www.wikidata.id-id.nina.az

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disingkat Kemenkumham RI adalah kementerian dalam Pemerintah

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (disingkat Kemenkumham RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly. Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni: "Departemen Kehakiman" (1945–1999), "Departemen Hukum dan Perundang-undangan" (1999–2001), "Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia" (2001-2004), "Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2004–2009), dan "Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia" (2009–sekarang).

Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia
"Bangkumhamnas"
Lambang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Bendera Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Gambaran umum
Dibentuk19 Agustus 1945; 78 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023
Bidang tugasHukum dan Hak Asasi Manusia
Nomenklatur sebelumnya
Susunan organisasi
MenteriProf. Yasonna Hamonangan Laoly, SH., M.Sc., Ph.D.
Wakil MenteriProf. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, SH., M.Hum.
Sekretaris JenderalKomjen Pol. (Purn). Dr.(HC). Andap Budhi Revianto, S.IK., M.H.
Inspektur JenderalIr. Razilu, M.Si., CGCAE.
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undanganDr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.
Administrasi Hukum UmumCahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
PemasyarakatanIrjen Pol. Drs. Reynhard SP Silitonga, S.H., M.Si.
ImigrasiSilmy Karim, M.B.A.
Hak Kekayaan IntelektualMien Usihen, S.H., M.H.
Hak Asasi ManusiaDr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
Kepala Badan
Badan Pembinaan Hukum NasionalProf. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi ManusiaY. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi ManusiaIwan Kurniawan, Bc.IP., S.H., M.Si.
Bidang Penguatan Reformasi BirokrasiDr. Asep Kurnia, S.H., M.M.
Bidang EkonomiDr. Lucky Agung Binarto, S.H., CN., M.H.
Alamat
Kantor pusatJalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia
Situs webwww.kemenkumham.go.id

Sejarah Sunting

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman. Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Yudie Staatblad No. 576.

Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No. 576.

Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D.

Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5/S.D.

Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu.

Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.

Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Tugas dan fungsi Sunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
  2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
  6. pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
  7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia;
  9. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
  10. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
  11. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Struktur organisasi Sunting

Struktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
  3. Direktorat Jenderal Imigrasi
  4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
  5. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum
  6. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual
  7. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia
  8. Inspektorat Jenderal
  9. Badan Pembinaan Hukum Nasional
  10. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia
  11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia
  12. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan
  13. Staf Ahli Bidang Ekonomi
  14. Staf Ahli Bidang Sosial
  15. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
  16. Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi

Kantor wilayah Sunting

Kantor wilayah (kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT), termasuk Kantor Imigrasi, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lapas Terbuka • Lapas Narkotika, Rumah Tahanan Negara (Rutan), Cabang Rutan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Balai Pemasyarakatan (Bapas), Balai Harta Peninggalan (BHP), serta Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Galeri Sunting

Referensi Sunting

  1. ^ . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-06-17. Diakses tanggal 2015-03-05. 
  2. ^ Sejarah Singkat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia
  3. Persatuan Jaksa Indonesia
  4. Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010

Lihat pula Sunting

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia disingkat Kemenkumham RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Menteri yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Yasonna Laoly Kemenkumham beberapa kali mengalami pergantian nama yakni Departemen Kehakiman 1945 1999 Departemen Hukum dan Perundang undangan 1999 2001 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 2001 2004 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2004 2009 dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2009 sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bangkumhamnas Lambang Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaBendera Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaGambaran umumDibentuk19 Agustus 1945 78 tahun lalu 1945 08 19 Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023Bidang tugasHukum dan Hak Asasi ManusiaNomenklatur sebelumnyaDepartemen Kehakiman 1945 1999 Departemen Hukum dan Perundang undangan 1999 2001 Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia 2001 2004 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 2004 2009 Susunan organisasiMenteriProf Yasonna Hamonangan Laoly SH M Sc Ph D Wakil MenteriProf Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH M Hum Sekretaris JenderalKomjen Pol Purn Dr HC Andap Budhi Revianto S IK M H Inspektur JenderalIr Razilu M Si CGCAE Direktur JenderalPeraturan Perundang undanganDr Asep Nana Mulyana S H M Hum Administrasi Hukum UmumCahyo Rahadian Muzhar S H LL M PemasyarakatanIrjen Pol Drs Reynhard SP Silitonga S H M Si ImigrasiSilmy Karim M B A Hak Kekayaan IntelektualMien Usihen S H M H Hak Asasi ManusiaDr Dhahana Putra Bc IP S H M Si Kepala BadanBadan Pembinaan Hukum NasionalProf Dr Widodo Ekatjahjana S H M Hum Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi ManusiaY Ambeg Paramarta S H M Si Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi ManusiaIwan Kurniawan Bc IP S H M Si Bidang Penguatan Reformasi BirokrasiDr Asep Kurnia S H M M Bidang EkonomiDr Lucky Agung Binarto S H CN M H AlamatKantor pusatJalan H R Rasuna Said Kav 6 7 Kuningan Jakarta Selatan IndonesiaSitus webwww kemenkumham go id Daftar isi 1 Sejarah 2 Tugas dan fungsi 3 Struktur organisasi 3 1 Kantor wilayah 4 Galeri 5 Referensi 6 Lihat pula 7 Pranala luarSejarah SuntingKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pertama kali dibentuk pada tanggal 19 Agustus 1945 dengan nama Departemen Kehakiman Menteri Kehakiman yang pertama menjabat adalah Soepomo 1 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada zaman pemerintahan Belanda disebut Departemen Van Justitie yaitu berdasarkan peraturan Yudie Staatblad No 576 2 Dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD Dalam UUD tadi disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan penjara kejaksaan dan sebagainya Dalam sidang PPKI tersebut dibuat pula penetapan tentang tugas pokok masalah ruang lingkup tugas Departemen Kehakiman walaupun secara singkat masih mengacu kepada peraturan Herdeland Yudie Staatblad No 576 2 Pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 0ktober 1945 dan Jawatan Topograpi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1 S D Jawatan Topograpi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8 S D 1 Ketika Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946 Mahkamah Islam Tinggi dikeluarkan dari Departemen Kehakiman Republik Indonesia dan masuk ke Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan penetapan pemerintah tahun 1946 Nomor 5 S D 1 Pada 22 Juli 1960 rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204 1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960 Sejak itu pula Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman Pemisahan tersebut dilatarbelakangi rencana kejaksaan mengusut kasus yang melibatkan Menteri Kehakiman pada saat itu 3 Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang Undang No 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang No 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Pada tanggal 23 Maret 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden RI No 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004 4 Nama Departemen Kehakiman telah beberapa kali berubah nama karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang Undangan dan sekarang menjadi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2 Tugas dan fungsi SuntingBerdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan fungsi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang undangan administrasi hukum umum pemasyarakatan keimigrasian kekayaan intelektual dan hak asasi manusia koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah pelaksanaan pembinaan hukum nasional pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan hak asasi manusia pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Struktur organisasi SuntingStruktur organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 adalah sebagai berikut Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Peraturan Perundang undangan Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Inspektorat Jenderal Badan Pembinaan Hukum Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan Staf Ahli Bidang Ekonomi Staf Ahli Bidang Sosial Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi BirokrasiKantor wilayah Sunting Kantor wilayah kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di setiap provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil terdiri atas beberapa divisi serta sejumlah Unit Pelaksana Teknis UPT termasuk Kantor Imigrasi Lembaga Pemasyarakatan Lapas Lapas Terbuka Lapas Narkotika Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Rutan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Rupbasan Balai Pemasyarakatan Bapas Balai Harta Peninggalan BHP serta Rumah Detensi Imigrasi Rudenim Galeri Sunting nbsp Logo Departemen Kehakiman Departemen Hukum amp HAM 2011 Referensi Sunting a b c PPID Kementerian Hukum dan Ham Sejarah Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015 06 17 Diakses tanggal 2015 03 05 a b c Sejarah Singkat Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Persatuan Jaksa Indonesia Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2010Lihat pula SuntingDaftar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia Kementerian Indonesia Akademi Imigrasi AIM Akademi Ilmu Pemasyarakatan AKIP Pranala luar SuntingSitus web resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia amp oldid 24132131