Pamong praja

Pamong praja (Jawa: ꧋ꦥꦩꦺꦴꦁꦥꦿꦗ) adalah aparatur penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang melaksanakan tugas pembinaan ketentraman dan ketertiban pemerintah daerah dilingkungan Kemendagri, koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan, serta pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Secara bahasa, istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu ”pamong” dan ”praja”. Pamong mempunyai arti pelayan, pengurus atau pengasuh. Sedangkan Praja memiliki arti rakyat, kota atau negeri atau masyarakat. Sehingga secara harfiah, pamong praja dapat di artikan sebagai pelayan masyarakat atau pengurus negeri.

Secara umum, pamong praja (sebelumnya disebut pangreh praja sampai awal kemerdekaan) merujuk kepada Pegawai Negeri Sipil atau Ambtenaar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pamong praja adalah pegawai negeri yang mengurus pemerintahan negara. Prof. Sadu Wasistiono menjelaskan bahwa pamong praja adalah aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang dididik secara khusus untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan kompetensi dasar koordinasi, kolaborasi dan konsensus dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menjaga keutuhan NKRI. Adapun menurut Prof. Taliziduhu Ndraha, pamong praja adalah mereka yang mengelola kebhinekaan dan mengukuhkan ketunggalikaan.

Korps pamong praja adalah perangkat atau pejabat pemerintahan sipil yang bertugas melaksanakan urusan-urusan pemerintahan. Keberadaan korps pamong praja sudah ada sejak zaman Hindia Belanda sebagai Binnenlands Bestuur Corps (BBC) dan Inlands Bestuur Corps (IBC). Pada masa awal kemerdekaan, korps ini berubah namanya menjadi Korps Pangreh Praja, yang kemudian diganti menjadi namanya menjadi Korps Pamong Praja. Lembaga pendidikan tinggi yang bertugas mencetak kader pamong praja di Indonesia adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah menyebutkan Korps Pamong Praja sebagai pejabat pemerintah pusat yang berada di daerah dengan tugas utama menjalankan Tugas Pemerintahan Umum yang meliputi koordinasi, pembinaan dan pengawasan serta urusan residual.

Kode Etik Kepamongprajaan

Korps pamong praja memiliki kode etik yang dinamakan HASTA BUDI BHAKTI PAMONG PRAJA yaitu Delapan Nilai Pegangan Untuk Berbakti yang mengandung nilai professional dan etika. Yaitu:

1. Korps Pamong Praja Sebagai pengamal Pancasila dan pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi pengayom dari seluruh rakyat tanpa membedakan golongan, aliran dan agama;
2. Korps Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk dan bimbingan kepada rakyat dalam pergaulan hidup Bersama menuju ketertiban dan ketentraman umum;
3. Korps Pamong Praja merupakan penyuluh dalam gelap dan menolong dalam penderitaan bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga tercapai ketenangan dan ketentraman lahir bathin;
4. Korps Pamong Praja membina semangat kehidupan masyarakat sehingga terjelma sifat dan sikap dinamis, konstruktif, korektif;
5. Korps Pamong Praja bertugas menumbuhkan dan memupuk daya cipta rakyat kearah kesejahteraan masyarakt.
6. Korps Pamong Praja bertugas menampung dan mencarikan penyelesaian segala persoalan hidup dan kehidupan sehari-hari sehingga diperlukan sifat sabra, tekun, ulet dan bijaksana;
7. Korps Pamong Praja menjadi penggerak segala kegiatan dalam masyarakat menuju tercapainya masyarakat yang adil dan Makmur yang disertai oleh Tuhan Yang Maha Esa;
8. Korps Pamong Praja Harus bertindak tegas, adil dan jujur dalam memberantas kejahatan dan kemaksiatan tanpa pandang bulu, sebaliknya menjadi teladan dalam kebaikan dan kemaslahatan.

Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan

Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan (PPPKp) sebelumnya bernama Program Profesi Kepamongprajaan adalah program pendidikan profesi di IPDN bagi lulusan sarjana atau sederajat non-ilmu pemerintahan.

Angkatan I dimulai pada Tahun 2012 dengan nama Program Studi Profesi Kepamongprajaan.

Dasar hukum yang menjelaskan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan ada pada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 80 Tahun 2022[1] tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan diselenggarakan oleh IPDN

Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah Rektor IPDN sebagai Penanggung Jawab.

Mahasiswa Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan dan/atau menguasai pengetahuan teknis pemerintahan, diutus oleh Pemerintah Daerah masing-masing, dan disiapkan menjadi calon Camat atau sebutan lainnya.

Program ini juga diikuti oleh Pegawai negeri Sipil yang sudah diangkat menjadi camat tetapi tidak mempunyai latar belakang ilmu pemerintahan dan/atau menguasai pengetahuan teknis pemerintahan diutus oleh Pemerintah Daerah masing-masing untuk mengikuti Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

IPDN memberikan sertifikat kompetensi kepada lulusan Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan, sertifikat tersebut merupakan sertifikat yang dimaksud dalam penjelasan pasal 224 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membahas peryaratan pengangkatan Camat oleh Bupati/Walikota.

Alumni Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan adalah bagian dari alumni IPDN tetapi bukan merupakan bagian dari alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan sehingga alumni Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan tidak disebut dengan Purna Praja dan tidak tergabung dalam Ikatan Alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK). Alumni IPDN sendiri terdiri dari:

1. Alumni KDC, APDN, IIP, STPDN dan IPDN (bachelors program) atau juga disebut alumni Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan atau Purna Praja;
2. Alumni Sekolah Pascasarjana yaitu alumni Pendidikan Magister Terapan Studi Pemerintahan dan alumni Pendidikan Doktor Ilmu Pemerintahan;
3. Alumni Program Pendidikan Profesi Kepamongprajaan.

Bacaan lebih lanjut

• Albrow, M., Bureaucracy (1970)
• Armstrong, J. A., The European Administrative Elite (1973)
• Bodde, D., Chinese Ideas in the West
• Brownlow, Louis, Charles E. Merriam, and Luther Gulick, Report of the President's Committee on Administrative Management. (1937)
• du Gay, P., In Praise of Bureaucracy: Weber, Organisation, Ethics (2000)
• du Gay, P., ed., The Values of Bureaucracy (2005)
• Hoogenboom, Ari, Outlawing the Spoils: A History of the Civil Service Reform Movement, 1865-1883. (1961)
• Mathur, P.N., The Civil Service of India, 1731-1894: a study of the history, evolution and demand for reform (1977)
• Rao, S. 2013. Civil service reform: Topic guide. Birmingham, UK: GSDRC, University of Birmingham. http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/civil-service-reform
• Schiesl, Martin, The Politics of Efficiency: Municipal Administration and Reform in America, 1880-1920. (1977)
• Sullivan, Ceri, Literature in the Public Service: Sublime Bureaucracy (2013)
• Theakston, Kevin, The Civil Service Since 1945 (Institute of Contemporary British History, 1995)
• Van Riper, Paul. History of the United States Civil Service (1958).
• White, Leonard D., Introduction to the Study of Public Administration. (1955)
• White, Leonard D., Charles H. Bland, Walter R. Sharp, and Fritz Morstein Marx; Civil Service Abroad, Great Britain, Canada, France, Germany (1935) online