Kabinet Kerja (2014–2019)

Untuk kegunaan lain, lihat Kabinet Kerja.

Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi–JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP, PAN, dan Partai Golkar yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014. dan resmi dilantik sehari setelahnya. Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla membacakan susunan kabinetnya di taman belakang Istana Negara. Dalam kesempatan itu, Jokowi menghadirkan para menterinya yang mengenakan seragam kemeja putih. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator dan 30 menteri.

Kabinet Kerja
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk	27 Oktober 2014
Diselesaikan	20 Oktober 2019
Struktur pemerintahan
Kepala negara	Joko Widodo
Kepala pemerintahan	Joko Widodo
Wakil kepala pemerintahan	Jusuf Kalla
Jumlah menteri	34
Jumlah wakil menteri	3
Total jumlah menteri	43
Partai anggota	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya (Desember 2014 – 2019) Partai NasDem Partai Hati Nurani Rakyat Partai Persatuan Pembangunan Partai Amanat Nasional (2016–2018) Independen
Sejarah
Pendahulu	Kabinet Indonesia Bersatu II
Pengganti	Kabinet Indonesia Maju

Latar belakang

Salah satu janji Presiden Jokowi ketika masa kampanye Pilpres 2014 adalah membentuk kabinet profesional dan mengurangi bagi-bagi kursi menteri dengan mitra koalisi. Jokowi juga menyatakan akan ada sistem seleksi mirip lelang jabatan yang pernah ia terapkan dalam menyeleksi calon pejabat camat dan lurah ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi menyatakan bahwa ini tidak berarti menteri tidak ada yang berasal dari partai politik, karena ada juga orang partai yang profesional. Pada Juli 2014, tim transisi Jokowi-JK meluncurkan halaman Kabinet Alternatif Usulan Rakyat, dimana rakyat bisa mengusulkan dan memilih calon-calon menteri melalui Google Docs.

Komposisi partai politik berbanding non-partai politik

Sesuai dengan janji pada masa kampanye, jumlah keseluruhan partai politik tidak mendominasi struktur kabinet. Jika dihitung dari seluruh jabatan menteri tanpa memasukkan jabatan setara menteri, kepala lembaga nonkementerian, dan wakil menteri, maka menteri yang berlatar belakang politik hanya berjumlah 15 orang dibanding 19 orang menteri tanpa latar belakang partai politik. Sementara jika keseluruhan susunan kabinet dihitung, maka didapat 18 pejabat berlatar belakang partai politik dibanding 27 non-partai politik.

Pengecekan kemungkinan kasus korupsi

Sebelum mengumumkan susunan kabinet, Presiden Jokowi terlebih dahulu mengirimkan daftar nama calon menteri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum dilantik sebagai Presiden RI. KPK memeriksa nama-nama tersebut dan memberikan laporan kepada Presiden pada 21 Oktober 2014. Dilaporkan, delapan nama dianggap bermasalah oleh KPK, dan Presiden Jokowi menerima saran KPK untuk mengganti calon-calon menteri tersebut dan menyerahkan kembali perubahan daftar calon menteri kepada KPK dan PPATK. Presiden Jokowi melakukan seleksi tertutup dengan beberapa calon menteri dengan memanggil ke Istana Negara antara 22 - 25 Oktober 2014 serta melalui komunikasi telepon dengan calon menteri lainnya. Pengumuman kabinet beberapa kali tertunda dari yang semula dijadwalkan pada 22 Oktober di Pelabuhan Tanjung Priok ditunda menjadi 24 Oktober setelah keluarnya rekomendasi dari KPK dan PPATK yang baru keluar pada hari itu. Karena menimbang rekomendasi KPK dan PPATK terkait calon menteri, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla akhirnya baru dapat mengumumkan Kabinet Kerja pada 26 Oktober pukul 17.00 WIB di halaman belakang kompleks Istana Negara dan melantik pada keesokan harinya (27 Oktober 2014).

Pimpinan

Presiden	Wakil Presiden
Joko Widodo			Jusuf Kalla

Anggota

Menteri

Sesuai dengan program dan prioritas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, maka posisi anggota kabinet juga mengalami beberapa perubahan, diantaranya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang tidak lagi berada di bawah Menko Perekonomian namun langsung di bawah Presiden. Pada periode sebelumnya Kepala Bappenas berada di bawah koordinasi Menko Perekonomian. Berikut adalah menteri Kabinet Kerja.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat	Partai
Menteri koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		Tedjo Edhy Purdijatno	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	NasDem
			Luhut Binsar Panjaitan	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Golkar
			Wiranto	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Hanura
2	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		Sofyan Djalil	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Nonpartai
			Darmin Nasution	12 Agustus 2015	20 Oktober 2019	Nonpartai
3	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya		Indroyono Soesilo	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Nonpartai
			Rizal Ramli	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Nonpartai
			Luhut Binsar Panjaitan	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Golkar
4	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Puan Maharani	27 Oktober 2014	1 Oktober 2019	PDI-P
			Darmin Nasution (Pelaksana tugas)	1 Oktober 2019	20 Oktober 2019	Nonpartai
Menteri
5	Menteri Sekretaris Negara		Pratikno	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
6	Menteri Dalam Negeri		Tjahjo Kumolo	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PDI-P
7	Menteri Luar Negeri		Retno Marsudi	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
8	Menteri Pertahanan		Ryamizard Ryacudu	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
9	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia		Yasonna Laoly	27 Oktober 2014	1 Oktober 2019	PDI-P
			Tjahjo Kumolo (Pelaksana tugas)	1 Oktober 2019	20 Oktober 2019	PDI-P
10	Menteri Keuangan		Bambang Brodjonegoro	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Nonpartai
			Sri Mulyani	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
11	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		Sudirman Said	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Nonpartai
			Arcandra Tahar	27 Juli 2016	15 Agustus 2016	Nonpartai
			Luhut Binsar Panjaitan (Pelaksana tugas)	15 Agustus 2016	14 Oktober 2016	Golkar
			Ignasius Jonan	14 Oktober 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
12	Menteri Perindustrian		Saleh Husin	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Hanura
			Airlangga Hartarto	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Golkar
13	Menteri Perdagangan		Rachmad Gobel	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Nonpartai
			Thomas Trikasih Lembong	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Nonpartai
			Enggartiasto Lukita	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	NasDem
14	Menteri Pertanian		Amran Sulaiman	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
15	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Siti Nurbaya Bakar	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	NasDem
16	Menteri Perhubungan		Ignasius Jonan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Nonpartai
			Budi Karya Sumadi	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
17	Menteri Kelautan dan Perikanan		Susi Pudjiastuti	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
18	Menteri Ketenagakerjaan		Hanif Dhakiri	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PKB
19	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		Marwan Ja'far	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	PKB
			Eko Putro Sandjojo	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	PKB
20	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Basuki Hadimuljono	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
21	Menteri Kesehatan		Nila Moeloek	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Anies Baswedan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Nonpartai
			Muhadjir Effendy	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
23	Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi		Mohamad Nasir	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
24	Menteri Sosial		Khofifah Indar Parawansa	27 Oktober 2014	17 Januari 2018	PKB
			Idrus Marham	17 Januari 2018	24 Agustus 2018	Golkar
			Agus Gumiwang Kartasasmita	24 Agustus 2018	20 Oktober 2019	Golkar
25	Menteri Agama		Lukman Hakim Saifuddin	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PPP
26	Menteri Pariwisata		Arief Yahya	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
27	Menteri Komunikasi dan Informatika		Rudiantara	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
28	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	PDI-P
29	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Yohana Yembise	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
30	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Yuddy Chrisnandi	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	Hanura
			Asman Abnur	27 Juli 2016	15 Agustus 2018	PAN
			Syafruddin	15 Agustus 2018	20 Oktober 2019	Nonpartai
31	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional		Andrinof Chaniago	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Nonpartai
			Sofyan Djalil	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	Nonpartai
			Bambang Brodjonegoro	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
32	Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional		Ferry Mursyidan Baldan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	NasDem
			Sofyan Djalil	27 Juli 2016	20 Oktober 2019	Nonpartai
33	Menteri Badan Usaha Milik Negara		Rini Soemarno	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Nonpartai
34	Menteri Pemuda dan Olahraga		Imam Nahrawi	27 Oktober 2014	19 September 2019	PKB
			Hanif Dhakiri (Pelaksana tugas)	20 September 2019	20 Oktober 2019	PKB

Proporsi partai

Untuk jabatan menteri, komposisi partai politik dibanding nonpartai politik adalah 14 berbanding 20, dengan rincian sebagai berikut.

Partai	Menteri	Periode Jabatan
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (4 orang)	Puan Maharani	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	2014–2019
	Tjahjo Kumolo	Menteri Dalam Negeri	2014–2019
	Yasonna Laoly	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia	2014–2019
	Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	2014–2019
Partai Kebangkitan Bangsa (3 orang)	Hanif Dhakiri	Menteri Ketenagakerjaan	2014–2019
	Eko Putro Sandjojo	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	2016–2019
	Imam Nahrawi	Menteri Pemuda dan Olahraga	2014–2019
Partai Golongan Karya (3 orang)	Luhut Binsar Panjaitan	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya	2016–2019
	Airlangga Hartarto	Menteri Perindustrian	2016–2019
	Agus Gumiwang Kartasasmita	Menteri Sosial	2018–2019
NasDem (2 orang)	Siti Nurbaya Bakar	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	2014–2019
	Enggartiasto Lukita	Menteri Perdagangan	2016–2019
Partai Hati Nurani Rakyat (1 orang)	Wiranto	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2016–2019
Partai Persatuan Pembangunan (1 orang)	Lukman Hakim Saifuddin	Menteri Agama	2014–2019

Keterangan: Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga non kementerian tidak dimasukkan dalam daftar ini.

Pejabat setingkat menteri

Berikut adalah pejabat setingkat menteri pada Kabinet Kerja:

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Jaksa Agung	Andhi Nirwanto (Pelaksana tugas)	21 Oktober 2014	20 November 2014
			Muhammad Prasetyo	20 November 2014	21 Oktober 2019
2	Panglima Tentara Nasional Indonesia		Moeldoko	30 Agustus 2013	8 Juli 2015
			Gatot Nurmantyo	8 Juli 2015	8 Desember 2017
			Hadi Tjahjanto	8 Desember 2017	17 November 2021
3	Kepala Kepolisian Republik Indonesia		Sutarman	25 Oktober 2013	16 Januari 2015
			Badrodin Haiti	17 Januari 2015 (Pelaksana tugas sampai 17 April 2015)	13 Juli 2016
			Tito Karnavian	13 Juli 2016	22 Oktober 2019
4	Sekretaris Kabinet		Andi Widjajanto	3 November 2014	12 Agustus 2015
			Pramono Anung	12 Agustus 2015	20 Oktober 2019

Wakil menteri

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu. Wakil menteri merupakan pejabat karier dan bukan merupakan anggota kabinet. Berikut adalah wakil menteri yang mendampingi beberapa menteri pada Kabinet Kerja.

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Wakil Menteri Luar Negeri		Abdurrahman Mohammad Fachir	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
2	Wakil Menteri Keuangan		Mardiasmo	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019
3	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		Arcandra Tahar	14 Oktober 2016	20 Oktober 2019

Pejabat lain

Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Berikut adalah kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Kepala Badan Intelijen Negara		Marciano Norman	19 Oktober 2011	8 Juli 2015
			Sutiyoso	8 Juli 2015	9 September 2016
			Budi Gunawan	9 September 2016	Petahana
2	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal		Mahendra Siregar	1 Oktober 2013	27 November 2014
			Franky Sibarani	27 November 2014	27 Juli 2016
			Thomas Trikasih Lembong	27 Juli 2016	22 Oktober 2019
3	Kepala Badan Ekonomi Kreatif		Triawan Munaf	26 Januari 2015	22 Oktober 2019

1. Hak yang diberikan paling tinggi setingkat menteri

Kepala Lembaga Nonstruktural

Berikut adalah kepala Lembaga Nonstruktural yang diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas setingkat Menteri:

No.	Jabatan	Pejabat	Mulai menjabat	Selesai menjabat
1	Kepala Staf Kepresidenan		Luhut Binsar Panjaitan	31 Desember 2014	2 September 2015
			Teten Masduki	2 September 2015	17 Januari 2018
			Moeldoko	17 Januari 2018	Petahana
2	Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila		Yudi Latief	28 Februari 2018	8 Juni 2018
			Hariyono (Pelaksana tugas)	19 Juli 2018	5 Februari 2020

Perombakan

Perombakan I (2015)

Pada 12 Agustus 2015, Presiden Joko Widodo merombak (reshuffle) susunan Kabinet Kerja dengan mengganti lima menteri (termasuk tiga menteri koordinator) dan sekretaris kabinet.

1. Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Kepala Staf Kepresidenan, menggantikan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.
2. Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia, menjabat sebagai Menko Perekonomian menggantikan Sofyan Djalil
3. Rizal Ramli, mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Soesilo.
4. Thomas Trikasih Lembong, mantan pejabat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), menjabat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Rachmad Gobel.
5. Pramono Anung, menggantikan Andi Widjajanto sebagai Sekretaris Kabinet.
6. Sofyan Djalil menggantikan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Perombakan II (2016)

Pada tanggal 27 Juli 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengumumkan perombakan susunan kabinet. Dua kader partai pendukung pemerintah yang baru bergabung belakangan, yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar, ikut diumumkan dalam perombakan kali ini. Setelah perombakan kedua, komposisi menteri pria/wanita menjadi 33 banding 9, atau sekitar 4 banding 1. Berikut daftar menteri baru tersebut:

1. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Wiranto
2. Menteri Keuangan; Sri Mulyani
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Eko Putro Sandjojo
4. Menteri Perhubungan; Budi Karya Sumadi
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Muhadjir Effendy
6. Menteri Perdagangan; Enggartiasto Lukita
7. Menteri Perindustrian; Airlangga Hartarto
8. Menteri ESDM; Arcandra Tahar
9. Menteri PAN dan RB; Asman Abnur
10. Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya; Luhut Binsar Panjaitan
11. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sofyan Djalil

Pada tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar setelah sebelumnya terjadi polemik dwikewarganegaraan dimana Arcandra telah tinggal 20 tahun di Amerika Serikat dan disangka memiliki paspor Amerika Serikat. Arcandra menjadi menteri dengan masa jabatan terpendek sepanjang sejarah Indonesia, yakni 20 hari. Presiden Jokowi kemudian menunjuk Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan menjadi Pelaksana Tugas Menteri ESDM hingga dilantiknya menteri definitif. Pada 14 Oktober 2016, Presiden Jokowi resmi melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM setelah jabatan Menteri ESDM diisi oleh pelaksana tugas selama 2 bulan.

Perombakan III (2018)

Pada 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo melantik Idrus Marham sebagai Menteri Sosial menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pemilihan Umum Gubernur Jawa Timur 2018 serta melantik Moeldoko sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Teten Masduki.

Pada 15 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Syafruddin sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan Asman Abnur yang telah mengundurkan diri dari jabatannya karena Partai Amanat Nasional tidak mendukung Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.

Pada 24 Agustus 2018, Presiden Joko Widodo melantik Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Sosial menggantikan Idrus Marham yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi PLTU Riau-1 yang sedang diproses oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Galeri

• Pelantikan

Lihat pula

• Kementerian Indonesia
• Daftar kabinet Indonesia
• Daftar nomor polisi kendaraan anggota kabinet

Referensi

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 121/P Tahun 2014.
2. Asril, Sabrina (26 Oktober 2014). "Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK". Kompas.com. Kompas. Diakses tanggal 26 Oktober 2014.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
3. Saputra, Desy (26 Oktober 2014). Sidik, Jafar M, ed. "Susunan "Kabinet Kerja" pemerintahan Jokowi-JK". ANTARA News. AntaraNews. Diakses tanggal 26 Oktober 2014.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
4. Kuwado, Fabian Januarius (24 Juli 2014). "Cari Menteri, Jokowi Bakal Gunakan Sistem Lelang Jabatan". Kompas.com. Kompas. Diakses tanggal 27 Oktober 2014.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
5. Sandro Gatra (24 Juli 2014). "Ini Daftar Calon Menteri Kabinet Alternatif Usulan Rakyat". Kompas.com. Kompas. Diakses tanggal 27 Oktober 2014. 
6. DIL (22 Oktober 2014). . JPNN.com. Jawa Pos National Network. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-26. Diakses tanggal 27 Oktober 2014. 
7. Jannah, Kurniasih Miftakhul (27 Oktober 2014). "Andrinof Chaniago akan Berkantor di Dua Tempat". Okezone.com. Okezone.com. Diakses tanggal 30 Oktober 201.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan); Periksa nilai tanggal di: |accessdate= (bantuan)
8. [httpp://news.detik.com/read/2014/10/26/174034/2729927/10/ini-susunan-lengkap-kabinet-kerja-jokowi-jk "Ini susunan lengkap Kabinet Kerja Jokowi"]. DetikNews. 26 Oktober 2014. Diakses tanggal 26 Oktober 2014. 
9. Abdul Basith (1 Oktober 2019). Dewi, Herlina Kartika, ed. "Tjahjo jadi Plt Menkumham, Darmin Plt Menko PMK". Kontan.co.id. 
10. Hidayat, Rachmat (14 Oktober 2016). Hidayat, Rachmat, ed. "Presiden Jokowi Lantik Jonan dan Archandra Tahar Sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM". Tribunnews.com. Tribunnews.com. Diakses tanggal 15 Oktober 2016.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
11. Gideon, Arthur (15 Agustus 2018). Wahyuni, Nurseffi Dwi; Sary, Hotnida Novita, ed. "Jadi Menteri PANRB, Ini Sepak Terjang Komjen Polisi Syafruddin". Liputan6.com. liputan6.com. Diakses tanggal 15 Agustus 2018.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
12. Ihsanuddin. "Jokowi Tunjuk Hanif Dhakiri sebagai Plt Menpora". Kompas.com. Diakses tanggal 2019-09-20.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
13. Fahmi Firdaus (20 November 2014). "Jokowi Tunjuk HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung". Okezone.com. Diakses tanggal 20 November 2014. 
14. "Jenderal Moeldoko resmi dilantik sebagai Panglima TNI". 
15. Wibisono, Gunawan (12 Agustus 2015). "Ketua DPR Apresiasi Pramono Masuk Kabinet Kerja". Okezone.com. Diakses tanggal 12 Agustus 2015.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
16. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-08-24. Diakses tanggal 2015-09-14. 
17. IAN (31 Desember 2014). . RMOL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-01-03. Diakses tanggal 31 Desember 2014. 
18. Ahmad Toriq (2 September 2015). "Teten Masduki, Aktivis ICW yang Masuk Ring 1 Istana". Detik.com. Diakses tanggal 2 September 2015. 
19. Suhartono (12 Agustus 2015). "Inilah Enam Menteri Baru yang Akan Dilantik Presiden". Kompas.com. Kompas.com. Diakses tanggal 12 Agustus 2015.  Lebih dari satu parameter |author= dan |last= yang digunakan (bantuan)
20. Jokowi Umumkan Reshuffle, Ini Susunan Menteri Baru
21. Istman M.P. (15 Agustus 2016). Akhmadi, Yudono Yanuar, ed. "Presiden Jokowi Berhentikan Arcandra sebagai Menteri ESDM". Tempo.co. Tempo.com. Diakses tanggal 21 Agustus 2016. 
22. Jokowi Copot Arcandra, Luhut Jadi Plt Menteri ESDM
23. Alasan Jokowi Lantik Jonan dan Arcandra Nakhodai ESDM Hari Ini
24. Tak Ingin Jadi Beban Presiden Jokowi, Asman Abnur Ingin Mundur dari Kabinet
25. Jadi Tersangka KPK, Idrus Juga Mundur dari Kepengurusan Golkar

Pranala luar

• Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh: Kabinet Indonesia Bersatu II	Kabinet Kerja 2014–2019	Diteruskan oleh: Kabinet Indonesia Maju