Kabinet Indonesia

Kabinet Indonesia (biasanya disebut sebagai Kabinet Presiden atau disederhanakan sebagai Kabinet) adalah bagian dari cabang eksekutif dalam pemerintahan Indonesia. Kabinet terdiri atas para menteri dan pejabat lainnya yang ditunjuk dan diberhentikan oleh Presiden Indonesia. Anggota kabinet berfungsi sebagai pejabat yang membantu presiden dalam melaksanakan tugasnya.

Kabinet Republik Indonesia

Petahana: Kabinet Indonesia Maju
Garuda Pancasila
Kabinet Indonesia Maju (2019)
Informasi Kabinet
Dibentuk	2 September 1945; 78 tahun lalu (1945-09-02)
Jenis	Lembaga negara
Kantor pusat	Sekretariat Kabinet, Jakarta
Pegawai	38 anggota: 4 orang menteri koordinator 30 orang menteri pemimpin kementerian 6 orang pejabat setingkat menteri
Kabinet eksekutif	Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia
Dasar hukum	Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945
Situs web	www.setkab.go.id

Indonesia telah mempunyai puluhan kabinet sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945. Ketika Soekarno menjabat sebagai presiden, masa jabatan kabinet tidak tetap dan banyak terjadi perombakan kabinet. Sejak masa Orde Baru, hampir semua masa jabatan kabinet menjabat selama lima tahun, mengikuti masa jabatan Presiden Indonesia. Pada umumnya, kabinet diberi nama pada saat awal pembentukannya. Kabinet saat ini bernama Kabinet Indonesia Maju di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo.

Sejarah

Konsep kabinet pemerintahan tidak disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 sehingga kabinet pemerintahan Indonesia sejak 14 November 1945 adalah hasil dari konvensi administrasi. Ada dua jenis kabinet dalam sejarah Indonesia, yaitu kabinet presidensial dan kabinet parlementer. Dalam kabinet presidensial, presiden bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah sebagai kepala negara dan pemerintahan, serta memimpin sebuah kabinet; pada kabinet parlementer, kabinet melaksanakan kebijakan pemerintah dan bertanggung jawab kepada legislatif.

Pada tanggal 27 Desember 1949, Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat (RIS). Di bawah Konstitusi Federal tahun 1949, RIS memiliki kabinet parlementer sebagai menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan pemerintah. Dengan kembali ke negara kesatuan Indonesia pada bulan Agustus 1950, sistem kabinet parlementer dipertahankan karena adanya perjanjian antara pemerintah RIS dan Republik Indonesia (konstituen RIS). Pasal 83 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 menyatakan bahwa menteri memiliki tanggung jawab penuh untuk kebijakan pemerintah. Selama sembilan tahun berikutnya, ada tujuh kabinet yang memiliki antara 18 dan 25 anggota.

Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang membatalkan UUD 1950 dan mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945. Kabinet yang ada dibubarkan dan sistem demokrasi terpimpin diberlakukan. Sebuah kabinet baru dibentuk tak lama kemudian. Pada masa ini, presiden merangkap sebagai perdana menteri, sedangkan DPRS dan MPRS beralih fungsi dari legislatif ke eksekutif. Pada tahun-tahun terakhir kepemimpinan presiden Sukarno, jumlah kabinet membesar, yang pada puncaknya memiliki lebih dari 100 menteri.

Pada masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, kabinet yang dibentuk memiliki anggota yang lebih sedikit. Sejak tahun 1968 sampai 1998, kabinet bekerja untuk masa jabatan selama lima tahun. Setelah jatuhnya Soeharto dan dimulainya era Reformasi, sistem kabinet presidensial tetap dipertahankan.

Hingga tahun 2010, seorang menteri dalam kabinet memimpin sebuah departemen. Setelah tahun 2010, semua lembaga pemerintah yang bernama "departemen" diubah dan diseragamkan menjadi "kementerian".

Daftar kabinet

No	Nama kabinet	Awal masa kerja	Akhir masa kerja	Pemimpin	Jabatan	Jumlah personel
Era Perjuangan Kemerdekaan
1	Presidensial	2 September 1945	14 November 1945	Soekarno	Presiden	21
2	Sjahrir I	14 November 1945	28 Februari 1946	Sutan Syahrir	Perdana Menteri	17
3	Sjahrir II	12 Maret 1946	2 Oktober 1946			25
4	Sjahrir III	2 Oktober 1946	27 Juni 1947			32
5	Amir Sjarifuddin I	3 Juli 1947	11 November 1947	Amir Sjarifuddin		34
6	Amir Sjarifuddin II	11 November 1947	23 Januari 1948			37
7	Hatta I	29 Januari 1948	4 Agustus 1949	Mohammad Hatta		17
*	Darurat	19 Desember 1948	14 Juli 1949	S. Prawiranegara	Ketua PDRI (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)	12
8	Hatta II	4 Agustus 1949	14 Desember 1949	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	19
Era Demokrasi Parlementer
*	RIS	20 Desember 1949	6 September 1950	Mohammad Hatta	Perdana Menteri	17
9	Susanto	27 Desember 1949	16 Januari 1950	Susanto Tirtoprodjo	Pjs Perdana Menteri	10
10	Halim	22 Januari 1950	15 Agustus 1950	Abdul Halim	Perdana Menteri	15
11	Natsir	6 September 1950	27 April 1951	Mohammad Natsir		18
12	Sukiman-Suwirjo	27 April 1951	3 April 1952	Sukiman Wirjosandjojo		20
13	Wilopo	3 April 1952	3 Juni 1953	Wilopo		18
14	Ali Sastroamidjojo I	1 Agustus 1953	24 Juli 1955	Ali Sastroamidjojo		20
15	Burhanuddin Harahap	12 Agustus 1955	3 Maret 1956	Burhanuddin Harahap		23
16	Ali Sastroamidjojo II	24 Maret 1956	14 Maret 1957	Ali Sastroamidjojo		25
17	Djuanda	9 April 1957	5 Juli 1959	Djuanda Kartawidjaja		24
Era Demokrasi Terpimpin
18	Kerja I	10 Juli 1959	18 Februari 1960	Soekarno	Presiden Perdana Menteri	33
19	Kerja II	18 Februari 1960	6 Maret 1962			40
20	Kerja III	6 Maret 1962	13 November 1963			60
21	Kerja IV	13 November 1963	27 Agustus 1964			66
22	Dwikora I	27 Agustus 1964	22 Februari 1966			110
23	Dwikora II	24 Februari 1966	28 Maret 1966			132
24	Dwikora III	28 Maret 1966	25 Juli 1966			79
25	Ampera I	28 Juli 1966	11 Oktober 1967	Soeharto	Ketua Presidium	31
26	Ampera II	17 Oktober 1967	10 Juni 1968		Pjs Presiden	24
Era Orde Baru
27	Pembangunan I	10 Juni 1968	28 Maret 1973	Soeharto	Presiden	24
28	Pembangunan II	28 Maret 1973	29 Maret 1978			24
29	Pembangunan III	31 Maret 1978	19 Maret 1983			32
30	Pembangunan IV	19 Maret 1983	21 Maret 1988			42
31	Pembangunan V	23 Maret 1988	17 Maret 1993			44
32	Pembangunan VI	17 Maret 1993	14 Maret 1998			43
33	Pembangunan VII	14 Maret 1998	21 Mei 1998			38
Era Reformasi
34	Reformasi Pembangunan	23 Mei 1998	20 Oktober 1999	B.J. Habibie	Presiden	37
35	Persatuan Nasional	29 Oktober 1999	23 Juli 2001	Abdurahman Wahid		36
36	Gotong Royong	10 Agustus 2001	20 Oktober 2004	Megawati Soekarnoputri		33
37	Indonesia Bersatu	21 Oktober 2004	20 Oktober 2009	Susilo Bambang Yudhoyono		34
38	Indonesia Bersatu II	22 Oktober 2009	20 Oktober 2014			34
39	Kerja	27 Oktober 2014	20 Oktober 2019	Joko Widodo		34
40	Indonesia Maju	23 Oktober 2019	Petahana			34

Kabinet petahana

Artikel utama: Kabinet Indonesia Maju

Kabinet petahana Indonesia saat ini adalah Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, dibantu oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kabinet ini menjabat sejak 23 Oktober 2019. Untuk rincian mengenai pergantian pejabat yang pernah menjabat pada kabinet ini, lihat artikel utama.

Daftar ini mengurutkan para menteri berdasarkan urutan:

1. Menteri Koordinator (Pasal 14 UU Kementerian Negara 2008);
2. Menteri yang nomenklatur kementeriannya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (dalam negeri, luar negeri, pertahanan) (Pasal 4 ayat 2 [a] § 12 UU Kementerian Negara 2008);
3. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan absolut (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, agama) (Pasal 10 ayat 1 UU Pemerintahan Daerah 2014);
4. Menteri yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 (agama, hukum, keuangan, keamanan, hak asasi manusia, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, industri, perdagangan, pertambangan, energi, pekerjaan umum, transmigrasi, transportasi, informasi, komunikasi, pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, dan perikanan) (Pasal 4 ayat 2 [b] § 5 ayat 2 UU Kementerian Negara 2008);
5. Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah (perencanaan pembangunan nasional, aparatur negara, kesekretariatan negara, badan usaha milik negara, pertanahan, kependudukan, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, pemberdayaan perempuan, pemuda, olahraga, perumahan, dan pembangunan kawasan atau daerah tertinggal) (Pasal 4 ayat 2 [c] § 5 ayat 3 UU Kementerian Negara 2008);
6. Pejabat lain yang setingkat dengan Menteri dan ruang lingkup kerjanya secara tegas disebutkan oleh UUD 1945 dan/atau diatur oleh Undang-Undang.

Menteri Koordinator

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat	Kementerian dan/atau LPNK yang dikoordinasikan
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2020	Mohammad Mahfud MD	23 Oktober 2019	Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri Kementerian Pertahanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Agung Indonesia Badan Intelijen Negara Tentara Nasional Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Siber dan Sandi Negara Badan Koordinasi Keamanan Laut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020	Airlangga Hartarto	23 Oktober 2019	Kementerian Keuangan Kementerian Ketenagakerjaan Kementerian Perindustrian Kementerian Perdagangan Kementerian Pertanian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kementerian Badan Usaha Milik Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Badan Riset dan Inovasi Nasional
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019	Luhut Binsar Panjaitan	23 Oktober 2019	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020	Muhadjir Effendy	23 Oktober 2019	Kementerian Agama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Menteri Negara

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat
Menteri Dalam Negeri Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015	Tito Karnavian	23 Oktober 2019
Menteri Luar Negeri Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020	Retno Marsudi	23 Oktober 2019
Menteri Pertahanan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015	Prabowo Subianto	23 Oktober 2019
Menteri Keuangan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020	Sri Mulyani Indrawati	23 Oktober 2019
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015	Yasonna Laoly	23 Oktober 2019
Menteri Agama Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015	Yaqut Cholil Qoumas	23 Desember 2020
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019	Nadiem Makarim	23 Oktober 2019
Menteri Kesehatan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015	Budi Gunadi Sadikin	23 Desember 2020
Menteri Sosial Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015	Tri Rismaharini	23 Desember 2020
Menteri Ketenagakerjaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020	Ida Fauziyah	23 Oktober 2019
Menteri Perindustrian Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020	Agus Gumiwang Kartasasmita	23 Oktober 2019
Menteri Perdagangan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015	Zulkifli Hasan	15 Juni 2022
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 § Nomor 105 Tahun 2016	Arifin Tasrif	23 Oktober 2019
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020	Basuki Hadimuljono	23 Oktober 2019
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020	Abdul Halim Iskandar	23 Oktober 2019
Menteri Perhubungan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015	Budi Karya Sumadi	23 Oktober 2019
Menteri Komunikasi dan Informatika Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015	Budi Arie Setiadi	17 Juli 2023
Menteri Pertanian Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015	Syahrul Yasin Limpo	23 Oktober 2019
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020	Siti Nurbaya Bakar	23 Oktober 2019
Menteri Kelautan dan Perikanan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015	Sakti Wahyu Trenggono	23 Desember 2020
Menteri Sekretaris Negara Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2020	Pratikno	23 Oktober 2019
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional § Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015	Suharso Monoarfa	23 Oktober 2019
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015	Abdullah Azwar Anas	7 September 2022
Menteri Badan Usaha Milik Negara Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2019	Erick Thohir	23 Oktober 2019
Menteri Agraria dan Tata Ruang § Kepala Badan Pertanahan Nasional Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020	Hadi Tjahjanto	15 Juni 2022
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020	Teten Masduki	23 Oktober 2019
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif § Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019	Sandiaga Uno	23 Desember 2020
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020	I Gusti Ayu Bintang Darmawati	23 Oktober 2019
Menteri Pemuda dan Olahraga Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020	Dito Ariotedjo	3 April 2023
Menteri Investasi § Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007, Nomor 86 Tahun 2012, § Nomor 24 Tahun 2020	Bahlil Lahadalia	28 April 2021

Sekretaris Kabinet

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat
Sekretaris Kabinet Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 § Nomor 55 Tahun 2020	Pramono Anung	12 Agustus 2015

Pejabat setingkat menteri

Jabatan (Peraturan perundang-undangan yang mengatur)	Pejabat petahana	Mulai menjabat
Kepala Staf Kepresidenan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019	Moeldoko	17 Januari 2018
Jaksa Agung Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 § Nomor 29 Tahun 2016	ST Burhanuddin	23 Oktober 2019
Panglima Tentara Nasional Indonesia Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019	Yudo Margono	19 Desember 2022
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 § Nomor 5 Tahun 2017	Listyo Sigit Prabowo	27 Januari 2021
Kepala Badan Intelijen Negara	Budi Gunawan	9 September 2016
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021	Laksana Tri Handoko	28 April 2021
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara	Bambang Susantono	10 Maret 2022

Lihat pula

• Kementerian Indonesia
• Daftar Presiden Indonesia
• Daftar Perdana Menteri Indonesia
• Daftar Ibu dan Bapak Negara Indonesia
• Kabinet
• Pemimpin wanita di Indonesia
• Rekor di kabinet Indonesia
• Daftar menteri terlama di Indonesia

Referensi

Catatan kaki

1. Simanjuntak 2003, hlm. 1.
2. Simanjuntak 2003, hlm. 3–4.
3. Simanjuntak 2003, hlm. 5–6.

Daftar pustaka

• Simanjuntak, P.N.H. (2003), Kabinet-kabinet Republik Indonesia dari awal kemerdekaan sampai reformasi, Jakarta: Djambatan 

Pranala luar

• (Indonesia) Profil Kabinet Indonesia