www.wikidata.id-id.nina.az

Provinsi di Indonesia Pada tingkat pertama Indonesia terbagi atas provinsi provinsi dan setiap provinsi dikepalai oleh s

Provinsi di Indonesia

Pada tingkat pertama, Indonesia terbagi atas provinsi-provinsi, dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur. Hingga saat ini, Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi, termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan/atau istimewa.

Provinsi di Indonesia
KategoriPembagian administratif tingkat pertama dalam negara kesatuan
LetakIndonesia
Dibentuk18 Agustus 1945 (dengan jumlah 8 provinsi)
Jumlah wilayah38 (termasuk 9 daerah khusus/istimewa)
Penduduk
Luas
PemerintahanGubernur
Pembagian administratifKabupaten dan kota

Dasar hukum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah­-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-­tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang­-undang.

Daerah provinsi, menurut UUD 1945, merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut "gubernur" dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, serta menjalankan otonomi seluas-­luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang­-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Selain itu, menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah provinsi, selain berstatus sebagai daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai "wakil Pemerintah Pusat" dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi. Gubernur, dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing-masing provinsi, bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-­satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Daftar

Untuk daftar-daftar provinsi menurut kriteria tertentu, lihat Daftar provinsi di Indonesia.
Lambang Provinsi Kode Kep. Ibu kota Gubernur Hari jadi Dasar UU Tingkat II Wilayah
# ISO Kab. Kota
Aceh 11 ID-AC — Banda Aceh Achmad Marzuki Tak ada 24/1956
44/1999$)
11/2006#) 		18 5 Sumatra
Bali 51 ID-BA — Denpasar Sang Made Mahendra Jaya 14 Agustus 1958 15/2023 8 1 Nusa Tenggara
Banten 36 ID-BT — Serang Al Muktabar 4 Oktober 2000 23/2000 4 4 Jawa
Bengkulu 17 ID-BE — Bengkulu Rohidin Mersyah 18 November 1968 9/1967 9 1 Sumatra
Daerah Istimewa Yogyakarta 34 ID-YO DIY Yogyakarta Hamengkubuwana X 13 Maret 1755 3/1950
13/2012$) 		4 1 Jawa
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 31 ID-JK DKI Jakarta Tak ada Heru Budi Hartono 22 Juni 1527 1/1956
29/2007#) 		1 5 Jawa
Gorontalo 75 ID-GO — Gorontalo Ismail Pakaya 5 Desember 2000 38/2000 5 1 Sulawesi
Jambi 15 ID-JA — Jambi Al Haris 6 Januari 1957 18/2022 9 2 Sumatra
Jawa Barat 32 ID-JB Jabar Bandung Bey Triadi Machmudin 19 Agustus 1945 10/2023 18 9 Jawa
Jawa Tengah 33 ID-JT Jateng Semarang Nana Sudjana 19 Agustus 1945 11/2023 29 6 Jawa
Jawa Timur 35 ID-JI Jatim Surabaya Khofifah Indar Parawansa 12 Oktober 1945 12/2023 29 9 Jawa
Kalimantan Barat 61 ID-KB Kalbar Pontianak Harisson Azroi 28 Januari 1957 9/2022 12 2 Kalimantan
Kalimantan Selatan 63 ID-KS Kalsel Banjarbaru Sahbirin Noor 14 Agustus 1950 8/2022 11 2 Kalimantan
Kalimantan Tengah 62 ID-KT Kalteng Palangka Raya Sugianto Sabran 23 Mei 1957 14/2023 13 1 Kalimantan
Kalimantan Timur 64 ID-KI Kaltim Samarinda Isran Noor 9 Januari 1957 10/2022 7 3 Kalimantan
Kalimantan Utara 65 ID-KU Kaltara Tanjung Selor Zainal Arifin Paliwang 25 Oktober 2012 20/2012 4 1 Kalimantan
Kepulauan Bangka Belitung 19 ID-BB Babel Pangkalpinang Ridwan Djamaluddin 21 November 2000 27/2000 6 1 Sumatra
Kepulauan Riau 21 ID-KR Kepri Tanjungpinang Ansar Ahmad 24 September 2002 25/2002 5 2 Sumatra
Lampung 18 ID-LA — Bandar Lampung Arinal Djunaidi 18 Maret 1964 14/1964 13 2 Sumatra
Maluku 81 ID-MA — Ambon Murad Ismail 19 Agustus 1945 13/2023 9 2 Maluku
Maluku Utara 82 ID-MU Malut Sofifi Abdul Ghani Kasuba 12 Oktober 1999 46/1999 8 2 Maluku
Nusa Tenggara Barat 52 ID-NB NTB Mataram Lalu Gita Ariadi 17 Desember 1958 20/2022 8 2 Nusa Tenggara
Nusa Tenggara Timur 53 ID-NT NTT Kupang Ayodhia Kalake 20 Desember 1958 21/2022 21 1 Nusa Tenggara
Papua 91 ID-PA — Jayapura Ridwan Rumasukun 27 Desember 1949 12/1969
21/2001#) 		8 1 Papua
Papua Barat 92 ID-PB Pabar Manokwari Paulus Waterpauw 12 Oktober 1999 45/1999
35/2008#) 		7 0 Papua
Papua Barat Daya 96 ID-PD PBD Sorong Muhammad Musa'ad Tak ada 29/2022
2/2021#) 		5 1 Papua
Papua Pegunungan 95 ID-PE Papeg Walesi Nikolaus Kondomo Tak ada 16/2022
2/2021#) 		8 0 Papua
Papua Selatan 93 ID-PS Pasel Salor Apolo Safanpo Tak ada 14/2022
2/2021#) 		4 0 Papua
Papua Tengah 94 ID-PT Pateng Wanggar Ribka Haluk Tak ada 15/2022
2/2021#) 		8 0 Papua
Riau 14 ID-RI — Pekanbaru Syamsuar 9 Agustus 1957 19/2022 10 2 Sumatra
Sulawesi Barat 76 ID-SR Sulbar Mamuju Zudan Arif Fakrulloh 22 September 2004 26/2004 6 0 Sulawesi
Sulawesi Selatan 73 ID-SN Sulsel Makassar Bahtiar Baharuddin 19 Oktober 1669 4/2022 21 3 Sulawesi
Sulawesi Tengah 72 ID-ST Sulteng Palu Rusdy Mastura 23 September 1964 6/2022 12 1 Sulawesi
Sulawesi Tenggara 74 ID-SG Sultra Kendari Andap Budhi Revianto 27 April 1964 7/2022 15 2 Sulawesi
Sulawesi Utara 71 ID-SA Sulut Manado Olly Dondokambey 23 September 1964 5/2022 11 4 Sulawesi
Sumatera Barat 13 ID-SB Sumbar Padang Mahyeldi Ansharullah 1 Oktober 1945 17/2022 12 7 Sumatra
Sumatera Selatan 16 ID-SS Sumsel Palembang Herman Deru 15 Mei 1946 9/2023 13 4 Sumatra
Sumatera Utara 12 ID-SU Sumut Medan Hassanudin 15 April 1948 8/2023 25 8 Sumatra

Kekhususan dan keistimewaan

Artikel utama: Daerah khusus dan daerah istimewa

Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Daerah-daerah tersebut disebut daerah khusus dan daerah istimewa. Saat ini, terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan/atau daerah istimewa, dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan, satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan, dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut.

Provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan adalah:

Sementara itu, provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan adalah

Sejarah

Lihat pula: Sejarah pemerintahan daerah di Indonesia

Sejarah perkembangan daerah provinsi dapat berupa pemekaran dan penggabungan provinsi, pengintegrasian ke dalam Indonesia dan pelepasan wilayah dari Indonesia, atau peningkatan atau penurunan status keistimewaan/kekhususan provinsi.

Periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang

Pada masa kolonialisme Belanda, wilayah Hindia Belanda pada tingkat pertama dibagi atas 3 provinsi (provincie) dan 3 kegubernuran (gouvernement).

Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda, istilah daerah provinsi dan kegubernuran tersebut dihapuskan, sehingga keresidenan (yang penamaannya diganti menjadi "syuu" oleh pemerintah militer Jepang) menjadi pembagian administratif tertinggi.

Periode kemerdekaan Indonesia

Era revolusi nasional

Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang-undang (UU). Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) kedua keesokan harinya, wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi, yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah "provinsi". Berikut kedelapan provinsi tersebut beserta gubernurnya:

Kemudian dalam perkembangannya, terbentuk pula dua daerah istimewa, yakni:

Tiga provinsi di Pulau Sumatra (1948–1956), yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan.

Indonesia juga sempat memecah provinsi Sumatera menjadi 3 wilayah provinsi pada tanggal 15 April 1948. Provinsi-provinsi tersebut ialah:

Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948, yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah "provinsi", yang dipimpin oleh "kepala daerah provinsi".

Era Republik Indonesia Serikat

Artikel utama: Republik Indonesia Serikat § Pembagian administratif

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949, Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat. Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan wilayah Indonesia tidak terbagi ke dalam provinsi-provinsi. Sebagai gantinya, Indonesia terbagi ke dalam daerah-daerah bagian, yang terdiri dari 7 negara bagian, 9 daerah otonom, sebuah distrik federal, dan 3 daerah swapraja.

Beberapa bulan kemudian, sejumlah negara-negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia, dan pada tanggal 17 Agustus 1950, Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri.

Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin

Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950, wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah-daerah provinsi yang sama seperti sebelum terbentuknya RIS, yaitu:

Selain itu, Daerah Istimewa Yogyakarta juga kembali dibentuk dan menjadi provinsi berstatus "daerah istimewa". Karena Daerah Istimewa Surakarta yang tidak dibentuk lagi, maka daerah ini secara otomatis dihapuskan.

Melalui UU No. 1 Tahun 1957, istilah daerah provinsi beralih menjadi "daerah swantara/istimewa tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah (istimewa) tingkat I". Lalu melalui UU No. 18 Tahun 1965, istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya "daerah tingkat I", yang dipimpin oleh "kepala daerah tingkat I" dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif, sementara istilah "provinsi" hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka.

Dua provinsi di Sulawesi (1960–1964), yaitu Sulawesi Utara–Tengah dan Sulawesi Selatan–Tenggara.

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin:

  • Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat status "daerah khusus".
  • Wilayah Irian Barat (sekarang Papua) menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi.

Era Orde Baru

Lambang bekas provinsi Timor Timur (1976–1999)

Pada masa Orde Baru, satu-satunya pecahan provinsi baru yang terbentuk adalah Bengkulu yang dimekarkan dari Sumatera Selatan pada tahun 1967.

Melalui UU No. 5 Tahun 1974, istilah "daerah tingkat I" dan "provinsi" sama-sama digunakan untuk merujuk pada daerah yang sama, tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda. Istilah "daerah tingkat I" dengan kepala yang bergelar "kepala daerah tingkat I" digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi, sementara istilah "provinsi" dengan kepala yang bergelar "gubernur" digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi.

Pada tahun 1976, wilayah Timor Portugis diintegrasikan menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi dan bernama Timor Timur.

Era Reformasi

Memasuki Era Reformasi, istilah "daerah tingkat I" dihapuskan dan istilah "provinsi" sama-sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi. Akhirnya melalui perubahan kedua, UUD 1945 akhirnya memperinci, mengokohkan pembagian tingkat pertama atas wilayah Indonesia sebagai "provinsi".

Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Reformasi:

  • Aceh diberikan status "daerah khusus".
  • Papua diberikan status "daerah khusus".

Serba serbi

Statistik

Provinsi Populasi
(jiwa,
2022) 		Luas
(km2) 		Kepadatan penduduk
(jiwa/km²) 		IPM
(BPS,
2020) 		APBD provinsi PDRB harga berlaku
Pendapatan
(miliar Rp,
2022) 		Belanja
(miliar Rp,
2022) 		Total
(miliar Rp,
2021) 		Per kapita
(ribu Rp,
2021)
Aceh 5.379.937 56.834,746 93,69 71,99 13.352,98 16.170,65 184.976,30 34.680,46
Sumatera Utara 15.305.230 72.460,744 209,50 71,77 12.011,63 12.649,63 859.870,95 57.569,79
Sumatera Barat 5.624.143 42.119,542 132,81 72,38 5.924,28 6.204,28 252.749,65 45.293,75
Riau 6.646.390 89.935,896 71,77 72,71 8.656,85 8.656,85 843.211,15 129.852,59
Jambi 3.642.763 49.026,579 72,58 71,29 4.215,31 4.795,85 233.725,46 65.193,22
Sumatera Selatan 8.646.686 86.771,684 97,85 70,01 9.902,57 9.766,47 491.566,45 57.487,44
Bengkulu 2.047.110 20.128,340 100,98 71,40 2.760,08 2.838,78 79.576,33 39.143,43
Lampung 8.901.566 33.570,264 263,68 69,69 6.558,09 7.011,70 371.903,17 40.950,42
Kepulauan Bangka Belitung 1.472.427 16.690,129 87,20 71,47 1.927,54 2.079,66 85.942,70 58.338,82
Kepulauan Riau 2.101.215 8.269,708 248,41 75,59 3.480,32 3.870,32 275.636,33 130.125,23
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11.249.585 660,982 17.007,80 80,77 77.448,71 75.757,23 2.914.581,08 274.709,59
Jawa Barat 48.637.180 37.044,858 1.284,74 72,09 31.540,87 31.525,70 2.209.822,38 45.299,58
Jawa Tengah 37.044.858 34.337,489 1.084,26 71,87 24.303,74 24.589,87 1.420.799,91 38.669,11
Daerah Istimewa Yogyakarta 3.677.522 3.170,645 1.158,10 79,97 5.364,61 5.761,35 149.369,17 40.229,83
Jawa Timur 41.144.067 48.036,840 853,45 71,71 27.642,17 29.454,86 2.454.498,80 60.043,33
Banten 12.145.161 9.352,767 1.260,49 72,45 10.645,88 11.223,18 665.921,92 55.210,65
Bali 4.287.193 5.590,150 764,55 75,50 5.044,66 6.102,49 219.800,03 50.381,21
Nusa Tenggara Barat 5.473.507 19.675,889 274,71 68,25 5.399,08 5.961,58 140.153,32 26.002,48
Nusa Tenggara Timur 5.514.216 46.446,644 118,07 65,19 5.060,28 5.486,76 110.885,75 20.581,13
Kalimantan Barat 5.482.046 147.037,037 37,15 67,66 5.392,93 5.684,42 231.321,16 42.282,90
Kalimantan Tengah 2.672.790 153.443,908 17,21 71,05 5.167,26 5.191,68 170.001,21 62.912,85
Kalimantan Selatan 4.141.533 37.135,054 110,34 70,91 6.278,84 6.243,84 192.576,58 46.712,68
Kalimantan Timur 3.891.849 126.981,279 29,74 76,24 10.861,80 11.501,77 695.158,33 182.540,82
Kalimantan Utara 709.620 70.101,184 10,00 70,63 2.146,31 2.404,94 110.668,94 155.080,62
Sulawesi Utara 2.664.313 14.500,275 183,03 72,93 4.000,12 3.817,65 142.600,02 54.043,18
Sulawesi Tengah 3.074.958 61.605,718 49,55 69,55 8.678,12 6.808,72 246.987,36 81.733,04
Sulawesi Selatan 9.255.930 45.330,550 201,13 71,93 9.223,13 9.109,28 545.230,03 59.656,24
Sulawesi Tenggara 2.690.791 36.159,713 73,84 71,45 3.840,47 4.767,32 139.057,83 52.293,97
Gorontalo 1.203.921 12.025,147 99,52 68,68 1.757,29 1.739,47 43.896,37 37.170,45
Sulawesi Barat 1.447.186 16.594,749 86,89 66,11 1.827,08 2.015,66 50.341,23 35.036,02
Maluku 1.886.735 46.158,267 40,64 69,49 3.328,15 4.015,22 48.564,22 26.072,98
Maluku Utara 1.337.368 32.998,696 39,92 68,49 2.849,04 3.335,96 52.359,85 40.302,32
Papua 1.036.568 82.680,958 13,78 60,44 14.763,75 15.758,96 235.343,25 54.034,26
Papua Barat 557.974 60.275,310 11,54 65,09 6.311,85 6.778,26 85.072,86 73.539,00
Papua Selatan 516.075 117.849,159 — — — — — —
Papua Tengah 1.346.685 61.072,913 — — — — — —
Papua Pegunungan 1.457.696 51.213,330 — — — — — —
Papua Barat Daya 603.054 39.122,948 — — — — — —

Bekas provinsi

Berikut ini merupakan provinsi yang dahulu ada, tetapi sekarang telah hilang dari daftar. Bekas provinsi tersebut tidak ada lagi mungkin saja karena provinsi tersebut mengalami pemecahan atau karena wilayah tertentu telah keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Provinsi Ibukota Periode Pengganti
Sumatera Medan 1945–1948 Sumatera Tengah
Sumatera Utara
Sumatera Selatan
Kalimantan Banjarmasin 1945–1956 Kalimantan Timur
Kalimantan Selatan
Kalimantan Barat
Sunda Kecil Singaraja 1945–1958 Bali
Nusa Tenggara Timur
Nusa Tenggara Barat
Sulawesi Makassar / Manado 1945–1960 Sulawesi Utara–Tengah
Sulawesi Selatan–Tenggara
Sumatera Tengah Bukittinggi 1948–1957 Jambi
Riau
Sumatera Barat
Sulawesi Utara–Tengah Manado 1960–1964 Sulawesi Utara
Sulawesi Tengah
Sulawesi Selatan–Tenggara Makassar 1960–1964 Sulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Timor Timur Dili 1976–1999 Timor Leste (negara)

Hasil pemekaran

Berikut ini merupakan provinsi-provinsi hasil pemekaran dari provinsi lainnya.

Pemekaran provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun

Fakta-fakta

Sejak kemerdekaan Indonesia dengan delapan provinsi awal didirikan, hanya Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Maluku yang secara penggunaan nama masih ada dan dipakai hingga saat ini, meskipun beberapa provinsi mengalami penyusutan wilayah karena pemekaran provinsi. Hanya Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya masih tetap utuh dan belum pernah dimekarkan hingga kini.

Sementara Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan secara de facto pernah berdiri daerah otonomi khusus Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari wilayah otonom Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran. Namun karena gejolak yang terjadi di dalam daerah tersebut, status Daerah Istimewa Surakarta dicabut hingga akhirnya kembali menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, walaupun sampai saat ini status kedudukan Daerah Istimewa Surakarta masih diperdebatkan.

Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya provinsi yang sama sekali belum pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan pemekaran maupun penggabungan suatu wilayah. Sementara itu, Provinsi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Sunda Kecil telah habis dipecah dan menjadi provinsi-provinsi lain.

Wilayah Timor Portugis sempat bergabung ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1976–1999, yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste.

Lihat pula

Catatan

  1. ^ Pemerintah provinsi belum menetapkan hari jadi provinsi melalui peraturan perundang-undangan daerah terkait dan tidak pernah merayakannya secara seremonial atau dengan upacara bendera.
  2. Keistimewaan Aceh juga sempat diberikan melalui surat Keputusan Perdana Menteri No. 1/Missi/1959.
  3. Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 mencabut Undang-Undang No. 18 Tahun 2001.
  4. Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1950 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1955.
  5. Secara de facto, gedung-gedung pemerintahan, baik milik pemerintah pusat Indonesia maupun pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, umumnya terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat. Namun secara de jure, semua undang-undang mengenai pembentukan dan penetapan kekhususan daerah Jakarta tidak pernah mencantumkan ibu kota provinsi untuk DKI Jakarta.
  6. Undang-Undang No. 1 Tahun 1956 menetapkan dan mengubah Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 Tahun 1950, yang mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 Tahun 1950.
  7. Undang-Undang No. 29 Tahun 2007 mencabut Undang-Undang No. 34 Tahun 1999, serta Undang-Undang No. 10 Tahun 1964, jis. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 dan Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963.
  8. ^ Pembagian daerah tingkat II di DKI Jakarta sebenarnya berupa kabupaten administrasi dan kota administrasi, yaitu kabupaten dan kota yang bukan merupakan daerah otonom, sehingga tidak ada DPRD pada daerah tersebut dan bupati atau wali kotanya dipilih langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dari kalangan Pegawai Negeri Sipil.
  9. ^ Undang-Undang No. 17, 18, dan 19 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang No. 61 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957.
  10. ^ Undang-Undang No. 8, No. 9, dan No. 10 Tahun 2022 mencabut secara keseluruhan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956, serta menggantikan sebagian Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 jo. Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 yang memuat tentang Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.
  11. Undang-Undang No. 21 Tahun 1958 menetapkan dan mengubah Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957
  12. Undang-Undang No. 14 Tahun 1964 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1964.
  13. Undang-Undang No. 20 Tahun 1958 mengubah dan menetapkan Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957.
  14. Undang-Undang No. 46 Tahun 1999 telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 6 Tahun 2000.
  15. ^ Undang-Undang No. 20 dan 21 Tahun 2022 mencabut sebagian Undang-Undang No. 64 Tahun 1958. UU No. 20 menghapus ketentuan-ketentuan mengenai Nusa Tenggara Barat dan No. 21 mengenai Nusa Tenggara Timur.
  16. Undang-Undang No. 12 Tahun 1969 mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1969, yang menetapkan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962 dan Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963. Peraturan perundang-undangan tersebut sebelumnya mencabut Undang-Undang No. 15 Tahun 1956, yang diubah oleh Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 1958.
  17. Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 telah beberapa kali mengalami perubahan, yaitu melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008, serta Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.
  18. Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 sempat mengalami perubahan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2000. Setelah itu, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003 dikeluarkan untuk mempercepat proses pelaksanaan UU tersebut.

    UU ini kemudian menerima pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK). Akhirnya melalui Putusan MK No. 018/PUU-I/2003, MK menetapkan bahwa UU ini tidak lagi berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat mulai setelah putusan ini dikeluarkan (10 November 2004), tetapi pembentukan daerah otonom yang telah rampung sebelum putusan tersebut dikeluarkan tetaplah sah melalui undang-undang ini. Akibatnya, pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang telah rampung kelengkapan administrasi dan pemerintahannya tetaplah sah secara hukum, tetapi Provinsi Irian Jaya Tengah yang sama sekali belum memiliki pemerintahan daerah akhirnya dibatalkan.

    Pada tahun 2007, nama Provinsi Irian Jaya Barat diubah menjadi Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007.
  19. Undang-Undang No. 35 Tahun 2008 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008. Undang-undang ini memberi status otonomi khusus kepada Papua Barat dengan mengubah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah kembali oleh Undang-Undang No. 2 Tahun 2021.
  20. ^ Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 memberi status otonomi secara otomatis kepada seluruh provinsi di Pulau Papua dengan mengubah Undang-Undang No. 21 Tahun 2001, yang sebelumnya telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2008.
  21. ^ Undang-Undang No. 4, No. 5, No. 6, dan No. 7 Tahun 2022 mencabut Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 jis. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 dan Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960.
  22. Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 yang sempat diubah dengan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955.

Referensi

  1. ^ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah
  2. ^ "Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. 
  3. "Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau". Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 (PDF). 
  4. "ID - Indonesia". Organisasi Standardisasi Internasional. Diakses tanggal 21 Mei 2021. 
  5. "Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam". Undang-Undang No. 18 Tahun 2001. 
  6. "Meriahkan Hari Jadi Perdana, PAKIS Bali Gelar Donor Darah". BaliProv. Pemerintah Provinsi Bali. 2021-09-13. Diakses tanggal 2022-03-29. 
  7. . BantenProv. Pemerintah Provinsi Banten. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-02. Diakses tanggal 2022-03-29. 
  8. "Ini 2 Titik Pelaksanaan Puncak HUT ke 53 Provinsi Bengkulu". BengkuluProv. Pemerintah Provinsi Bengkulu. 2021-11-01. Diakses tanggal 2022-03-29. 
  9. "Alasan Daerah Istimewa Yogyakarta Tetapkan 13 Maret sebagai Hari Jadinya". detikcom. Diakses tanggal 2024-01-16. 
  10. "Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta". Undang-Undang No. 9 Tahun 1955. 
  11. Zulfikar, Fahri (2021-06-22). "Ulang Tahun Jakarta 22 Juni: Sejarah hingga Kumpulan Ucapan untuk Diupload Di Medsos". detikcom. Diakses tanggal 2022-03-29. 
  12. "Pemerintahan Jakarta Raya". Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No. 20 Tahun 1950. 
  13. "Pencabutan Ketetapan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 1 Tahun 1948". Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No. 125 Tahun 1950. 
  14. "Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta". Undang-Undang No. 34 Tahun 1999. 
  15. "Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia dengan Nama Jakarta". Undang-Undang No. 10 Tahun 1964. 
  16. "Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya". Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961. 
  17. "Perubahan dan Tambahan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya". Penetapan Presiden No. 15 Tahun 1963. 
  18. "Tentang Gorontalo". GorontaloProv. Pemerintah Provinsi Gorontalo. Diakses tanggal 2022-04-01. Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang, Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengubah Hari Ulang Tahun Provinsi dari sebelumnya tanggal 16 Februari menjadi tanggal 5 Desember setelah disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 19 Agustus 2015. 
  19. Rino (2018-01-22). "Sejarah Jambi". JambiProv. Pemerintah Provinsi Jambi. Diakses tanggal 2022-03-16. Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No. 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal-usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor. 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi. 
  20. . JabarProv. Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-02. Diakses tanggal 2022-03-29. 
  21. "Sah! Usia dan Hari Jadi Jateng Provinsi Jateng Berubah, Begini Penjelasannya". Jawa Pos Radar Semarang. Diakses tanggal 2024-01-21. 
  22. "Profil". JatimProv. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Diakses tanggal 2022-03-29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007, tanggal 7 Agustus 2007, tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur, menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur. 
  23. Sutiana, Wiwin (2022-01-31). "Upacara HUT Pemprov Kalbar Ke-65, Gubernur Pinta ASN Untuk Bersemangat Mengabdi Membangun Daerah". KalbarProv. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Diakses tanggal 2022-03-30. 
  24. "Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur". Undang-Undang No. 25 Tahun 1956. 
  25. "Penetapan Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 21 Tahun 1958. 
  26. ^ "Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 1956 (Lembaran-Negara No. 65 Tahun 1956)". Undang-Undang Darurat No. 10 Tahun 1957. 
  27. H., Arief R. (2021-08-14). "Peringati Hari Jadi Ke-71 Kalsel, Pj Gubernur Ajak Jadikan Momentum Berjuang Di Tengah Pandemi COVID-19". Media Center - Portal Berita Kalimantan Selatan. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan. Diakses tanggal 2022-03-31. 
  28. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (2021-05-23). "Di Tengah Pandemi, Peringatan Hari Jadi ke-64 Provinsi Kalteng Digelar Sederhana dan Kedepankan Prokes". Setda Kalteng. Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Diakses tanggal 2022-03-31. 
  29. "HUT Ke-62 Provinsi Kalimantan Timur". KaltimProv. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 2019-01-08. Diakses tanggal 2022-03-31. 
  30. "Puncak Perayaan Jadi Momentum Kembalinya Hari Jadi Kaltara". Diskominfo KaltaraProv. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara. 2021-10-25. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  31. Irnawati (2020-11-21). . BabelProv. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-03. Diakses tanggal 2022-03-29. 
  32. Novyana (2021-09-23). . KepriProv. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-02. Diakses tanggal 2022-03-16. 
  33. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung (2016-05-29). "Sejarah Lampung". LampungProv. Pemerintah Provinsi Lampung. Diakses tanggal 2022-03-29. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. 
  34. "Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang-Undang No. 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 Tahun 1964. 
  35. "Gubernur Pimpin Upacara HUT ke-76 Provinsi Maluku - Media Center". Media Center MalukuProv. Pemerintah Provinsi Maluku. 2021-08-19. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  36. "Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke-I Maluku". Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1957. 
  37. "BKD Prov. Malut Sabet 2 Penghargaan Pada HUT Provinsi Ke-21". BKD MalutProv. Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 2020-10-14. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  38. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat". Undang-Undang No. 6 Tahun 2000. 
  39. "Profil Daerah". NTBProv. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diakses tanggal 2022-03-29. Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958, ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi. Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB. 
  40. "Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur". Undang-Undang No. 64 Tahun 1958. 
  41. Wotan, Frans A. (2021-12-22). "Gubernur Memberikan Penghargaan Kepada PNS Provinsi NTT dengan Nilai Indeks Profesionalitas Kategori Tertinggi dan Tinggi pada HUT NTT ke 63". BKD NTTProv. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diakses tanggal 2022-03-31. 
  42. "27 Desember Ditetapkan Sebagai HUT Provinsi Papua". Papua. Pemerintah Provinsi Papua. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  43. "Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 5 Tahun 1969.  UU disertai lampiran.
  44. "Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru". Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1962. 
  45. "Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera setelah Diserahkan kepada Republik Indonesia". Penetapan Presiden No. 1 Tahun 1963.  line feed character di |chapter= pada posisi 78 (bantuan)
  46. "Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat". Undang-Undang No. 15 Tahun 1956. 
  47. "Perubahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat". Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957. 
  48. "Penetapan Undang-Undang Darurat No. 20 Tahun 1957 tentang Penambahan Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 76), sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 23 Tahun 1958. 
  49. ^ "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 35 Tahun 2008. 
  50. ^ "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2008. 
  51. ^ "Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Undang-Undang No. 2 Tahun 2021. 
  52. Jess (2021-10-12). "Upacara Peringatan Hut Ke-22 Provinsi Papua Barat". Diskominfoperstatik PapuaBaratProv. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Papua Barat. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  53. "Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong". Undang-Undang No. 5 Tahun 2000. 
  54. "Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong". Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2003. 
  55. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 018/PUU-I/2003
  56. "Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat". Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007. 
  57. ^ "Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua". Undang-Undang No. 21 Tahun 2001. 
  58. "Peringati Hari Jadi Riau ke-64, Pemprov Riau Gelar Berbagai Perlombaan". Riau. Pemerintah Provinsi Riau. 2021-08-06. Diakses tanggal 2022-03-16. 
  59. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Sulawesi Barat (2021-09-01). . Berita SulbarProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-06. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  60. "Naskah Sejarah Ringkas Hari Jadi Sulawesi Selatan". SulselProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. 2018-10-19. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  61. "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang". Undang-Undang No. 13 Tahun 1964. 
  62. "Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964. 
  63. "Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah". Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 47 Tahun 1960. 
  64. Sejarah Provinsi Sulawesi Tengah. SultengProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. "Pada tanggal 13 April 1964, untuk pertama kalinya diangkat Gubernur tersendiri Propinsi Sulawesi Tengah, sehingga tanggal ini pula diperingati sebagai hari ulang tahun propinsi ini hingga sekarang."
  65. . SultraProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-04-05. Diakses tanggal 2022-04-01. Oleh karena itu tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati. 
  66. "Upacara Puncak HUT ke-56 Provinsi Sulut Digelar". SulutProv. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. 2020-09-24. Diakses tanggal 2022-04-01. 
  67. Shania, Tita (2019-07-22). "1 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Jadi Sumatera Barat". SumbarProv. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Diakses tanggal 2022-03-16. 
  68. "Penetapan 'Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau' (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), sebagai Undang-Undang". Undang-Undang No. 61 Tahun 1958. 
  69. "Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau". Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957. 
  70. Tim Media Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan (2020-05-15). "Selamat HUT Provinsi Sumatera Selatan ke-74". SumselProv. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Diakses tanggal 2022-03-29. 
  71. "Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi di Sumatera". Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955. 
  72. "Sejarah". SumutProv. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Diakses tanggal 2022-03-16. Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara. 
  73. ^ Andryanto, S. Dian (2021-12-07). Andryanto, S. Dian, ed. "Hari ini 62 Tahun Lalu, Aceh Resmi Menjadi Daerah Istimewa". Tempo.co. Diakses tanggal 2022-07-31. 
  74. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (dokumen asli)
  75. Adryamarthanino, Verelladevanka (2022-02-03). "Hasil Sidang PPKI Pertama, Kedua, dan Ketiga". Kompas.com. Diakses tanggal 2022-04-11. 
  76. "Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi". Undang-Undang No. 10 Tahun 1948. 
  77. "Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri". Undang-Undang No. 22 Tahun 1948. 
  78. "Pembentukan Daerah Propinsi". Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1950. 
  79. "Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta". Undang-Undang No. 3 Tahun 1950. 
  80. "Pengubahan Undang-Undang No. 3 Jo. No. 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta". Undang-Undang No. 9 Tahun 1955. 
  81. "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 1 Tahun 1957. 
  82. "Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah". Undang-Undang No. 18 Tahun 1965. 
  83. Keputusan Perdana Menteri Republik No. 1/Missi/1959
  84. "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah". Undang-Undang No. 5 Tahun 1974. 
  85. Perubahan Kedua UUD 1945
  86. ^ RI, Setjen DPR. "DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru, Puan: Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan Pembangunan". www.dpr.go.id. Diakses tanggal 2022-06-30. 
  87. Ridwan, Muhammad (2022-09-13). Mubyarsah, Latu Ratri, ed. "Pemerintah Sepakat RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disahkan". JawaPos.com. Diakses tanggal 2022-09-13. 
  88. ^ "PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE, DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU". Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tahun 2022. 
  89. "[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 2019-2020". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 23 Mei 2021. 
  90. ^ Portal Data APBD - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
  91. "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto (Milyar Rupiah), 2019-2021". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 2022-03-14. 
  92. "[Seri 2010] Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita (Ribu Rupiah), 2019-2021". Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 2022-03-14. 
  93. ^ [Government Regulation Number 21 of 1950] (PDF), hukum.unsrat.ac.id, diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-12-11, diakses tanggal 1 May 2020 
  94. "Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956" [Act Number 25 of 1956], hukumonline.com, diakses tanggal 14 November 2018 
  95. "Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958" [Act Number 64 of 1958], hukumonline.com, Republic of Indonesia, diakses tanggal 14 November 2018 
  96. "Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960" [Government Regulation in Lieu of Law Number 47 of 1960], hukumonline.com, diakses tanggal 14 November 2018 
  97. "Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957" [Emergency Act Number 19 Year 1957], hukumonline.com, diakses tanggal 14 November 2018 
  98. ^ [Act Number 13 of 1964]. hukumonline.com (dalam bahasa Indonesian). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-01-29. Diakses tanggal 29 January 2020. 
  99. [Act of the Republic of Indonesia Number 7 of 1976] (PDF) (dalam bahasa Indonesian), diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-11-14, diakses tanggal 2018-11-14 
  100. Mun, Danang; ar (2022-02-15). "Menakar Kembali Daerah Istimewa Surakarta BANYUMAS DAILY Simpul Perubahan Barlingmascakeb". BANYUMAS DAILY (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2022-12-15. 
  101. Burr, W. (2001-12-06). "Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia's Invasion of East Timor, 1975: New Documents Detail Conversations with Suharto". National Security Archive Electronic Briefing Book No. 62. National Security Archieve, Universitas George Washington, Washington, D.C. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-08-21. Diakses tanggal 2006-09-17. 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Pada tingkat pertama Indonesia terbagi atas provinsi provinsi dan setiap provinsi dikepalai oleh seorang gubernur Hingga saat ini Indonesia memiliki sejumlah 38 provinsi termasuk sembilan di antaranya yang merupakan daerah berstatus khusus dan atau istimewa Provinsi di IndonesiaKategoriPembagian administratif tingkat pertama dalam negara kesatuanLetakIndonesiaDibentuk18 Agustus 1945 dengan jumlah 8 provinsi Jumlah wilayah38 termasuk 9 daerah khusus istimewa PendudukTersepi 517 623 jiwa Papua Selatan Teramai 43 053 732 jiwa Jawa Barat LuasTersempit 664 km2 DKI Jakarta Terluas 153 564 km2 Kalimantan Tengah PemerintahanGubernurPembagian administratifKabupaten dan kota Daftar isi 1 Dasar hukum 2 Daftar 3 Kekhususan dan keistimewaan 4 Sejarah 4 1 Periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang 4 2 Periode kemerdekaan Indonesia 4 2 1 Era revolusi nasional 4 2 2 Era Republik Indonesia Serikat 4 2 3 Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin 4 2 4 Era Orde Baru 4 2 5 Era Reformasi 5 Serba serbi 5 1 Statistik 5 2 Bekas provinsi 5 3 Hasil pemekaran 5 4 Fakta fakta 6 Lihat pula 7 Catatan 8 ReferensiDasar hukumDalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 Pasal 18 Ayat 1 menyebutkan bahwa 1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang undang Daerah provinsi menurut UUD 1945 merupakan daerah otonom yang pemerintahannya terdiri atas kepala daerah yang disebut gubernur dan lembaga legislatif daerah berupa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 1 Pemerintah daerah berwewenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta menjalankan otonomi seluas luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat 1 Selain itu menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah otonom juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi 2 Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum masing masing provinsi bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2 UUD 1945 juga menyebutkan bahwa Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang 1 DaftarUntuk daftar daftar provinsi menurut kriteria tertentu lihat Daftar provinsi di Indonesia nbsp Aceh SumateraUtara SumateraBarat Riau KepulauanRiau KepulauanBangkaBelitung Jambi SumateraSelatan Bengkulu Lampung Banten DKIJakarta JawaBarat JawaTengah DIYogyakarta JawaTimur Bali NusaTenggaraBarat NusaTenggaraTimur KalimantanBarat KalimantanTengah KalimantanUtara KalimantanTimur KalimantanSelatan SulawesiUtara SulawesiTengah Gorontalo SulawesiBarat SulawesiSelatan SulawesiTenggara Maluku Maluku Utara PapuaBarat PapuaBaratDaya Papua PapuaTengah PapuaPegunungan PapuaSelatan Lambang Provinsi Kode Kep Ibu kota Gubernur Hari jadi Dasar UU Tingkat II Wilayah 3 ISO 4 Kab Kota nbsp Aceh 11 ID AC Banda Aceh Achmad Marzuki Tak ada a 24 1956 44 1999 b 11 2006 c 18 5 Sumatra nbsp Bali 51 ID BA Denpasar Sang Made Mahendra Jaya 14 Agustus 1958 6 15 2023 8 1 Nusa Tenggara nbsp Banten 36 ID BT Serang Al Muktabar 4 Oktober 2000 7 23 2000 4 4 Jawa nbsp Bengkulu 17 ID BE Bengkulu Rohidin Mersyah 18 November 1968 8 9 1967 9 1 Sumatra nbsp Daerah Istimewa Yogyakarta 34 ID YO DIY Yogyakarta Hamengkubuwana X 13 Maret 1755 9 3 1950 d 13 2012 4 1 Jawa nbsp Daerah Khusus Ibukota Jakarta 31 ID JK DKI Jakarta Tak ada e Heru Budi Hartono 22 Juni 1527 11 1 1956 f 29 2007 g 1 h 5 h Jawa nbsp Gorontalo 75 ID GO Gorontalo Ismail Pakaya 5 Desember 2000 18 38 2000 5 1 Sulawesi nbsp Jambi 15 ID JA Jambi Al Haris 6 Januari 1957 19 18 2022 i 9 2 Sumatra nbsp Jawa Barat 32 ID JB Jabar Bandung Bey Triadi Machmudin 19 Agustus 1945 20 10 2023 18 9 Jawa nbsp Jawa Tengah 33 ID JT Jateng Semarang Nana Sudjana 19 Agustus 1945 21 11 2023 29 6 Jawa nbsp Jawa Timur 35 ID JI Jatim Surabaya Khofifah Indar Parawansa 12 Oktober 1945 22 12 2023 29 9 Jawa nbsp Kalimantan Barat 61 ID KB Kalbar Pontianak Harisson Azroi 28 Januari 1957 23 9 2022 j 12 2 Kalimantan nbsp Kalimantan Selatan 63 ID KS Kalsel Banjarbaru Sahbirin Noor 14 Agustus 1950 27 8 2022 j 11 2 Kalimantan nbsp Kalimantan Tengah 62 ID KT Kalteng Palangka Raya Sugianto Sabran 23 Mei 1957 28 14 2023 k 13 1 Kalimantan nbsp Kalimantan Timur 64 ID KI Kaltim Samarinda Isran Noor 9 Januari 1957 29 10 2022 j 7 3 Kalimantan nbsp Kalimantan Utara 65 ID KU Kaltara Tanjung Selor Zainal Arifin Paliwang 25 Oktober 2012 30 20 2012 4 1 Kalimantan nbsp Kepulauan Bangka Belitung 19 ID BB Babel Pangkalpinang Ridwan Djamaluddin 21 November 2000 31 27 2000 6 1 Sumatra nbsp Kepulauan Riau 21 ID KR Kepri Tanjungpinang Ansar Ahmad 24 September 2002 32 25 2002 5 2 Sumatra nbsp Lampung 18 ID LA Bandar Lampung Arinal Djunaidi 18 Maret 1964 33 14 1964 l 13 2 Sumatra nbsp Maluku 81 ID MA Ambon Murad Ismail 19 Agustus 1945 35 13 2023 m 9 2 Maluku nbsp Maluku Utara 82 ID MU Malut Sofifi Abdul Ghani Kasuba 12 Oktober 1999 37 46 1999 n 8 2 Maluku nbsp Nusa Tenggara Barat 52 ID NB NTB Mataram Lalu Gita Ariadi 17 Desember 1958 39 20 2022 o 8 2 Nusa Tenggara nbsp Nusa Tenggara Timur 53 ID NT NTT Kupang Ayodhia Kalake 20 Desember 1958 41 21 2022 o 21 1 Nusa Tenggara nbsp Papua 91 ID PA Jayapura Ridwan Rumasukun 27 Desember 1949 42 12 1969 p 21 2001 q 8 1 Papua nbsp Papua Barat 92 ID PB Pabar Manokwari Paulus Waterpauw 12 Oktober 1999 52 45 1999 r 35 2008 s 7 0 Papua nbsp Papua Barat Daya 96 ID PD PBD Sorong Muhammad Musa ad Tak ada a 29 2022 2 2021 t 5 1 Papua nbsp Papua Pegunungan 95 ID PE Papeg Walesi Nikolaus Kondomo Tak ada a 16 2022 2 2021 t 8 0 Papua nbsp Papua Selatan 93 ID PS Pasel Salor Apolo Safanpo Tak ada a 14 2022 2 2021 t 4 0 Papua nbsp Papua Tengah 94 ID PT Pateng Wanggar Ribka Haluk Tak ada a 15 2022 2 2021 t 8 0 Papua nbsp Riau 14 ID RI Pekanbaru Syamsuar 9 Agustus 1957 58 19 2022 i 10 2 Sumatra nbsp Sulawesi Barat 76 ID SR Sulbar Mamuju Zudan Arif Fakrulloh 22 September 2004 59 26 2004 6 0 Sulawesi nbsp Sulawesi Selatan 73 ID SN Sulsel Makassar Bahtiar Baharuddin 19 Oktober 1669 60 4 2022 u 21 3 Sulawesi nbsp Sulawesi Tengah 72 ID ST Sulteng Palu Rusdy Mastura 23 September 1964 64 6 2022 u 12 1 Sulawesi nbsp Sulawesi Tenggara 74 ID SG Sultra Kendari Andap Budhi Revianto 27 April 1964 65 7 2022 u 15 2 Sulawesi nbsp Sulawesi Utara 71 ID SA Sulut Manado Olly Dondokambey 23 September 1964 66 5 2022 u 11 4 Sulawesi nbsp Sumatera Barat 13 ID SB Sumbar Padang Mahyeldi Ansharullah 1 Oktober 1945 67 17 2022 i 12 7 Sumatra nbsp Sumatera Selatan 16 ID SS Sumsel Palembang Herman Deru 15 Mei 1946 70 9 2023 v 13 4 Sumatra nbsp Sumatera Utara 12 ID SU Sumut Medan Hassanudin 15 April 1948 72 8 2023 25 8 Sumatra Catatan Undang undang yang mengatur status otonomi khusus suatu daerah otonom yang menjadi daerah khusus Undang undang yang mengatur sifat keistimewaan suatu daerah otonom yang menjadi daerah istimewa Kekhususan dan keistimewaanArtikel utama Daerah khusus dan daerah istimewa Negara mengakui dan menghormati satuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang undang Daerah daerah tersebut disebut daerah khusus dan daerah istimewa Saat ini terdapat delapan provinsi di Indonesia yang merupakan daerah khusus dan atau daerah istimewa dengan enam provinsi yang hanya memiliki sifat kekhususan satu provinsi yang hanya memiliki sifat keistimewaan dan satu provinsi dengan kedua sifat tersebut Provinsi provinsi di Indonesia yang memiliki sifat kekhususan adalah Aceh yang memiliki kekhususan utama sebagai penerapan syariat Islam dalam sendi sendi penyelenggaraan dan kebijakan kebijakan daerah 73 Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memiliki kekhususan utama sebagai ibu kota negara Indonesia serta Papua Papua Barat Papua Selatan Papua Tengah Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya yang memiliki kekhususan utama dalam pengakuan dan penghormatan khusus atas orang orang asli Papua Sementara itu provinsi provinsi di Indonesia yang memiliki sifat keistimewaan adalah Aceh yang memiliki keistimewaan utama berupa penerapan hukum syariat Islam dalam penyelenggaraan kehidupan beragama peradatan dan pendidikan 73 serta Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki keistimewaan utama berupa pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Gubernur yang bertakhta sebagai Sultan Hamengkubuwana dan Wakil Gubernur yang bertakhta sebagai Adipati Paku Alam SejarahLihat pula Sejarah pemerintahan daerah di IndonesiaSejarah perkembangan daerah provinsi dapat berupa pemekaran dan penggabungan provinsi pengintegrasian ke dalam Indonesia dan pelepasan wilayah dari Indonesia atau peningkatan atau penurunan status keistimewaan kekhususan provinsi Periode kolonial Belanda dan pendudukan Jepang Pada masa kolonialisme Belanda wilayah Hindia Belanda pada tingkat pertama dibagi atas 3 provinsi provincie dan 3 kegubernuran gouvernement Provinsi Jawa Barat West Java Jawa Tengah Midden Java Jawa Timur Oost Java Kegubernuran Sumatera Sumatra Borneo Borneo Timur Raya Groote Oost Selama masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda istilah daerah provinsi dan kegubernuran tersebut dihapuskan sehingga keresidenan yang penamaannya diganti menjadi syuu oleh pemerintah militer Jepang menjadi pembagian administratif tertinggi Periode kemerdekaan Indonesia Era revolusi nasional Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia mengadopsi UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 tetapi UUD tersebut tidak menyebutkan secara jelas bentuk pembagian administatifnya dan menyerahkan penentuan tersebut pada undang undang UU 74 Namun pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI kedua keesokan harinya wilayah Indonesia dibagi ke dalam delapan provinsi yang menyiratkan bahwa pembagian administratif Indonesia tingkat pertama adalah provinsi Berikut kedelapan provinsi tersebut beserta gubernurnya 75 Sumatera yang dikepalai oleh Teuku Muhammad Hasan Borneo Kalimantan yang dikepalai oleh Pangeran Mohammad Noor Jawa Barat yang dikepalai oleh Sutardjo Kertohadikusumo Jawa Tengah yang dikepalai oleh Soeroso Jawa Timur yang dikepalai oleh Ario Soerjo Celebes Sulawesi yang dikepalai oleh Sam Ratulangi Maluku yang dikepalai oleh Johannes Latuharhary Sunda Kecil yang dikepalai oleh I Gusti Ketut Pudja Kemudian dalam perkembangannya terbentuk pula dua daerah istimewa yakni Daerah Istimewa Surakarta berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Pakubuwana XII dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesunanan Surakarta Hadiningrat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI pada tanggal 1 September 1945 Namun keberadaan Daerah Istimewa Surakarta kemudian dibekukan sejak tanggal 15 Juli 1946 oleh karena pergolakan di dalam daerah tersebut dan dengan tidak berjalannya pemerintahan lokal secara efektif dan menjadi daerah keresidenan biasa Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Hamengkubuwana IX dan pernyataan untuk menggabungkan wilayah Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat ke dalam NKRI pada tanggal 5 September 1945 nbsp Tiga provinsi di Pulau Sumatra 1948 1956 yaitu Sumatera Utara Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan Indonesia juga sempat memecah provinsi Sumatera menjadi 3 wilayah provinsi pada tanggal 15 April 1948 76 Provinsi provinsi tersebut ialah Sumatera Utara yang meliputi Keresidenan Aceh Sumatera Timur dan Tapanuli Sumatera Tengah yang meliputi Keresidenan Sumatera Barat Riau dan Jambi Sumatera Selatan yang meliputi Keresidenan Bengkulu Palembang Lampung dan Bangka Belitung Penetapan provinsi sebagai daerah administratif Indonesia diperkuat dengan dikeluarkannya UU No 22 Tahun 1948 pada tanggal 10 Juli 1948 yang menetapkan bahwa daerah pada tingkat pertama adalah provinsi yang dipimpin oleh kepala daerah provinsi 77 Era Republik Indonesia Serikat Artikel utama Republik Indonesia Serikat Pembagian administratif Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949 Belanda mengakui Indonesia dalam bentuk negara federasi bernama Republik Indonesia Serikat Bentuk negara Indonesia yang berganti tersebut secara praktis menyebabkan wilayah Indonesia tidak terbagi ke dalam provinsi provinsi Sebagai gantinya Indonesia terbagi ke dalam daerah daerah bagian yang terdiri dari 7 negara bagian 9 daerah otonom sebuah distrik federal dan 3 daerah swapraja Beberapa bulan kemudian sejumlah negara negara bagian menggabungkan diri ke negara bagian Republik Indonesia dan pada tanggal 17 Agustus 1950 Negara Kesatuan Republik Indonesia kembali berdiri Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950 wilayah Indonesia kembali dibagi menjadi daerah daerah provinsi yang sama seperti sebelum terbentuknya RIS yaitu 78 Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Sumatera Utara Sumatra Tengah Sumatera Selatan Kalimantan Sulawesi Maluku Sunda Kecil Selain itu Daerah Istimewa Yogyakarta juga kembali dibentuk dan menjadi provinsi berstatus daerah istimewa 79 80 Karena Daerah Istimewa Surakarta yang tidak dibentuk lagi maka daerah ini secara otomatis dihapuskan Melalui UU No 1 Tahun 1957 istilah daerah provinsi beralih menjadi daerah swantara istimewa tingkat I yang dipimpin oleh kepala daerah istimewa tingkat I 81 Lalu melalui UU No 18 Tahun 1965 istilah tersebut disederhanakan menjadi hanya daerah tingkat I yang dipimpin oleh kepala daerah tingkat I dan dianggap sebagai penunjukan daerah administratif sementara istilah provinsi hanya berimplikasi sebagai jenis daerah belaka 82 nbsp Dua provinsi di Sulawesi 1960 1964 yaitu Sulawesi Utara Tengah dan Sulawesi Selatan Tenggara Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin 1956 Kalimantan dipecah menjadi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Aceh dimekarkan dari Sumatera Utara 1957 Kalimantan Tengah dimekarkan dari Kalimantan Selatan 1958 Sumatera Tengah dipecah menjadi Jambi Riau dan Sumatera Barat Sunda Kecil dipecah menjadi Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 1959 Aceh mendapat status daerah Istimewa 83 Kota Jakarta dinaikkan statusnya menjadi provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 1960 Sulawesi dipecah menjadi Sulawesi Utara Tengah dan Sulawesi Selatan Tenggara 1961 Daerah Khusus Ibukota Jakarta mendapat status daerah khusus 1963 Wilayah Irian Barat sekarang Papua menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi 1964 Lampung dimekarkan dari Sumatera Selatan Sulawesi Utara Tengah dipecah menjadi Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Tenggara dipecah menjadi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Era Orde Baru nbsp Lambang bekas provinsi Timor Timur 1976 1999 Pada masa Orde Baru satu satunya pecahan provinsi baru yang terbentuk adalah Bengkulu yang dimekarkan dari Sumatera Selatan pada tahun 1967 Melalui UU No 5 Tahun 1974 istilah daerah tingkat I dan provinsi sama sama digunakan untuk merujuk pada daerah yang sama tetapi dalam fungsi kerja yang berbeda Istilah daerah tingkat I dengan kepala yang bergelar kepala daerah tingkat I digunakan dalam fungsi kerja sebagai daerah otonom yang menjalankan tugas desentralisasi sementara istilah provinsi dengan kepala yang bergelar gubernur digunakan dalam fungsi kerja sebagai wilayah administratif yang menjalankan tugas dekonsentrasi 84 Pada tahun 1976 wilayah Timor Portugis diintegrasikan menjadi bagian dari Indonesia dengan status provinsi dan bernama Timor Timur Era Reformasi Memasuki Era Reformasi istilah daerah tingkat I dihapuskan dan istilah provinsi sama sama memegang peranan sebagai daerah otonom yang berasaskan desentralisasi dan wilayah administratif yang berasaskan dekonsentrasi Akhirnya melalui perubahan kedua UUD 1945 akhirnya memperinci mengokohkan pembagian tingkat pertama atas wilayah Indonesia sebagai provinsi 85 Berikut adalah perkembangan perubahan struktur pembagian provinsi di Indonesia pada Era Reformasi 1999 Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia dan dikelola sementara oleh PBB Irian Jaya Barat sekarang Papua Barat dimekarkan dari Irian Jaya sekarang Papua Irian Jaya Tengah sekarang Papua Tengah dimekarkan dari Irian Jaya sekarang Papua Maluku Utara dimekarkan dari Maluku 2000 Banten dimekarkan dari Jawa Barat Kepulauan Bangka Belitung dimekarkan dari Sumatera Selatan Gorontalo dimekarkan dari Sulawesi Utara 2001 Aceh diberikan status daerah khusus Papua diberikan status daerah khusus 2002 Kepulauan Riau dimekarkan dari Riau 2003 Pembentukan Papua Tengah dibatalkan dan wilayahnya dikembalikan ke Papua 2004 Sulawesi Barat dimekarkan dari Sulawesi Selatan 2008 Papua Barat diberikan status daerah khusus 2012 Kalimantan Utara dimekarkan dari Kalimantan Timur 2022 Papua Tengah kembali dimekarkan dari Papua 86 Papua Pegunungan dimekarkan dari Papua 86 Papua Selatan dimekarkan dari Papua 86 Papua Barat Daya dimekarkan dari Papua Barat 87 Serba serbiStatistik Provinsi Populasi 88 jiwa 2022 Luas 88 km2 Kepadatan penduduk jiwa km IPM 89 BPS 2020 APBD provinsi PDRB harga berlaku Pendapatan 90 miliar Rp 2022 Belanja 90 miliar Rp 2022 Total 91 miliar Rp 2021 Per kapita 92 ribu Rp 2021 Aceh 5 379 937 56 834 746 93 69 71 99 13 352 98 16 170 65 184 976 30 34 680 46 Sumatera Utara 15 305 230 72 460 744 209 50 71 77 12 011 63 12 649 63 859 870 95 57 569 79 Sumatera Barat 5 624 143 42 119 542 132 81 72 38 5 924 28 6 204 28 252 749 65 45 293 75 Riau 6 646 390 89 935 896 71 77 72 71 8 656 85 8 656 85 843 211 15 129 852 59 Jambi 3 642 763 49 026 579 72 58 71 29 4 215 31 4 795 85 233 725 46 65 193 22 Sumatera Selatan 8 646 686 86 771 684 97 85 70 01 9 902 57 9 766 47 491 566 45 57 487 44 Bengkulu 2 047 110 20 128 340 100 98 71 40 2 760 08 2 838 78 79 576 33 39 143 43 Lampung 8 901 566 33 570 264 263 68 69 69 6 558 09 7 011 70 371 903 17 40 950 42 Kepulauan Bangka Belitung 1 472 427 16 690 129 87 20 71 47 1 927 54 2 079 66 85 942 70 58 338 82 Kepulauan Riau 2 101 215 8 269 708 248 41 75 59 3 480 32 3 870 32 275 636 33 130 125 23 Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11 249 585 660 982 17 007 80 80 77 77 448 71 75 757 23 2 914 581 08 274 709 59 Jawa Barat 48 637 180 37 044 858 1 284 74 72 09 31 540 87 31 525 70 2 209 822 38 45 299 58 Jawa Tengah 37 044 858 34 337 489 1 084 26 71 87 24 303 74 24 589 87 1 420 799 91 38 669 11 Daerah Istimewa Yogyakarta 3 677 522 3 170 645 1 158 10 79 97 5 364 61 5 761 35 149 369 17 40 229 83 Jawa Timur 41 144 067 48 036 840 853 45 71 71 27 642 17 29 454 86 2 454 498 80 60 043 33 Banten 12 145 161 9 352 767 1 260 49 72 45 10 645 88 11 223 18 665 921 92 55 210 65 Bali 4 287 193 5 590 150 764 55 75 50 5 044 66 6 102 49 219 800 03 50 381 21 Nusa Tenggara Barat 5 473 507 19 675 889 274 71 68 25 5 399 08 5 961 58 140 153 32 26 002 48 Nusa Tenggara Timur 5 514 216 46 446 644 118 07 65 19 5 060 28 5 486 76 110 885 75 20 581 13 Kalimantan Barat 5 482 046 147 037 037 37 15 67 66 5 392 93 5 684 42 231 321 16 42 282 90 Kalimantan Tengah 2 672 790 153 443 908 17 21 71 05 5 167 26 5 191 68 170 001 21 62 912 85 Kalimantan Selatan 4 141 533 37 135 054 110 34 70 91 6 278 84 6 243 84 192 576 58 46 712 68 Kalimantan Timur 3 891 849 126 981 279 29 74 76 24 10 861 80 11 501 77 695 158 33 182 540 82 Kalimantan Utara 709 620 70 101 184 10 00 70 63 2 146 31 2 404 94 110 668 94 155 080 62 Sulawesi Utara 2 664 313 14 500 275 183 03 72 93 4 000 12 3 817 65 142 600 02 54 043 18 Sulawesi Tengah 3 074 958 61 605 718 49 55 69 55 8 678 12 6 808 72 246 987 36 81 733 04 Sulawesi Selatan 9 255 930 45 330 550 201 13 71 93 9 223 13 9 109 28 545 230 03 59 656 24 Sulawesi Tenggara 2 690 791 36 159 713 73 84 71 45 3 840 47 4 767 32 139 057 83 52 293 97 Gorontalo 1 203 921 12 025 147 99 52 68 68 1 757 29 1 739 47 43 896 37 37 170 45 Sulawesi Barat 1 447 186 16 594 749 86 89 66 11 1 827 08 2 015 66 50 341 23 35 036 02 Maluku 1 886 735 46 158 267 40 64 69 49 3 328 15 4 015 22 48 564 22 26 072 98 Maluku Utara 1 337 368 32 998 696 39 92 68 49 2 849 04 3 335 96 52 359 85 40 302 32 Papua 1 036 568 82 680 958 13 78 60 44 14 763 75 15 758 96 235 343 25 54 034 26 Papua Barat 557 974 60 275 310 11 54 65 09 6 311 85 6 778 26 85 072 86 73 539 00 Papua Selatan 516 075 117 849 159 Papua Tengah 1 346 685 61 072 913 Papua Pegunungan 1 457 696 51 213 330 Papua Barat Daya 603 054 39 122 948 Bekas provinsi Berikut ini merupakan provinsi yang dahulu ada tetapi sekarang telah hilang dari daftar Bekas provinsi tersebut tidak ada lagi mungkin saja karena provinsi tersebut mengalami pemecahan atau karena wilayah tertentu telah keluar dari kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Provinsi Ibukota Periode Pengganti Sumatera 93 Medan 1945 1948 Sumatera TengahSumatera UtaraSumatera Selatan Kalimantan 94 Banjarmasin 1945 1956 Kalimantan TimurKalimantan SelatanKalimantan Barat Sunda Kecil 95 Singaraja 1945 1958 BaliNusa Tenggara TimurNusa Tenggara Barat Sulawesi 96 Makassar Manado 1945 1960 Sulawesi Utara TengahSulawesi Selatan Tenggara Sumatera Tengah 93 97 Bukittinggi 1948 1957 JambiRiauSumatera Barat Sulawesi Utara Tengah 98 Manado 1960 1964 Sulawesi UtaraSulawesi Tengah Sulawesi Selatan Tenggara 98 Makassar 1960 1964 Sulawesi SelatanSulawesi Tenggara Timor Timur 99 Dili 1976 1999 Timor Leste negara Hasil pemekaran Berikut ini merupakan provinsi provinsi hasil pemekaran dari provinsi lainnya nbsp Pemekaran provinsi di Indonesia dari tahun ke tahun Hasil pemekaran Tahun Nama lama Dimekarkan dari Aceh 1956 Daerah Istimewa AcehNanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Kalimantan Tengah 1958 Kalimantan Selatan Lampung 1964 Sumatera Selatan Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Sulawesi Selatan Bengkulu 1967 Sumatera Selatan Papua Barat 1999 Irian Jaya Barat Papua Maluku Utara Maluku Banten 2000 Jawa Barat Kepulauan Bangka Belitung Sumatera Selatan Gorontalo Sulawesi Utara Kepulauan Riau 2002 Riau Sulawesi Barat 2004 Sulawesi Selatan Kalimantan Utara 2012 Kalimantan Timur Papua Tengah 2022 Papua Papua Selatan Papua Papua Pegunungan Papua Papua Barat Daya Papua Barat Fakta fakta Sejak kemerdekaan Indonesia dengan delapan provinsi awal didirikan hanya Provinsi Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur dan Maluku yang secara penggunaan nama masih ada dan dipakai hingga saat ini meskipun beberapa provinsi mengalami penyusutan wilayah karena pemekaran provinsi Hanya Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya masih tetap utuh dan belum pernah dimekarkan hingga kini Sementara Provinsi Jawa Tengah pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan secara de facto pernah berdiri daerah otonomi khusus Daerah Istimewa Surakarta yang terdiri dari wilayah otonom Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran Namun karena gejolak yang terjadi di dalam daerah tersebut status Daerah Istimewa Surakarta dicabut hingga akhirnya kembali menjadi bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah walaupun sampai saat ini status kedudukan Daerah Istimewa Surakarta masih diperdebatkan 100 Provinsi Jawa Timur merupakan satu satunya provinsi yang sama sekali belum pernah mengalami perubahan wilayah dikarenakan pemekaran maupun penggabungan suatu wilayah Sementara itu Provinsi Sumatera Kalimantan Sulawesi dan Sunda Kecil telah habis dipecah dan menjadi provinsi provinsi lain Wilayah Timor Portugis sempat bergabung ke dalam wilayah Indonesia dan menjadi provinsi Timor Timur pada 1976 1999 yang kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi Negara Timor Leste 101 Lihat pula nbsp Portal Indonesia nbsp Portal Geografi Daftar provinsi di Indonesia kumpulan daftar provinsi Kabupaten dan kota di Indonesia Pembagian administratif Indonesia Pemekaran daerah di Indonesia Sejarah provinsi di Indonesia Demografi IndonesiaCatatan a b c d e Pemerintah provinsi belum menetapkan hari jadi provinsi melalui peraturan perundang undangan daerah terkait dan tidak pernah merayakannya secara seremonial atau dengan upacara bendera Keistimewaan Aceh juga sempat diberikan melalui surat Keputusan Perdana Menteri No 1 Missi 1959 Undang Undang No 11 Tahun 2006 mencabut Undang Undang No 18 Tahun 2001 5 Undang Undang No 3 Tahun 1950 telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu melalui Undang Undang No 19 Tahun 1950 dan Undang Undang No 9 Tahun 1955 10 Secara de facto gedung gedung pemerintahan baik milik pemerintah pusat Indonesia maupun pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta umumnya terletak di Kota Administrasi Jakarta Pusat Namun secara de jure semua undang undang mengenai pembentukan dan penetapan kekhususan daerah Jakarta tidak pernah mencantumkan ibu kota provinsi untuk DKI Jakarta Undang Undang No 1 Tahun 1956 menetapkan dan mengubah Undang Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No 20 Tahun 1950 12 yang mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No 125 Tahun 1950 13 Undang Undang No 29 Tahun 2007 mencabut Undang Undang No 34 Tahun 1999 14 serta Undang Undang No 10 Tahun 1964 15 jis Penetapan Presiden No 2 Tahun 1961 16 dan Penetapan Presiden No 15 Tahun 1963 17 a b Pembagian daerah tingkat II di DKI Jakarta sebenarnya berupa kabupaten administrasi dan kota administrasi yaitu kabupaten dan kota yang bukan merupakan daerah otonom sehingga tidak ada DPRD pada daerah tersebut dan bupati atau wali kotanya dipilih langsung oleh Gubernur DKI Jakarta dari kalangan Pegawai Negeri Sipil a b c Undang Undang No 17 18 dan 19 Tahun 2022 mencabut Undang Undang No 61 Tahun 1958 68 jo Undang Undang Darurat No 19 Tahun 1957 69 a b c Undang Undang No 8 No 9 dan No 10 Tahun 2022 mencabut secara keseluruhan Undang Undang No 25 Tahun 1956 24 serta menggantikan sebagian Undang Undang No 21 Tahun 1958 25 jo Undang Undang Darurat No 10 Tahun 1957 26 yang memuat tentang Provinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Undang Undang No 21 Tahun 1958 menetapkan dan mengubah Undang Undang Darurat No 10 Tahun 1957 26 Undang Undang No 14 Tahun 1964 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 3 Tahun 1964 34 Undang Undang No 20 Tahun 1958 mengubah dan menetapkan Undang Undang Darurat No 22 Tahun 1957 36 Undang Undang No 46 Tahun 1999 telah mengalami perubahan melalui Undang Undang No 6 Tahun 2000 38 a b Undang Undang No 20 dan 21 Tahun 2022 mencabut sebagian Undang Undang No 64 Tahun 1958 40 UU No 20 menghapus ketentuan ketentuan mengenai Nusa Tenggara Barat dan No 21 mengenai Nusa Tenggara Timur Undang Undang No 12 Tahun 1969 mencabut Undang Undang No 5 Tahun 1969 43 yang menetapkan Penetapan Presiden No 1 Tahun 1962 44 dan Penetapan Presiden No 1 Tahun 1963 45 Peraturan perundang undangan tersebut sebelumnya mencabut Undang Undang No 15 Tahun 1956 46 yang diubah oleh Undang Undang Darurat No 20 Tahun 1957 47 jo Undang Undang No 23 Tahun 1958 48 Undang Undang No 21 Tahun 2001 telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu melalui Undang Undang No 35 Tahun 2008 49 jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2008 50 serta Undang Undang No 2 Tahun 2021 51 Undang Undang No 45 Tahun 1999 sempat mengalami perubahan melalui Undang Undang No 5 Tahun 2000 53 Setelah itu Instruksi Presiden No 1 Tahun 2003 54 dikeluarkan untuk mempercepat proses pelaksanaan UU tersebut UU ini kemudian menerima pengujian yudisial oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia MK Akhirnya melalui Putusan MK No 018 PUU I 2003 55 MK menetapkan bahwa UU ini tidak lagi berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat mulai setelah putusan ini dikeluarkan 10 November 2004 tetapi pembentukan daerah otonom yang telah rampung sebelum putusan tersebut dikeluarkan tetaplah sah melalui undang undang ini Akibatnya pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat yang telah rampung kelengkapan administrasi dan pemerintahannya tetaplah sah secara hukum tetapi Provinsi Irian Jaya Tengah yang sama sekali belum memiliki pemerintahan daerah akhirnya dibatalkan Pada tahun 2007 nama Provinsi Irian Jaya Barat diubah menjadi Provinsi Papua Barat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2007 56 Undang Undang No 35 Tahun 2008 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2008 50 Undang undang ini memberi status otonomi khusus kepada Papua Barat dengan mengubah Undang Undang No 21 Tahun 2001 57 yang kemudian diubah kembali oleh Undang Undang No 2 Tahun 2021 51 a b c d Undang Undang No 2 Tahun 2021 memberi status otonomi secara otomatis kepada seluruh provinsi di Pulau Papua dengan mengubah Undang Undang No 21 Tahun 2001 57 yang sebelumnya telah diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2008 50 dan Undang Undang No 35 Tahun 2008 49 a b c d Undang Undang No 4 No 5 No 6 dan No 7 Tahun 2022 mencabut Undang Undang No 13 Tahun 1964 61 jis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 1964 62 dan Undang Undang No 47 Prp Tahun 1960 63 Undang Undang No 25 Tahun 1959 menetapkan dan mengubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 3 Tahun 1950 yang sempat diubah dengan Undang Undang Darurat No 16 Tahun 1955 71 Referensi a b c d Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah a b Pemerintahan Daerah Undang Undang No 23 Tahun 2014 Pemberian dan Pemutakhiran Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100 1 1 6117 Tahun 2022 PDF ID Indonesia Organisasi Standardisasi Internasional Diakses tanggal 21 Mei 2021 Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Undang Undang No 18 Tahun 2001 Meriahkan Hari Jadi Perdana PAKIS Bali Gelar Donor Darah BaliProv Pemerintah Provinsi Bali 2021 09 13 Diakses tanggal 2022 03 29 Banten Menuju Provinsi BantenProv Pemerintah Provinsi Banten Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 04 02 Diakses tanggal 2022 03 29 Ini 2 Titik Pelaksanaan Puncak HUT ke 53 Provinsi Bengkulu BengkuluProv Pemerintah Provinsi Bengkulu 2021 11 01 Diakses tanggal 2022 03 29 Alasan Daerah Istimewa Yogyakarta Tetapkan 13 Maret sebagai Hari Jadinya detikcom Diakses tanggal 2024 01 16 Pengubahan Undang Undang No 3 Jo No 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Undang Undang No 9 Tahun 1955 Zulfikar Fahri 2021 06 22 Ulang Tahun Jakarta 22 Juni Sejarah hingga Kumpulan Ucapan untuk Diupload Di Medsos detikcom Diakses tanggal 2022 03 29 Pemerintahan Jakarta Raya Undang Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No 20 Tahun 1950 Pencabutan Ketetapan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 1 Tahun 1948 Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat No 125 Tahun 1950 Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta Undang Undang No 34 Tahun 1999 Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia dengan Nama Jakarta Undang Undang No 10 Tahun 1964 Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Penetapan Presiden No 2 Tahun 1961 Perubahan dan Tambahan Penetapan Presiden No 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Penetapan Presiden No 15 Tahun 1963 Tentang Gorontalo GorontaloProv Pemerintah Provinsi Gorontalo Diakses tanggal 2022 04 01 Akhirnya setelah melalui perdebatan panjang Pemerintah Provinsi Gorontalo resmi mengubah Hari Ulang Tahun Provinsi dari sebelumnya tanggal 16 Februari menjadi tanggal 5 Desember setelah disetujui oleh DPRD Provinsi Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 19 Agustus 2015 Rino 2018 01 22 Sejarah Jambi JambiProv Pemerintah Provinsi Jambi Diakses tanggal 2022 03 16 Kendati dejure Provinsi Jambi di tetapkan dengan UU Darurat 1957 dan kemudian UU No 61 tahun 1958 tetapi dengan pertimbangan sejarah asal usul pembentukannya oleh masyarakat Jambi melalui BKRD maka tanggal Keputusan BKRD 6 Januari 1957 ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Jambi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Djambi Nomor 1 Tahun 1970 tanggal 7 Juni 1970 tentang Hari Lahir Provinsi Djambi Jabar dalam Grafis Sejarah Jawa Barat JabarProv Pemerintah Provinsi Jawa Barat Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 04 02 Diakses tanggal 2022 03 29 Sah Usia dan Hari Jadi Jateng Provinsi Jateng Berubah Begini Penjelasannya Jawa Pos Radar Semarang Diakses tanggal 2024 01 21 Profil JatimProv Pemerintah Provinsi Jawa Timur Diakses tanggal 2022 03 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentang Hari Jadi Provinsi Jawa Timur menetapkan tanggal 12 Oktober 1945 sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Timur Sutiana Wiwin 2022 01 31 Upacara HUT Pemprov Kalbar Ke 65 Gubernur Pinta ASN Untuk Bersemangat Mengabdi Membangun Daerah KalbarProv Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Diakses tanggal 2022 03 30 Pembentukan Daerah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Undang Undang No 25 Tahun 1956 Penetapan Undang Undang Darurat No 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang Undang No 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Lembaran Negara Tahun 1957 No 83 sebagai Undang Undang Undang Undang No 21 Tahun 1958 a b Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang Undang No 25 Tahun 1956 Lembaran Negara No 65 Tahun 1956 Undang Undang Darurat No 10 Tahun 1957 H Arief R 2021 08 14 Peringati Hari Jadi Ke 71 Kalsel Pj Gubernur Ajak Jadikan Momentum Berjuang Di Tengah Pandemi COVID 19 Media Center Portal Berita Kalimantan Selatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan Diakses tanggal 2022 03 31 Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2021 05 23 Di Tengah Pandemi Peringatan Hari Jadi ke 64 Provinsi Kalteng Digelar Sederhana dan Kedepankan Prokes Setda Kalteng Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Diakses tanggal 2022 03 31 HUT Ke 62 Provinsi Kalimantan Timur KaltimProv Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 2019 01 08 Diakses tanggal 2022 03 31 Puncak Perayaan Jadi Momentum Kembalinya Hari Jadi Kaltara Diskominfo KaltaraProv Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara 2021 10 25 Diakses tanggal 2022 04 01 Irnawati 2020 11 21 Hari Jadi ke 20 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Momen Refleksi Untuk Lebih Maju BabelProv Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 04 03 Diakses tanggal 2022 03 29 Novyana 2021 09 23 Ajak Masyarakat Hadiri Upacara Hari Jadi Kepri Secara Daring KepriProv Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 04 02 Diakses tanggal 2022 03 16 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung 2016 05 29 Sejarah Lampung LampungProv Pemerintah Provinsi Lampung Diakses tanggal 2022 03 29 Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang undang Nomor 14 tahun 1964 Pemeliharaan CS1 Banyak nama authors list link Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan Mengubah Undang Undang No 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 16 Tahun 1964 Gubernur Pimpin Upacara HUT ke 76 Provinsi Maluku Media Center Media Center MalukuProv Pemerintah Provinsi Maluku 2021 08 19 Diakses tanggal 2022 04 01 Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Ke I Maluku Undang Undang Darurat No 22 Tahun 1957 BKD Prov Malut Sabet 2 Penghargaan Pada HUT Provinsi Ke 21 BKD MalutProv Pemerintah Provinsi Maluku Utara 2020 10 14 Diakses tanggal 2022 04 01 Perubahan atas Undang Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Undang Undang No 6 Tahun 2000 Profil Daerah NTBProv Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Diakses tanggal 2022 03 29 Keadaan yang tumpang tindih ini berlangsung hingga tanggal 17 Desember 1958 ketika Pemerintah Daerah Lombok dan Sumbawa di likuidasi Hari likuidasi inilah yang menandai resmi terbentuknya Provinsi NTB Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur Undang Undang No 64 Tahun 1958 Wotan Frans A 2021 12 22 Gubernur Memberikan Penghargaan Kepada PNS Provinsi NTT dengan Nilai Indeks Profesionalitas Kategori Tertinggi dan Tinggi pada HUT NTT ke 63 BKD NTTProv Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Diakses tanggal 2022 03 31 27 Desember Ditetapkan Sebagai HUT Provinsi Papua Papua Pemerintah Provinsi Papua Diakses tanggal 2022 04 01 Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang Undang Undang Undang No 5 Tahun 1969 UU disertai lampiran Pembentukan Propinsi Irian Barat Bentuk Baru Penetapan Presiden No 1 Tahun 1962 Pemerintahan di Wilayah Irian Barat Segera setelah Diserahkan kepada Republik Indonesia Penetapan Presiden No 1 Tahun 1963 line feed character di chapter pada posisi 78 bantuan Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat Undang Undang No 15 Tahun 1956 Perubahan Undang Undang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat Undang Undang Darurat No 20 Tahun 1957 Penetapan Undang Undang Darurat No 20 Tahun 1957 tentang Penambahan Undang Undang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Irian Barat Lembaran Negara Tahun 1957 No 76 sebagai Undang Undang Undang Undang No 23 Tahun 1958 a b Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Menjadi Undang Undang Undang Undang No 35 Tahun 2008 a b c Perubahan atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2008 a b Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Undang Undang No 2 Tahun 2021 Jess 2021 10 12 Upacara Peringatan Hut Ke 22 Provinsi Papua Barat Diskominfoperstatik PapuaBaratProv Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat Diakses tanggal 2022 04 01 Perubahan atas Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah Propinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong Undang Undang No 5 Tahun 2000 Percepatan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah Propinsi Irian Jaya Barat Kabupaten Paniai Kabupaten Mimika Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong Instruksi Presiden No 1 Tahun 2003 Putusan Mahkamah Konstitusi No 018 PUU I 2003 Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2007 a b Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Undang Undang No 21 Tahun 2001 Peringati Hari Jadi Riau ke 64 Pemprov Riau Gelar Berbagai Perlombaan Riau Pemerintah Provinsi Riau 2021 08 06 Diakses tanggal 2022 03 16 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Provinsi Sulawesi Barat 2021 09 01 Perayaan HUT Sulbar Ke 17 Akan Dipusatkan di Buttu Ciping Tinambung Berita SulbarProv Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 04 06 Diakses tanggal 2022 04 01 Naskah Sejarah Ringkas Hari Jadi Sulawesi Selatan SulselProv Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 2018 10 19 Diakses tanggal 2022 04 01 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang Undang No 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Lembaran Negara Tahun 1964 No 7 Menjadi Undang Undang Undang Undang No 13 Tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang Undang No 47 Prp Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 1964 Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 47 Tahun 1960 Sejarah Provinsi Sulawesi Tengah SultengProv Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Pada tanggal 13 April 1964 untuk pertama kalinya diangkat Gubernur tersendiri Propinsi Sulawesi Tengah sehingga tanggal ini pula diperingati sebagai hari ulang tahun propinsi ini hingga sekarang Sejarah Provinsi Sulawesi Tenggara SultraProv Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 04 05 Diakses tanggal 2022 04 01 Oleh karena itu tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati Upacara Puncak HUT ke 56 Provinsi Sulut Digelar SulutProv Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 2020 09 24 Diakses tanggal 2022 04 01 Shania Tita 2019 07 22 1 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Jadi Sumatera Barat SumbarProv Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Diakses tanggal 2022 03 16 Penetapan Undang Undang Darurat No 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau Lembaran Negara Tahun 1957 No 75 sebagai Undang Undang Undang Undang No 61 Tahun 1958 Pembentukan Daerah Daerah Tingkat I Sumatera Barat Jambi dan Riau Undang Undang Darurat No 19 Tahun 1957 Tim Media Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Selatan 2020 05 15 Selamat HUT Provinsi Sumatera Selatan ke 74 SumselProv Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Diakses tanggal 2022 03 29 Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang tentang Pembentukan Daerah Daerah Otonom Propinsi di Sumatera Undang Undang Darurat No 16 Tahun 1955 Sejarah SumutProv Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Diakses tanggal 2022 03 16 Tanggal 15 April 1948 selanjutnya ditetapkan sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Utara a b Andryanto S Dian 2021 12 07 Andryanto S Dian ed Hari ini 62 Tahun Lalu Aceh Resmi Menjadi Daerah Istimewa Tempo co Diakses tanggal 2022 07 31 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dokumen asli Adryamarthanino Verelladevanka 2022 02 03 Hasil Sidang PPKI Pertama Kedua dan Ketiga Kompas com Diakses tanggal 2022 04 11 Pembagian Sumatra dalam Tiga Propinsi Undang Undang No 10 Tahun 1948 Penetapan Aturan Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri Didaerah Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri Undang Undang No 22 Tahun 1948 Pembentukan Daerah Propinsi Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Undang Undang No 3 Tahun 1950 Pengubahan Undang Undang No 3 Jo No 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Undang Undang No 9 Tahun 1955 Pokok Pokok Pemerintahan Daerah Undang Undang No 1 Tahun 1957 Pokok Pokok Pemerintahan Daerah Undang Undang No 18 Tahun 1965 Keputusan Perdana Menteri Republik No 1 Missi 1959 Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah Undang Undang No 5 Tahun 1974 Perubahan Kedua UUD 1945 a b c RI Setjen DPR DPR Sahkan 3 UU Provinsi Baru Puan Jaminan Hak Rakyat Papua dalam Pemerataan Pembangunan www dpr go id Diakses tanggal 2022 06 30 Ridwan Muhammad 2022 09 13 Mubyarsah Latu Ratri ed Pemerintah Sepakat RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disahkan JawaPos com Diakses tanggal 2022 09 13 a b PEMBERIAN DAN PEMUTAKHIRAN KODE DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PULAU Keputusan Menteri Dalam Negeri No 100 1 1 6117 Tahun 2022 Tahun 2022 Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2019 2020 Badan Pusat Statistik Diakses tanggal 23 Mei 2021 a b Portal Data APBD Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Seri 2010 Produk Domestik Regional Bruto Milyar Rupiah 2019 2021 Badan Pusat Statistik Diakses tanggal 2022 03 14 Seri 2010 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Ribu Rupiah 2019 2021 Badan Pusat Statistik Diakses tanggal 2022 03 14 a b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 Government Regulation Number 21 of 1950 PDF hukum unsrat ac id diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2011 12 11 diakses tanggal 1 May 2020 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1956 Act Number 25 of 1956 hukumonline com diakses tanggal 14 November 2018 Undang Undang Nomor 64 Tahun 1958 Act Number 64 of 1958 hukumonline com Republic of Indonesia diakses tanggal 14 November 2018 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 47 Tahun 1960 Government Regulation in Lieu of Law Number 47 of 1960 hukumonline com diakses tanggal 14 November 2018 Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Emergency Act Number 19 Year 1957 hukumonline com diakses tanggal 14 November 2018 a b Undang Undang Nomor 13 Tahun 1964 Act Number 13 of 1964 hukumonline com dalam bahasa Indonesian Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020 01 29 Diakses tanggal 29 January 2020 Pemeliharaan CS1 Bahasa yang tidak diketahui link Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1976 Act of the Republic of Indonesia Number 7 of 1976 PDF dalam bahasa Indonesian diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2018 11 14 diakses tanggal 2018 11 14 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pemeliharaan CS1 Bahasa yang tidak diketahui link Mun Danang ar 2022 02 15 Menakar Kembali Daerah Istimewa Surakarta BANYUMAS DAILY Simpul Perubahan Barlingmascakeb BANYUMAS DAILY dalam bahasa Inggris Diakses tanggal 2022 12 15 Burr W 2001 12 06 Ford and Kissinger Gave Green Light to Indonesia s Invasion of East Timor 1975 New Documents Detail Conversations with Suharto National Security Archive Electronic Briefing Book No 62 National Security Archieve Universitas George Washington Washington D C Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011 08 21 Diakses tanggal 2006 09 17 Parameter coauthors yang tidak diketahui mengabaikan author yang disarankan bantuan Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Provinsi di Indonesia amp oldid 25698593