www.wikidata.id-id.nina.az

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Kementerian Kelautan dan Perikanan disingkat KKP atau Kemenlutkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (disingkat KKP atau Kemenlutkan) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 23 Desember 2020 dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono.

Kementerian Kelautan
dan Perikanan
Republik Indonesia

Lambang kementerian per 8 September 2021


Bendera kementerian
Gedung Mina Bahari II, Kompleks Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Gambaran umum
Dibentuk26 Oktober 1999; 23 tahun lalu (1999-10-26)
Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015
Nomenklatur sebelumnya
Departemen Kelautan dan Perikanan
Susunan organisasi
MenteriSakti Wahyu Trenggono
Sekretaris JenderalKomjen. Pol. (Purn.) Antam Novambar
Inspektur JenderalTornanda Syaifullah
Direktur Jenderal
Ditjen Perikanan Tangkap (DJPT)R. Narmoko Prasmaji
Ditjen Perikanan Budidaya (DJPB)Dr. TB. Haeru Rahayu, M.Sc.
Ditjen Pengelolaan Ruang LautIrjen. Pol. Drs. Victor Gustaaf Manoppo, M.H.
Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan PerikananR. Nilanto Perbowo
Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLaksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han.
Kepala Badan
Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Balitbang KP)M. Zulfichar Mochtar
Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan (BPSDMKP)Rifky Effendy Hardijanto
Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM)Rina
Staf Ahli
Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar LembagaSuseno
Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya LautAryo Hanggono
Staf Ahli Bidang Kebijakan PublikAchmad Poernomo
Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan BudayaSaut Parulian Hutagalung
Alamat
Kantor pusatGedung Mina Bahari, Jln Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10041, Indonesia
Situs webwww.kkp.go.id

Sejarah Sunting

Lambang kementerian (2011–2021)

Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia, sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan. Di masa Orde Baru, orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan.

Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh, meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam, baik jenis dan potensinya. Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui, seperti sumber daya perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai, energi nonkonvensional, dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi, dan berbagai jenis mineral. Selain dua jenis sumber daya tersebut, juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari, industri maritim, jasa angkutan, dan sebagainya. Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No.355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Persatuan Nasional mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut.

Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut (DEL) beserta rincian tugas, dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen. Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak, telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut, dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999. Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut, dan Perikanan (DELP) melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999.

Dalam perkembangan selanjutnya, telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000, dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan, dan Perikanan (DKP) sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen.

Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 47 tahun 2009 tentang Pembentukan, dan Organisasi Kementerian Negara, maka Nomenklatur Departemen Kelautan, dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan, dan Perikanan.

Tugas dan fungsi Sunting

Kementerian Kelautan, dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan, dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Kelautan, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan
  2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan, dan Perikanan
  3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan, dan Perikanan
  4. pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan, dan Perikanan di daerah
  5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional

Struktur organisasi Sunting

Berikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Kelautan, dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010:

  1. Sekretariat Jenderal
  2. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
  3. Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya
  4. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
  5. Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil
  6. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
  7. Inspektorat Jenderal
  8. Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
  9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
  10. Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan
  11. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya
  12. Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik
  13. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, dan Hubungan Antar Lembaga
  14. Staf Ahli Bidang Ekologi, dan Sumber Daya Laut

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting

  1. ^ Situs Resmi KKP RI- Sejarah KKP[pranala nonaktif permanen]
  2. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-03-19. Diakses tanggal 2014-11-07. 

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Kementerian Kelautan dan Perikanan disingkat KKP atau Kemenlutkan adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan kelautan dan perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Menteri Kelautan dan Perikanan MKP yang pertama kali dijabat oleh Sarwono Kusumaatmadja dan sejak 23 Desember 2020 dijabat oleh Sakti Wahyu Trenggono Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik IndonesiaLambang kementerian per 8 September 2021 Bendera kementerianGedung Mina Bahari II Kompleks Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan RIGambaran umumDibentuk26 Oktober 1999 23 tahun lalu 1999 10 26 Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015Nomenklatur sebelumnyaDepartemen Kelautan dan PerikananSusunan organisasiMenteriSakti Wahyu TrenggonoSekretaris JenderalKomjen Pol Purn Antam NovambarInspektur JenderalTornanda SyaifullahDirektur JenderalDitjen Perikanan Tangkap DJPT R Narmoko PrasmajiDitjen Perikanan Budidaya DJPB Dr TB Haeru Rahayu M Sc Ditjen Pengelolaan Ruang LautIrjen Pol Drs Victor Gustaaf Manoppo M H Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan PerikananR Nilanto PerbowoDitjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan PerikananLaksda TNI Adin Nurawaluddin M Han Kepala BadanBadan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Balitbang KP M Zulfichar MochtarBadan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan BPSDMKP Rifky Effendy HardijantoBadan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BKIPM RinaStaf AhliStaf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar LembagaSusenoStaf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya LautAryo HanggonoStaf Ahli Bidang Kebijakan PublikAchmad PoernomoStaf Ahli Bidang Ekonomi Sosial dan BudayaSaut Parulian HutagalungAlamatKantor pusatGedung Mina Bahari Jln Medan Merdeka Timur No 16 Jakarta 10041 IndonesiaSitus webwww wbr kkp wbr go wbr id Daftar isi 1 Sejarah 2 Tugas dan fungsi 3 Struktur organisasi 4 Lihat pula 5 Referensi 6 Pranala luarSejarah Sunting nbsp Lambang kementerian 2011 2021 Sejak era reformasi bergulir di tengah percaturan politik Indonesia sejak itu pula perubahan kehidupan mendasar berkembang di hampir seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara Seperti merebaknya beragam krisis yang melanda Negara Kesatuan Republik Indonesia Salah satunya adalah berkaitan dengan Orientasi Pembangunan Di masa Orde Baru orientasi pembangunan masih terkonsentrasi pada wilayah daratan 1 Sektor kelautan dapat dikatakan hampir tak tersentuh meski kenyataannya sumber daya kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh Indonesia sangat beragam baik jenis dan potensinya Potensi sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbaharui seperti sumber daya perikanan baik perikanan tangkap maupun budidaya laut dan pantai energi nonkonvensional dan energi serta sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral Selain dua jenis sumber daya tersebut juga terdapat berbagai macam jasa lingkungan lautan yang dapat dikembangkan untuk pembangunan kelautan dan perikanan seperti pariwisata bahari industri maritim jasa angkutan dan sebagainya Tentunya inilah yang mendasari Presiden Abdurrahman Wahid dengan Keputusan Presiden No 355 M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999 dalam Kabinet Persatuan Nasional mengangkat Sarwono Kusumaatmadja sebagai Menteri Eksplorasi Laut 1 Selanjutnya pengangkatan tersebut diikuti dengan pembentukan Departemen Eksplorasi Laut DEL beserta rincian tugas dan fungsinya melalui Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tanggal 10 November 1999 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Ternyata penggunaan nomenklatur DEL tidak berlangsung lama karena berdasarkan usulan DPR dan berbagai pihak telah dilakukan perubahan penyebutan dari Menteri Eksplorasi Laut menjadi Menteri Eksplorasi Laut dan Perikanan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999 Perubahan ini ditindaklanjuti dengan penggantian nomenklatur DEL menjadi Departemen Eksplorasi Laut dan Perikanan DELP melalui Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tanggal 1 Desember 1999 1 Dalam perkembangan selanjutnya telah terjadi perombakan susunan kabinet setelah Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dan terjadi perubahan nomenklatur DELP menjadi Departemen Kelautan dan Perikanan DKP sesuai Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tanggal 23 November 2000 tentang Kedudukan Tugas Fungsi Wewenang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen 1 Kemudian berubah menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Peraturan Presiden No 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara maka Nomenklatur Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan 1 Tugas dan fungsi SuntingKementerian Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kelautan dan perikanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Dalam melaksanakan tugas Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan dan perikanan pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan dan Perikanan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasionalStruktur organisasi SuntingBerikut ini adalah struktur organisasi Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 2 Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau pulau Kecil Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Inspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Staf Ahli Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Ekologi dan Sumber Daya LautLihat pula SuntingDaftar Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia Kementerian Indonesia Sistem Logistik Ikan NasionalReferensi Sunting a b c d e Situs Resmi KKP RI Sejarah KKP pranala nonaktif permanen Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2016 03 19 Diakses tanggal 2014 11 07 Pranala luar Sunting Indonesia Situs web resmi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Diarsipkan 2019 10 04 di Wayback Machine Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia amp oldid 24270848