www.wikidata.id-id.nina.az

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri. Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tito Karnavian.

Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
Lambang Kementerian Dalam Negeri
Bendera Kementerian Dalam Negeri
Gambaran umum
Dibentuk19 Agustus 1945; 78 tahun lalu (1945-08-19)
Dasar hukum pendirian
Bidang tugasPemerintahan dalam negeri
Pegawai4.938 orang (2014)
Alokasi APBNRp7.240,9 milyar (APBN 2015)
Susunan organisasi
MenteriJenderal Polisi (Purn.) Tito Karnavian
Wakil MenteriJohn Wempi Wetipo
Sekretaris JenderalSuhajar Diantoro
Inspektur JenderalKomisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir Balaw
Direktur Jenderal
Politik dan Pemerintahan UmumBahtiar
Bina Administrasi KewilayahanSafrizal ZA
Otonomi DaerahAkmal Malik
Bina Pembangunan DaerahRestuardy Daud
Bina Pemerintahan DesaEko Prasetyanto Purnomo Putro
Bina Keuangan DaerahAgus Fatoni
Kependudukan dan Pencatatan SipilTeguh Setyabudi
Kepala Badan
Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).Yusharto Huntoyungo
Pengembangan Sumber Daya ManusiaSugeng Hariyono
Staf Ahli
Bidang Hukum dan Kesatuan BangsaAchmad Marzuki
Bidang PemerintahanAndi Ony Prihartono
Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar LembagaTogap Simangunsong
Bidang Ekonomi dan PembangunanLa Ode Ahmad Pidana Bolombo
Bidang Aparatur dan Pelayanan PublikTumpak Haposan Simanjuntak
Alamat
Kantor pusatJalan Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat 10110
DKI Jakarta, Indonesia
Situs webkemendagri.go.id

Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian (bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan) yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945. Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden.

Menteri Dalam Negeri secara bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Sejarah Sunting

Masa Hindia Belanda Sunting

Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942, Kementerian Dalam Negeri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian, Transmigrasi, dan Agraria.

Masa Jepang Sunting

Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang (tahun 1942-1945). Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal (内務部, naimubu) yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama, sosial, kesehatan, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7, Jakarta, sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 19 Agustus 1945, Naimubu dipecah menjadi:

  1. Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama, yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri
  2. Kementerian Sosial
  3. Kementerian Kesehatan
  4. Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan.

Masa kemerdekaan Sunting

Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No.1/MPR/RI/1959.[butuh rujukan] Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan, ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 183 tahun 1968.

Sejak berdirinya Depdagri yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu II sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Departemen Dalam Negeri. Pada tahun 2010, seiring diterapkannya UU No. 39 Tahun 2008 dan Perpres No. 47 Tahun 2009, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri, istilah "departemen" diubah menjadi "kementerian".

Tugas dan fungsi Sunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri;
  4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah;
  6. pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;
  8. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri;
  9. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah; dan
  10. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Susunan organisasi Sunting

Susunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut:

Galeri Sunting

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting

  1. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-22. Diakses tanggal 2014-12-22. 
  2. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2014-10-06. Diakses tanggal 2015-02-04. 
  3. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3
  4. Dekret Presiden 5 Juli 1959 melalui Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 baru dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dari mana yang namanya MPR?
  5. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-10-16. Diakses tanggal 2014-11-01. 
  6. . Kemendagri. 3 Juli 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021-04-14. Diakses tanggal 14 April 2021. 
  7. ^ (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2015-02-04. Diakses tanggal 2015-03-06. 

Bacaan lanjutan Sunting

  • Bernard H.M. Vlekke, The story of the Dutch East Indies, Harvard University Press, Cambridge 1946.

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Kemendagri RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan dalam negeri Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden Kementerian Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Menteri Dalam Negeri Mendagri yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Tito Karnavian Kementerian Dalam NegeriRepublik IndonesiaLambang Kementerian Dalam NegeriBendera Kementerian Dalam NegeriGambaran umumDibentuk19 Agustus 1945 78 tahun lalu 1945 08 19 Dasar hukum pendirianUndang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021Bidang tugasPemerintahan dalam negeriPegawai4 938 orang 2014 1 Alokasi APBNRp7 240 9 milyar APBN 2015 2 Susunan organisasiMenteriJenderal Polisi Purn Tito KarnavianWakil MenteriJohn Wempi WetipoSekretaris JenderalSuhajar DiantoroInspektur JenderalKomisaris Jenderal Polisi Tomsi Tohir BalawDirektur JenderalPolitik dan Pemerintahan UmumBahtiarBina Administrasi KewilayahanSafrizal ZAOtonomi DaerahAkmal MalikBina Pembangunan DaerahRestuardy DaudBina Pemerintahan DesaEko Prasetyanto Purnomo PutroBina Keuangan DaerahAgus FatoniKependudukan dan Pencatatan SipilTeguh SetyabudiKepala BadanStrategi Kebijakan Dalam Negeri BSKDN Yusharto HuntoyungoPengembangan Sumber Daya ManusiaSugeng HariyonoStaf AhliBidang Hukum dan Kesatuan BangsaAchmad MarzukiBidang PemerintahanAndi Ony PrihartonoBidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar LembagaTogap SimangunsongBidang Ekonomi dan PembangunanLa Ode Ahmad Pidana BolomboBidang Aparatur dan Pelayanan PublikTumpak Haposan SimanjuntakAlamatKantor pusatJalan Medan Merdeka Utara No 7Jakarta Pusat 10110 DKI Jakarta IndonesiaSitus webkemendagri wbr go wbr idKementerian Dalam Negeri merupakan salah satu dari tiga kementerian bersama Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan yang disebutkan secara eksplisit dalam UUD 1945 Kementerian Dalam Negeri tidak dapat diubah atau dibubarkan oleh presiden Menteri Dalam Negeri secara bersama sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan bertindak sebagai pelaksana tugas kepresidenan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat berhenti diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan 3 Daftar isi 1 Sejarah 1 1 Masa Hindia Belanda 1 2 Masa Jepang 1 3 Masa kemerdekaan 2 Tugas dan fungsi 3 Susunan organisasi 4 Galeri 5 Lihat pula 6 Referensi 7 Bacaan lanjutan 8 Pranala luarSejarah SuntingMasa Hindia Belanda Sunting Diawali pada Zaman Hindia Belanda sampai tahun 1942 Kementerian Dalam Negeri disebut Departement van Binnenlands Bestuur yang bidang tugasnya meliputi Jabatan Kepolisian Transmigrasi dan Agraria Masa Jepang Sunting Selanjutnya pada Zaman pendudukan Jepang tahun 1942 1945 Departement van Binnenland Bestuur oleh pemerintah Jepang diubah menjadi Badan Urusan Internal 内務部 code ja is deprecated naimubu yang bidang tugasnya meliputi juga urusan agama sosial kesehatan pendidikan pengajaran dan kebudayaan Badan Urusan Internal atau Kementerian Dalam Negeri berkantor di Jalan Sagara Nomor 7 Jakarta sampai Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 Pada tanggal 19 Agustus 1945 Naimubu dipecah menjadi Kementerian Dalam Negeri termasuk urusan agama yang dalam perkembangan lebih lanjut urusan agama dilepaskan dari Kementerian Dalam Negeri Kementerian Sosial Kementerian Kesehatan Kementerian Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Masa kemerdekaan Sunting Departemen Dalam Negeri adalah kelanjutan dari Kementerian Dalam Negeri yang dibentuk pada saat Kabinet Presidensial yang pertama Negara Republik Indonesia pada tahun 1945 Nama Departemen dipakai berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Pertama pada tanggal 26 Agustus 1969 No 1 MPR RI 1959 butuh rujukan 4 Departemen Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden RI No 183 tahun 1968 Sejak berdirinya Depdagri yang bermula dari Kabinet Presidensial sampai dengan Kabinet Indonesia Bersatu II sudah sering berganti beberapa menteri yang memegang Jabatan di Departemen Dalam Negeri 5 Pada tahun 2010 seiring diterapkannya UU No 39 Tahun 2008 dan Perpres No 47 Tahun 2009 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri istilah departemen diubah menjadi kementerian 6 Tugas dan fungsi SuntingBerdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi perumusan penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum otonomi daerah pembinaan administrasi kewilayahan pembinaan pemerintahan desa pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah pembinaan keuangan daerah serta kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah pengoordinasian pembinaan dan pengawasan umum fasilitasi dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pemerintahan dalam negeri pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah dan pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri 7 Susunan organisasi SuntingSusunan organisasi Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri adalah sebagai berikut Sekretariat Jenderal Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Inspektorat Jenderal Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Staf Ahli Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa Staf Ahli Bidang Pemerintahan Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Hubungan Antar Lembaga Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan dan Staf Ahli Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik 7 Galeri Sunting nbsp Lambang Kementerian Dalam Negeri 2009 2020 nbsp Lambang Kementerian Dalam Negeri 2020 sekarang Lihat pula SuntingDaftar Menteri Dalam Negeri Indonesia Kementerian Indonesia Pemerintahan daerah Institut Pemerintahan Dalam NegeriReferensi Sunting Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemendagri Pertumbuhan Pegawai per Jenis Kelamin Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014 12 22 Diakses tanggal 2014 12 22 Sosialisasi Alokasi Anggaran 2015 PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2014 10 06 Diakses tanggal 2015 02 04 Undang Undang Dasar 1945 Pasal 8 Ayat 3 Dekret Presiden 5 Juli 1959 melalui Penetapan Presiden No 2 tahun 1959 tanggal 31 Desember 1959 baru dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dari mana yang namanya MPR Kemendagri Sejarah Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014 10 16 Diakses tanggal 2014 11 01 Sejarah Kemendagri 3 Juli 2017 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2021 04 14 Diakses tanggal 14 April 2021 a b Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2015 02 04 Diakses tanggal 2015 03 06 Bacaan lanjutan SuntingBernard H M Vlekke The story of the Dutch East Indies Harvard University Press Cambridge 1946 Pranala luar Sunting Indonesia Situs web resmi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Diarsipkan 2018 03 16 di Wayback Machine Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia amp oldid 24130130