www.wikidata.id-id.nina.az

Iskak Tjokroadisurjo Mr 11 Juli 1896 11 September 1984 1 adalah pakar hukum dan politisi berkebangsaan Indonesia Ia meru

Iskak Tjokroadisurjo

Mr. Iskak Tjokroadisurjo (11 Juli 1896 – 11 September 1984) adalah pakar hukum dan politisi berkebangsaan Indonesia. Ia merupakan salah satu tokoh pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI) di Bandung, 4 Juli 1927 (ketika itu masih bernama Perhimpunan Nasional Indonesia) bersama Soekarno, Mr. Sartono, Mr. R.S. Budhyarto Martoatmodjo, Mr. Sunario Sastrowardoyo, Dr. Samsi Sastrawidagda, Ir. Anwari, dan dr. Tjipto Mangoenkoesoemo sekaligus menjabat sebagai sekretaris dan bendahara pertama perkumpulan tersebut.

Iskak Tjokroadisurjo
Menteri Perdagangan Indonesia ke-10
Masa jabatan
30 Juli 1953 – 12 Agustus 1955
PresidenSoekarno
Perdana MenteriAli Sastroamidjojo
PendahuluSumanang
PenggantiIgnatius Joseph Kasimo Hendrowahyono
Menteri Dalam Negeri Indonesia ke-10
Masa jabatan
27 April 1951 – 3 April 1952
PresidenSoekarno
Perdana MenteriSukiman Wirjosandjojo-Suwiryo
PendahuluAssaat
PenggantiMohamad Roem
Residen Banyumas ke-1
PresidenSoekarno
GubernurWongsonegoro
Walikota Surakarta ke-2
Masa jabatan
15 Juli 1946 – 14 November 1946
PresidenSoekarno
GubernurWongsonegoro
PendahuluSindoeredjo
PenggantiSjamsuridjal
Informasi pribadi
Lahir(1896-07-11)11 Juli 1896
Jombang
Meninggal11 September 1984(1984-09-11) (umur 88)
Jakarta, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Partai politik Partai Nasional Indonesia
PekerjaanAnggota DPR RI
Pengacara
Dikenal karenaPengacara
Anggota Konstituante RI
Pendiri Partai Nasional Indonesia
Residen Banyumas
Residen (Walikota) Surakarta
Menteri Perekonomian Republik Indonesia
Menteri Dalam Negeri Indonesia

Pada masa kemerdekaan, ia pernah memangku jabatan sebagai Residen Banyumas dan Walikota Surakarta saat perang fisik kemerdekaan, Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Sukiman-Suwiryo (1951-1952), Anggota Konstituante mewakili PNI dan Menteri Perekonomian dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I (1953-1955). Ketika menjabat sebagai Menteri Perekonomian, Ia mencetuskan ide sistem ekonomi Ali-Baba yaitu suatu sistem ekonomi yang berusaha untuk membangkitkan wiraswasta lokal (pribumi) Indonesia.

Riwayat Hidup Sunting

Masa Sebelum Kemerdekaan Sunting

Ia lahir di Ngepeh, Ngoro, Jombang pada 11 Juli 1896.

Pendidikan Sunting

Setelah menyelesaikan Sekolah Kehakiman (1917), ia melanjutkan ke bagian hukum Universitas Leiden, Belanda dan lulus pada tahun 1925 dan kemudian ia menjadi pegawai kehakiman (1917-1922) dan sebagai pengacara di Surabaya (1925).

Anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda, saat kuliah hukum di Belanda, Iskak Tjokrohadisurjo sama sekali tidak terlibat dalam pergerakan nasionalis ini

Sewaktu masih menuntut ilmu di Universitas Leiden, Belanda, Iskaq Tjokrohadisoerjo tidak pernah terlihat ikut kegiatan Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa Hindia Belanda di negeri penjajah itu. Ia lulus kuliah tepat waktu (3 tahun). Akan tetapi, setelah mendapatkan gelar "Master in de Rechten" (setara dengan Sarjana Hukum) dan pulang ke tanah air, jiwa nasionalisme Iskaq seolah meledak. “Tanaman yang merambat di bagian muka rumah dipotong karena bunganya berwarna oranye bukan merah putih. Cangkir-cangkir di rumah harus berwarna merah putih,” tulis Mr Sunario Sastrowardoyo, teman sejawat Iskaq dalam pengantar buku "Iskaq Tjokrohadisurjo, Alumi Desa Bersemangat Banteng" (Nalenan, Ruben, 1982).

Lulus Sekolah Hukum dan Pulang ke Indonesia Sunting

Sejak pulang kampung pada 1926, karena sejak awal ingin menjadi orang bebas, Iskaq membuka kantor advokat di Bandung padahal pemerintah kolonial ingin menempatkannya di Batavia. Tiga orang temannya sejak di negeri Belanda bergabung dalam firma hukum Iskak itu yaitu Sartono, Wiryono Kusumo, dan Ali Sastroamidjojo (Perdana Menteri dan Ketua PNI pada dekade 1960-an). Setahun kemudian, Iskaq menjadi satu dari tujuh orang yang pertama berkumpul di Regentsweg (kini Jalan Dewi Sartika) Bandung untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia. Saat itu, Ia diputuskan menjabat sekertaris merangkap bendahara. Nama Iskaq sejak saat itu tidak dapat dipisahkan dari PNI dan pergerakan nasional yang mulai bangkit dan berhimpun pada masa-masa itu.

Para pendiri Partai Nasional Indonesia

Mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) Sunting

Sebagai tokoh muda pergerakan, ia turut mempersiapkan pendirian Partai Nasional Indonesia oleh kalangan Perhimpunan Pelajar di Bandung dalam Komite Persediaan (April 1927). Komite ini terdiri atas Ir. Soekarno, Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, S. Budhyarto Martoatmojo, S.H., Mr. Soenario, Ir. Anwari, Mr. Sartono dan Dr. Samsi Sastrawidagda. Dalam perkembangannya, ia juga menjadi pengurus Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya (Parindra).

Pada zaman pendudukan Jepang, beliau menjadi anggota Chuo Sangi In di Jakarta dan kemudian anggota Surabaya-Syu Sangi Kai. Ia pernah berkunjung ke Jepang bersama 25 utusan dari Jawa lainnya.

Masa Setelah Kemerdekaan Sunting

Residen Banyumas Sunting

Ketika menjadi Residen Banyumas, ia berperan dalam pendirian RRI stasiun Purwokerto. Ia juga ikut membantu merampas senjata bekas Jepang bersama dengan Ketua BKR Keresidenan Banyumas saat itu, Jenderal Soedirman. Bersama-sama, mereka memulai perebutan kekuasaan dari tangan Jepang dan diadakan perundingan dengan komandan tentara Jepang di Banyumas. Dari hasil perundingan itu, BKR Banyumas memperoleh senjata yang cukup banyak, bahkan merupakan kesatuan yang terlengkap memiliki senjata pada waktu itu.

Menteri Dalam Negeri (1951-1952) Sunting

Keputusan Kontroversial mengenai Aceh Sunting

Ketika menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Sukirman, ia mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial mengenai Aceh. Per tanggal 2 Februari 1952, Ia memecat beberapa patih (pejabat setingkat di bawah bupati) di kawasan Aceh untuk dipindahkan ke beberapa kawasan di Sumatera Timur dan Tapanuli dan menggantikannya dengan beberapa pejabat yang berasal dari kawasan tersebut. Salah satu kebijakan kontroversial yang ia putuskan adalah menurunkan jabatan Daud Beureu'eh dari gubernur menjadi pejabat setingkat di bawah gubernur pada bulan Maret 1952. Selain itu, pada bulan April 1952 ia juga mengangkat karyawan yang berasal dari Pulau Jawa dan Tapanuli untuk beberapa jabatan di kantor pemerintahan di luar supervisi (pengawas) di bidang industri.

Penggabungan Kabupaten Adikerto dan Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo saja Sunting

Ia juga menandatangani keputusan penggabungan dua kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Adikarto (beribu kota di Wates, di bawah pengawasan Keraton Pakualaman) dan Kabupaten Kulon Progo (beribu kota di Sentolo, di bawah pengawasan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat) pada 12 Oktober 1951.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Sunting

Ia juga ikut menandatangani Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terkait dengan kepemilikan senjata api, senjata tajam dan bahan peledak.

Menteri Perekonomian (Menteri Perdagangan) (1953-1955) Sunting

Sistem Ekonomi Ali Baba Sunting

Ketika menjabat sebagai menteri perekonomian, ia mencetuskan ide sistem ekonomi Ali-Baba. Di sini, Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi-nusantara dan Baba digambarkan sebagai pengusaha luar (dalam kasus ini pengusaha Tionghoa-Indonesia). Tujuan diterapkannya sistem ekonomi ini adalah prioritas kebijakan Indonesianisasi ekonomi dari era sebelumnya yang merupakan warisan kondisi ekonomi warisan kolonial Belanda.

Penjabaran (pelaksanaan) program ini adalah bagaimana cara pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi nasional melalui kerjasama antara pengusaha nasional (dalam hal ini pribumi-nusantara) dan pengusaha non-pribumi melalui suatu program kerjasama. Di dalam program kerjasama ini, pengusaha pribumi diberi kesempatan untuk bekerja di dalam perusahaan milik pengusaha non-pribumi sehingga dapat menduduki jabatan minimal staff.

Selain itu, kebijakan lain yang dikeluarkan Iskaq cenderung memiliki kebijakan yang berbau proteksi (proteksionisme) terhadap pengusaha lokal. Untuk mencegah tentangan dari Partai Masyumi, Iskaq digantikan oleh Prof. Ir. Rooseno.

Diperiksa Terkait Tuduhan Korupsi Sunting

Pada 14 April 1958, Kejaksaan Agung memeriksa Iskaq dan menemukan bukti-bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang, tiket pesawat terbang dan kereta api, serta mobil tanpa seizin Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri (LAAPLN). Iskaq menjawab semua tuduhan itu dengan menjelaskan satu per satu.

Pada 1953, sebelum menjadi Menteri Perekonomian, dia menangani klien di Makassar mengenai perkara klaim asuransi jiwa sebesar fl.100.000 yang dibayarkan di Belanda dan mendapatkan honor 10 persen atau fl.10.000. Pada akhir masa jabatannya sebagai Menteri Perekonomian, pada pertengahan tahun 1954, Iskaq mendapat tugas untuk berunding soal pembatalan Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan Belanda. Di sana, sahabatnya, Mr. Muchjidin Afandi (salah satu Anggota Konstituante dari PNI, yang saat itu menjabat sebagai Penasehat Menteri Perekonomian (sekarang Menteri Perdagangan) yang dijabat oleh dirinya sendiri ), meminjamkan uang fl.7.200 untuk mencukupi pembelian Mercedes Benz 300 seharga fl.17.200. Merujuk Surat Keputusan Dewan Moneter tanggal 26 Juli 1954, Iskaq menganggap mobil itu sebagai devisa bebas yang tak perlu izin LAAPLN dan bukan sebagai devisa negara.

Iskaq menguatkan argumennya dengan keputusan rapat ke-81 Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tanggal 4 November 1954 bahwa Menteri Keuangan (saat itu dijabat oleh Ong Eng Die) mengeluarkan instruksi umum untuk membebaskan presiden, wakil presiden, dan para menteri dari pembayaran Tambahan Pembayaran Impor (TPI) dalam pembelian sebuah mobil di luar negeri yang dibawa ke Indonesia. Jika dijual, mobil tersebut baru dikenakan TPI. Ia juga mengajukan pengalaman Menteri Agama (saat itu dijabat KH. Masjkur) yang bisa memasukkan mobilnya ke Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter No. 5/I tanggal 5 Februari 1955. Sebulan setelah membeli mobil itu, Iskaq memberitahukan jaksa agung dalam suatu pembicaraan. Selain itu, kepemilikan devisa di luar negeri yang kemudian dibelikan mobil telah diketahui oleh Inspeksi Keuangan dan dilaporkan ke Ketua Dewan Moneter (yang terdiri dari Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia).

Sementara itu, mengenai uang dari Lim Kay (utusan Dewan Pimpinan Pusat PNI) sejumlah M$3.363 atau US$1.008 untuk pembelian tiket pesawat Singapura-Jerman Barat pada 1954 dan uang sebanyak fl.5.000 dari Seylhouwer di Jerman Barat untuk tiket kereta api dari Jerman Barat ke Paris, Prancis, Iskaq menganggap tuduhan itu aneh dan salah alamat karena kejadian tersebut terjadi pada tahun 1955 ketika dia tidak lagi menjabat menteri. Akan tetapi, saat itu Iskaq hendak ditangkap terkait kebijakannya selama menjadi menteri yang dianggap menguntungkan PNI. Menerima sumbangan tak bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan sama sekali tak merugikan pemerintah sehingga tak perlu izin LAAPLN.

Contoh Mercedes Benz 300 Tipe W186 yang menjadi barang bukti kasus korupsi Iskak Tjokroadisurjo.

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Mr. Baharsan dan pembelaan Iskaq, pada 4 Januari 1960 Hakim Pengadilan Ekonomi Jakarta M. Soebagio memutuskan menolak eksepsi Iskaq dan menjatuhkan vonis hukuman penjara sembilan bulan dan denda Rp 200.000,00 dan tambahan hukuman lima bulan penjara jika denda tak dibayar. Terdakwa juga menanggung biaya perkara. Barang bukti berupa mobil Mercedes Benz 300 disita untuk negara.

Iskaq naik banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dia berharap pengadilan membebaskannya dari segala tuduhan dan mengembalikan mobil Mercedes Benz 300. Bandingnya ditolak. Tak patah arang, Iskaq meminta grasi kepada presiden. Presiden mengabulkan karena Soekarno beralasan bagaimanapun mengenal Iskaq sebagai sesama pendiri PNI pada 1927 di Bandung. Berkat grasi tersebut, Iskaq tak harus menjalani hukuman tetapi ia tak bisa mendapatkan kembali mobilnya, Mercedes Benz 300. Terkait kasus ini, ia sempat membuat buku yang terbit pada tahun 1960-an dengan judul "Rasa Keadilan Berbitjara Pembelaan Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo".

Setelah kasus korupsi tersebut, ia sempat terpilih menjadi Ketua Umum Peradin (Perhimpunan Advokat Indonesia) yang merupakan pengganti PAI pada 30 Agustus 1964 sekaligus sebagai formaturnya. Perlu juga dicatat bahwa penyebutan Advokat (menggantikan istilah Pengacara) untuk semua anggota PERADIN dimulai sejak tanggal tersebut.

Orde Baru Sunting

Setelah pemerintahan Orde Lama tumbang, Iskaq Tjokrohadisurjo memutuskan untuk tidak masuk dan mengikuti Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan hasil fusi PNI dan partai-partai lainnya serta lebih memilih untuk membesarkan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang ia dirikan sejak tahun 1952.

Iskaq wafat di Jakarta pada tanggal 11 September 1984.

Referensi Sunting

  1. ^ "Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo - PNI (Partai Nasional Indonesia) - Profil Anggota - Konstituante.Net". Konstituante.Net. Diakses tanggal 2018-10-07. 
  2. ^ sulindo, Admin koran. "Iskaq Tjokrohadisoerjo, Pendiri dan Kader Abadi PNI | Koran Sulindo". koransulindo.com. Diakses tanggal 2017-11-28. 
  3. "Aksi Soedirman Melucuti Senjata Jepang Tanpa Kontak Senjata (9)". MerahPutih. Diakses tanggal 2018-10-07. 
  4. ^ . www.jakarta.go.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-11-26. Diakses tanggal 2017-11-28. 
  5. ^ 1937-, Mustopo, M. Habib, (2005). Sejarah (edisi ke-Ed. 2., cet. 2). Jakarta: Yudhistira. ISBN 9789796767083. OCLC 253610492. 
  6. Luthfiani, Alia Ifada, 2012, Laporan Praktek Kerja Lapangan pada Seksi Pemberitaan di Radio Republik Indonesia (RRI) Purwokerto, Bandung: Universitas Komputer Indonesia
  7. ^ "Pusat Sejarah TNI". Diakses tanggal 2019-08-19. 
  8. Sjamsuddin, Nazaruddin. (1985). The republican revolt : a study of the Acehnese rebellion. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. ISBN 9971988151. OCLC 13323084. 
  9. . ngada.org. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-29. Diakses tanggal 2019-07-29. 
  10. . hukum.unsrat.ac.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-14. Diakses tanggal 2019-08-19. 
  11. ^ 1925-, Willmott, Donald Earl, (2009). The national status of the Chinese in Indonesia 1900-1958 (edisi ke-First Equinox ed). Jakarta [Indonesia]: Equinox Publishing. ISBN 9786028397285. OCLC 752262870. 
  12. Yanto., Bashri,; Retno., Suffatni, (2005). Sejarah tokoh bangsa (edisi ke-Cet. 1). Yogyakarta: Pustaka Tokoh Bangsa. ISBN 9793381779. OCLC 70276495. 
  13. ^ "Mobil Mercy Mantan Menteri Ekonomi Disita". historia.id. Diakses tanggal 2017-12-01. 
  14. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-07-30. Diakses tanggal 2019-07-30. 
  15. . hukum.unsrat.ac.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-11-27. Diakses tanggal 2019-08-02. 
  16. Rasa keadilan berbitjara. Department Pen/Prop. DP.P.N.I. 1960*. 
  17. ^ "Sejarah PERADIN". peradin.or.id. Diakses tanggal 2019-08-19. 
  18. "Profile". UTA'45 Jakarta (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-08-19. 
  19. "Mr Iskaq Tjokrohadisurjo dimakamkan". Kompas. 12 September 1984. Diakses tanggal 25 May 2021. 
Jabatan politik
Didahului oleh:
Sindoeredjo 		Wali kota Surakarta
15 Juli 1946–14 November 1946 		Diteruskan oleh:
Sjamsoeridjal
Didahului oleh:
Assaat 		Menteri Dalam Negeri Indonesia
27 April 1951–3 April 1952 		Diteruskan oleh:
Mohammad Roem
Didahului oleh:
Sumanang 		Menteri Perdagangan Indonesia
30 Juli 1953

–12 Agustus 1955

Diteruskan oleh:
Ignatius Joseph Kasimo
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Mr Iskak Tjokroadisurjo 11 Juli 1896 11 September 1984 1 adalah pakar hukum dan politisi berkebangsaan Indonesia Ia merupakan salah satu tokoh pendiri Partai Nasional Indonesia PNI di Bandung 4 Juli 1927 ketika itu masih bernama Perhimpunan Nasional Indonesia bersama Soekarno Mr Sartono Mr R S Budhyarto Martoatmodjo Mr Sunario Sastrowardoyo Dr Samsi Sastrawidagda Ir Anwari dan dr Tjipto Mangoenkoesoemo sekaligus menjabat sebagai sekretaris dan bendahara pertama perkumpulan tersebut 2 Iskak TjokroadisurjoMenteri Perdagangan Indonesia ke 10Masa jabatan 30 Juli 1953 12 Agustus 1955PresidenSoekarnoPerdana MenteriAli SastroamidjojoPendahuluSumanangPenggantiIgnatius Joseph Kasimo HendrowahyonoMenteri Dalam Negeri Indonesia ke 10Masa jabatan 27 April 1951 3 April 1952PresidenSoekarnoPerdana MenteriSukiman Wirjosandjojo SuwiryoPendahuluAssaatPenggantiMohamad RoemResiden Banyumas ke 1PresidenSoekarnoGubernurWongsonegoroWalikota Surakarta ke 2Masa jabatan 15 Juli 1946 14 November 1946PresidenSoekarnoGubernurWongsonegoroPendahuluSindoeredjoPenggantiSjamsuridjalInformasi pribadiLahir 1896 07 11 11 Juli 1896JombangMeninggal11 September 1984 1984 09 11 umur 88 Jakarta IndonesiaKebangsaanIndonesiaPartai politikPartai Nasional IndonesiaPekerjaanAnggota DPR RI PengacaraDikenal karenaPengacara Anggota Konstituante RI Pendiri Partai Nasional Indonesia Residen Banyumas Residen Walikota Surakarta Menteri Perekonomian Republik Indonesia Menteri Dalam Negeri IndonesiaPada masa kemerdekaan ia pernah memangku jabatan sebagai Residen Banyumas dan Walikota Surakarta saat perang fisik kemerdekaan 3 Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Sukiman Suwiryo 1951 1952 Anggota Konstituante mewakili PNI 1 dan Menteri Perekonomian dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo I 1953 1955 4 Ketika menjabat sebagai Menteri Perekonomian Ia mencetuskan ide sistem ekonomi Ali Baba yaitu suatu sistem ekonomi yang berusaha untuk membangkitkan wiraswasta lokal pribumi Indonesia 5 Daftar isi 1 Riwayat Hidup 1 1 Masa Sebelum Kemerdekaan 1 1 1 Pendidikan 1 1 2 Lulus Sekolah Hukum dan Pulang ke Indonesia 1 1 3 Mendirikan Partai Nasional Indonesia PNI 2 Masa Setelah Kemerdekaan 2 1 Residen Banyumas 2 2 Menteri Dalam Negeri 1951 1952 2 2 1 Keputusan Kontroversial mengenai Aceh 2 2 2 Penggabungan Kabupaten Adikerto dan Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo saja 2 2 3 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 2 3 Menteri Perekonomian Menteri Perdagangan 1953 1955 2 3 1 Sistem Ekonomi Ali Baba 2 4 Diperiksa Terkait Tuduhan Korupsi 2 5 Orde Baru 3 ReferensiRiwayat Hidup SuntingMasa Sebelum Kemerdekaan Sunting Ia lahir di Ngepeh Ngoro Jombang pada 11 Juli 1896 4 Pendidikan Sunting Setelah menyelesaikan Sekolah Kehakiman 1917 ia melanjutkan ke bagian hukum Universitas Leiden Belanda dan lulus pada tahun 1925 dan kemudian ia menjadi pegawai kehakiman 1917 1922 dan sebagai pengacara di Surabaya 1925 nbsp Anggota Perhimpunan Indonesia di Belanda saat kuliah hukum di Belanda Iskak Tjokrohadisurjo sama sekali tidak terlibat dalam pergerakan nasionalis iniSewaktu masih menuntut ilmu di Universitas Leiden Belanda Iskaq Tjokrohadisoerjo tidak pernah terlihat ikut kegiatan Perhimpunan Indonesia organisasi mahasiswa Hindia Belanda di negeri penjajah itu Ia lulus kuliah tepat waktu 3 tahun Akan tetapi setelah mendapatkan gelar Master in de Rechten setara dengan Sarjana Hukum dan pulang ke tanah air jiwa nasionalisme Iskaq seolah meledak Tanaman yang merambat di bagian muka rumah dipotong karena bunganya berwarna oranye bukan merah putih Cangkir cangkir di rumah harus berwarna merah putih tulis Mr Sunario Sastrowardoyo teman sejawat Iskaq dalam pengantar buku Iskaq Tjokrohadisurjo Alumi Desa Bersemangat Banteng Nalenan Ruben 1982 2 Lulus Sekolah Hukum dan Pulang ke Indonesia SuntingSejak pulang kampung pada 1926 karena sejak awal ingin menjadi orang bebas Iskaq membuka kantor advokat di Bandung padahal pemerintah kolonial ingin menempatkannya di Batavia Tiga orang temannya sejak di negeri Belanda bergabung dalam firma hukum Iskak itu yaitu Sartono Wiryono Kusumo dan Ali Sastroamidjojo Perdana Menteri dan Ketua PNI pada dekade 1960 an Setahun kemudian Iskaq menjadi satu dari tujuh orang yang pertama berkumpul di Regentsweg kini Jalan Dewi Sartika Bandung untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia Saat itu Ia diputuskan menjabat sekertaris merangkap bendahara Nama Iskaq sejak saat itu tidak dapat dipisahkan dari PNI dan pergerakan nasional yang mulai bangkit dan berhimpun pada masa masa itu 2 nbsp Para pendiri Partai Nasional IndonesiaMendirikan Partai Nasional Indonesia PNI Sunting Sebagai tokoh muda pergerakan ia turut mempersiapkan pendirian Partai Nasional Indonesia oleh kalangan Perhimpunan Pelajar di Bandung dalam Komite Persediaan April 1927 Komite ini terdiri atas Ir Soekarno Mr Iskaq Tjokrohadisoerjo Dr Tjipto Mangoenkoesoemo S Budhyarto Martoatmojo S H Mr Soenario Ir Anwari Mr Sartono dan Dr Samsi Sastrawidagda Dalam perkembangannya ia juga menjadi pengurus Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya Parindra Pada zaman pendudukan Jepang beliau menjadi anggota Chuo Sangi In di Jakarta dan kemudian anggota Surabaya Syu Sangi Kai Ia pernah berkunjung ke Jepang bersama 25 utusan dari Jawa lainnya 4 Masa Setelah Kemerdekaan SuntingResiden Banyumas Sunting Ketika menjadi Residen Banyumas ia berperan dalam pendirian RRI stasiun Purwokerto 6 Ia juga ikut membantu merampas senjata bekas Jepang bersama dengan Ketua BKR Keresidenan Banyumas saat itu Jenderal Soedirman 7 Bersama sama mereka memulai perebutan kekuasaan dari tangan Jepang dan diadakan perundingan dengan komandan tentara Jepang di Banyumas Dari hasil perundingan itu BKR Banyumas memperoleh senjata yang cukup banyak bahkan merupakan kesatuan yang terlengkap memiliki senjata pada waktu itu 7 Menteri Dalam Negeri 1951 1952 Sunting Keputusan Kontroversial mengenai Aceh Sunting Ketika menjadi Menteri Dalam Negeri Kabinet Sukirman ia mengeluarkan beberapa keputusan kontroversial mengenai Aceh Per tanggal 2 Februari 1952 Ia memecat beberapa patih pejabat setingkat di bawah bupati di kawasan Aceh untuk dipindahkan ke beberapa kawasan di Sumatera Timur dan Tapanuli dan menggantikannya dengan beberapa pejabat yang berasal dari kawasan tersebut Salah satu kebijakan kontroversial yang ia putuskan adalah menurunkan jabatan Daud Beureu eh dari gubernur menjadi pejabat setingkat di bawah gubernur pada bulan Maret 1952 Selain itu pada bulan April 1952 ia juga mengangkat karyawan yang berasal dari Pulau Jawa dan Tapanuli untuk beberapa jabatan di kantor pemerintahan di luar supervisi pengawas di bidang industri 8 Penggabungan Kabupaten Adikerto dan Kulon Progo menjadi Kabupaten Kulon Progo saja Sunting Ia juga menandatangani keputusan penggabungan dua kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Kabupaten Adikarto beribu kota di Wates di bawah pengawasan Keraton Pakualaman dan Kabupaten Kulon Progo beribu kota di Sentolo di bawah pengawasan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat pada 12 Oktober 1951 9 Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Sunting Ia juga ikut menandatangani Undang undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 terkait dengan kepemilikan senjata api senjata tajam dan bahan peledak 10 Menteri Perekonomian Menteri Perdagangan 1953 1955 Sunting Sistem Ekonomi Ali Baba Sunting Ketika menjabat sebagai menteri perekonomian ia mencetuskan ide sistem ekonomi Ali Baba Di sini Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi nusantara dan Baba digambarkan sebagai pengusaha luar dalam kasus ini pengusaha Tionghoa Indonesia Tujuan diterapkannya sistem ekonomi ini adalah prioritas kebijakan Indonesianisasi ekonomi dari era sebelumnya yang merupakan warisan kondisi ekonomi warisan kolonial Belanda 5 Penjabaran pelaksanaan program ini adalah bagaimana cara pemerintah meningkatkan kemampuan ekonomi nasional melalui kerjasama antara pengusaha nasional dalam hal ini pribumi nusantara dan pengusaha non pribumi melalui suatu program kerjasama Di dalam program kerjasama ini pengusaha pribumi diberi kesempatan untuk bekerja di dalam perusahaan milik pengusaha non pribumi sehingga dapat menduduki jabatan minimal staff 5 11 Selain itu kebijakan lain yang dikeluarkan Iskaq cenderung memiliki kebijakan yang berbau proteksi proteksionisme terhadap pengusaha lokal 11 Untuk mencegah tentangan dari Partai Masyumi Iskaq digantikan oleh Prof Ir Rooseno 12 Diperiksa Terkait Tuduhan Korupsi Sunting Pada 14 April 1958 Kejaksaan Agung memeriksa Iskaq dan menemukan bukti bukti yang cukup untuk diajukan ke pengadilan terkait kepemilikan devisa di luar negeri berupa uang tiket pesawat terbang dan kereta api serta mobil tanpa seizin Lembaga Alat Alat Pembayaran Luar Negeri LAAPLN Iskaq menjawab semua tuduhan itu dengan menjelaskan satu per satu 13 Pada 1953 sebelum menjadi Menteri Perekonomian dia menangani klien di Makassar mengenai perkara klaim asuransi jiwa sebesar fl 100 000 yang dibayarkan di Belanda dan mendapatkan honor 10 persen atau fl 10 000 Pada akhir masa jabatannya sebagai Menteri Perekonomian pada pertengahan tahun 1954 Iskaq mendapat tugas untuk berunding soal pembatalan Konferensi Meja Bundar KMB dengan Belanda Di sana sahabatnya Mr Muchjidin Afandi salah satu Anggota Konstituante dari PNI yang saat itu menjabat sebagai Penasehat Menteri Perekonomian sekarang Menteri Perdagangan yang dijabat oleh dirinya sendiri 14 meminjamkan uang fl 7 200 untuk mencukupi pembelian Mercedes Benz 300 seharga fl 17 200 Merujuk Surat Keputusan Dewan Moneter tanggal 26 Juli 1954 Iskaq menganggap mobil itu sebagai devisa bebas yang tak perlu izin LAAPLN dan bukan sebagai devisa negara 13 Iskaq menguatkan argumennya dengan keputusan rapat ke 81 Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tanggal 4 November 1954 bahwa Menteri Keuangan saat itu dijabat oleh Ong Eng Die mengeluarkan instruksi umum untuk membebaskan presiden wakil presiden dan para menteri dari pembayaran Tambahan Pembayaran Impor TPI dalam pembelian sebuah mobil di luar negeri yang dibawa ke Indonesia Jika dijual mobil tersebut baru dikenakan TPI Ia juga mengajukan pengalaman Menteri Agama saat itu dijabat KH Masjkur yang bisa memasukkan mobilnya ke Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Dewan Moneter No 5 I tanggal 5 Februari 1955 Sebulan setelah membeli mobil itu Iskaq memberitahukan jaksa agung dalam suatu pembicaraan Selain itu kepemilikan devisa di luar negeri yang kemudian dibelikan mobil telah diketahui oleh Inspeksi Keuangan dan dilaporkan ke Ketua Dewan Moneter yang terdiri dari Menteri Keuangan Menteri Perekonomian dan Gubernur Bank Indonesia 13 15 Sementara itu mengenai uang dari Lim Kay utusan Dewan Pimpinan Pusat PNI sejumlah M 3 363 atau US 1 008 untuk pembelian tiket pesawat Singapura Jerman Barat pada 1954 dan uang sebanyak fl 5 000 dari Seylhouwer di Jerman Barat untuk tiket kereta api dari Jerman Barat ke Paris Prancis Iskaq menganggap tuduhan itu aneh dan salah alamat karena kejadian tersebut terjadi pada tahun 1955 ketika dia tidak lagi menjabat menteri Akan tetapi saat itu Iskaq hendak ditangkap terkait kebijakannya selama menjadi menteri yang dianggap menguntungkan PNI Menerima sumbangan tak bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan sama sekali tak merugikan pemerintah sehingga tak perlu izin LAAPLN 13 nbsp Contoh Mercedes Benz 300 Tipe W186 yang menjadi barang bukti kasus korupsi Iskak Tjokroadisurjo Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum Mr Baharsan dan pembelaan Iskaq pada 4 Januari 1960 Hakim Pengadilan Ekonomi Jakarta M Soebagio memutuskan menolak eksepsi Iskaq dan menjatuhkan vonis hukuman penjara sembilan bulan dan denda Rp 200 000 00 dan tambahan hukuman lima bulan penjara jika denda tak dibayar Terdakwa juga menanggung biaya perkara Barang bukti berupa mobil Mercedes Benz 300 disita untuk negara Iskaq naik banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Dia berharap pengadilan membebaskannya dari segala tuduhan dan mengembalikan mobil Mercedes Benz 300 Bandingnya ditolak Tak patah arang Iskaq meminta grasi kepada presiden Presiden mengabulkan karena Soekarno beralasan bagaimanapun mengenal Iskaq sebagai sesama pendiri PNI pada 1927 di Bandung Berkat grasi tersebut Iskaq tak harus menjalani hukuman tetapi ia tak bisa mendapatkan kembali mobilnya Mercedes Benz 300 13 Terkait kasus ini ia sempat membuat buku yang terbit pada tahun 1960 an dengan judul Rasa Keadilan Berbitjara Pembelaan Mr Iskaq Tjokrohadisoerjo 16 Setelah kasus korupsi tersebut ia sempat terpilih menjadi Ketua Umum Peradin Perhimpunan Advokat Indonesia yang merupakan pengganti PAI pada 30 Agustus 1964 sekaligus sebagai formaturnya 17 Perlu juga dicatat bahwa penyebutan Advokat menggantikan istilah Pengacara untuk semua anggota PERADIN dimulai sejak tanggal tersebut 17 Orde Baru Sunting Setelah pemerintahan Orde Lama tumbang Iskaq Tjokrohadisurjo memutuskan untuk tidak masuk dan mengikuti Partai Demokrasi Indonesia PDI yang merupakan hasil fusi PNI dan partai partai lainnya serta lebih memilih untuk membesarkan Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta yang ia dirikan sejak tahun 1952 2 18 Iskaq wafat di Jakarta pada tanggal 11 September 1984 19 Referensi Sunting a b Mr Iskaq Tjokrohadisurjo PNI Partai Nasional Indonesia Profil Anggota Konstituante Net Konstituante Net Diakses tanggal 2018 10 07 a b c d sulindo Admin koran Iskaq Tjokrohadisoerjo Pendiri dan Kader Abadi PNI Koran Sulindo koransulindo com Diakses tanggal 2017 11 28 Aksi Soedirman Melucuti Senjata Jepang Tanpa Kontak Senjata 9 MerahPutih Diakses tanggal 2018 10 07 a b c Jakarta go id Detail Encyclopedia www jakarta go id Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017 11 26 Diakses tanggal 2017 11 28 a b c 1937 Mustopo M Habib 2005 Sejarah edisi ke Ed 2 cet 2 Jakarta Yudhistira ISBN 9789796767083 OCLC 253610492 Luthfiani Alia Ifada 2012 Laporan Praktek Kerja Lapangan pada Seksi Pemberitaan di Radio Republik Indonesia RRI Purwokerto Bandung Universitas Komputer Indonesia a b Pusat Sejarah TNI Diakses tanggal 2019 08 19 Sjamsuddin Nazaruddin 1985 The republican revolt a study of the Acehnese rebellion Singapore Institute of Southeast Asian Studies ISBN 9971988151 OCLC 13323084 UU 18 1951 Penggabungan Kabupaten Adiprogo Dan Kulon Progo ngada org Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019 07 29 Diakses tanggal 2019 07 29 UU No 12 Drt 1951 Senjata Api hukum unsrat ac id Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019 07 14 Diakses tanggal 2019 08 19 a b 1925 Willmott Donald Earl 2009 The national status of the Chinese in Indonesia 1900 1958 edisi ke First Equinox ed Jakarta Indonesia Equinox Publishing ISBN 9786028397285 OCLC 752262870 Pemeliharaan CS1 Teks tambahan link Yanto Bashri Retno Suffatni 2005 Sejarah tokoh bangsa edisi ke Cet 1 Yogyakarta Pustaka Tokoh Bangsa ISBN 9793381779 OCLC 70276495 a b c d e Mobil Mercy Mantan Menteri Ekonomi Disita historia id Diakses tanggal 2017 12 01 Salinan arsip Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019 07 30 Diakses tanggal 2019 07 30 UU No 11 Tahun 1953 hukum unsrat ac id Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019 11 27 Diakses tanggal 2019 08 02 Rasa keadilan berbitjara Department Pen Prop DP P N I 1960 Periksa nilai tanggal di date bantuan a b Sejarah PERADIN peradin or id Diakses tanggal 2019 08 19 Profile UTA 45 Jakarta dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 2019 08 19 Mr Iskaq Tjokrohadisurjo dimakamkan Kompas 12 September 1984 Diakses tanggal 25 May 2021 Jabatan politikDidahului oleh Sindoeredjo Wali kota Surakarta15 Juli 1946 14 November 1946 Diteruskan oleh SjamsoeridjalDidahului oleh Assaat Menteri Dalam Negeri Indonesia27 April 1951 3 April 1952 Diteruskan oleh Mohammad RoemDidahului oleh Sumanang Menteri Perdagangan Indonesia30 Juli 1953 12 Agustus 1955 Diteruskan oleh Ignatius Joseph Kasimo Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Iskak Tjokroadisurjo amp oldid 24032869