www.wikidata.id-id.nina.az

Kabinet Ali Sastroamidjojo I 1 sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sast

Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Ali Sastroamidjojo I, sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro-Zainul Arifin, adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955.

Kabinet Ali Sastroamidjojo I

Kabinet Pemerintahan Indonesia ke-15
Kabinet Pemerintahan Indonesia
Dibentuk1 Agustus 1953 (1953-08-01)
Diselesaikan24 Juli 1955 (1955-07-24)
Struktur pemerintahan
Kepala negaraSoekarno
Kepala pemerintahanAli Sastroamidjojo
Jumlah menteri20
Total jumlah menteri20
Partai anggotaPartai Nasional Indonesia
Persatuan Indonesia Raya
Nahdlatul Ulama
Partai Rakyat Nasional
Sarikat Kerakyatan Indonesia
Partai Syarikat Islam Indonesia
Partai Buruh
Barisan Tani Indonesia
Partai Sosialis Indonesia
Persatuan Tarbiyah Islamiyah
Independen
Sejarah
PendahuluKabinet Wilopo
PenggantiKabinet Burhanuddin Harahap

Pimpinan Sunting

Presiden Wakil Presiden
Soekarno Mohammad Hatta

Anggota Sunting

Berikut ini adalah anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo I.

No. Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat Partai
Perdana dan Wakil Perdana Menteri
1 Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI
2 Wakil Perdana Menteri I Wongsonegoro 1 Agustus 1953 23 Oktober 1954 PIR
Wakil Perdana Menteri II Zainul Arifin Pohan 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 NU
Menteri
3 Menteri Luar Negeri Sunario Sastrowardoyo 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI
4 Menteri Dalam Negeri Hazairin 1 Agustus 1953 23 Oktober 1954 PIR
Zainul Arifin Pohan
(ad-interim) 		23 Oktober 1954 19 November 1954 NU
R. Sunarjo 19 November 1954 24 Juli 1955 NU
5 Menteri Perekonomian Iskak Tjokroadisurjo 1 Agustus 1953 8 November 1954 PNI
Roosseno Soerjohadikoesoemo 8 November 1954 24 Juli 1955 PIR
6 Menteri Keuangan Ong Eng Die 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI
7 Menteri Pertahanan Iwa Kusumasumantri 1 Agustus 1953 13 Juli 1955 Progresif
8 Menteri Kehakiman Djody Gondokusumo 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PRN
9 Menteri Penerangan Ferdinand Lumban Tobing 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 SKI
10 Menteri Perhubungan Abikusno Tjokrosujoso 1 Agustus 1953 14 September 1953 PSII
Roosseno Soerjohadikoesoemo
(ad-interim) 		29 September 1953 23 Oktober 1954 PIR
Ali Sastroamidjojo
(ad-interim) 		23 Oktober 1954 19 November 1954 PNI
Adnan Kapau Gani 19 November 1954 24 Juli 1955 Nonpartai
11 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Roosseno Soerjohadikoesoemo 1 Agustus 1953 12 Oktober 1953 PIR
Mohammad Hasan 12 Oktober 1953 24 Juli 1955 Nonpartai
12 Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Mohammad Yamin 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Nonpartai
13 Menteri Perburuhan Sutan Muchtar Abidin 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Buruh
14 Menteri Pertanian Sadjarwo Djarwonagoro 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 BTI
15 Menteri Agama Masjkur 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI
16 Menteri Kesehatan Ferdinand Lumban Tobing
(ad-interim) 		1 Agustus 1953 12 Oktober 1953 SKI
Lie Kiat Teng 12 Oktober 1953 24 Juli 1955 PSI
17 Menteri Sosial Pandji Suroso 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Parindra
18 Menteri Urusan Kesejahteraan Negara Soedibjo 1 Agustus 1953 14 September 1953 PSII
Wongsonegoro
(ad-interim) 		29 September 1953 23 Oktober 1954 Parindra
Sirajuddin Abbbas 23 Oktober 1954 24 Juli 1955 Perti
19 Menteri Urusan Agraria Mohammad Hanafiah 1 Agustus 1953 19 November 1954 NU
I Gusti Gde Rake 19 November 1954 24 Juli 1955 PRN

Program Kabinet Sunting

Dalam Negeri Sunting

Keamanan Sunting

  1. Memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman, sehingga memungkinkan tindakan-tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat
  2. Menyempurnakan hubungan antar alat-alat kekuasaan Negara

Pemilihan Umum Sunting

Segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat

Kemakmuran dan Keuangan Sunting

  1. Menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata
  2. Memperbaharui perundang-undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota
  3. Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan
  4. Memperbaiki pengawasan penggunaan uang negara

Organisasi Negara Sunting

  1. Memperbaharui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang-undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah
  2. Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai
  3. Memberantas korupsi dari birokrasi

Perburuhan Sunting

Melengkapkan perundang-undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar-besarnya

Perundang-undangan Sunting

Mempercepat terbentuknya perundang-undangan nasional terutama dalam bidang keamanan, kemakmuran, keuangan dan kewarganegaraan

Politik Luar Negeri Sunting

  1. Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia
  2. Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie-statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar, serta meniadakan perjanjian-perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara
  3. Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat-singkatnya

Kebijaksanaan Pemerintah Sunting

Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemen

Referensi Sunting

  • Simanjuntak, P. N. H. (2003), Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi (dalam bahasa Indonesian), Jakarta: Djambatan, hlm. 133–148, ISBN 979-428-499-8. 

Pranala luar Sunting

Galeri Sunting

  • Pengumuman

Catatan Sunting

  1. Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953.
  2. Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Ali Sastroamidjojo di samping menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Perhubungan ad-interim.
  3. ^ Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Wongsonegoro meletakkan jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.
  4. Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Prof. Dr. Mr. Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri.
  5. Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954, Zainul Arifin Pohan di samping menjabat sebagai Waperdam merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad-interim.
  6. Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, R. Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut, Zainul Arifin Pohan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad-interim.
  7. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 1954 tertanggal 6 November 1954, Mr. Iskaq Tjokroadisurjo meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perekonomian terhitung mulai tanggal 8 November 1954 dan digantikan oleh Prof. Ir. Roosseno Soerjohadikoesoemo.
  8. Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Juli 1955 dan posisinya dibiarkan kosong.
  9. ^ Terhitung mulai tanggal 14 September 1953, Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo diberhentikan dari jabatannya masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953.
  10. Terhitung mulai tanggal 29 September 1953, Roosseno Soerjohadikoesoemo dan Wongsonegoro diangkat masing-masing sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum ad interim disamping jabatannya masing-masing sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Wakil Perdana Menteri I berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953.
  11. Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 Roosseno meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954.
  12. Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 Adnan Kapau Gani diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan Ali Sastroamidjojo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ad-interim berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954.
  13. ^ Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953, dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan. Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno.
  14. Terhitung mulai 12 Oktober 1953 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 1953 tertanggal 9 Oktober 1953, membebaskan Ferdinand Lumban Tobing dari tugasnya sebagai Menteri Kesehatan ad-interim, yang dipangkunya disamping jabatannya sebagai Menteri Penerangan sejak tanggal 1 Agustus 1953 dan mengangkat dr. Lie Kiat Teng alias dr. Mohammad Ali sebagai Menteri Kesehatan.
  15. Terhitung mulai 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954, Mohammad Hanafiah diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan digantikan oleh I Gusti Gde Rake.

Kabinet Pemerintahan Indonesia
Didahului oleh:
Kabinet Wilopo 		Kabinet Ali Sastroamidjojo
1953–1955 		Diteruskan oleh:
Kabinet Burhanuddin Harahap
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Kabinet Ali Sastroamidjojo I 1 sering disebut juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo Wongsonegoro Zainul Arifin adalah kabinet keempat setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 30 Juli 1953 dan memerintah pada masa bakti 1 Agustus 1953 hingga 24 Juli 1955 Kabinet Ali Sastroamidjojo IKabinet Pemerintahan Indonesia ke 15Kabinet Pemerintahan IndonesiaDibentuk1 Agustus 1953 1953 08 01 Diselesaikan24 Juli 1955 1955 07 24 Struktur pemerintahanKepala negaraSoekarnoKepala pemerintahanAli SastroamidjojoJumlah menteri20Total jumlah menteri20Partai anggotaPartai Nasional IndonesiaPersatuan Indonesia RayaNahdlatul UlamaPartai Rakyat NasionalSarikat Kerakyatan IndonesiaPartai Syarikat Islam IndonesiaPartai BuruhBarisan Tani IndonesiaPartai Sosialis IndonesiaPersatuan Tarbiyah IslamiyahIndependenSejarahPendahuluKabinet WilopoPenggantiKabinet Burhanuddin Harahap Daftar isi 1 Pimpinan 2 Anggota 3 Program Kabinet 3 1 Dalam Negeri 3 1 1 Keamanan 3 1 2 Pemilihan Umum 3 1 3 Kemakmuran dan Keuangan 3 1 4 Organisasi Negara 3 1 5 Perburuhan 3 1 6 Perundang undangan 3 2 Politik Luar Negeri 3 3 Kebijaksanaan Pemerintah 4 Referensi 5 Pranala luar 6 Galeri 7 CatatanPimpinan SuntingPresiden Wakil PresidenSoekarno nbsp nbsp Mohammad HattaAnggota SuntingBerikut ini adalah anggota Kabinet Ali Sastroamidjojo I No Jabatan Foto Pejabat Mulai menjabat Selesai menjabat PartaiPerdana dan Wakil Perdana Menteri1 Perdana Menteri nbsp Ali Sastroamidjojo 2 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI2 Wakil Perdana Menteri I nbsp Wongsonegoro 3 1 Agustus 1953 23 Oktober 1954 PIRWakil Perdana Menteri II nbsp Zainul Arifin Pohan 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 NUMenteri3 Menteri Luar Negeri nbsp Sunario Sastrowardoyo 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI4 Menteri Dalam Negeri nbsp Hazairin 4 1 Agustus 1953 23 Oktober 1954 PIR nbsp Zainul Arifin Pohan 5 ad interim 23 Oktober 1954 19 November 1954 NU nbsp R Sunarjo 6 19 November 1954 24 Juli 1955 NU5 Menteri Perekonomian nbsp Iskak Tjokroadisurjo 7 1 Agustus 1953 8 November 1954 PNI nbsp Roosseno Soerjohadikoesoemo 8 November 1954 24 Juli 1955 PIR6 Menteri Keuangan nbsp Ong Eng Die 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI7 Menteri Pertahanan nbsp Iwa Kusumasumantri 8 1 Agustus 1953 13 Juli 1955 Progresif8 Menteri Kehakiman nbsp Djody Gondokusumo 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PRN9 Menteri Penerangan nbsp Ferdinand Lumban Tobing 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 SKI10 Menteri Perhubungan nbsp Abikusno Tjokrosujoso 9 1 Agustus 1953 14 September 1953 PSII nbsp Roosseno Soerjohadikoesoemo 10 11 ad interim 29 September 1953 23 Oktober 1954 PIR nbsp Ali Sastroamidjojo ad interim 23 Oktober 1954 19 November 1954 PNI nbsp Adnan Kapau Gani 12 19 November 1954 24 Juli 1955 Nonpartai11 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga nbsp Roosseno Soerjohadikoesoemo 13 1 Agustus 1953 12 Oktober 1953 PIR nbsp Mohammad Hasan 13 12 Oktober 1953 24 Juli 1955 Nonpartai12 Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan nbsp Mohammad Yamin 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Nonpartai13 Menteri Perburuhan nbsp Sutan Muchtar Abidin 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Buruh14 Menteri Pertanian nbsp Sadjarwo Djarwonagoro 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 BTI15 Menteri Agama nbsp Masjkur 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 PNI16 Menteri Kesehatan nbsp Ferdinand Lumban Tobing 14 ad interim 1 Agustus 1953 12 Oktober 1953 SKI nbsp Lie Kiat Teng 12 Oktober 1953 24 Juli 1955 PSI17 Menteri Sosial nbsp Pandji Suroso 1 Agustus 1953 24 Juli 1955 Parindra18 Menteri Urusan Kesejahteraan Negara nbsp Soedibjo 9 1 Agustus 1953 14 September 1953 PSII nbsp Wongsonegoro 3 ad interim 29 September 1953 23 Oktober 1954 Parindra nbsp Sirajuddin Abbbas 23 Oktober 1954 24 Juli 1955 Perti19 Menteri Urusan Agraria nbsp Mohammad Hanafiah 15 1 Agustus 1953 19 November 1954 NU nbsp I Gusti Gde Rake 19 November 1954 24 Juli 1955 PRNProgram Kabinet SuntingDalam Negeri Sunting Keamanan Sunting Memperbaharui tatanan politik untuk mengembalikan keamanan dan ketenteraman sehingga memungkinkan tindakan tindakan yang tegas serta membangkitkan tenaga rakyat Menyempurnakan hubungan antar alat alat kekuasaan NegaraPemilihan Umum Sunting Segera melaksanakan pemilihan umum untuk dewan konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat Kemakmuran dan Keuangan Sunting Menitikberatkan politik pembangunan dengan berbagai usaha untuk kepentingan rakyat jelata Memperbaharui perundang undangan agraria sesuai dengan kepentingan petani dan rakyat kota Mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dan kaum pengangguran terlantar untuk terlibat dalam lapangan pembangunan Memperbaiki pengawasan penggunaan uang negaraOrganisasi Negara Sunting Memperbaharui politik desentralisasi dengan cara menyempurnakan perundang undangan dan mengusahakan pembentukan daerah otonomi menuju tingkatan terbawah Menyusun aparatur pemerintahan yang efisien serta pembagian tenaga yang rasionil dengan mengusahakan perbaikan taraf penghidupan pegawai Memberantas korupsi dari birokrasiPerburuhan Sunting Melengkapkan perundang undangan perburuhan untuk mencapai kembali ketenagakerjaan sebesar besarnya Perundang undangan Sunting Mempercepat terbentuknya perundang undangan nasional terutama dalam bidang keamanan kemakmuran keuangan dan kewarganegaraan Politik Luar Negeri Sunting Menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk menuju perdamaian dunia Menyelenggarakan hubungan antara Indonesia dengan Belanda yang sebelumnya berdasarkan asas unie statuut menjadi hubungan berdasarkan perjanjian internasional biasa mempercepat peninjauan kembali persetujuan hasil Konferensi Meja Bundar serta meniadakan perjanjian perjanjian yang pada kenyataannya merugikan rakyat dan negara Memperjuangkan dan mengusahakan kembali integrasi Irian Barat ke dalam kekuasaan wilayah Republik Indonesia dalam waktu sesingkat singkatnyaKebijaksanaan Pemerintah Sunting Mengusahakan penyelesaian terhadap berbagai perselisihan politik yang tidak dapat diselesaikan dalam kabinet dengan menyerahkan keputusannya kepada parlemenReferensi SuntingSimanjuntak P N H 2003 Kabinet Kabinet Republik Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi dalam bahasa Indonesian Jakarta Djambatan hlm 133 148 ISBN 979 428 499 8 Pemeliharaan CS1 Bahasa yang tidak diketahui link Pranala luar Sunting Indonesia Profil Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada situs webSekretariat Kabinet Republik Indonesia Marsono 1987 Almanak Negara Republik Indonesia 1987 Jakarta B P AldaGaleri SuntingPengumuman nbsp Pengumuman Kabinet Ali Sastroamidjojo I oleh Pemerintah Catatan Sunting Kabinet ini dibentuk dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 1953 tertanggal 30 Juli 1953 Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954 Ali Sastroamidjojo di samping menjabat sebagai Perdana Menteri merangkap jabatan sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Perhubungan ad interim a b Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954 Wongsonegoro meletakkan jabatannya sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad interim Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954 Prof Dr Mr Hazairin meletakkan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954 tertanggal 25 Oktober 1954 Zainul Arifin Pohan di samping menjabat sebagai Waperdam merangkap jabatan sebagai Menteri Dalam Negeri dan Menteri Urusan Kesejahteraan Negara ad interim Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954 R Sunarjo diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri dan sehubungan dengan hal tersebut Zainul Arifin Pohan dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri ad interim Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 1954 tertanggal 6 November 1954 Mr Iskaq Tjokroadisurjo meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perekonomian terhitung mulai tanggal 8 November 1954 dan digantikan oleh Prof Ir Roosseno Soerjohadikoesoemo Iwa Kusumasumantri mengundurkan diri dari jabatannya pada 13 Juli 1955 dan posisinya dibiarkan kosong a b Terhitung mulai tanggal 14 September 1953 Abikusno Tjokrosujoso dan Sudibjo diberhentikan dari jabatannya masing masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953 Terhitung mulai tanggal 29 September 1953 Roosseno Soerjohadikoesoemo dan Wongsonegoro diangkat masing masing sebagai Menteri Perhubungan ad interim dan Menteri Negara Urusan Kesejahteraan Umum ad interim disamping jabatannya masing masing sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan Wakil Perdana Menteri I berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 1953 Terhitung mulai tanggal 23 Oktober 1954 Roosseno meletakkan jabatannya sebagai Menteri Perhubungan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 1954 Terhitung mulai tanggal 19 November 1954 Adnan Kapau Gani diangkat sebagai Menteri Perhubungan dan Ali Sastroamidjojo dibebastugaskan dari jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ad interim berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954 a b Rooseno dibebaskan dari tugas sebagai Menteri Pekerjaan Umum pada 12 Oktober 1953 dipindahkan secara tetap sebagai Menteri Perhubungan Mohammad Hasan menggantikan posisi Rooseno Terhitung mulai 12 Oktober 1953 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 1953 tertanggal 9 Oktober 1953 membebaskan Ferdinand Lumban Tobing dari tugasnya sebagai Menteri Kesehatan ad interim yang dipangkunya disamping jabatannya sebagai Menteri Penerangan sejak tanggal 1 Agustus 1953 dan mengangkat dr Lie Kiat Teng alias dr Mohammad Ali sebagai Menteri Kesehatan Terhitung mulai 19 November 1954 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1954 tertanggal 18 November 1954 Mohammad Hanafiah diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Agraria dan digantikan oleh I Gusti Gde Rake nbsp Kabinet Pemerintahan IndonesiaDidahului oleh Kabinet Wilopo Kabinet Ali Sastroamidjojo1953 1955 Diteruskan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kabinet Ali Sastroamidjojo I amp oldid 23694762