Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Bahasa Inggris: Institute of Home Affairs Governance) disingkat IPDN adalah Perguruan Tinggi Kedinasan di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan dan menyiapkan kader pemerintahan dalam negeri di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pada 6 Oktober 2004, Presiden Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 memutuskan untuk menggabungkan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) serta mengubah nama IIP menjadi IPDN. Keputusan Presiden itu kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

IPDN
Nama sebelumnya	Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (1956–1992) Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (1992–2004) Institut Ilmu Pemerintahan (1967–2004)
Moto	Abdi Praja Dharma Satya Nagara Bhakti
Jenis	Perguruan tinggi kedinasan
Didirikan	17 Maret 1956 (APDN)
Pendiri	Soekarno, Mohammad Hatta
Lembaga induk	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
Penanggungjawab	Tito Karnavian
Rektor	Hadi Prabowo
Alamat	Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Jatinangor , Sumedang , Jawa Barat , 45363 , Indonesia
Kampus	Kampus pusat: Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat Kampus regional : Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta Baso, Agam, Sumatera Barat Segedong, Mempawah, Kalimantan Barat Pallangga, Gowa, Sulawesi Selatan Remboken, Minahasa, Sulawesi Utara Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat Sentani, Jayapura, Papua
Situs web	ipdn.ac.id

Sejarah singkat

OSVIA (1920)

Periode Pra-APDN

Para lulusannya sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda. Di masa kedudukan pemerintah Hindia Belanda, penyelenggaraan pemerintahan Hindia Belanda dibedakan atas pemerintahan yang dipimpin langsung oleh orang Eropa yaitu Binnenlands Bestuur Corps (BBC) dan birokrasi pelaksana pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh bangsawan pribumi di daerah yang disebut Inlands Bestuur Corps (IBC) atau Pangreh Praja.

Pada masa awal kemerdekaan RI, sejalur dengan penataan sistem pemerintahan yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945, kebutuhan akan tenaga kader Pamong Praja untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah semakin meningkat sejalan dengan tuntutan perkembangan penyelenggaraan pemerintahannya. Untuk memenuhi kebutuhan akan kekurangan tenaga kader pamong praja, maka pada tahun 1948 dibentuklah lembaga pendidikan dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri yaitu Sekolah Menengah Tinggi ( SMT ) Pangreh Praja yang kemudian berganti nama menjadi Sekolah Menengah Pegawai Pemerintahan Administrasi Atas ( SMPPAA ) di Jakarta dan Makassar.

Pada Tahun 1952, Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Kursus Dinas C (KDC) di Kota Malang, dengan tujuan untuk meningkatkan keterampilan pegawai golongan DD yang siap pakai dalam melaksanakan tugasnya. Seiring dengan itu, pada tahun 1954 KDC juga diselenggarakan di Banda Aceh, Bandung, Bukittinggi, Pontianak, Makassar, Palangkaraya dan Mataram.

Periode APDN Daerah (1956-1989)

Sejalan dengan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, luas dan dinamis, maka pendidikan aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan tingkatan kursus dinilai sudah tidak memadai. Berangkat dari kenyataan tersebut, mendorong pemerintah mendirikan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) pada tanggal 17 Maret 1956 di Malang, Jawa Timur. APDN di Malang bersifat APDN Nasional berdasarkan SK Mendagri No. Pend.1/20/56 tanggal 24 September 1956 yang diresmikan oleh Presiden Soekarno di Malang, dengan Direktur pertama Dr. Raspio Woerjodiningrat. Mahasiswa APDN Nasional Pertama ini adalah lulusan KDC yang direkrut secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keterwakilan asal provinsi selaku kader pemerintahan pamong praja yang lulusannya dengan gelar Sarjana Muda ( BA ).

Pada perkembangan selanjutnya, lulusan APDN dinilai masih perlu ditingkatkan dalam rangka upaya lebih menjamin terbentuknya kader-kader pemerintahan yang ” qualified leadership and manager administrative ”, terutama dalam menyelenggarakan tugas-tugas urusan pemerintahan umum. Kebutuhan ini mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan aparatur di lingkungan Departemen Dalam Negeri setingkat Sarjana, maka dibentuklah Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP ) yang berkedudukan di Kota Malang Jawa Timur berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 1967, selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1967. Peresmian berdirinya IIP di Malang ditandai dengan peresmian oleh Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1967.

Pada tahun 1972 Institut Ilmu Pemerintahan ( IIP) yang berkedudukan di Malang, Jawa Timur dipindahkan ke Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1972. Pada tanggal 9 Maret 1972, kampus IIP yang terletak di Jakarta di resmikan oleh Presiden Soeharto yang dinyatakan: ” Dengan peresmian kampus Institut Ilmu Pemerintahan, mudah-mudahan akan merupakan kawah candradimukanya Kementerian Dalam Negeri untuk menggembleng kader-kader pemerintahan yang tangguh bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia ”

Seiring dengan pembentukan IIP yang merupakan peningkatan dari APDN Nasional di Malang, maka untuk penyelenggaraan pendidikan kader pada tingkat akademi, Kementrian Dalam Negeri secara bertahap sampai dengan dekade tahun 1970-an membentuk APDN di 20 Provinsi selain yang berkedudukan di Malang, juga di Banda Aceh, Medan, Bukittinggi, Pekanbaru, Jambi, Palembang, Lampung, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Mataram, Kupang, Makassar, Manado, Ambon dan Jayapura.

Periode APDN Nasional dan STPDN (1989-2003)

Pada tahun 1988, dengan pertimbangan untuk menjamin terbentuknya wawasan nasional dan pengendalian kualitas pendidikan Menteri Dalam Negeri Jenderal Rudini melalui Keputusan No. 38 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Nasional. APDN Nasional kedua dengan program D-III berkedudukan di Jatinangor, Sumedang Jawa Barat yang peresmiannya dilakukan oleh Mendagri tanggal 18 Agustus 1990. APDN Nasional ditingkatkan statusnya berdasarkan Kepres No. 42 Tahun 1992 tentang Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri, maka status APDN menjadi STPDN dengan program studi D-III yang diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 18 Agustus 1992. Sejak tahun 1995, bertititk tolak dari keinginan dan kebutuhan untuk lebih mendorong perkembangan karier sejalan dengan peningkatan eselonering jabatan dalam sistem kepegawaian Republik Indonesia, maka program studi ditingkatkan menjadi program D-IV.

Periode IPDN Jatinangor (2004-2009)

Keberadaan STPDN dengan program pendidikan vokasi Diploma Empat (DIV) dan IIP yang menyelenggarakan pendidikan akademik Program Sarjana Strata Satu (S-1), menjadikan Departemen Dalam Negeri memiliki dua (2) Pendidikan Tinggi Kedinasan dengan lulusan yang menyandang golongan kepangkatan yang sama yakni Penata Muda (III/a).

Pada saat yang sama, kebijakan nasional mengenai pendidikan tinggi sejak tahun 1999 antara lain mengatur bahwa suatu Departemen tidak boleh memiliki dua atau lebih perguruan tinggi dalam menyelenggarakan keilmuan yang sama. Hal ini kemudian mendorong Departemen Dalam Negeri untuk mengintegrasikan STPDN dan IIP kedalam satu wadah pendidikan tinggi.

Usaha pengintegrasian STPDN dan IIP secara intensif dan terprogram sejak tahun 2003 sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pengintegrasian ini terwujud dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan STPDN ke dalam IIP dan sekaligus merubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Tujuan penggabungan STPDN ke dalam IIP tersebut, selain untuk memenuhi kebijakan pendidikan nasional juga untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan kader pamong praja di lingkungan Departemen Dalam Negeri.

Penjabaran lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 892.22-421 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penggabungan dan Operasional Institut Pemerintahan Dalam Negeri, disertai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2005 tentang Statuta IPDN serta peraturan pelaksanaan lainnya.

Periode IPDN Pusat dan IPDN Daerah (2009-sekarang)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan dan diubah namanya menjadi IPDN, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2009 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Bahwa IPDN merupakan salah satu komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan tugas menyelenggarakan pendidikan tinggi kepamongprajaan. Sejalan dengan tugas dan fungsi melaksanakan pendidikan tinggi kepamongprajaan serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategik yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan, Renstra IPDN 2010-2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang dilakukan agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2005¬2009), serta kondisi internal dan dinamika ekternal lingkup IPDN.

Presiden Republik Indonesia pada tanggal 9 April 2007 mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan 6 (enam) langkah pembenahan yang segera dilakukan untuk membangun budaya organisasi yang baru bagi IPDN. Kebijakan Presiden memperoleh dukungan dari DPR-RI.

Untuk melaksanakan kebijakan pembenahan, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yaitu: 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembenahan IPDN; 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 890.05-506 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Implementasi Pendidikan Kader Pemerintahan;

Pada tahap selanjutnya, ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi IPDN mengamanatkan penataan sistem pendidikan tinggi kepamongprajaan meliputi jenis pendidikan, pola pendidikan, kurikulum, organisasi penyelenggara pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik serta pembiayaan. Pendidikan tinggi kepamongprajaan selain diselenggarakan di Kampus IPDN Pusat Jatinangor, serta Kampus IPDN di Cilandak Jakarta, juga diselenggarakan di Kampus IPDN Daerah yang menyelenggarakan program studi tertentu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Kampus IPDN di daerah tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja IPDN ditetapkan: Kampus IPDN Manado, Kampus IPDN Kampus Makassar, Kampus IPDN Pekanbaru, dan Kampus IPDN Bukittinggi, yang selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 892.1¬829 Tahun 2009 ditetapkan lokasi pembangunan kampus IPDN di daerah yaitu: di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, di Kota Bukittinggi Provinsi Sumatra Barat, di Kabupaten Kubu Raya (Sementara) & Mempawah (Kampus Baru) Provinsi Kalimantan Barat, di Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan di Jayapura Provinsi Papua. Saat ini sedang dibangun juga Kampus IPDN di Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh.

Mulai tahun 2018, IPDN hanya menyelanggarakan program pendidikan vokasi (D-IV, S2 Terapan, S3 Terapan) dan program pendidikan profesi Kepamongprajaan.

Fakultas dan Program Studi

Program Sarjana Terapan

• Fakultas Politik Pemerintahan, dengan prodi :

1. Politik Indonesia Terapan
2. Studi Kebijakan Publik
3. Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

• Fakultas Manajemen Pemerintahan, dengan prodi :

1. Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik
2. Keuangan Publik
3. Administrasi Pemerintahan Daerah
4. Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan

• Fakultas Perlindungan Masyarakat, dengan prodi :

1. Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik
2. Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Praktik Perpolisian Tata Pamong

Program Sekolah Pascasarjana

• Magister Terapan Studi Pemerintahan
• Doktor Ilmu Pemerintahan

Program Profesi

• Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan (PPPKp)

Unit Kegiatan Praja

1. Manggala Korps Praja (MKP)
2. Polisi Praja (Polpra)
3. Resimen Mahasiswa (Menwa)
4. Pasukan Tanda Kehormatan (PATAKA)
5. Drumband Gita Abdi Praja
6. Pasukan Inti
7. Pramuka
8. Wapa Manggala (Wahana Praja Mengenal Masyarakat, Gunung dan Alam)
9. Paduan Suara Gita Puja Wiyata
10. Band Khatulistiwa
11. English Community Union (ECU)
12. Abdi Praja News
13. Cyber Pamong Management
14. Forum Kajian Praja (FKP)
15. Pandawa

Fasilitas kampus

Jalan Abdi Praja

Kampus Pusat (Kampus Jatinangor)

1. Ruang kuliah: luas ruangan seluruhnya 8.820 m2 (64 ruangan yang terdiri dari 8 ruang besar dan 56 ruang kecil)
2. Perpustakaan: luas ruangan 400 m2, koleksi 1947 judul, 48.375 eksemplar
3. Laboratorium: luas ruangan seluruhnya 800 m2, laboratorium terpadu (komputer, bahasa, dan pemerintahan)
4. Lembaga penelitian: ada ruangan untuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (100 m2)
5. Kegiatan mahasiswa: ada ruangan untuk kegiatan mahasiswa (720 m2). Untuk memberikan latihan praktik mengembangkan kemampuan kepemimpinan Praja disusun Organisasi Korps Praja, disebut Manggala Korps Praja yang merupakan senat praja IPDN, Manggala Korps Praja mempunyai Struktur Organisasi dan Tata Kerja-nya disesuaikan dengan Organisasi Pemerintahan baik Wilayah/Daerah maupun Kementerian. Pejabat-pejabat Korps disebut Manggala Pati, Senapati, Wirapati dan Dharmapati dilengkapi dengan sekretariat masing-masing. Juga terdapat berbagai Unit Kegiatan Praja (UKP), yaitu: Drumkorps Gita Abdi Praja, Paduan Suara Gita Puja Wyata, Gerakan Praja Muda Karana, Wapa Manggala, Majalah Abdi Praja News, Teater Persada, SAR, Sanggar Seni Praja, Informatika dan Komputer, Klub-klub Olahraga, dan lain-lain
6. Fasilitas lain: ruang seminar/workshop (1.142 m2), ruang olahraga (1.656 m2), ruang studio (500 m2), ruang komputer (200 m2), ruang serbaguna/aula (3.306 m2), asrama mahasiswa (39.300 m2), Sarana dan Prasarana Pendidikan berupa ruang kantor, gedung menza (ruang makan), asrama (wisma praja), workshop, kamar sakit asrama, lapangan dan gedung olahraga, tempat peribadatan, gedung serba guna, lahan latihan pertanian dan perikanan, fasilitas untuk perbankan, koperasi, dan lain-lain.
7. Fasilitas khusus: ruang perkantoran untuk operasional kegiatan pegawai IPDN, komplek perumahan pejabat dan dosen fungsional IPDN sebanyak 96 unit, asrama pengasuh sebanyak 1 unit, asrama Praja sebanyak 40 asrama, poliklinik Praja dan pegawai IPDN sebanyak 1 unit.
8. Fasilitas umum: tempat ibadah (1 buah masjid (Darul Ma'arif), 1 buah gereja Katolik, 1 buah gereja Protestan, 1 buah pura), tempat olahraga, 5 lapangan tenis, 1 lapangan sepak bola, 4 lapangan futsal, 1 lapangan bulu tangkis, 4 lapangan basket, 1 lapangan squash, 2 lapangan voli, 1 Kolam renang, Fitness Centre, Koperasi Pegawai “Abdi Praja”, Koperasi “Abdi Praja”, Bank BJB dan Kantor Pos Cabang Pembantu IPDN.

Tingkatan Praja

Tingkat	Tanda	Pangkat	Keterangan
I/1		Praja Pratama	Praja Pratama atau yang sebelumnya disebut Muda Praja merupakan pangkat praja tingkat satu atau tingkat awal yang didapatkan Calon Praja (Capra) setelah menyelesaikan Latihan Dasar (Latsar) Praja dan dikukuhkan menjadi Praja Pratama IPDN.
II/2		Praja Muda	Praja Muda atau yang sebelumnya disebut Madya Praja merupakan pangkat praja tingkat dua di IPDN.
III/3		Praja Madya	Praja Madya atau yang sebelumnya disebut Nindya Praja merupakan pangkat praja tingkat tiga di IPDN.
IV/4		Praja Utama	Praja Utama atau yang sebelumnya disebut Wasana Praja merupakan pangkat praja tingkat empat atau tingkat akhir di IPDN.
Purna Praja	Purna Praja atau Pamong Praja Muda adalah sebutan untuk Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan. Purna Praja adalah peserta didik DIII, DIV atau S1 yang telah menyelesaikan pendidikan pada Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN), Institut Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN), dan IPDN. Setiap Pamong Praja Muda atau Purna Praja memiliki identitas khusus berupa lencana pin Purna Praja yang diperoleh setelah mereka dilantik sebagai Pamong Praja Muda dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda (PPM) lulusan IPDN oleh Presiden atau Wakil Presiden RI.

Peserta didik dan Lulusan IPDN

Peserta didik IPDN terdiri atas praja program sarjana terapan, mahasiswa Sekolah Pascasarjana, dan mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Lulusan atau Alumni IPDN terdiri dari:

1. Purna Praja atau Alumni KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN (bachelors program) atau juga disebut alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan;
2. Alumni Sekolah Pascasarjana yaitu alumni Pendidikan Magister Terapan Studi Pemerintahan dan alumni Pendidikan Doktor Ilmu Pemerintahan;
3. Alumni Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan dan/atau menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, diutus oleh Pemerintah Daerah masing-masing, dan disiapkan menjadi calon camat atau sebutan lainnya.

Karena tidak semua Alumni IPDN disebut Purna Praja, maka yang berhak menggunakan pin Purna Praja hanyalah para purna Praja yaitu lulusan Diploma dan S1 KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN yang kemudian tergabung dalam Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Dalam perkembangannya lembaga juga menyematkan pin Purna Praja kepada pihak lain yg mendapatkan penghargaan atau anggota/warga/alumni kehormatan IPDN.

Pangkat Penata Muda (Golongan III.a)

Praja setelah lulus dari IPDN diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil yang selanjutnya melalui proses ketentuan peraturan perundang-undangan akan diangkat menjadi PNS pangkat Penata Muda (Penda) atau golongan III A. Lulusan program Diploma-IV IPDN mendapat gelar Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan (S.Tr.IP).

Lulusan terbaik D-IV akan mendapat penghargaan Kartika Astha Brata. Sebelum tahun 2022, diberikan juga penghargaan Kartika Pradnya Utama untuk lulusan terbaik S1. Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam upacara Pelantikan Pamong Praja Muda lulusan IPDN.

Angkatan Praja

Penghitungan angkatan Praja IPDN tidak diurutkan dari angkatan pertama APDN yaitu APDN Malang tahun 1956. Namun, dihitung ulang atau diurutkan dari angkatan APDN Nasional tahun 1989 atau angkatan pertama STPDN karena sebelumnya kampus APDN-APDN di 20 daerah tidak berdiri pada tahun yang sama sehingga urutan angkatan tiap kampus APDN juga berbeda. Misalnya angkatan terakhir APDN Malang adalah angkatan XXXII atau S-91 sementara angkatan terakhir APDN Banda Aceh adalah angkatan XXIV.

Pada tahun 2007, IPDN tidak membuka penerimaan calon praja selama setahun sehingga angkatan XIX IPDN merupakan angkatan yang menjadi praja pada tahun 2008.

Angkatan Praja dan Tahun Menjadi Praja

• Angkatan I : 1989
• Angkatan II : 1990
• Angkatan III : 1991
• Angkatan IV : 1992
• Angkatan V : 1993
• Angkatan VI : 1994
• Angkatan VII : 1995
• Angkatan VIII : 1996
• Angkatan IX : 1997
• Angkatan X : 1998
• Angkatan XI : 1999
• Angkatan XII : 2000
• Angkatan XIII : 2001
• Angkatan XIV : 2002
• Angkatan XV : 2003
• Angkatan XVI : 2004
• Angkatan XVII : 2005
• Angkatan XVIII : 2006
• Angkatan XIX : 2008
• Angkatan XX : 2009
• Angkatan XXI : 2010
• Angkatan XXII : 2011
• Angkatan XXIII : 2012
• Angkatan XXIV : 2013
• Angkatan XXV : 2014
• Angkatan XXVI : 2015
• Angkatan XXVII : 2016
• Angkatan XXVIII : 2017
• Angkatan XXIX : 2018
• Angkatan XXX : 2019
• Angkatan XXXI : 2020
• Angkatan XXXII : 2021
• Angkatan XXXIII : 2022
• Angkatan XXXIV : 2023
• Angkatan XXXV : 2024

Penghitungan angkatan lulusan IPDN memiliki perbedaan dengan penghitungan angkatan untuk lulusan Akpol atau Akmil yang dihitung berdasarkan tahun dilantik menjadi Perwira Remaja. Karena praja IPDN pada awalnya ketika dikukuhkan menjadi Muda Praja (tingkat 1), sudah diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sehingga angkatan dihitung dari awal menjadi CPNS yaitu saat awal masuk kampus.

Seiring waktu berjalan, Praja IPDN tidak lagi diangkat menjadi CPNS selama masih menjadi Praja, lulusan IPDN disamakan dengan lulusan Akpol dan Akademi TNI, yaitu diangkat menjadi CPNS golongan III.a saat dilantik menjadi Pamong Praja Muda oleh Presiden RI. Sama seperti TNI Polri awal menjadi perwira saat diambil sumpah pada upacara Praspa Perwira Remaja oleh Presiden RI.

Dengan demikian, saat ini penghitungan tahun angkatan dihitung pada saat tahun lulus menjadi Pamong Praja Muda, dan menjadi titik awal menjadi abdi negara. Karena dalam pendidikan, dalam satu angkatan bisa saja masuk lembaga bersama-sama tapi ada yang lulus di tahun berbeda.

Praja IPDN sebelum tahun 2016 tidak secara resmi memiliki nama angkatan namun hanya nomor angkatan. Umumnya nama angkatan atau nama paguyuban purna praja tiap angkatan baru diresmikan setelah lulus oleh masing-masing angkatan.

Sejak 2016, Praja IPDN memiliki nama angkatan atau nama resimen yang diberikan dan diumumkan secara resmi oleh lembaga setelah calon praja menyelesaikan pendidikan dasar atau saat pengukuhan calon praja menjadi Muda Praja atau Praja Pratama.

Nama Angkatan Praja yang diberikan resmi oleh lembaga

Tahun Menjadi Praja	Nama Angkatan	Yang Memberikan Nama	Nomor Angkatan	Tahun Lulus / Awal Menjadi Abdi Negara
2016	Abimata Ksatriya (Kesatria yang berani)	Mendagri, Gubernur IPDN dan Gubernur Akpol	XXVII	2020
2017	Nayottama Praja Manggala (Pemimpin yang bijaksana)	Menkopolhukam RI, Gubernur IPDN dan Gubernur Akpol	XXVIII	2021
2018	Praja Gautama (Bekerja dengan sempurna)	Wakil Presiden RI, Mendagri, Gubernur IPDN dan Gubernur Akpol	XXIX	2022
2019	Satya Haprabu (Setia kepada pemimpin dan negara)	Mendagri, Rektor IPDN dan Gubernur Akpol	XXX
2020	LC Pratisa (Lawan Covid-19 Praja Tiga Satu)	Rektor IPDN	XXXI
2021	Adhimukti Brata (Semangat Mewujudkan Keunggulan Jatidiri)	Rektor IPDN	XXXII
2022	Triantama Praja (Praja Bermental Kuat dan Berkemauan Maju)	Wakil Menteri Dalam Negeri	XXXIII
2023	Hamengku Parama (Pengayom yang Unggul)	Wakil Menteri Dalam Negeri	XXXIV

Daftar Rektor IIP

No	Foto	Nama	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Keterangan
1	Drs. Soejekti Djajadiatma, MSPA	1967	1978	Sebelumnya menjabat Direktur APDN Malang; Rektor IIP Malang 1967-1972; Rektor IIP Jakarta pertama 1972-1978
2		Prof. Drs. Suparni Pamudji, MPA	1978	1984
3	Drs. Zamhir Islamie, MA	1984	1989
4	Prof. Drs. Soewargono, MA	1989	1992
5	Prof. Dr. Drs. H. Baharuddin Tjenreng, MS	1992	1995
6		Prof. M. Ryaas Rasyid, MA, Ph.D	1995	1998
7	Prof. Dr. Hj. Ngadisah, MA	1998	2004

Daftar Ketua STPDN

No	Foto	Nama	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Keterangan
1		Mayjen TNI Sartono Hadisumarto	1990	1995	Ketua STPDN pertama
2		Mayjen TNI I Gusti Kompyang Manila	1995	1998
3	Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU	1998	1988	Plt
4	Drs. H. Marwoto Suwito, M.Si	1998	2000
5	Drs. H. Sutrisno, M.Si	2000	2003
6	Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si	2003	2005	Plh

Daftar Rektor IPDN

No	Foto	Nama	Mulai Menjabat	Selesai Menjabat	Keterangan
1	Dr. Hj. Diah Anggraeni, S.H, M.M.	2005	2006	Plt
2	Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si.	2006	2007
3	Prof. Dr. Johanis Kaloh, SU.	2007	2008	Plt
4	Prof. Dr. Hj. Ngadisah, MA.	2008	2009
5	Prof. Dr. H. I. Nyoman Sumaryadi, M.Si.	2009	2013
6	Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS.	2013	2013	Plt
7		Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si.	2013	2015
8	Prof. Dr. Ermaya Suradinata, S.H, M.H, MS.	2015	2018
9	Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H, S.Sos, M.Si.	2018	2019
10		Dr. Hadi Prabowo, MM. (Plt)	2019	2020	Plt
		Prof. Dr. Hadi Prabowo, MM.	2020	Petahana

Kartika Pradnya Utama

Bintang Kartika Pradnya Utama adalah penghargaan yang diberikan kepada lulusan terbaik IPDN dari Program Sarjana Ilmu Pemerintahan (S1). Penghargaan ini pertama kali diberikan pada tahun 2006, lalu tahun 2008 hingga tahun 2021, berikut daftar lulusan terbaik penerima Bintang Kartika Pradnya Utama :

Tahun Lulus	Angkatan	Nama	Asal	IPK	Pengkat/Jabatan Terakhir/Saat ini
2018	XXV	Adnan Handaru Anpio Tikoto, S.IP	Lampung	3.722
2019	XXVI	Sarto Sirenden, S.IP	Sulawesi Tengah	3,782
2020	XXVII	Novawan Aditya Ristara, S.IP	Jawa Timur	3,787
2021	XXVIII	Tiara Anindya Shinta, S.IP	Jawa Tengah	3,87

Kartika Astha Brata

Bintang Kartika Astha Brata adalah penghargaan tahunan yang diberikan kepada lulusan terbaik IPDN dari Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan (D-IV). Lulusan terbaik masing-masing program studi di IPDN mendapatkan penghargaan Kartika Abdi Praja. Satu orang lulusan terbaik yang memiliki IPK pengajaran, pelatihan dan pengasuhan tertinggi dari seluruh praja di semua program studi di IPDN mendapatkan Kartika Astha Brata, berikut daftar lulusan terbaik penerima Bintang Kartika Astha Brata  :

Tahun Lulus	Angkatan	Nama	Asal	IPK	Pengkat/Jabatan Terakhir/Saat ini
2018	XXV	Puspita Dewi Pertiwi Fitrah, S.STP	Sulawesi Selatan	3,705
2019	XXVI	Alexander Lendie Nicholas, S.STP	Jawa Barat	3,724
2020	XXVII	Ainun Ma'rifah, S.STP	Jawa Timur	3,780
2021	XXVIII	Valentino Mahendra Wicaksono, S.Tr.IP	Jawa Timur	3,82
2022	XXIX	M. Isyraqi Aufar Suseno, S.Tr.IP	D.I. Yogyakarta	3.916
2023	XXX	Valent Breri Sinuraya, S.Tr.IP	Sumatera Utara	3,874

Kontroversi

Beberapa orang praja meninggal selama mengikuti pendidikan di IPDN. Jumlah orang yang meninggal dari tahun 1999-2007 diperkirakan 35 orang. Angka kematian tersebut rata-rata disebabkan oleh perlakuan tidak layak (bullying) dari senior kepada junior. Salah satu korban yang menarik perhatian pemerintah pada tahun 2007 adalah Cliff Muntu, di mana IPDN diduga berusaha menutupi penyebab kematian praja tersebut dengan cairan formalin.

Daftar beberapa Praja yang meninggal tidak wajar di IPDN antara lain:

• 1994: Gatot (Kontingen Jatim). Meninggal ketika menjalani latihan dasar militer dan dadanya retak.
• 1995: Alvian (Kontingen Lampung). Meninggal di barak tanpa sebab.
• 1997: Fahrudin (Kontingen Jateng). Meninggal di barak tanpa sebab.
• 1999: Edi meninggal sebenarnya meninggal akibat kecelakaan tunggal di Kabupaten Wonosobo-Jawa Tengah pada saat praktik kerja lapangan (Desa LUK). Tetapi beberapa info yg tidak benar menyatakan bahwa Almarhum meninggal akibat belajar naik sepeda motor di Kampus.
• 2000: Purwanto meninggal dengan dada retak.
• Obed (Kontingen Irian Jaya). Meninggal dengan dada retak.
• Heru Rahman (Kontingen Jawa Barat). Meninggal akibat tindak kekerasan.
• Utari meninggal karena aborsi dan mayatnya ditemukan di Cimahi.
• 2002: Wahyu Hidayat (Kontingen Jawa Barat). Meninggal akibat dianiaya oleh seniornya. Penganiayaan Wahyu berawal ketika dirinya dianggap lalai dalam menjalankan kegiatan ekstrakurikuler.
• 2005: Rivan Ibo (Kontingen Papua) meninggal karena dugaan narkoba.
• 2007: Cliff Muntu (Kontingen Sulawesi Utara). Meninggal akibat penganiayaan.
• 2013: Jonoli Untayana (Kontingen Maluku). Meninggal saat latihan pra-resimen di Kampus IPDN Sulut.

Galeri gambar

Referensi

1. "Sejarah IPDN". IPDN.ac.id. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses tanggal 14 September 2023. 
2. "Sejarah IPDN". IPDN.ac.id. Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Diakses tanggal 14 September 2023. 
3. "Inu Surati SBY tentang 17 Kematian Praja yang Tidak Wajar". detikcom. 9 Apr 2007.  Parameter |Accessdate= yang tidak diketahui mengabaikan (|accessdate= yang disarankan) (bantuan)
4. "Sejak 90-an 35 Praja IPDN Tewas, Hanya 10 Kasus yang Terungkap". detikcom. 3 April 2007. Diakses tanggal 21-07-2020.  Periksa nilai tanggal di: |accessdate= (bantuan)
5. https://www.liputan6.com/news/read/497469/praja-ipdn-asal-sulut-tewas-saat-latihan

Pranala luar

• (Indonesia) Situs resmi IPDN