Palestina (bahasa Arab: فلسطين), secara resmi Negara Palestina (bahasa Arab: دولة فلسطين, translit. Dawlat Filasṭīn, bahasa Ibrani: מדינה פלסטינית), adalah negara yang berada di Asia Barat, antara Laut Tengah dan Sungai Yordan. Status politik negara ini masih diperdebatkan. Sebagian besar negara di dunia termasuk anggota Organisasi Kerja Sama Islam, Liga Arab, Gerakan Non-Blok, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara, dan beberapa negara-negara bekas Uni Soviet telah mengakui keberadaan Palestina sebagai sebuah negara berdaulat.
Negara Palestina دولة فلسطين Dawlat Filasṭin (Arab) | |
|---|---|
Semboyan: — | |
| Lambang ini digunakan untuk lambang Perang | |
| Status | Negara yang diakui sebagian, negara pengamat PBB Diakui oleh 138 negara anggota PBB |
| Ibu kota | Yerusalem (dipersengketakan) 31°47′N 35°13′E / 31.783°N 35.217°E |
| Pusat pemerintahan | Ramallah 31°54′N 35°12′E / 31.900°N 35.200°E |
| Kota terbesar | Gaza 31°31′N 34°27′E / 31.517°N 34.450°E |
| Bahasa resmi | Arab |
| Agama | 93% Islam (resmi), 6% Kristen, 1% Lainya |
| Pemerintahan | Kesatuan semi-presidensial republik konstitusional |
• Presiden | Mahmoud Abbas |
| Mohammad Shtayyeh | |
| Legislatif | Al-Majlis al-Waṭanī |
| Pembentukan | |
| 15 November 1988 | |
| 29 November 2012 | |
• Perubahan dari Otoritas Nasional Palestina | 3 Januari 2013 |
• Perselisihan kedaulatan dengan Israel | Masih berlangsung |
| Luas | |
- Total | 6.020 km2 (163) |
| 3,5 | |
| Populasi | |
- Perkiraan 2022 | 5.377.429 (119) |
| 731/km2 | |
| PDB (KKB) | 2018 |
- Total | $26,479 miliar |
| $5.795 | |
| PDB (nominal) | 2018 |
- Total | $14,616 miliar |
| $3.199 | |
| Gini (2016) | 35,5 sedang |
| IPM (2019) | 0,708 tinggi · 107 |
| Mata uang | Dinar Yordania (.د.ي) ( JOD)Pound Mesir (ج.م) ( EGP) Shekel Israel (₪) ( ILS) |
| Zona waktu | Waktu Eropa Timur (EET) (UTC+2) |
- Musim panas (DST) | UTC+3 (Waktu Musim Panas Eropa Timur (EEST)) |
| Lajur kemudi | kanan |
| Kode telepon | +970 |
| Kode ISO 3166 | PS |
| Ranah Internet | .ps فلسطين. |
Wilayah Palestina saat ini terbagi menjadi dua entitas politik, yaitu wilayah pendudukan Israel dan Otoritas Nasional Palestina. Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan pada 15 November 1988 di Aljir oleh Dewan Nasional Palestina dan Organisasi Pembebasan Palestina.
Pada 1974, Liga Arab telah menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil sah tunggal rakyat Palestina", dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka secara mendesak. Organisasi Pembebasan Palestina telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "entitas non-negara" sejak 22 November 1974, yang memberikan hak untuk berbicara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tetapi tidak memiliki hak suara. Setelah Deklarasi Kemerdekaan, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara resmi "mengakui" proklamasi dan memilih untuk menggunakan sebutan "Palestina", bukan "Organisasi Pembebasan Palestina" ketika mengacu pada pengamat permanen Palestina. Dalam keputusan ini, Organisasi Pembebasan Palestina tidak berpartisipasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kapasitasnya sebagai pemerintah negara Palestina. Sejak tahun 1998, Organisasi Pembebasan Palestina diatur untuk duduk di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa segera setelah negara non-anggota dan sebelum semua pengamat lain.
Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan Organisasi Pembebasan Palestina mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme". Sementara Israel menduduki wilayah Palestina, sebagai hasil dari Perjanjian Oslo, Organisasi Pembebasan Palestina mendirikan sebuah badan administratif sementara: Otoritas Nasional Palestina, yang memiliki beberapa fungsi pemerintahan di bagian Tepi Barat dan Jalur Gaza. Pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas membagi wilayah Palestina secara politik, dengan Fatah yang dipimpin oleh Mahmoud Abbas menguasai Tepi Barat dan diakui secara internasional sebagai Otoritas Palestina resmi, sementara Hamas telah mengamankan kekuasaannya atas Jalur Gaza. Pada bulan April 2011, kedua pihak telah menandatangani perjanjian rekonsiliasi, tetapi pelaksanaannya masih terbengkalai.
Hingga 18 Januari 2012, 129 (66,8%) dari 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Banyak negara yang tidak mengakui negara Palestina tetapi mengakui Organisasi Pembebasan Palestina sebagai "wakil rakyat Palestina". Selain itu, komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina diberdayakan oleh Dewan Nasional Palestina untuk melakukan fungsi pemerintah negara Palestina.
Sejarah
Wilayah Palestina sebelum masa kolonial dan pendirian Negara
Masa Klasik
Sekitar 2500 tahun SM Palestina merupakan nama untuk wilayah barat daya negeri Syam, yaitu wilayah yang terletak di bagian barat Asia dan bagian pantai timur Laut Tengah. Nama klasik wilayah Palestina adalah Kan’an karena dalam sejarah tercatat bangsa yang pertama kali bermukim di Palestina adalah Bangsa Kan’an yang datang dari Jazirah Arab.
Bangsa Kan’an membangun kurang lebih 200 kota dan desa di Palestina seperti Pisan, Alqolan, Aka, Haifa, Bi’ru Al Shaba (Bersyeba), dan Betlehem. Kota besar Kan’an saat itu adalah Shekeem dan diikuti wilayah yang masih bisa ditemui sekarang adalah Asdod, Acco, Gaza, Al-Majdal. Jagga, Askelan, Ariha, Jericho, dan Bisan.
Kedatangan Nabi di Palestina
Sekitar 1900 SM, Kedatangan nabi di Palestina diawali kedatangan Nabi Ibrahim yang pada saat itu kekuasaan Palestina (Al-Quds) dipegang oleh Malki Shadiq. Kemudian Nabi Ya’qub yang mempunyai anak sebanyak dua belas orang. Keturunan nabi Ya’qub kemudian dinamakan sebagai Bani Israel (Israel adalah julukan bagi Nabi Ya’qub a.s.). Kekejaman Fir’aun ketika itu memaksa Bani Israil keluar dari Palestina dan mendiami wilayah Mesir.
Nabi Musa di Palestina
Pada abad ke 13 SM, Nabi Musa datang untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Fir’aun, tetapi Nabi Musa berpulang sebelum membawa kembali Bani Israel ke wilayah Palestina.
Nabi Yusya bin Nun a.s memimpin Bani Israel
Pada 1190 SM, Sepeninggalan Nabi Musa, Bani Israil dipimpin oleh Nabi Yusya bin Nun a.s yang kemudian membawa Bani Israil menguasai daerah bagian timur Palestina.
Nabi Dawud memerintah Palestina
Pada (963-923 SM), Tercatat Nabi Dawud a.s. juga pernah memerintah di wilayah Palestina setelah menghancurkan Raja Thalut. Kepemimpinan Nabi Dawud kemudian dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman a.s. Saat kepemimpinan Sulaiman a.s., Palestina berada pada kondisi tertinggi dalam segala aspek kehidupan namun setelah Nabi Sulaiman a.s. wafat, kondisi negara terpecah menjadi dua. Muncul dua negara yang saling bermusuhan, yaitu kerajaan Israel dan kerajaan Yahuda. Kerajaan Israel tidak bertahan lama dibandingkan kerajaan Yahuda yang terus berlanjut sampai 586 SM dengan ibukota Al Quds.
Asal kata Palestina
Sekitar 800 SM, asal kata Palestina disebutkan berasal dari kata philsta dalam catatan Asiria selama masa Raja Assyiria (Addizari III).
Keruntuhan Kerajaan Yahuda
Pada tahun 586 SM, Kerajaan Yahuda runtuh setelah dikalahkan oleh orang-orang Babilonia di bawah kepemimpinan Nebukadnezar.11 Palestina setelah itu dikuasai oleh kerajaan Persia (539-332 SM) yang dipimpin oleh Darius. Darius membagi wilayah atau negara bagian Persia menjadi dua belas wilayah dan menjadikan Palestina sebagai wilayah kelima dengan nama Aramen (Abr Nahra) yang berarti seberang sungai.
Kerajaan Romawi menguasai Palestina
Sejarah kemudian menyatakan Kerajaan Romawi menguasai Palestina setelah mengalahkan kekuasaan Helenisme Yunani di bawah kepemimpinan Paranormal Agung (332-63 SM). Saleh menyatakan bahwa Bangsa Romawi (Bizantium) menguasai Palestina pada tahun 63 SM dalam bentuk otonomi kekuasaan dan barulah pada 6 M pemerintahan diambil alih langsung oleh Romawi.
Palestina disebutkan sebagai tanah Kan'an
Pertengahan abad ke-5, Palestina dalam sejarah kuno disebutkan sebagai tanah Kan’an dalam laporan pemimpin tentara King Mary. Nama itu tertulis di tugu Adrimi, seorang Raja Alkha (Tal Al A’tashenah).
Peninggalan purbakala
Pada 500-14.000 SM, terdapat peninggalan purbakala yang mengindikasikan manusia sudah mendiami Palestina sejak zaman batu, hal ini diketahui saat Bangsa Kan’an datang dari Jazirah Arab. Sisa peninggalan purbakala tersebut berupa tulang belulang manusia yang ditemukan di dalam gua-gua di Palestina seperti Gua Al-Amira, Irc Al-Ahmar, Al-Wad, Kubarah, dan di Pegunungan Gurun Negev.
Abad Pertengahan
Pada 636 M, Ekspansi Islam ke wilayah Palestina terjadi pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab r.a. Perebutan wilayah Palestina ditandai dengan perang Ajnadid yang serupa dengan perang Yarmuk yang memakan banyak korban dari tentara Muslim dan Romawi dan dalam jangka waktu yang lama, namun pasukan muslim di bawah panglima perang Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid memenangkan peperangan tersebut dan pasukan Romawi menarik diri ke kota Yerusalem.
Masa kolonial
Masa Kolonial Inggris dan Imigrasi Yahudi Eropa ke Palestina
Setelah jatuhnya Kekhalifahan Utsmaniyah, Palestina menjadi jajahan Inggris. Inggris menduduki selatan Palestina dan bagian tengahnya pada Desember 1917.
Pada 2 November 1917, Deklarasi Balfour terjadi dengan menandatangani perjanjian penyerahan Palestina kepada Zionis, padahal saat itu Palestina belum menjadi jajahan Inggris.[butuh sumber yang lebih baik] Saat perjanjian Balfour dilaksanakan, tercatat sebesar 56.000 Yahudi menatap di Palestina, yang termasuk 8 persen dari penduduk Palestina.
Pada September 1918, Inggris menjajah Palestina bagian utara.
Pada 1939-1945, Eksodus Yahudi ke Palestina tidak bisa dilepaskan dari tragedi Holokaus yang didengungkan Eropa. Holokaus muncul karena perbuatan Nazi pada Perang Dunia II.
Konflik dengan Israel
Pada tahun 1946, Transyordania memperoleh kemerdekaan dari Mandat Britania atas Palestina.
Pada tanggal 14 Mei 1948, Yahudi mendeklarasikan negara Israel.
Pada tahun 1948, terjadi Perang Arab-Israel. Selama perang, Israel memperoleh wilayah tambahan karena menang perang. Mesir memperoleh kendali atas Jalur Gaza dan Transyordania mendapatkan kontrol atas Tepi Barat.
Pada tahun 1959, Mesir awalnya mendukung terciptanya Pemerintahan Seluruh Palestina, namun dibubarkan.
Pada tahun 1964, ketika Tepi Barat dikontrol oleh Yordania, Organisasi Pembebasan Palestina didirikan di sana dengan tujuan untuk menghadapi Israel.
Pada tahun 1967, Perang Enam Hari ketika Mesir, Yordania dan Suriah berperang melawan orang Israel, berakhir dengan ekspansi teritorial signifikan oleh Israel karena Israel menang atas Perang Enam Hari.
Pada 22 November 1974, KTT Liga Arab 1974 menunjuk Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah tunggal rakyat Palestina dan menegaskan kembali hak mereka untuk mendirikan negara merdeka yang mendesak. PLO telah memiliki status pengamat di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai "entitas non-negara"
Pada 15 November 1988, Deklarasi Kemerdekaan Palestina dinyatakan di Aljir oleh Dewan Nasional (PNC) Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)
Pada tahun 1993, dalam Perjanjian Oslo, Israel mengakui tim negosiasi PLO sebagai "mewakili rakyat Palestina", dengan imbalan PLO mengakui hak Israel untuk eksis dalam damai, penerimaan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, dan penolakannya terhadap "kekerasan dan terorisme".
Etimologi
Kata "Palestina" berasal dari Yudea Palestina. Yudea Palestina merupakan nama dari Tanah Yudea yang diganti oleh Kaisar Hadrian pada zaman penjajahan Romawi. Hal ini dilakukan karena adanya keinginan untuk menghapuskan jejak Yahudi di Tanah Yudea. Nama ini kemudian terus dipakai sampai sekarang. Palestina bukanlah keturunan bangsa Filistin. Filistin merupakan bangsa yang datang dari Kaftor (sekarang berada di sekitar Yunani).
Pemerintahan
Otoritas Nasional Palestina atau Palestina merupakan sebuah negara yang berbentuk Republik Parlementer yang diumumkan berdirinya pada tanggal 15 November 1988 di Aljir, ibu kota Aljazair. Berbeda dengan kebanyakan negara di dunia yang mengumumkan kemerdekaannya setelah memperoleh Konsesi Politik dari negara penjajah, Palestina mengumumkan eksistensinya bukan karena mendapat konsesi politik dari negara lain, melainkan untuk mengikat empat juta kelompok etnis dalam satu wadah, yaitu negara Palestina. Dalam pengumuman itu ditetapkan pula bahwa Yerusalem Timur (akan) dijadikan ibu kota negara.
Secara de jure, Kepala negara yang berkuasa saat ini masih dalam persengketaan antara Presiden Mahmoud Abbas dari Faksi Fatah dan Ketua Dewan Legislatif Palestina Aziz Duwaik. Namun, secara de facto, otoritas Palestina di bawah pimpinan Presiden Mahmoud Abbas hanya menguasai wilayah Tepi Barat. Wilayah Gaza dikuasai oleh Hamas di bawah pimpinan mantan Perdana Menteri Ismail Haniyeh, setelah Hamas merebut wilayah ini dari otoritas Palestina pada tahun 2007. Dewan Nasional Palestina, yang identik dengan Parlemen Palestina, beranggotakan 500 orang.
Lembaga ini terdiri dari:
- Komite Eksekutif
- Kesatuan Lembaga Penerangan
- Lembaga Kemiliteran Palestina
- Pusat Riset Palestina
- Pusat Tata Perencanaan Palestina
Dalam hal ini, Komite Eksekutif membawahkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerangan, Pendanaan Nasional Palestina, organisasi massa, Tanah Air yang diduduki, perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina, masalah politik, masalah administrasi dan masalah kemiliteran.
Ekonomi
Sumber keuangan untuk membiayai pemerintahan saat ini berasal dari negara-negara Timur Tengah, lembaga Islam serta tokoh perseorangan yang bersimpati dengan perjuangan negara ini. Selain itu, sumber keuangannya juga berasal dari perpajakan dan pariwisata. Sebelumnya, Palestina mendapatkan sumber keuangan dari hasil pajak yang dibagikan oleh Israel.[butuh rujukan]
Indikator pembangunan
Pendaftaran sekolah, primer (%) gros: 94% pada tahun 2012
Emisi karbon dioksida (metrik ton per kapita): 0,6 pada tahun 2010
Tingkat kemiskinan: 25,8% pada tahun 2011
Peningkatan sumber air pedesaan: 82% pada tahun 2012
Harapan hidup: 73 pada tahun 2012
GNI per kapita (US $ saat ini): $2.810 pada tahun 2012
Populasi: 4.169.509 pada tahun 2013
Perjuangan Intifadah
Berdirinya negara Palestina didorong oleh keinginan untuk menyatukan penduduk Palestina yang terdiri dari beraneka ragam etnis. Pengumuman berdirinya negara ini dilakukan oleh Ketua Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Arafat yang kemudian menjadi Presiden Palestina, dari pusat pemerintahan di pengasingan, di Aljir, Aljazair. Dari segi hukum interansional, eksistensi negara ini rapuh karena selain tidak diakui sebagian negara anggota Dewan Keamanan PBB, juga akibat wilayah geografi yang masih belum begitu jelas.
Sebaliknya, lembaga internasional turut memberi dukungan kepada Palestina. Sekretaris Jenderal PBB mengundang Yasser Arafat untuk menyampaikan pidatonya dalam sidang di New York pada Desember 1988. Namun Pemerintah Amerika Serikat menolak memberikan visa masuk kepada Arafat, sehingga tempat sidang pun dipindahkan ke Jenewa. Dalam pidatonya, Arafat menegaskan bahwa PLO ingin menjalin kontak langsung dengan Amerika. Namun karena lobi Yahudi Amerika yang kuat, Palestina gagal memperoleh pengakuan dari Amerika.
Terdorong keinginan untuk memperjuangkan tanah yang telah dijadikan bagian dari negara Yahudi Israel, sejak tahun 1987, penduduk Palestina dengan sendirinya mengorganisir gerakan Intifadah, yaitu gerakan perjuangan sipil yang bertujuan mengembalikan tanah Palestina sebelum terbentuknya negara Israel. Kebanyakan para pejuang Intifadah ialah mereka yang dulu bertempat tinggal di daerah yang sekarang menjadi bagian dari negara Israel, dan pindah ke pengungsian akibat pengusiran setelah Perang 6 Hari. Di dalam pengungsian, terdorong oleh rasa tertindas dan keinginan untuk merebut kembali rumah dan tanah yang dulu mereka tempati turun-temurun, penduduk Palestina dan pengungsi dari wilayah israel bersama-sama mengobarkan Intifadah yang berarti perjuangan untuk melawan tirani dan penindasan. Dalam pandangan cendikiawan dan media barat, intifadah sering kali disalahartikan sebagai bentuk mengobarkan kebencian dan permusuhan kepada pemerintahan Israel dan bangsa Yahudi dalam bentuk apapun dan tanpa sebab yang jelas, faktanya, perlawanan ini timbul karena adanya rasa tertindas akibat pengusiran paksa dan trauma atas kehilangan tanah dan sanak famili mereka.
Galeri
Catatan
- pengucapan bahasa Arab: [fi.las.tˤiːn]; Filastin
- translit. Dawlat Filasṭin
Referensi
- "Palestine". UN World Food Programme. Diakses tanggal 2 November 2022.
- "State of Palestine Population". Worldometers. Worldometers. Diakses tanggal 19 December 2020.
- "World Bank, International Comparison Program database: GDP, PPP (current international $)" (PDF). Data World Bank. Diakses tanggal 29 July 2020.
- "GDP per capita, PPP (current international $) – West Bank and Gaza | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 29 July 2020.
- "GDP (current US$) – West Bank and Gaza | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 29 July 2020.
- "GDP per capita (current US$) – West Bank and Gaza | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 29 July 2020.
- "GINI Index: West Bank and Gaza". The World Bank: Data. Diarsipkan dari versi asli tanggal 8 Juni 2014. Diakses tanggal 8 Juni 2014.
- "2014 Human Development Report Summary" (PDF). United Nations Development Programme. 2014. hlm. 21–25. Diakses tanggal 27 Juli 2014.
- Baroud in Page, 2004, hal. 161.
- Bissio, 1995, hal. 433.
- Sayigh, Yezid (1999). Armed Struggle and the Search for State: The Palestinian National Movement, 1949–1993 (edisi ke-illustrated). Oxford University Press. hlm. 624. ISBN 0198296436, 9780198296430 Periksa nilai: invalid character
|isbn=(bantuan). "The Palestinian National Council also empowered the central council to form a government-in-exile when appropriate, and the executive committee to perform the functions of government until such such time as a government-in-exile was established." - Allenby, Edmund Henry Hynman Allenby, Viscount (2004). Allenby in Palestine : the Middle East correspondence of Field Marshal Viscount Allenby, June 1917-October 1919. Matthew Hughes, Army Records Society. Stroud: Published by Sutton for the Army Records Society. ISBN 0-7509-3841-2. OCLC 57574991.
- Nailufar, Nibras Nada, ed. (2021-06-27). "Deklarasi Balfour, Awal Pendudukan Zionis di Palestina". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-07-14.
- Balfour, Arthur. Balfour Declaration (Isi Deklarasi Balfour).
- "Monarki Hasyimiyah Yordania". HRH Putra Mahkota Al-Hussein bin Abdullah II (dalam bahasa Arab). 2014-04-20.
- . www.knesset.gov.il. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-03-31. Diakses tanggal 2022-07-14.
- "The History Guy: Arab-Israeli Wars: The Arab-Israeli Conflict Explained". www.historyguy.com (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-07-14.
- Tucker, Spencer C.; Roberts, Priscilla (2008-05-12). The Encyclopedia of the Arab-Israeli Conflict: A Political, Social, and Military History [4 volumes]: A Political, Social, and Military History (dalam bahasa Inggris). ABC-CLIO. ISBN 978-1-85109-842-2.
- "Arabs Create Organization For Recovery of Palestine". The New York Times (dalam bahasa Inggris). 1964-05-29. ISSN 0362-4331. Diakses tanggal 2022-08-25.
- "Milestones: 1961-1968"
- . Knesset. 2002-11-15. Archived from the original on 2002-11-15.
- "FaktaIsrael".
- Cook, Jonathan (2016-03-09). "How Most Aid to the Palestinians Ends up in Israel's Coffers". CounterPunch.org (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-08-25.
- (PDF). 2011-06-10. Archived from the original on 2011-06-10. Diakses tanggal 2022-08-25.
- . cfr.org. 2010-09-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-09-10. Diakses tanggal 2022-08-25.
- . 2013-06-18. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-06-18. Diakses tanggal 2022-08-25.
- ^ "West Bank and Gaza | Data". data.worldbank.org. Diakses tanggal 2022-08-25.
Pranala luar
- (Inggris) Palestine, Britannica.
- (Inggris) Political Statement accompanying Palestinian Declaration of Independence 2001-04-20 di Wayback Machine.
- (Inggris) Permanent Observer Mission of Palestine to the United Nations 2007-10-09 di Wayback Machine.
- (Inggris) The Historic Compromise: The Palestinian Declaration of Independence and the Twenty-Year Struggle for a Two-State Solution
- (Inggris) Status of Palestine in the United Nations (A/RES/67/19) Full Text
- (Inggris) Cross, Tony (24 September 2011). "After Abbas's UN Bid Are Palestinians Closer To Having a State?". Radio France Internationale. Retrieved 2011-9-28.
- (Inggris)
- (Inggris) An-Najah National University
- (Inggris)
- (Inggris)
- (Inggris)
- (Inggris) International Recognition of a Unilaterally Declared Palestinian State: Legal and Policy Dilemmas, by Tal Becker
- (Inggris) Picturesque Palestine, Sinai and Egypt by Colonel Sir Charles William Wilson, ed. (published 1881–1884) image gallery at New York Public Library
- (Inggris) A chronology of milestones in Palestine's modern history by Al Jazeera
- (Inggris)
- (Inggris) A map of Palestine from 1475, considered one of the earliest printed maps.
- (Inggris)
- (Inggris) Full text of George Bush's speech on Israel and a Palestinian state
- (Inggris) British Foreign & Commonwealth office on Palestine
- (Inggris) Examination of Palestinian Statehood
- (Inggris)
- (Inggris) (Tony Judt, NY Review of Books)
- (Inggris) (response to Judt by Leon Wieseltier, The New Republic)
- (Inggris) Reut Institute Analysis on Israeli - Palestinian Negotiations 2022-07-04 di Wayback Machine.
- (Inggris) Joel Kovel, Overcoming Zionism: Creating a Single Democratic State in Israel/Palestine, (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2007)
- (Inggris) The Palestinian Basic Law - A collection of various proposals and amendments to the Basic Law of Palestine
- (Inggris) Linking the Gaza Strip with the West Bank: Implications of a Palestinian Corridor Across Israel The Jerusalem Center for Public Affairs
- (Inggris) Thousands of Palestinians back UN recognition call as US presses Abbas to back down RFI English
- (Inggris) Canaan & Ancient Israel, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology. Explores their identities (land-time, daily life, economy & religion) in pre-historical times through the material remains that they have left behind.
- (Inggris) Catholic Encyclopedia.
- (Inggris) Antiquities of the Jews by Flavius Josephus.
- (Inggris) Biblical Archaeology Society
- (Inggris) Syria and Palestine from 1920