www.wikidata.id-id.nina.az

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perli

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (disingkat KemenPPPA) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kementerian PPPA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
Lambang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bendera Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Gambaran umum
Dibentuk22 April 1978; 45 tahun lalu (1978-04-22)
Dasar hukum pendirian
  • Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020
  • Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023
Bidang tugasPemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Susunan organisasi
MenteriI Gusti Ayu Bintang Darmawati
Sekretaris KementerianPribudiarta Nur Sitepu
InspektoratFakih Usman


Deputi
Bidang Kesetaraan GenderLeny Nurhayanti Rosalin
Bidang Pemenuhan Hak AnakRini Handayani (Plt.)
Bidang Perlindungan Hak PerempuanRatna Susianawati
Bidang Perlindungan Khusus AnakNahar
Staf Ahli
Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis–
Bidang Hubungan Kelembagaan–
Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia–
Alamat
Kantor pusatJalan Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta 10110
Situs webwww.kemenpppa.go.id

Tugas dan fungsi Sunting

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

  1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
  2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
  3. koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak;
  4. penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, dan internasional;
  5. penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional;
  6. pengelolaan data gender dan anak;
  7. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
  9. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Susunan organisasi Sunting

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023, KemenPPPA terdiri atas:

  1. Sekretariat Kementerian;
  2. Deputi Bidang Kesetaraan Gender;
  3. Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak;
  4. Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan;
  5. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak;
  6. Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis;
  7. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan; dan
  8. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sejarah Sunting

Lihat pula: Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia

Berikut ini adalah perubahan nama menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan.

  • Tahun 1978–1983, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita (MENMUD UPW)
  • Tahun 1983–1987, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW)
  • Tahun 1987–1988, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW)
  • Tahun 1988–1993, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW)
  • Tahun 1993–1998, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita (MENUPW)
  • Tahun 1998–1999, Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita (MENPERTA)
  • Tahun 1999–2001, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (MENPERPU)
  • Tahun 2001–2004, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian PP)
  • Tahun 2004–2009, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Negara PP)
  • Tahun 2009–2014, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)
  • Tahun 2014–2019, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Tahun 2019–sekarang, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Referensi Sunting

  1. ^ "Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak". JDIH BPK. Diakses tanggal 1 Agustus 2023. 
  2. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-02-14. Diakses tanggal 2015-03-31. 

Pranala luar Sunting

wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disingkat KemenPPPA adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kementerian PPPA dipimpin oleh seorang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh I Gusti Ayu Bintang Darmawati Kementerian Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan AnakRepublik IndonesiaLambang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakBendera Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakGambaran umumDibentuk22 April 1978 45 tahun lalu 1978 04 22 Dasar hukum pendirianPeraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023Bidang tugasPemberdayaan perempuan dan perlindungan anakSusunan organisasiMenteriI Gusti Ayu Bintang DarmawatiSekretaris KementerianPribudiarta Nur SitepuInspektoratFakih UsmanDeputiBidang Kesetaraan GenderLeny Nurhayanti RosalinBidang Pemenuhan Hak AnakRini Handayani Plt Bidang Perlindungan Hak PerempuanRatna SusianawatiBidang Perlindungan Khusus AnakNaharStaf AhliBidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Bidang Hubungan Kelembagaan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia AlamatKantor pusatJalan Medan Merdeka Barat No 15 Jakarta 10110Situs webwww wbr kemenpppa wbr go wbr id Daftar isi 1 Tugas dan fungsi 2 Susunan organisasi 3 Sejarah 4 Referensi 5 Pranala luarTugas dan fungsi SuntingKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender pemenuhan hak anak perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender pemenuhan hak anak perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional lintas provinsi dan internasional penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional pengelolaan data gender dan anak koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1 Susunan organisasi SuntingBerdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 KemenPPPA terdiri atas 1 Sekretariat Kementerian Deputi Bidang Kesetaraan Gender Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Staf Ahli Bidang Partisipasi dan Lingkungan Strategis Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan dan Staf Ahli Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Sejarah SuntingLihat pula Daftar Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia Berikut ini adalah perubahan nama menteri yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan Tahun 1978 1983 Menteri Muda Urusan Peranan Wanita MENMUD UPW Tahun 1983 1987 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita MENUPW Tahun 1987 1988 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita MENUPW Tahun 1988 1993 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita MENUPW Tahun 1993 1998 Menteri Negara Urusan Peranan Wanita MENUPW Tahun 1998 1999 Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita MENPERTA Tahun 1999 2001 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan MENPERPU Tahun 2001 2004 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian PP Tahun 2004 2009 Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Kementerian Negara PP Tahun 2009 2014 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA 2 Tahun 2014 2019 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 sekarang Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakReferensi Sunting a b Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak JDIH BPK Diakses tanggal 1 Agustus 2023 Sejarah Singkat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015 02 14 Diakses tanggal 2015 03 31 Pranala luar Sunting Indonesia Situs web resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia amp oldid 23945506