www.wikidata.id-id.nina.az

Kasus korupsi yang dikaitkan dengan Joko Widodo Laporan tentang sejumlah skandal korupsi yang dikaitkan dengan Presiden

Kasus korupsi yang dikaitkan dengan Joko Widodo

Laporan tentang sejumlah skandal korupsi yang dikaitkan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo berfokus pada tuduhan korupsi ketika ia menjadi Wali Kota Surakarta dan Gubernur Jakarta. Beberapa program dengan kesalahan manajemen keuangan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) antara 2005 dan 2013 melalui audit laporan tahunan pemerintah. Program-program termasuk dana pendidikan, manipulasi pengadaan, dan tindakan ilegal lainnya melawan peraturan. Skandal duplikasi data BPMKS (dana pendidikan) dan pengadaan bus Transjakarta sebagai program Widodo adalah dua gugatan penting yang telah diajukan oleh beberapa kelompok ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung, tetapi gugatan tersebut diberlakukan tanpa investigasi lebih lanjut dan ia masih belum pernah ditegakkan. Sebagai saksi atau tersangka di pengadilan untuk memberikan kesaksian tentang tuduhan sementara kelompok pelapor dan tersangka memberi kesaksian bahwa dia juga harus bertanggung jawab atas korupsi yang ditemukan dalam programnya sendiri.

Laporan BPK sunting

Tuduhan korupsi didukung oleh status laporan keuangan pemerintah yang bermasalah, sebagai WDP atau "wajar dengan pengecualian" setelah BPK menemukan berbagai maladministrasi keuangan.

Skandal BPMKS dan KJP sunting

Program BPMKS (dana pendidikan Surakarta) sejak 2010 adalah salah satu kasus korupsi besar yang diajukan oleh kelompok 'Tim S3' ke KPK pada Agustus 2012. Mereka melaporkan maladministrasi program sesuai dengan kesaksian konsultan IT yang menyebutkan nama-nama tersebut. penerima dana digandakan dari 65.000 menjadi 110.000 siswa yang menandai alokasi dana hampir dua kali lipat dari biaya asli yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah, mereka juga berencana untuk membawa sepuluh saksi yang tahu tentang manipulasi data dan salah urus keuangan, tetapi tidak ada kemajuan yang signifikan dalam kasus ini (yang kemungkinan akan dihentikan) setelah mereka melaporkannya dua kali ke KPK. Pada Oktober 2014, KPK menghentikan kasus sebelum investigasi persidangan.

Masalah serupa juga ditemukan dalam program Kartu Jakarta Pintar karena duplikasi nama penerima dana membuat mark-up alokasi dan bertanggung jawab atas korupsi atau maladministrasi keuangan.

Skandal pengadaan TransJakarta sunting

Pada bulan Maret 2014, sejumlah kelompok massa Betawi mengadakan demonstrasi di depan kantor KPK bahwa gubernur harus bertanggung jawab atas kasus korupsi Transjakarta yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah, alih-alih meninggalkan posisi untuk pemilihan presiden. Program pengadaan Transjakarta sendiri adalah program Widodo-Ahok, yang menelan biaya lebih dari satu triliun rupiah. Beberapa petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ditangkap sebagai tersangka skandal, termasuk Udar Pristono sebagai kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga ditangkap tetapi dia membela kepolosannya bahwa dia hanya membantu program gubernur di bawah pengawasannya dan gubernur tidak pernah menyalahkan dia selama proses pengadaan dalam proyek ini, dan meminta bantuan gubernur sebagai saksi yang meringankan dalam skandal itu. Bahkan ada tekanan untuk menyelidiki keterlibatan gubernur dalam proyek, tetapi kemajuan investigasi tidak pasti selama berbulan-bulan, sementara Mahkamah Agung menolak untuk menghadirkan Widodo sebagai saksi untuk Pristono di pengadilan.

Transkrip penyadapan sunting

Setelah pelaporan korupsi Transjakarta ke Mahkamah Agung, sebuah transkrip telepon yang bocor antara Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief disebar ke publik. Transkrip itu sendiri diduga terkait dengan keterlibatan Widodo dalam skandal Transjakarta.

Tuduhan korupsi lain sunting

Selama pemerintahan walikota, Widodo juga telah dilaporkan juga dalam sejumlah kasus korupsi, seperti dana KONI, dana sosial, skandal perizinan hotel ke Kejari Surakarta dan Kejati Jawa Tengah, tetapi semua investigasi ini dibatalkan dan tidak ada satupun yang diselidiki. melanjutkan ke pengadilan meskipun ada saksi untuk mendukung tuduhan salah urus terhadapnya. Selama pemilihan gubernur Jakarta 2017, Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur dipanggil ke polisi untuk indikasi korupsi dalam dana sumbangan pramuka 2013-2014 ketika dia menjadi Ketua Kwarda Pramuka di Pemerintah Jakarta. Dia kemudian menyebutkan bahwa alokasi dana juga terlibat dengan Widodo sebagai pemimpinnya dalam birokrasi pemerintah pada waktu itu. Namun, polisi menyatakan tidak bersedia memanggil Widodo sebagai saksi untuk mengklarifikasi tuduhan Sylviana Murni.

Referensi sunting

  1. Dana APBD Solo Bocor
  2. Sekda Solo Video
  3. "ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI Ke Penegak Hukum Tidak Tepat". Tribunnews. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  4. "BPK Temukan Indikasi Kerugian DKI Senilai Rp 8536 Miliar". Republika. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  5. "Peringkat DKI Jakarta Dari BPK Menurun". Republika. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  6. WDP
  7. "Bawa Setumpuk Dokumen Tim S3 Adukan Jokowi Ke KPK Terkait Dana Pendidikan". Detikcom. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  8. "Jokowi Dilaporkan ke KPK". Kompas. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  9. . VIVA. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-17. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  10. "Konsultan IT Joko Widodo Bongkar Proyek Kartu Jakarta Pintar". Diakses tanggal 2019-10-09.  Interview video
  11. "KPK: Tak Ada Indikasi Korupsi Dana Pendidikan Saat Jokowi di Solo". Detikcom. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  12. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-17. Diakses tanggal 2019-11-05. 
  13. "Banyak Nama Ganda di KJP, Ahok Sinyalir Ada Oknum Petugas Yang Bermain". Detikcom. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  14. Demo Transjakarta didepan KPK
  15. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-17. Diakses tanggal 2019-11-05. 
  16. "Udar Punya Bukti Jokowi Tahu Pengadaan Transjakarta". Sindonews. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  17. . RMOL. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-10-17. Diakses tanggal 2019-10-09.  Video
  18. "Ini Penjelasan Udar Pristono Soal Dugaan Markup Harga Bus Transjakarta China". Detikcom. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  19. "Kasus Transjakarta, Anggota Fraksi PPP Nilai-Jokowi Pantas Diperiksa Kejagung". BeritaSatu. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  20. "Rachmawati Pertanyakan Kasus Transjakarta "Sesuai Fakta Seharusnya Joko Widodo Dipanggil"". Berita2Bahasa. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  21. KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Transjakarta VIVA
  22. "Udar Minta Jokowi Dipanggil, Kejagung Nilai Tak Relevan". Sindonews. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  23. "Progres 98 Minta Jaksa Agung Transparan Usut Transjakarta". Sindonews. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  24. "Ada Transkrip Megawati Minta Jaksa- Agung Bantu Jokowi". Tribunnews. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  25. "KPK Belum Terima Panggilan Polri soal Transkrip Rekaman Megawati-Basrief". Kompas. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  26. jokowi diminta benahi dana hibah di solo
  27. "Tanggapan Tulisan Made Supriatma Di Merdekacom". Kompasiana. Diakses tanggal 2019-10-09. 
  28. "Kebusukan Korupsi Jokowi Terbongkar". Diakses tanggal 2019-10-09. 
  29. Sylviana Murni testimony
  30. Bareskrim Pastikan Tak Akan Panggil Jokowi
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Laporan tentang sejumlah skandal korupsi yang dikaitkan dengan Presiden Indonesia Joko Widodo berfokus pada tuduhan korupsi ketika ia menjadi Wali Kota Surakarta dan Gubernur Jakarta Beberapa program dengan kesalahan manajemen keuangan ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK antara 2005 dan 2013 melalui audit laporan tahunan pemerintah Program program termasuk dana pendidikan manipulasi pengadaan dan tindakan ilegal lainnya melawan peraturan Skandal duplikasi data BPMKS dana pendidikan dan pengadaan bus Transjakarta sebagai program Widodo adalah dua gugatan penting yang telah diajukan oleh beberapa kelompok ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Kejaksaan Agung tetapi gugatan tersebut diberlakukan tanpa investigasi lebih lanjut dan ia masih belum pernah ditegakkan Sebagai saksi atau tersangka di pengadilan untuk memberikan kesaksian tentang tuduhan sementara kelompok pelapor dan tersangka memberi kesaksian bahwa dia juga harus bertanggung jawab atas korupsi yang ditemukan dalam programnya sendiri Daftar isi 1 Laporan BPK 2 Skandal BPMKS dan KJP 3 Skandal pengadaan TransJakarta 3 1 Transkrip penyadapan 4 Tuduhan korupsi lain 5 ReferensiLaporan BPK suntingTuduhan korupsi didukung oleh status laporan keuangan pemerintah yang bermasalah sebagai WDP atau wajar dengan pengecualian setelah BPK menemukan berbagai maladministrasi keuangan 1 2 3 4 5 6 Skandal BPMKS dan KJP suntingProgram BPMKS dana pendidikan Surakarta sejak 2010 adalah salah satu kasus korupsi besar yang diajukan oleh kelompok Tim S3 ke KPK pada Agustus 2012 7 8 Mereka melaporkan maladministrasi program sesuai dengan kesaksian konsultan IT yang menyebutkan nama nama tersebut penerima dana digandakan dari 65 000 menjadi 110 000 siswa yang menandai alokasi dana hampir dua kali lipat dari biaya asli yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah 9 mereka juga berencana untuk membawa sepuluh saksi yang tahu tentang manipulasi data dan salah urus keuangan tetapi tidak ada kemajuan yang signifikan dalam kasus ini yang kemungkinan akan dihentikan setelah mereka melaporkannya dua kali ke KPK 10 Pada Oktober 2014 KPK menghentikan kasus sebelum investigasi persidangan 11 Masalah serupa juga ditemukan dalam program Kartu Jakarta Pintar karena duplikasi nama penerima dana membuat mark up alokasi dan bertanggung jawab atas korupsi atau maladministrasi keuangan 12 13 Skandal pengadaan TransJakarta suntingPada bulan Maret 2014 sejumlah kelompok massa Betawi mengadakan demonstrasi di depan kantor KPK bahwa gubernur harus bertanggung jawab atas kasus korupsi Transjakarta yang menyebabkan hilangnya dana negara miliaran rupiah alih alih meninggalkan posisi untuk pemilihan presiden 14 Program pengadaan Transjakarta sendiri adalah program Widodo Ahok yang menelan biaya lebih dari satu triliun rupiah 15 16 Beberapa petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta ditangkap sebagai tersangka skandal termasuk Udar Pristono sebagai kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga ditangkap tetapi dia membela kepolosannya bahwa dia hanya membantu program gubernur di bawah pengawasannya dan gubernur tidak pernah menyalahkan dia selama proses pengadaan dalam proyek ini 17 18 dan meminta bantuan gubernur sebagai saksi yang meringankan dalam skandal itu Bahkan ada tekanan untuk menyelidiki keterlibatan gubernur dalam proyek 19 20 tetapi kemajuan investigasi tidak pasti selama berbulan bulan 21 sementara Mahkamah Agung menolak untuk menghadirkan Widodo sebagai saksi untuk Pristono di pengadilan 22 23 Transkrip penyadapan sunting Setelah pelaporan korupsi Transjakarta ke Mahkamah Agung sebuah transkrip telepon yang bocor antara Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri dan Jaksa Agung Basrief Arief disebar ke publik Transkrip itu sendiri diduga terkait dengan keterlibatan Widodo dalam skandal Transjakarta 24 25 Tuduhan korupsi lain suntingSelama pemerintahan walikota Widodo juga telah dilaporkan juga dalam sejumlah kasus korupsi seperti dana KONI dana sosial skandal perizinan hotel ke Kejari Surakarta dan Kejati Jawa Tengah tetapi semua investigasi ini dibatalkan dan tidak ada satupun yang diselidiki melanjutkan ke pengadilan meskipun ada saksi untuk mendukung tuduhan salah urus terhadapnya 26 27 28 Selama pemilihan gubernur Jakarta 2017 Sylviana Murni sebagai calon wakil gubernur dipanggil ke polisi untuk indikasi korupsi dalam dana sumbangan pramuka 2013 2014 ketika dia menjadi Ketua Kwarda Pramuka di Pemerintah Jakarta Dia kemudian menyebutkan bahwa alokasi dana juga terlibat dengan Widodo sebagai pemimpinnya dalam birokrasi pemerintah pada waktu itu Namun polisi menyatakan tidak bersedia memanggil Widodo sebagai saksi untuk mengklarifikasi tuduhan Sylviana Murni 29 30 Referensi sunting Dana APBD Solo Bocor Sekda Solo Video ICW Nilai Langkah Jokowi Tak Lapor Indikasi Korupsi Disdik DKI Ke Penegak Hukum Tidak Tepat Tribunnews Diakses tanggal 2019 10 09 BPK Temukan Indikasi Kerugian DKI Senilai Rp 8536 Miliar Republika Diakses tanggal 2019 10 09 Peringkat DKI Jakarta Dari BPK Menurun Republika Diakses tanggal 2019 10 09 WDP Bawa Setumpuk Dokumen Tim S3 Adukan Jokowi Ke KPK Terkait Dana Pendidikan Detikcom Diakses tanggal 2019 10 09 Jokowi Dilaporkan ke KPK Kompas Diakses tanggal 2019 10 09 Warga Solo Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Jokowi Saat Jadi Walikota VIVA Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019 10 17 Diakses tanggal 2019 10 09 Konsultan IT Joko Widodo Bongkar Proyek Kartu Jakarta Pintar Diakses tanggal 2019 10 09 Interview video KPK Tak Ada Indikasi Korupsi Dana Pendidikan Saat Jokowi di Solo Detikcom Diakses tanggal 2019 10 09 BPK Sistem Online dan KJP Jokowi Tak Sesuai Ketentuan Negara Rugi Miliaran Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019 10 17 Diakses tanggal 2019 11 05 Banyak Nama Ganda di KJP Ahok Sinyalir Ada Oknum Petugas Yang Bermain Detikcom Diakses tanggal 2019 10 09 Demo Transjakarta didepan KPK Kasus Korupsi Transjakarta Seret Jokowi Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019 10 17 Diakses tanggal 2019 11 05 Udar Punya Bukti Jokowi Tahu Pengadaan Transjakarta Sindonews Diakses tanggal 2019 10 09 Jokowi Aktor Intelektual Kasus Korupsi Transjakarta RMOL Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019 10 17 Diakses tanggal 2019 10 09 Video Ini Penjelasan Udar Pristono Soal Dugaan Markup Harga Bus Transjakarta China Detikcom Diakses tanggal 2019 10 09 Kasus Transjakarta Anggota Fraksi PPP Nilai Jokowi Pantas Diperiksa Kejagung BeritaSatu Diakses tanggal 2019 10 09 Rachmawati Pertanyakan Kasus Transjakarta Sesuai Fakta Seharusnya Joko Widodo Dipanggil Berita2Bahasa Diakses tanggal 2019 10 09 KPK Didesak Ambil Alih Kasus Korupsi Transjakarta VIVA Udar Minta Jokowi Dipanggil Kejagung Nilai Tak Relevan Sindonews Diakses tanggal 2019 10 09 Progres 98 Minta Jaksa Agung Transparan Usut Transjakarta Sindonews Diakses tanggal 2019 10 09 Ada Transkrip Megawati Minta Jaksa Agung Bantu Jokowi Tribunnews Diakses tanggal 2019 10 09 KPK Belum Terima Panggilan Polri soal Transkrip Rekaman Megawati Basrief Kompas Diakses tanggal 2019 10 09 jokowi diminta benahi dana hibah di solo Tanggapan Tulisan Made Supriatma Di Merdekacom Kompasiana Diakses tanggal 2019 10 09 Kebusukan Korupsi Jokowi Terbongkar Diakses tanggal 2019 10 09 Sylviana Murni testimony Bareskrim Pastikan Tak Akan Panggil Jokowi Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kasus korupsi yang dikaitkan dengan Joko Widodo amp oldid 21055658