www.wikidata.id-id.nina.az

Undang Undang Cipta Kerja atau Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disingkat UU Ciptaker atau UU CK ad

Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (disingkat UU Ciptaker atau UU CK) adalah undang-undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah. Karena memiliki panjang 1.187 halaman dan mencakup banyak sektor, UU ini juga disebut sebagai undang-undang sapu jagat atau omnibus law. omnibus law dianggap oleh beberapa orang bertentangan dengan sifat demokrasi

Undang-Undang Cipta Kerja
Nama panjangUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau disebut omnibus law
JulukanUU Cipta Kerja, UU Ciptaker
Disahkan olehPresiden Joko Widodo dan DPR RI
Tanggal mulai berlaku2 November 2020
Perubahan
Amandemen79 undang-undang
Perkara terkait di Mahkamah Konstitusi
Perkara di MK91/PUU-XVIII/2020 (perkara yang dikabulkan sebagian)
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020

Undang-Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan menguntungkan pemilik perusahaan (terutama perusahaan asing), konglomerat, kapitalis, investor (terutama investor asing) dan merugikan hak-hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan. Rangkaian unjuk rasa untuk menolak undang-undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang-undang ini dicabut. Walau telah disahkan DPR, terdapat cacat dalam proses perundangan berupa perubahan isi materi UU yang dapat berimplikasi pada hukuman pidana.

Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan "inkonstitusional bersyarat" oleh Mahkamah Konstitusi, di mana undang-undang tersebut harus diperbaiki hingga maksimal 25 November 2023.

Latar belakang Sunting

Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019, menyampaikan rencananya mengenai perumusan omnibus law bersama DPR. Ia menyebutkan ada dua undang-undang yang akan tercakup di dalamnya, yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Pada Februari 2020, pemerintah Indonesia mengajukan undang-undang sapu jagat ke DPR dengan target musyawarah yang selesai dalam tempo 100 hari. Versi draf RUU dikritik oleh elemen media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak-hak sipil rakyat. Di lain pihak, Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung RUU ini.

Setelah revisi yang dilakukan terhadap beberapa pasal, RUU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin, 5 Oktober 2020, tiga hari lebih cepat dari tanggal pengesahan yang dijadwalkan. Pengesahan RUU juga dilakukan sebelum hari unjuk rasa selanjutnya yang telah direncanakan oleh serikat pekerja. Beberapa jam sebelum disahkan, 35 perusahaan investasi mengirim surat yang memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi berbahaya dari RUU tersebut bagi lingkungan.

Pengesahan RUU Cipta Kerja didukung oleh tujuh partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golkar, Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan sementara dua partai yang menolak adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera.

Isi Sunting

Lihat pula: Daftar undang-undang yang direvisi UU Cipta Kerja

RUU Cipta Kerja merevisi sekitar 79 undang-undang yang telah ada sebelumnya.

Ketenagakerjaan Sunting

RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Gaji dan waktu kerja Sunting

RUU Cipta Kerja membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten dan kota, lalu memberikan rumus yang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tetap diatur dalam UU Cipta Kerja, dengan syarat tertentu. Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja dan buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi atau inflasi. RUU ini juga mengurangi batas pembayaran pesangon dari gaji 32 bulan menjadi gaji 19 bulan, ditambah gaji enam bulan yang disediakan oleh pemerintah. Besaran pesangon ditentukan dengan mengatur nilai maksimalnya, berbeda dari UU Ketenagakerjaan yang mengatur nilai minimalnya. Batas lembur dinaikkan menjadi empat jam per hari dan 18 jam per minggu, dan wajib hari libur dikurangi dari dua hari dalam seminggu menjadi hanya satu hari. Undang-undang tersebut juga menghapus mandat cuti berbayar selama 2 bulan bagi pekerja yang bekerja selama lebih dari 6 tahun.

Pekerja asing Sunting

Aturan dilonggarkan untuk pekerja asing, untuk memudahkan perekrutan tenaga kerja asing. Sebelum UU ini disahkan, alih daya hanya diperbolehkan pada pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Warga negara asing yang tinggal (selama lebih dari 183 hari setahun) di Indonesia tidak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

Pemecatan Sunting

Aturan pemecatan pekerja dilonggarkan, dan proses yang diperlukan untuk melamar ke sebuah lembaga ketika memecat pekerja, yang dirancang untuk melindungi hak-hak pekerja, dicabut.

Perpajakan Sunting

Pajak penghasilan badan akan diturunkan secara bertahap dari saat ini 25% menjadi 22% (mulai 2022) dan akhirnya 20% (mulai 2025). Perusahaan digital seperti Netflix, Steam, dan Spotify akan diminta untuk menagih pelanggan membayar pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10%.

Lingkungan Sunting

Peraturan lingkungan untuk bisnis dilonggarkan untuk proyek yang tidak diklasifikasikan sebagai "berisiko tinggi", meskipun perusahaan berisiko tinggi tersebut masih diharuskan untuk mengajukan analisis dampak lingkungan. Undang-undang menyerahkan izin penggunaan dan kewenangan lahan kepada pemerintah pusat, dan menaikkan denda atas kerusakan lingkungan.

Salah satu contoh perubahan peraturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 22 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38 UU No. 32 Tahun 2020 diubah.

Investasi Sunting

Undang-undang tersebut menciutkan daftar industri yang dilarang menerima investasi swasta dari 300 menjadi enam, antaranya obat-obatan terlarang, perjudian, ikan yang terancam punah, senjata kimia, dan bahan kimia industri.

Televisi digital Sunting

Selain mengatur tentang hal-hal yang telah disebutkan di atas, Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang penghentian siaran analog atau yang umumnya disebut dengan peralihan ke televisi digital. Menurut undang-undang ini, penghentian siaran analog akan terjadi paling lambat 2 tahun sesudah undang-undang ini diberlakukan.

Tanggapan Sunting

Unjuk Rasa Sunting

Artikel utama: Unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja

Sejak Februari 2020, berbagai unjuk rasa digelar di beberapa daerah Indonesia dengan titik orasi berada di depan gedung DPRD dan jalan-jalan lainnya. Beberapa protes berlangsung damai, sementara yang lain berubah menjadi kekerasan, menyebabkan kerusakan properti, serta korban jiwa dan penangkapan.[butuh rujukan]

Peran influencer media sosial dan akun palsu Sunting

Pada Agustus 2020, beberapa pemengaruh (influencer) media sosial di Indonesia menggaungkan pesan proundang-undang cipta kerja melalui beragam media sosial. Tanda pagar #IndonesiaButuhKerja digunakan pada pemengaruh melalui iklan, komik strip, video, atau konten lainnya untuk mempromosikan keuntungan setelah RUU Cipta Kerja ini disahkan, sekaligus mengklarifikasi beberapa isu negatif yang beredar. Upaya ini dikritik keras oleh beberapa pihak, terutama aktivis internet yang sejak awal menolak pembahasan RUU ini. Beberapa pemengaruh yang mengunggah konten pro-RUU ini kemudian berhenti mempromosikan pesan tersebut. Salah satunya, musisi Ardhito Pramono, mengaku dibayar untuk mempromosikan dukungan terhadap RUU ini. Masyarakat kemudian mengaitkan aktivitas ini dengan pertemuan Jokowi dengan para pemengaruh di Istana Kepresidenan dengan dugaan bahwa para pemengaruh tersebut direkrut oleh pemerintah secara langsung untuk membungkam suara oposisi.

Selain selebritas, akun-akun pemengaruh lain dan akun-akun anonim juga dimobilisasi untuk mengisi media sosial lewat beragam konten mendukung Omnibus Law, serta menyerang kritikus dengan menggunakan kata kasar dan tuduhan menyebar hoax. Sebagian dari mereka berasal dari tim eks-relawan Jokowi selama Pilpres 2014 dan 2019. Dalam satu tim untuk menyebar isu Omnibus Law, mereka mendapat uang sejumlah Rp.25.000.000.

Internasional Sunting

RUU tersebut dikecam oleh Konfederasi Serikat Buruh Internasional dan 35 lembaga investasi internasional lainnya yang secara kolektif mengelola aset senilai US$4,1 triliun.

Nasional Sunting

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menyatakan penentangannya terhadap RUU tersebut dan mengecamnya karena hanya menguntungkan kapitalis, investor, dan konglomerat.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, bersama Partai Keadilan Sejahtera telah meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk mengesampingkan RUU tersebut.

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting

  1. "Jokowi Teken UU Ciptaker 1.187 Halaman, Nomor 11 Tahun 2020". CNN Indonesia. CNN Indonesia. 2 November 2020. 
  2. ^ Paddock, Richard C. (10 Oktober 2020). "Indonesia's Parliament Approves Jobs Bill, Despite Labor and Environmental Fears" (dalam bahasa Inggris). New York Times. ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 7 Oktober 2020. 
  3. Sihombing, Grace (7 Oktober 2020). "What to Know About Indonesia's Investment Law Overhaul" (dalam bahasa Inggris). Bloomberg. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  4. "Istana: Pastikan Hanya Satu Pasal Dihapus Dari UU Cipta Kerja". Republika. 
  5. MKRI, Humas (25 November 2021). "MK: Inkonstitusional Bersyarat, UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun". Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Diakses tanggal 21 Desember 2021. 
  6. Rizal, Jawahir Gustav (5 Oktober 2020). Wedhaswary, Inggried Dwi, ed. "Jejak Omnibus Law: Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 10 Oktober 2020. 
  7. Samboh, Esther (24 Februari 2020). "Guide to omnibus bill on job creation: 1,028 pages in 10 minutes" (dalam bahasa Inggris). The Jakarta Post. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  8. Achmadi, Julio (12 Februari 2020). "Omnibus Is Throwing People and Democracy under the Bus". Tempo.co. Tempo.co. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  9. "Dangerous Omnibus Law". Tempo.co. Tempo.co. 19 Maret 2020. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  10. "Omnibus Law 'clearly and explicitly in the interests of the oligarchy': LBH Jakarta" (dalam bahasa Inggris). Kompas.com. 20 Januari 2020. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  11. ^ "Indonesia: Thousands protest against 'omnibus law' on jobs" (dalam bahasa Inggris). BBC News. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  12. ^ Ghaliya, Ghina (6 Oktober 2020). "Indonesia passes jobs bill as recession looms" (dalam bahasa Inggris). The Jakarta Post. Diakses tanggal 7 Oktober 2020. 
  13. "Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja: 1.244 Pasal dan 79 UU Direvisi". kemenkeu.go.id. Kementerian Keuangan. 16 Januari 2020. Diakses tanggal 13 Oktober 2020. 
  14. Putsanra, Dipna Videlia (6 Oktober 2020). "Beda Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan 13/2003". Tirto.id. Tirto.id. Diakses tanggal 10 Oktober 2020. 
  15. Karunia, Ade Miranti (7 Oktober 2020). Djumena, Erlangga, ed. "UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja? Menaker: Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tetap Dipertahankan!". Kompas.com. KOMPAS.com. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  16. ^ Putsanra, Dipna Videlia (7 Oktober 2020). "Poin-Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah". Tirto.id. Tirto.id. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  17. ^ Yahya, Achmad Nasrudin (7 Oktober 2020). Kuwado, Fabian Januarius, ed. "Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak, Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh". Kompas.com. KOMPAS.com. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  18. ^ Akhlas, Adrian Walil (24 Februari 2020). "5 things you need to know about omnibus bill on taxation" (dalam bahasa Inggris). The Jakarta Post. Diakses tanggal 7 Oktober 2020. 
  19. Negara, Kementerian Sekretariat. "Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja | Sekretariat Negara". www.setneg.go.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2020-11-30. 
  20. "Presiden Joko Widodo Teken UU Cipta Kerja, Penyiaran TV Analog Bakal Mati dan Beralih ke TV Digital, Kenapa?". hype.grid.id. Diakses tanggal 2020-11-03. 
  21. Rizal, Jawahir Gustav (16 Agustus 2020). Nugroho, Rizal Setyo, ed. "Fenomena Influencer, Mulai dari Iklan hingga Promosi RUU Cipta Kerja". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 19 Agustus 2020. 
  22. Putri, Budiarti Utami (16 Agustus 2020). Persada, Syailendra, ed. "Influencer di Lingkaran Kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja". Tempo.co. Tempo.co. Diakses tanggal 19 Agustus 2020. 
  23. Nathaniel, Felix (3 Agustus 2020). "Mengapa Jokowi Undang Influencer Corona ke Istana adalah Sia-Sia?". Tirto.id. Tirto.id. Diakses tanggal 19 Agustus 2020. 
  24. Sastramidjaja, Yatun; Rasidi, Pradipa P. (2021-07-21). "The Hashtag Battle over Indonesia's Omnibus Law: From Digital Resistance to Cyber-Control" (dalam bahasa Inggris). ISEAS Perspective. Diakses tanggal 2021-09-24. 
  25. Mufti, Lailuddin; Rasidi, Pradipa P. (2021-10-13). "Selling the Omnibus Law on Job Creation" (dalam bahasa Inggris). Inside Indonesia. Diakses tanggal 2021-10-13. 
  26. "Usai Ridwan Kamil, PKS Minta Presiden Keluarkan Perppu". CNN Indonesia. CNN Indonesia. 8 Oktober 2020. Diakses tanggal 8 Oktober 2020. 
  27. Putra, Perdana. Assifa, Farid, ed. "Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Sampaikan Aspirasi Buruh Tolak UU Cipta Kerja". Kompas.com. Diakses tanggal 9 Oktober 2020. 

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Undang Undang Cipta Kerja atau Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disingkat UU Ciptaker atau UU CK adalah undang undang di Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 5 Oktober 2020 oleh DPR RI dan diundangkan pada 2 November 2020 dengan tujuan untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi asing dan dalam negeri dengan mengurangi persyaratan peraturan untuk izin usaha dan pembebasan tanah Karena memiliki panjang 1 187 halaman 1 dan mencakup banyak sektor UU ini juga disebut sebagai undang undang sapu jagat atau omnibus law omnibus law dianggap oleh beberapa orang bertentangan dengan sifat demokrasi 2 3 Undang Undang Cipta KerjaNama panjangUndang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau disebut omnibus lawJulukanUU Cipta Kerja UU CiptakerDisahkan olehPresiden Joko Widodo dan DPR RITanggal mulai berlaku2 November 2020PerubahanAmandemen79 undang undangPerkara terkait di Mahkamah KonstitusiPerkara di MK91 PUU XVIII 2020 perkara yang dikabulkan sebagian Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Undang Undang Cipta Kerja menuai kritik karena dikhawatirkan akan menguntungkan pemilik perusahaan terutama perusahaan asing konglomerat kapitalis investor terutama investor asing dan merugikan hak hak pekerja serta meningkatkan deforestasi di Indonesia dengan mengurangi perlindungan lingkungan 2 Rangkaian unjuk rasa untuk menolak undang undang ini masih berlangsung dan menuntut agar undang undang ini dicabut Walau telah disahkan DPR terdapat cacat dalam proses perundangan berupa perubahan isi materi UU yang dapat berimplikasi pada hukuman pidana 4 Undang Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi di mana undang undang tersebut harus diperbaiki hingga maksimal 25 November 2023 5 Daftar isi 1 Latar belakang 2 Isi 2 1 Ketenagakerjaan 2 1 1 Gaji dan waktu kerja 2 1 2 Pekerja asing 2 1 3 Pemecatan 2 2 Perpajakan 2 3 Lingkungan 2 4 Investasi 2 5 Televisi digital 3 Tanggapan 3 1 Unjuk Rasa 3 2 Peran influencer media sosial dan akun palsu 3 3 Internasional 3 4 Nasional 4 Lihat pula 5 Referensi 6 Pranala luarLatar belakang SuntingPresiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 menyampaikan rencananya mengenai perumusan omnibus law bersama DPR Ia menyebutkan ada dua undang undang yang akan tercakup di dalamnya yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM 6 Pada Februari 2020 pemerintah Indonesia mengajukan undang undang sapu jagat ke DPR dengan target musyawarah yang selesai dalam tempo 100 hari 7 Versi draf RUU dikritik oleh elemen media Indonesia kelompok hak asasi manusia serikat pekerja dan organisasi lingkungan hidup karena mendukung oligarki dan membatasi hak hak sipil rakyat 8 9 10 Di lain pihak Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung RUU ini 11 Setelah revisi yang dilakukan terhadap beberapa pasal RUU Cipta Kerja disahkan DPR pada Senin 5 Oktober 2020 tiga hari lebih cepat dari tanggal pengesahan yang dijadwalkan Pengesahan RUU juga dilakukan sebelum hari unjuk rasa selanjutnya yang telah direncanakan oleh serikat pekerja Beberapa jam sebelum disahkan 35 perusahaan investasi mengirim surat yang memperingatkan pemerintah tentang konsekuensi berbahaya dari RUU tersebut bagi lingkungan 2 Pengesahan RUU Cipta Kerja didukung oleh tujuh partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Golkar Gerindra Partai NasDem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Amanat Nasional dan Partai Persatuan Pembangunan sementara dua partai yang menolak adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera 12 Isi SuntingLihat pula Daftar undang undang yang direvisi UU Cipta Kerja RUU Cipta Kerja merevisi sekitar 79 undang undang yang telah ada sebelumnya 13 Ketenagakerjaan Sunting RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan 14 Gaji dan waktu kerja Sunting RUU Cipta Kerja membatasi penetapan upah minimum oleh kabupaten dan kota lalu memberikan rumus yang didasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi 15 Upah Minimum Kabupaten Kota UMK tetap diatur dalam UU Cipta Kerja dengan syarat tertentu Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja dan buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi atau inflasi 16 RUU ini juga mengurangi batas pembayaran pesangon dari gaji 32 bulan menjadi gaji 19 bulan ditambah gaji enam bulan yang disediakan oleh pemerintah 17 Besaran pesangon ditentukan dengan mengatur nilai maksimalnya berbeda dari UU Ketenagakerjaan yang mengatur nilai minimalnya 16 Batas lembur dinaikkan menjadi empat jam per hari dan 18 jam per minggu dan wajib hari libur dikurangi dari dua hari dalam seminggu menjadi hanya satu hari 11 Undang undang tersebut juga menghapus mandat cuti berbayar selama 2 bulan bagi pekerja yang bekerja selama lebih dari 6 tahun 17 Pekerja asing Sunting Aturan dilonggarkan untuk pekerja asing untuk memudahkan perekrutan tenaga kerja asing 12 Sebelum UU ini disahkan alih daya hanya diperbolehkan pada pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan produksi 17 Warga negara asing yang tinggal selama lebih dari 183 hari setahun di Indonesia tidak akan dikenakan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri 18 Pemecatan Sunting Aturan pemecatan pekerja dilonggarkan dan proses yang diperlukan untuk melamar ke sebuah lembaga ketika memecat pekerja yang dirancang untuk melindungi hak hak pekerja dicabut 17 Perpajakan Sunting Pajak penghasilan badan akan diturunkan secara bertahap dari saat ini 25 menjadi 22 mulai 2022 dan akhirnya 20 mulai 2025 18 Perusahaan digital seperti Netflix Steam dan Spotify akan diminta untuk menagih pelanggan membayar pajak pertambahan nilai PPN sebesar 10 18 Lingkungan Sunting Peraturan lingkungan untuk bisnis dilonggarkan untuk proyek yang tidak diklasifikasikan sebagai berisiko tinggi meskipun perusahaan berisiko tinggi tersebut masih diharuskan untuk mengajukan analisis dampak lingkungan 11 Undang undang menyerahkan izin penggunaan dan kewenangan lahan kepada pemerintah pusat dan menaikkan denda atas kerusakan lingkungan 2 Salah satu contoh perubahan peraturan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Ketentuan Pasal 1 angka 11 angka 12 angka 35 angka 36 angka 37 dan angka 38 UU No 32 Tahun 2020 diubah 19 Investasi Sunting Undang undang tersebut menciutkan daftar industri yang dilarang menerima investasi swasta dari 300 menjadi enam antaranya obat obatan terlarang perjudian ikan yang terancam punah senjata kimia dan bahan kimia industri 2 Televisi digital Sunting Selain mengatur tentang hal hal yang telah disebutkan di atas Undang Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang penghentian siaran analog atau yang umumnya disebut dengan peralihan ke televisi digital Menurut undang undang ini penghentian siaran analog akan terjadi paling lambat 2 tahun sesudah undang undang ini diberlakukan 20 Tanggapan SuntingUnjuk Rasa Sunting Artikel utama Unjuk rasa Undang Undang Cipta Kerja Sejak Februari 2020 berbagai unjuk rasa digelar di beberapa daerah Indonesia dengan titik orasi berada di depan gedung DPRD dan jalan jalan lainnya Beberapa protes berlangsung damai sementara yang lain berubah menjadi kekerasan menyebabkan kerusakan properti serta korban jiwa dan penangkapan butuh rujukan Peran influencer media sosial dan akun palsu Sunting Pada Agustus 2020 beberapa pemengaruh influencer media sosial di Indonesia menggaungkan pesan proundang undang cipta kerja melalui beragam media sosial Tanda pagar IndonesiaButuhKerja digunakan pada pemengaruh melalui iklan komik strip video atau konten lainnya untuk mempromosikan keuntungan setelah RUU Cipta Kerja ini disahkan sekaligus mengklarifikasi beberapa isu negatif yang beredar 21 Upaya ini dikritik keras oleh beberapa pihak terutama aktivis internet yang sejak awal menolak pembahasan RUU ini Beberapa pemengaruh yang mengunggah konten pro RUU ini kemudian berhenti mempromosikan pesan tersebut Salah satunya musisi Ardhito Pramono mengaku dibayar untuk mempromosikan dukungan terhadap RUU ini 22 Masyarakat kemudian mengaitkan aktivitas ini dengan pertemuan Jokowi dengan para pemengaruh di Istana Kepresidenan dengan dugaan bahwa para pemengaruh tersebut direkrut oleh pemerintah secara langsung untuk membungkam suara oposisi 23 Selain selebritas akun akun pemengaruh lain dan akun akun anonim juga dimobilisasi untuk mengisi media sosial lewat beragam konten mendukung Omnibus Law serta menyerang kritikus dengan menggunakan kata kasar dan tuduhan menyebar hoax 24 25 Sebagian dari mereka berasal dari tim eks relawan Jokowi selama Pilpres 2014 dan 2019 Dalam satu tim untuk menyebar isu Omnibus Law mereka mendapat uang sejumlah Rp 25 000 000 Internasional Sunting RUU tersebut dikecam oleh Konfederasi Serikat Buruh Internasional dan 35 lembaga investasi internasional lainnya yang secara kolektif mengelola aset senilai US 4 1 triliun 11 Nasional Sunting Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siradj menyatakan penentangannya terhadap RUU tersebut dan mengecamnya karena hanya menguntungkan kapitalis investor dan konglomerat 11 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji bersama Partai Keadilan Sejahtera telah meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perppu untuk mengesampingkan RUU tersebut 26 27 Lihat pula SuntingUnjuk rasa Undang Undang Cipta KerjaReferensi Sunting Jokowi Teken UU Ciptaker 1 187 Halaman Nomor 11 Tahun 2020 CNN Indonesia CNN Indonesia 2 November 2020 a b c d e Paddock Richard C 10 Oktober 2020 Indonesia s Parliament Approves Jobs Bill Despite Labor and Environmental Fears dalam bahasa Inggris New York Times ISSN 0362 4331 Diakses tanggal 7 Oktober 2020 Sihombing Grace 7 Oktober 2020 What to Know About Indonesia s Investment Law Overhaul dalam bahasa Inggris Bloomberg Diakses tanggal 8 Oktober 2020 Istana Pastikan Hanya Satu Pasal Dihapus Dari UU Cipta Kerja Republika MKRI Humas 25 November 2021 MK Inkonstitusional Bersyarat UU Cipta Kerja Harus Diperbaiki dalam Jangka Waktu Dua Tahun Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Diakses tanggal 21 Desember 2021 Rizal Jawahir Gustav 5 Oktober 2020 Wedhaswary Inggried Dwi ed Jejak Omnibus Law Dari Pidato Pelantikan Jokowi hingga Polemik RUU Cipta Kerja Kompas com Kompas com Diakses tanggal 10 Oktober 2020 Samboh Esther 24 Februari 2020 Guide to omnibus bill on job creation 1 028 pages in 10 minutes dalam bahasa Inggris The Jakarta Post Diakses tanggal 8 Oktober 2020 Achmadi Julio 12 Februari 2020 Omnibus Is Throwing People and Democracy under the Bus Tempo co Tempo co Diakses tanggal 8 Oktober 2020 Dangerous Omnibus Law Tempo co Tempo co 19 Maret 2020 Diakses tanggal 8 Oktober 2020 Omnibus Law clearly and explicitly in the interests of the oligarchy LBH Jakarta dalam bahasa Inggris Kompas com 20 Januari 2020 Diakses tanggal 8 Oktober 2020 a b c d e Indonesia Thousands protest against omnibus law on jobs dalam bahasa Inggris BBC News Diakses tanggal 8 Oktober 2020 Parameter yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b Ghaliya Ghina 6 Oktober 2020 Indonesia passes jobs bill as recession looms dalam bahasa Inggris The Jakarta Post Diakses tanggal 7 Oktober 2020 Lebih dari satu parameter last1 dan last yang digunakan bantuan Lebih dari satu parameter first1 dan first yang digunakan bantuan Perkembangan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja 1 244 Pasal dan 79 UU Direvisi kemenkeu go id Kementerian Keuangan 16 Januari 2020 Diakses tanggal 13 Oktober 2020 Putsanra Dipna Videlia 6 Oktober 2020 Beda Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Ketenagakerjaan 13 2003 Tirto id Tirto id Diakses tanggal 10 Oktober 2020 Karunia Ade Miranti 7 Oktober 2020 Djumena Erlangga ed UMK Dihapuskan dalam UU Cipta Kerja Menaker Saya Tegaskan Upah Minimum Kabupaten Kota Tetap Dipertahankan Kompas com KOMPAS com Diakses tanggal 8 Oktober 2020 a b Putsanra Dipna Videlia 7 Oktober 2020 Poin Poin Isi UU Cipta Kerja Omnibus Law Soal Pesangon hingga Upah Tirto id Tirto id Diakses tanggal 8 Oktober 2020 a b c d Yahya Achmad Nasrudin 7 Oktober 2020 Kuwado Fabian Januarius ed Dari Kontrak Seumur Hidup hingga PHK Sepihak Ini 8 Poin UU Cipta Kerja yang Jadi Sorotan Buruh Kompas com KOMPAS com Diakses tanggal 8 Oktober 2020 a b c Akhlas Adrian Walil 24 Februari 2020 5 things you need to know about omnibus bill on taxation dalam bahasa Inggris The Jakarta Post Diakses tanggal 7 Oktober 2020 Negara Kementerian Sekretariat Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sekretariat Negara www setneg go id dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 2020 11 30 Presiden Joko Widodo Teken UU Cipta Kerja Penyiaran TV Analog Bakal Mati dan Beralih ke TV Digital Kenapa hype grid id Diakses tanggal 2020 11 03 Rizal Jawahir Gustav 16 Agustus 2020 Nugroho Rizal Setyo ed Fenomena Influencer Mulai dari Iklan hingga Promosi RUU Cipta Kerja Kompas com Kompas com Diakses tanggal 19 Agustus 2020 Putri Budiarti Utami 16 Agustus 2020 Persada Syailendra ed Influencer di Lingkaran Kampanye Omnibus Law RUU Cipta Kerja Tempo co Tempo co Diakses tanggal 19 Agustus 2020 Nathaniel Felix 3 Agustus 2020 Mengapa Jokowi Undang Influencer Corona ke Istana adalah Sia Sia Tirto id Tirto id Diakses tanggal 19 Agustus 2020 Sastramidjaja Yatun Rasidi Pradipa P 2021 07 21 The Hashtag Battle over Indonesia s Omnibus Law From Digital Resistance to Cyber Control dalam bahasa Inggris ISEAS Perspective Diakses tanggal 2021 09 24 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Mufti Lailuddin Rasidi Pradipa P 2021 10 13 Selling the Omnibus Law on Job Creation dalam bahasa Inggris Inside Indonesia Diakses tanggal 2021 10 13 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Usai Ridwan Kamil PKS Minta Presiden Keluarkan Perppu CNN Indonesia CNN Indonesia 8 Oktober 2020 Diakses tanggal 8 Oktober 2020 Putra Perdana Assifa Farid ed Gubernur Sumbar Irwan Prayitno Sampaikan Aspirasi Buruh Tolak UU Cipta Kerja Kompas com Diakses tanggal 9 Oktober 2020 Pranala luar SuntingSitus web resmi Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Undang Undang Cipta Kerja amp oldid 24373488