli tanggal 2016-12-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- Teresia, Ananda W. (29 Juli 2012). . Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Februari 2016. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- Hermawan, Bayu (8 Agustus 2012). . Inilah.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-09-03. Diakses tanggal 9 Desember 2016.
- Sinaga, Eri Komar (29 September 2012). Simanjuntak, Johnson, ed. "KPUD: Jokowi-Basuki Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Terpilih". Tribunnews.com. dari versi asli tanggal 2016-12-21. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- . KPUD Jakarta. 29 September 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 Oktober 2012. Diakses tanggal 4 Desember 2016.
- Wicaksono, Adi; Hazliansyah (10 November 2012). "Asyik, Jokowi Luncurkan Kartu Jakarta Sehat Hari Ini". Republika. dari versi asli tanggal 2013-12-19. Diakses tanggal 18 Desember 2013.
- Ariwibowo, AA, ed. (1 Desember 2012). "Kartu Jakarta Pintar diluncurkan". ANTARA News. dari versi asli tanggal 2014-03-25. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- Diakses dari situs berita kabar24.com pada 19 Maret 2014
- Aziza, Kurnia Sari. Syatiri, Ana Shofiana, ed. "Ahok: Kalau Dibatalkan, Monorel Sudah Dibatalkan sejak Zaman Foke". Kompas.com (dalam bahasa Inggris). dari versi asli tanggal 2019-05-04. Diakses tanggal 31 Januari 2017.
- "Proyek Pembangunan MRT Jakarta Resmi Dimulai". VOA Indonesia. 10 Oktober 2013. dari versi asli tanggal 2014-03-17. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- Tiar, Anggi (18 November 2013). "Pemprov DKI alokasikan dana 1 triliun untuk pengadaan bus". Lensa Indonesia. dari versi asli tanggal 2014-03-16. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- . Diakses dari situs berita Tempo pada 17 Maret 2014
- Diakses dari situs berita Kompas pada 14 April 2014
- ^ Purnamasari, Deti Mega (26 September 2013). . The Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 6 Januari 2014. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- Kurniawan, Hariyanto (29 Desember 2013). . Sindonews.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 Januari 2014. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- Desyani, Anggrita (14 Juni 2013). . Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-03-22. Diakses tanggal 22 Maret 2014.
- I Made Asdhiana, I Made, ed. (4 Desember 2013). "Festival Keraton Sedunia Digelar di Jakarta". Kompas.com. dari versi asli tanggal 2014-04-07. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- "'Abused' Indonesian monkeys taken off Jakarta streets". BBC. 22 Oktober 2013. dari versi asli tanggal 2013-10-25. Diakses tanggal 18 Desember 2013.
- Harahap, Riza (10 Januari 2014). Sidik, Jafar M, ed. "PDIP umumkan capres setelah Pemilu Legislatif". ANTARA News. dari versi asli tanggal 2014-01-13. Diakses tanggal 15 Maret 2014.
- Kuwado, Fabian Januarius. Syatiri, Ana Shofiana, ed. "Jokowi: Saya Siap Jadi Capres dari PDI-P". Kompas.com. dari versi asli tanggal 2014-03-14. Diakses tanggal 14 Maret 2014.
- "Jokowi Candidate for Indonesian Presidency; Markets React Positively". Indonesia Investments. 14 Maret 2014. dari versi asli tanggal 2018-09-04. Diakses tanggal 11 Mei 2018.
- ^ , diakses di situs Kompas pada tanggal 25 Mei 2014
- , diakses di situs BBC Indonesia pada tanggal 25 Mei 2014.
- "Jokowi and Prabowo both claim victory in early Indonesian election results". The Guardian. 10 Juli 2014. dari versi asli tanggal 2014-07-11. Diakses tanggal 22 Juli 2014.
- ^ Yolanda Ryan Armindya (22 July 2014). "KPU Postpones Election Results Announcement". Tempo.co. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014.
- Novrida Manurung, Rieka Rahadiana and Yoga Rusmana (22 Juli 2014). "Widodo Heads for Indonesia Win as Prabowo Withdraws From Count". Bloomberg. dari versi asli tanggal 2014-07-22. Diakses tanggal 22 Juli 2014.
- "Indonesia elections: Jakarta governor 'Jokowi' wins but rival rejects final results". The Daily Telegraph. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014.
- "Prabowo camp says PKS tally more accurate than KPU's". The Jakarta Post. 22 June 2014. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014.
- ^ Joe Cochrane (22 July 2014). "Joko Widodo, Populist Governor, Is Named Winner in Indonesian Presidential Vote". The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 July 2014. Diakses tanggal 22 July 2014.
- Marguerite Apra Sapiie, ', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
- Sita W. Dewi, ', The Jakarta Post, 9 Agustus 2018.
- Jones, Sidney (22 Januari 2019). "Indonesia: releasing Abu Bakar Ba'asyir wrong on all counts". The Interpreter. dari versi asli tanggal 2019-01-23. Diakses tanggal 23 Januari 2019.
- Sapiie, Marguerite Afra (23 Januari 2019). "Ba'asyir early release plan cancelled: State Palace". The Jakarta Post. dari versi asli tanggal 2019-01-24. Diakses tanggal 23 Januari 2019.
- Anderlini, Jamil; Sender, Henny. "Dilemma for Widodo as China casts shadow on Indonesia polls - Indonesian president campaigning as defender of Islam but fate of Uighurs remains taboo". The Financial Times. dari versi asli tanggal 2019-04-30.
- Lawler, Dave (18 Maret 2019). "Deafening silence in Asia on China's mass detention of Uighur Muslims". Axios. dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 2019-04-30.
Indonesian President Joko Widodo is seeking re-election next month in the world’s largest Muslim-majority country and, as the FT points out, “presenting himself as defender of the faith is central to his campaign strategy.” But when the newspaper asked him about the imprisonment of up to 1 million Muslims in China’s Xinjiang territory, he repeatedly declined to comment.
- Walden, Max (5 Februari 2019). "Indonesia's Opposition Takes Up the Uighur Cause - China's internment camps for Muslims have become a political talking point". Foreign Policy. dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 2019-04-30.
“As the country with the largest Muslim population, Indonesia should have significant bargaining power to address such humanitarian tragedy,” said Irawan Ronodipuro, a foreign-policy spokesman for the opposition candidate Prabowo Subianto, arguing that the president’s failure to speak out on the Uighur issue is “proof China holds Jokowi hostage.”
- "Indonesian Muslims protest against China's treatment of Uighurs". Reuters. 21 Desember 2018. dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 2019-04-30.
Opposition groups in Indonesia, has the world’s largest Muslim population, have criticized President Joko Widodo for not providing enough support for China’s Uighur community.
- Purnomo, Johan (21 Desember 2018). "Indonesian Muslims Protest Against China's Treatment of Uighurs". Jakarta Globe. dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 2019-04-30.
Opposition groups in Indonesia, the world's largest Muslim-majority country, have criticized President Joko "Jokowi" Widodo for not providing enough support for China's Uighur community.
- Hariyanto, Ibnu (2 April 2019). "Survei Indo Barometer: Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun 0,5%". detikcom. dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 30 April 2019.
- Sindo, Koran (15 Januari 2019). "Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi di Atas 70%". Sindonews.com. dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 30 April 2019.
- . Newser. The Associated Press. 18 April 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-04-18. Diakses tanggal 18 April 2019.
- Made Anthony Iswara; Nurul Fitri Ramadhani (17 April 2019). "Prabowo claims election lead, accuses pollsters of being 'partisan'". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). dari versi asli tanggal 17 April 2019. Diakses tanggal 17 April 2019.
- Priyasmoro, Muhammad Radityo (23 April 2019). Hatta, Raden Trimutia, ed. "Terungkap, Ini Sumber Prabowo Klaim Menang Pilpres 62 Persen". Liputan6.com. dari versi asli tanggal 2019-04-30. Diakses tanggal 30 April 2019.
- Faqih, Fikri (31 March 2014). . Merdeka. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 April 2014. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Ihsanuddin (16 September 2014). . Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 September 2014. Diakses tanggal 9 October 2019.
- ^ Suzuki, Jun (9 June 2016). . Nikkei Asia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018.
- McBeth, John (18 January 2018). . Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 12 October 2018.
- . The Jakarta Post. 2 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Putri, Parastiti Kharisma; Ramdhani, Jabbar (10 August 2018). . detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Anam, Khairul (26 October 2014). . Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 May 2019. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Nazeer, Zubaidah (31 October 2014). . The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2015. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Akuntono, Indra (23 October 2014). . Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 October 2014. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Cook, Erin (27 January 2018). . The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2018. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Hakim, Rakhmat Nur (23 December 2020). Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 December 2020. Diakses tanggal 15 February 2021.
- Aritonang, Margareth S. (28 January 2015). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 January 2015. Diakses tanggal 6 June 2015.
- Ginanjar, Ging (9 April 2015). . BBC News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 July 2015. Diakses tanggal 6 July 2015.
- Hartcher, Peter (28 April 2015). . The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 August 2018. Diakses tanggal 14 April 2017.
- Chandra, Bobby, ed. (4 March 2015). . Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Muhyiddin, Muhammad (22 February 2015). Haryanto, Nur, ed. . Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 October 2018. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Aditya, Arys; Singgih, Viriya (23 October 2019). . Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 October 2019. Diakses tanggal 3 November 2019.
- Halim, Devina (20 October 2020). Kuwado, Fabian Januarius, ed. . Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 22 October 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.
- Akbar, Nawir Arsyad; Hermawan, Bayu (28 October 2020). . Republika. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 October 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.
- Lamb, Kate (22 January 2023). "Indonesian President Jokowi's approval rating at all-time high, poll shows". Reuters (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 22 January 2023.
- ^ . BBC. 22 June 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2014. Diakses tanggal 23 July 2015.
- Jong, Hans Nicholas; Erviani, Ni Komang (28 August 2014). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 August 2014. Diakses tanggal 23 July 2015.
- . International Monetary Fund. 19 March 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 19 August 2017. Diakses tanggal 23 July 2015.
- Wulandari, Fitri; Listiyorini, Eko; Chen, Sharon (31 December 2014). . Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 February 2015. Diakses tanggal 18 July 2015.
- Bisara, Dion; Azhari, Muhamad Al (18 November 2014). . Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 November 2014. Diakses tanggal 18 November 2014.
- Cahyafitri, Raras (3 August 2015). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 August 2015. Diakses tanggal 3 August 2015.
- Syafril, Afut (8 January 2018). . Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 January 2018. Diakses tanggal 18 July 2018.
- Brummitt, Chris (4 May 2015). . Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 May 2015. Diakses tanggal 25 July 2015.
- Brown, Helen (7 August 2015). . ABC News Australia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 August 2015. Diakses tanggal 7 August 2015.
- Sheridan, Greg (25 June 2015). . The Australian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 25 July 2015.
- Salna, Karlis (28 December 2017). . Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 December 2017. Diakses tanggal 4 April 2018.
- Halim, Fikri; Rachman, Arrijal (2 April 2020). . VIVA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2021. Diakses tanggal 20 December 2020.
- Kiesche, Liz (5 September 2018). . Seeking Alpha. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 March 2021. Diakses tanggal 18 September 2018.
- Asamosir (21 July 2015). . ANU Indonesia Project Blog. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 July 2015. Diakses tanggal 25 July 2015.
- . The Straits Times. 17 September 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 September 2018. Diakses tanggal 18 September 2018.
- Listiyorini, Eko (2 September 2019). . Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 August 2020. Diakses tanggal 15 February 2021.
- Tani, Shotaro (25 January 2022). . Nikkei Asia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 February 2022. Diakses tanggal 17 February 2022.
- Amindoni, Ayomi (23 March 2016). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 April 2016. Diakses tanggal 18 April 2016.
- Salna, Kalris (26 January 2018). . Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 January 2018. Diakses tanggal 18 July 2018.
- Kapoor, Kanupriya (29 September 2015). Fernandez, Clarence, ed. . Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 October 2015. Diakses tanggal 1 October 2015.
- . ABC News Australia. 30 September 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 October 2015. Diakses tanggal 1 October 2015.
- . Financial Times. 1 October 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 April 2020. Diakses tanggal 1 October 2015.
- Otto, Ben; Rachman, Anita (3 February 2016). . The Wall Street Journal. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 February 2016. Diakses tanggal 13 June 2016.
- McBeth, John (2 October 2017). . Asia Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 18 July 2018.
- Purwanto, Heru, ed. (23 June 2018). . Antara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 June 2018. Diakses tanggal 18 July 2018.
- . Okezone. 7 March 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 March 2017. Diakses tanggal 18 July 2018.
- . Indonesia Investments. 30 April 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 July 2015. Diakses tanggal 27 September 2018.
- Maulia, Erwida (14 June 2018). . Nikkei Asia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 June 2018. Diakses tanggal 18 July 2018.
- Dahrul, Fathiya; Rahadiana, Rieka (10 November 2016). . Bloomberg. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 November 2016. Diakses tanggal 18 July 2018.
- Almanar, Alin (28 July 2016). . Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 June 2017. Diakses tanggal 3 January 2019.
- Rakhmat, Muhammad Zulfikar; Tarahita, Dikanaya (21 March 2018). . Asia Sentinel. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 September 2020. Diakses tanggal 18 July 2018.
- Aisyah, Rachmadea (15 December 2017). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 July 2018. Diakses tanggal 18 July 2018.
- Anwar, Akhirul (3 July 2014). . Solo Pos. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 December 2019. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Jannah, Selfie Miftahul (15 January 2020). Friana, Hendra, ed. . Titro.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 August 2020. Diakses tanggal 18 May 2020.
- Kusuma, Hendra (14 May 2018). . detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 July 2018. Diakses tanggal 18 July 2018.
- . Radio New Zealand. 12 April 2018. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 March 2021. Diakses tanggal 31 July 2018.
- Purwanto, Heru, ed. (29 December 2017). . Antara News. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 December 2017. Diakses tanggal 31 July 2018.
- Setiaji, Hidayat (31 March 2017). Davies, Ed; Navaratnam, Shri, ed. . Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 October 2018. Diakses tanggal 9 October 2018.
- . Indonesia Investments. 3 April 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 April 2017. Diakses tanggal 22 April 2018.
- Agustinus, Michael; Maghfirah, Siti (3 April 2018). . Kumparan. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2021. Diakses tanggal 20 December 2020.
- . RMOL.ID. 7 February 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2021. Diakses tanggal 14 October 2020.
- Soesmanto, Tommy; Tjoe, Yenny (28 June 2018). . The Conversation. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 June 2018. Diakses tanggal 3 January 2019.
- Ratya, Mega Putra (21 August 2015). . detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 March 2021. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Hermansyah, Anton (25 April 2018). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 April 2018. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Ompusunggu, Moses (20 April 2018). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 April 2018. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Petriella, Yanita (12 September 2019). Herlinda, Wike Dita, ed. . Bisnis. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 September 2019. Diakses tanggal 18 May 2020.
- Da Costa, Agustinus Beo (12 October 2020). Davies, Ed; Janowski, Tomasz, ed. . Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 October 2020. Diakses tanggal 14 October 2020.
- Arshad, Arlina (8 October 2020). . The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 October 2020. Diakses tanggal 14 October 2020.
- Setiaji, Hidayat (1 December 2020). . CNBC Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 December 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.
- Suroyo, Gayatri (3 November 2020). Cameron-MOore, Simon, ed. . Polling by Nilufar Rizki, Fransiska Nangoy and Tabita Diela in Jakarta, Shaloo Shrivastava in Bengaluru. Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.
- . BBC News. 4 November 2021. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 November 2021. Diakses tanggal 12 November 2021.
- Llewellyn, Aisyah (9 November 2021). . Al Jazeera. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 November 2021. Diakses tanggal 12 November 2021.
- "Palm Oil Exporter Indonesia Concerned by EU's Deforestation Law". Jakarta Globe. 22 May 2022.
- "EU palm oil use and imports seen plummeting by 2032". Reuters. 8 December 2022.
- "Indonesia, Malaysia Deploy Ministers To Push Back on EU Palm Oil Restrictions". The New Lens. 31 May 2023.
- Asril, Sabrina (2 October 2014). Auliani, Palupi Annisa, ed. . Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 October 2014. Diakses tanggal 3 November 2019.
- Lumanauw, Novy (5 December 2014). . Berita Satu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 November 2019. Diakses tanggal 3 November 2019.
- Ainurrahman (15 July 2017). . Akurat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 August 2020. Diakses tanggal 3 November 2019.
- "Indonesia's unexpected success story". Financial Times. 20 September 2022. Diakses tanggal 20 September 2022.
- "Pressure mounts on Jokowi to address proposal to extend his term". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 3 March 2023. Diakses tanggal 18 June 2023.
- "President Joko Widodo Denies Seeking A Third Term". KOMPAS.com (dalam bahasa Inggris). 15 March 2021. Diakses tanggal 18 June 2023.
- "Empat Kali Wacana Presiden 3 Periode, Sikap Jokowi Dulu dan Kini". KOMPAS.com. 29 August 2022. Diakses tanggal 18 June 2023.
- McBeth, John (6 March 2023). "Widodo third-term intrigue just won't die away". Asia Times. Diakses tanggal 18 June 2023.
- "Presiden Jokowi Akui Tak Akan Netral Pada Pilpres 2024". Tempo. 29 May 2023. Diakses tanggal 19 June 2023.
- "President's admission of intervention divides public". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 31 May 2023. Diakses tanggal 19 June 2023.
- "Jokowi Akui Cawe-Cawe di Pilpres 2024: Ini demi Kepentingan Nasional". KOMPAS.tv. 29 May 2023. Diakses tanggal 19 June 2023.
- Bhwana, Petir Garda (30 May 2023). "Jokowi to Meddle in 2024 Presidential Election; Democrat Reacts". Tempo (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 19 June 2023.
- "Jokowi Akui Punya Data Intelijen Soal Parpol: Saya Tahu Arah Mereka ke Mana". liputan6.com. 16 September 2023. Diakses tanggal 19 September 2023.
- "Rights groups slam Jokowi for spying boast". The Jakarta Post (dalam bahasa Inggris). 17 September 2023. Diakses tanggal 19 September 2023.
- Teresia, Ananda; Suroyo, Gayatri (7 November 2023). "Indonesian judge found guilty of ethical violations over ruling that favoured president's son". Reuters (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 18 November 2023.
- . Pidana. 17 April 1964. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 July 2015. Diakses tanggal 23 July 2015.
- Parlina, Ina; Aritonang, Margareth S.; Endi, Severianus (21 January 2015). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 January 2015. Diakses tanggal 6 July 2015.
- Stoicescu, Claudia (6 February 2015). . Jakarta Globe. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 August 2015. Diakses tanggal 16 July 2015.
- Alford, Peter; Nicholson, Brendan (5 March 2015). . The Australian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 23 May 2022. Diakses tanggal 23 July 2015.
- Gill, Sarah (5 March 2015). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 March 2015. Diakses tanggal 8 August 2015.
- Coca, Nithin (3 March 2015). . The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 March 2015. Diakses tanggal 2 April 2016.
- Arshad, Arlina (19 January 2015). . The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 August 2018. Diakses tanggal 6 June 2015.
- Whyte, Sarah (13 May 2015). . The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 August 2018. Diakses tanggal 23 July 2015.
- . Al Jazeera. 29 April 2015. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 November 2020. Diakses tanggal 16 July 2015.
- Bachelar, Michael (12 August 2015). . The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 12 August 2015. Diakses tanggal 12 August 2015.
- ^ Allard, Tom; Topsfield, Jewel (19 February 2015). . The Sydney Morning Herald. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 February 2015. Diakses tanggal 16 July 2015.
- . Cornell Law School. 1 October 2013. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 February 2021. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Diela, Tabita; Kapoor, Kanupriya; Davies, Ed (25 May 2018). Perry, Michael; Birsel, Robert, ed. . Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 May 2018. Diakses tanggal 31 July 2018.
- Soeriaatmadja, Wahyudi (25 May 2018). . The Straits Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 May 2018. Diakses tanggal 12 October 2018.
- Ihsanuddin (14 May 2018). . Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 July 2018. Diakses tanggal 31 July 2018.
- Aridha, Apriana Nurul (21 August 2017). . Liputan6. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 March 2018. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Sudardjat, Ilyani (24 March 2019). . Kompasiana. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 November 2019. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Erdianto, Kristian (28 August 2019). . Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 28 August 2019. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Kami, Indah Mutiara (7 August 2015). . detik. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 August 2020. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Prabowo, Haris (18 September 2019). Aziz, Abdul, ed. . Tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 25 December 2019. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Septianto, Bayu (16 September 2019). Ramadhan, Gilang, ed. . Tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 August 2020. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Sani, Ahmad Faiz Ibnu (26 September 2019). Sugiharto, Jobpie, ed. . Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 27 September 2019. Diakses tanggal 18 May 2020.
- Suherdjoko (29 May 2017). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 May 2017. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Aritonang, Margareth S. (6 January 2017). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 January 2017. Diakses tanggal 9 October 2019.
- . Tempo. 13 January 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 October 2021. Diakses tanggal 3 March 2021.
- Lamb, Kate (24 September 2019). . The Guardian. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 September 2019. Diakses tanggal 17 October 2019.
- Zamzami, Faisal, ed. (15 May 2019). . Tribunnews. Diarsipkan dari versi asli tanggal 1 February 2020. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Briantika, Adi (5 October 2019). Aziz, Abdul, ed. . Tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2 August 2020. Diakses tanggal 18 May 2020.
- Erviani, Ni Komang (22 January 2019). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 February 2020. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Kuwado, Fabian Januarius (9 February 2019). . Kompas. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 February 2019. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Tehusijarana, Karina M.; Valentina, Jessicha (22 May 2019). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 May 2019. Diakses tanggal 3 March 2021.
- Potkin, Fanny (22 May 2019). Davies, Ed; Macfie, Nick, ed. . Reporting by Fanny Potkin & Agustinus Beo Da Costa. Reuters. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 March 2021. Diakses tanggal 3 March 2021.
- . Amnesty International. 25 June 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 5 November 2019. Diakses tanggal 9 October 2019.
- Cook, Erin (20 September 2019). . The Diplomat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 September 2019. Diakses tanggal 20 December 2020.
- Adjie, Mochamad Fiqih Prawira (3 June 2020). . The Jakarta Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 June 2020. Diakses tanggal 3 March 2021.
- Stefanie, Christie (26 October 2017). . CNN Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 26 October 2017. Diakses tanggal 27 September 2018.
- Nurita, Dewi (30 December 2020). Wibowo, Kukuh S., ed. . Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 31 December 2020. Diakses tanggal 5 March 2021.
- ^ . Al Jazeera. 7 December 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 December 2020. Diakses tanggal 10 January 2021.
- Renaldi, Erwin (10 December 2020). . ABC News Australia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 4 March 2021. Diakses tanggal 24 December 2020.
- Syambudi, Irwan (13 December 2020). Putri, Restu Diantina, ed. . Tirto.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 13 December 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.
- Candra, Sapto Andika (13 December 2020). Puspita, Ratna, ed. . Republika. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 December 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.
- . Suara Merdeka. 15 December 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 21 March 2023. Diakses tanggal 24 December 2020.
- Putri, Budiarti Utami (19 September 2019). Bhwana, Petir Garda, ed. . Translated by Ricky Mohammad Nugraha. Tempo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 20 September 2019. Diakses tanggal 24 December 2020.
- Lindsey, Tim (7 November 2017). . East Asia Forum. Diarsipkan dari versi asli tanggal 7 November 2017. Diakses tanggal 24 December 2020.
- . Demokrasi.co.id. 10 December 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 December 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.
- . CNN Indonesia. 14 June 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 9 July 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.
- Banyan (15 October 2020). . The Economist. Diarsipkan dari versi asli tanggal 18 October 2020. Diakses tanggal 20 December 2020.
- Yuniar, Resty Woro (10 November 2020). . South China Morning Post. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 November 2020. Diakses tanggal 10 November 2020.
- . Merdeka. 9 March 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 March 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.
- . Merdeka. 15 May 2020. Diarsipkan dari versi asli tanggal 15 May 2020. Diakses tanggal 24 December 2020.