Daftar partai politik di Indonesia

Partai politik di Indonesia yang berbadan hukum dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara layak dapat mendaftarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum.

Berikut adalah daftar partai politik (parpol) di Indonesia yang disusun berdasarkan keikutsertaannya dalam pemilihan umum dan berdasarkan status perwakilan di parlemen tingkat nasional dan daerah.

Partai politik nasional parlemen

Partai dengan perwakilan parlemen nasional dan daerah

Partai	Pimpinan	Ideologi	Dibentuk	Pemilu terakhir	Status di DPR	Kursi DPRD Provinsi	Kursi DPRD Kabupaten/Kota
	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	PDI-P	Megawati Soekarnoputri	Marhaenisme	21 Agustus 1998	2019	128 / 575	Propemerintah	418 / 2.232	2.803 / 17.340
	Partai Golongan Karya	Golkar	Airlangga Hartarto	Konservatisme	20 Oktober 1964	2019	85 / 575	Propemerintah	309 / 2.232	2.412 / 17.340
	Partai Gerakan Indonesia Raya	Gerindra	Prabowo Subianto	Konservatisme nasional	6 Februari 2008	2019	78 / 575	Propemerintah	288 / 2.232	1.970 / 17.340
	Partai Nasional Demokrat	NasDem	Surya Paloh	Progresivisme	26 Juli 2011	2019	59 / 575	Propemerintah	186 / 2.232	1.628 / 17.340
	Partai Kebangkitan Bangsa	PKB	Muhaimin Iskandar	Pluralisme	23 Juli 1998	2019	58 / 575	Propemerintah	180 / 2.232	1.553 / 17.340
	Partai Demokrat	PD	Agus Harimurti Yudhoyono	Pluralisme	9 September 2001	2019	54 / 575	Oposisi	219 / 2.232	1.584 / 17.340
	Partai Keadilan Sejahtera	PKS	Ahmad Syaikhu	Islamisme	20 Juli 1998	2019	50 / 575	Oposisi	191 / 2.232	1.229 / 17.340
	Partai Amanat Nasional	PAN	Zulkifli Hasan	Pluralisme	23 Agustus 1998	2019	44 / 575	Propemerintah	165 / 2.232	1.302 / 17.340
	Partai Persatuan Pembangunan	PPP	Muhamad Mardiono	Pluralisme	23 Agustus 1998	2019	19 / 575	Propemerintah	92 / 2.232	954 / 17.340

Partai dengan perwakilan parlemen di daerah

Partai-partai ini merupakan peserta pemilihan umum—terakhir pada Pemilu 2019—tetapi tidak memperoleh satu kursipun di Dewan Perwakilan Rakyat akibat gagal melampaui ambang batas parlemen sebesar 4%. Satu partai yang sebelumnya berada di parlemen adalah Hanura yang gagal mempertahankan kursi kembali di DPR RI. Meski tidak dapat meraih kursi di DPR RI, partai-partai ini berhasil mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota. Terkadang, partai-partai ini disebut juga dengan partai gurem.

Partai	Pimpinan	Ideologi	Dibentuk	Pemilu terakhir	Kursi DPRD Provinsi	Kursi DPRD Kabupaten/Kota
	Partai Hati Nurani Rakyat	Hanura	Oesman Sapta Odang	Liberalisme	21 Desember 2006	2019	66 / 2.232	746 / 17.340
	Partai Persatuan Indonesia	Perindo	Hary Tanoesoedibjo	Populisme kanan-tengah	7 Februari 2015	2019	29 / 2.232	379 / 17.340
	Partai Solidaritas Indonesia	PSI	Giring Ganesha	Progresivisme	16 November 2014	2019	13 / 2.232	60 / 17.340
	Partai Beringin Karya	Berkarya	Muchdi Purwoprandjono	Ultranasionalisme	16 Juli 2016	2019	10 / 2.232	131 / 17.340
	Partai Bulan Bintang	PBB	Yusril Ihza Mahendra	Islamisme	17 Juli 1998	2019	7 / 2.232	214 / 17.340
	Partai Keadilan dan Persatuan	PKP	Yussuf Solichien	Sekularisme	15 Januari 1999	2019	4 / 2.232	155 / 17.340
	Partai Garda Perubahan Indonesia	Garuda	Ahmad Ridha Sabana	Populisme	16 April 2015	2019	2 / 2.232	33 / 17.340

Partai politik nasional nonparlemen

Media massa di Indonesia menyematkan istilah partai gurem yang merujuk pada partai politik nasional tanpa perwakilan parlemen baik di DPR RI hingga DPRD. Pada awalnya, istilah ini mengacu pada partai politik dengan hasil perhitungan suara terkecil saat Pemilu 1999. Setelah 2004, partai tersebut tidak berhasil meraih ambang batas parlemen yang diperlukan untuk mendapat perwakilan di DPR RI.

Partai-partai ekstraparlementer ini tidak diterima berkas pendaftarannya oleh Komisi Pemilihan Umum karena tidak memenuhi kriteria syarat pendaftaran yang telah ditetapkan, di antaranya dokumen yang tidak lengkap, kantor pusat yang tidak tetap, jumlah keanggotaan partai yang tidak mencukupi batas minimum, hingga persentase keanggotaan perempuan yang tidak dapat melebihi batas minimalnya. Bagi partai yang ditolak berkas pendaftarannya umumnya mengajukan banding kepada Bawaslu.

Partai	Nama lain	Ideologi	Status	Dibentuk	Pemilu terakhir
	Partai Republik	Republikanisme	Aktif	25 Mei 1998	1999
	Partai Damai Sejahtera Pembaharuan	PDSP	Demokrasi Kristen	Aktif	1 Oktober 2001	2009
	Partai Serikat Rakyat Independen	SRI	Republikanisme	Aktif	2 Mei 2011
	Partai Hijau Indonesia	PHI	Politik hijau	Aktif	5 Juni 2012
	Partai Swara Rakyat Indonesia	Parsindo	Resoehartoisasi	Aktif	15 November 2013
	Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	PDRI	Marhaenisme	Aktif	2015
	Partai Damai Kasih Bangsa	PDKB	Demokrasi Kristen	Aktif	28 Oktober 2020
	Partai Dakwah Rakyat Indonesia	PDRI	Islamisme	Aktif	31 Mei 2021
	Partai Rakyat Adil Makmur	Prima	Populisme	Aktif	1 Juni 2021
	Partai Mahasiswa Indonesia	PMI	Demokrasi sosial	Aktif	3 September 2021
	Partai Kedaulatan Rakyat	PKR	Populisme	Aktif	28 Oktober 2021
	Partai Pelita	Populisme	Aktif	28 Februari 2022

Partai politik lokal dan perwakilan etnis

Partai	Masa aktif	Nama lain	Provinsi (domisili)	Ideologi	Dibentuk	Pemilu terakhir
	Partai Persatuan Dayak	1945–1959	PPD	Kalimantan	Nasionalisme etnik	30 Oktober 1945	1955
	Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia	1945–1959	Permai	Jawa Barat	Nasionalisme etnik	17 Desember 1927	1955
	Partai Tani Indonesia	1945–1959	PTI	Jawa Barat	Nasionalisme etnik	Desember 1945	1955
	Angkatan Kemenangan Umat Islam	1946–1959	AKUI	Jawa Timur (Madura)	Islamisme	1946	1955
	Partai Kebangsaan Indonesia	1949–1959	Parki	Jawa Barat	Nasionalisme etnik	Januari 1949	1955
	Partai Adat Rakyat	1950–1959	PAR	Sumatra Tengah	Regionalisme Sumatra Tengah	24 April 1950	1955
	Partai Kemakmuran Indonesia Sulawesi	1950–1959	Parkis	Sulawesi	Regionalisme Sulawesi	1950	1955
	Gerakan Pilihan Sunda	1955–1959	Gerpis	Jawa Barat	Nasionalisme etnik	1955	1955
	Partai Rakyat Aceh	sejak 2006	PRA	Aceh	Demokrasi sosial	16 Maret 2006	2009
	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa	sejak 2007	Gabthat	Aceh	Islamisme	22 Maret 2007	2024
	Partai Aceh Aman Seujahtra	sejak 2007	PAAS	Aceh	Regionalisme Aceh	3 Juni 2007
	Partai Aceh	sejak 2007	PA	Aceh	Regionalisme Aceh	7 Juli 2007	2024
	Partai Suara Independen Rakyat Aceh	sejak 2007	SIRA	Aceh	Regionalisme Aceh	10 Desember 2007	2024
	Partai Darul Aceh	sejak 2008	PDA	Aceh	Regionalisme Aceh	1 Februari 2008	2024
	Partai Bersatu Aceh	sejak 2008	PBA	Aceh	Regionalisme Aceh	27 Januari 2008	2009
	Partai Nanggroe Aceh	sejak 2012	PNA	Aceh	Regionalisme Aceh	24 April 2012	2024
	Partai Atjeh Hijau	sejak 2013	PAH	Aceh	Politik hijau	5 Juni 2013
	Partai Islam Aceh	sejak 2016	PIA	Aceh	Islamisme	3 Juni 2016
	Partai Papua Bersatu	sejak 2017	PPB	Papua	Regionalisme Papua	13 Oktober 2017
	Partai Adil Sejahtera Aceh	sejak 2023	PAS	Aceh	Islamisme	22 Februari 2023	2024

Koalisi partai politik

Koalisi	Masa aktif	Nama lain	Ideologi	Status	Dibentuk	Dibubarkan	Calon Presiden	Pilpres
Koalisi Kebangsaan	2004–2009	Nasionalisme	Dibubarkan	19 Agustus 2004	16 Mei 2009	Megawati Soekarnoputri	2004
Koalisi Kerakyatan	2004–2009	Progresivisme	Dibubarkan	28 Agustus 2004	16 Mei 2009	Susilo Bambang Yudhoyono	2004
Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintahan	2009–2014	Setgab	Tenda besar	Dibubarkan	16 Mei 2009	20 Oktober 2014	Susilo Bambang Yudhoyono	2009
Kerja Sama Partai Pendukung Pemerintah	2014–2015, 2015–2019	KP3	Tenda besar	Diteruskan oleh: Koalisi Indonesia Kerja	19 Mei 2014	20 Oktober 2019	Joko Widodo	2014
Koalisi Merah Putih	2014–2016	KMP	Nasionalisme	Dibubarkan	20 Mei 2014	4 Februari 2016	Prabowo Subianto	2014
Koalisi Indonesia Maju	2018–2019	KIM	Tenda besar	Dibubarkan	10 Agustus 2018	26 Juli 2019	Joko Widodo	2019
Koalisi Indonesia Adil Makmur	2018–2019	KIAM	Demokrasi sosial	Dibubarkan	18 September 2018	28 Juni 2019	Prabowo Subianto	2019
Koalisi Indonesia Bersatu	sejak 2022	KIB	Sentrisme	Aktif	13 Mei 2022	2024
Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya	sejak 2022	KKIR	Nasionalisme	Aktif	13 Agustus 2022	Prabowo Subianto	2024
Koalisi Perubahan untuk Persatuan	sejak 2023	KPP	Progresivisme	Aktif	24 Maret 2023	Anies Baswedan	2024

Bekas partai politik

Partai politik di Hindia Belanda

Pendudukan Jepang di Hindia Belanda dimulai ketika Jepang menginvasi Hindia Belanda melalui Tarakan, Kalimantan, pada tanggal 8 Maret 1942. Oleh Pemerintah Jepang, partai-partai yang berasaskan nasionalisme dan hendak memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia dibubarkan dan dilarang melakukan aktivitas politik pada 20 Maret 1942.

Partai	Masa aktif	Nama lain	Ideologi	Status	Dibentuk	Dibubarkan	Strategi perjuangan
Budi Utomo	1908–1935	Nasionalisme Indonesia	Digabungkan dengan: Partai Indonesia Raya	20 Mei 1908	Desember 1935	Kooperatif
Indische Partij (Partai Hindia)	1912–1913	IP	Nasionalisme Indonesia	Dibubarkan	25 Desember 1912	4 Maret 1913	Nonkooperatif
Partai Komunis Indonesia	1920–1927, 1935–1945	PKI	Komunisme	Dibubarkan (terlarang)	23 Mei 1920	20 Maret 1927	Nonkooperatif
Partai Nasional Indonesia	1927–1931	PNI	Marhaenisme	Dibubarkan	4 Juli 1927	25 April 1931	Nonkooperatif
Chung Hwa Hui (Asosiasi Tionghoa)	1928–1942	CHH	Nasionalisme Tiongkok	Diteruskan oleh: Persatuan Tionghoa	1928	20 Maret 1942	Kooperatif
Partai Indonesia	1931–1936	Partindo	Nasionalisme Indonesia	Diteruskan oleh: Gerakan Rakyat Indonesia	20 April 1931	18 November 1936	Nonkooperatif
Partai Tionghoa Indonesia	1932–1942	PTI	Sosialisme	Dibubarkan	25 September 1932	20 Maret 1942	Nonkooperatif
Partai Fasis Indonesia	1933	PFI	Jawanisasi	Dibubarkan	1933	1933	Nonkooperatif
Partai Arab Indonesia	1934–1942	PAI	Nasionalisme Indonesia	Dibubarkan	4 Oktober 1934	20 Maret 1942	Kooperatif
Partai Indonesia Raya	1935–1942, 1949–tidak diketahui	Parindra	Nasionalisme Indonesia	Dibubarkan	Desember 1935	Kooperatif
Gerakan Rakyat Indonesia	1937–1942	Gerindo	Nasionalisme Indonesia	Dibubarkan	24 Mei 1937	20 Maret 1942	Nonkooperatif
Partai Kemerdekaan Indonesia Irian	1946–1962	PKII	Nasionalisme Indonesia	Dibubarkan	29 November 1946	1 September 1962	Nonkooperatif

Partai politik peserta Pemilihan Umum 1955 dan 1971

Partai	Masa aktif	Nama lain	Ideologi	Status	Dibentuk	Dibubarkan	Pemilu terakhir
	Partai Komunis Indonesia	1945–1966	PKI	Komunisme	Dibubarkan (terlarang)	Agustus 1945	12 Maret 1966	1955
	Partai Katolik	1923–1973, 1973–2003 (elemen PDI)	Demokrasi Kristen	Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia	April 1923	11 Januari 1973	1971
	Partai Nasional Indonesia	1945, 1946–1973, 1973–2003 (elemen PDI)	PNI	Marhaenisme	Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia	21 Agustus 1945	11 Januari 1973	1971
	Partai Buruh Indonesia	1945–1948	PBI	Sosialisme demokratis	Dibubarkan	15 September 1945	1948
	Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia	1945–1960	Masyumi	Pan-Islamisme	Dibubarkan (terlarang)	8 November 1945	17 Agustus 1960	1955
	Partai Kristen Indonesia	1945–1973	Parkindo	Demokrasi Kristen	Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia	10 November 1945	10 Januari 1973	1971
	Partai Rakjat Sosialis	1945	Paras	Sosialisme	Digabungkan dengan: Partai Sosialis Indonesia	19 November 1945	3 Desember 1945
	Ikatan Nasional Indonesia	1946–1950	INI	Nasionalisme	Digabungkan dengan: Partai Nasional Indonesia	5 Juni 1946	Februari 1950
	Partai Sosialis Indonesia	1948–1960	PSI	Sosialisme	Dibubarkan (terlarang)	12 Februari 1948	17 Agustus 1960	1955
	Partai Demokrat Tionghoa Indonesia	1948–1965	PDTI	Nasionalisme Tiongkok	Dibubarkan	23 Mei 1948	1965
	Partai Musyawarah Rakyat Banyak	1948–1965, 1966–1973, 1973–2003 (elemen PDI)	Murba	Komunisme nasional	Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia	7 November 1948	11 Januari 1973	1971
	Persatuan Tarbiyah Islamiyah	1945–1973	PERTI	Islamisme	Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan	22 November 1945	5 Januari 1973	1971
	Angkatan Komunis Muda	1948–1960	Acoma	Komunisme	Dibubarkan (terlarang)	8 Agustus 1952	1965	1955
	Partai Rakyat Nasional	1950–1961	PRN	Nasionalisme	Dibubarkan	23 Juli 1950	April 1961	1955
	Nahdlatul Ulama	1952–1973	NU	Islamisme	Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan	1952	5 Januari 1973	1971
	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	1954–1973, 1973–2003 (elemen PDI), 1998–1999	IPKI	Nasionalisme	Digabungkan dengan: Partai Demokrasi Indonesia (1973) dan Partai Sarikat Indonesia (2004)	20 Mei 1954	11 Januari 1973	1971
	Partai Muslimin Indonesia	1968–1973	Parmusi	Pan-Islamisme	Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan	20 Februari 1968	5 Januari 1973	1971

Partai politik di masa Orde Baru

Lihat pula: Orde Baru

Kampanye pemilihan umum pada Pemilu 1997.

Setelah naik kekuasaan, Presiden Soeharto mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap partai politik yang berakibat dari gagalnya Konstituante dalam menyusun dan memutuskan keputusan-keputusan, sehingga ia menghapus sistem multipartai di Indonesia. Dia mencanangkan agar partai politik disederhanakan berdasarkan esensi ideologis masing-masing partai, baik spiritual maupun material. Hal ini ditanggapi positif oleh partai-partai politik, misalnya partai-partai yang berasaskan Islamisme mengklaim bahwa fusi partai sejalan dengan resolusi Kongres Nasional Islam yang disepakati pada 1969. Beberapa partai politik yang memiliki paham Nasionalisme-Marhaenisme seperti PNI, IPKI, Parkindo, Murba, dan Partai Katolik membentuk koalisi partai politik yang dinamai Kelompok Demokrasi Pembangunan yang menjadi cikal bakal Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Pasca Pemilu 1971, rezim Orde Baru menegaskan kembali pendiriannya untuk menyederhanakan partai politik yang ada dan membuat Ketetapan MPR yang mengatur pengklasifikasian partai politik pada 1973. Hal inilah yang mendasari penggabungan beberapa partai untuk membentuk partai baru.

Partai-partai yang berasaskan Pan-Islamisme bergabung membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada 5 Januari 1973, sedangkan partai politik nasionalis dan nonislam mendeklarasikan pembentukan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 10 Januari 1973. Golkar secara resmi menjadi wadah politik bagi organisasi-organisasi profesi, seperti Kosgoro, SOKSI, MKGR, Organisasi Profesi, Hankam, Gakari, dan Gerakan Pembangunan yang disebut Kelompok Induk Organisasi sebagai kekuatan politik Golkar. Pada 1985, seluruh partai politik wajib menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal dalam ideologi partai.

Dominasi Golkar dalam setiap pemilihan umum dan partisipasi dua partai politik dalam pemilihan umum terakhir pada Pemilu 1997 merupakan pertanda tumbangnya rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Liberalisasi politik setelahnya menyaksikan sistem multipartai yang kembali diterapkan dan pembentukan partai politik baru pascareformasi, sehingga tercatat 48 partai menjadi peserta Pemilu 1999.

Setelah memasuki masa Reformasi, PPP tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum, meskipun eksistensinya menurun akibat sebagian besar anggotanya memilih keluar partai dan mendirikan partai baru. Begitupun dengan Golkar yang bertransformasi menjadi partai politik. PDI justru semakin terpuruk seusai pemerintah turun tangan dalam kepengurusan partai dan menggulingkan Megawati Soekarnoputri dari jabatan ketua umum yang menyebabkan menurunnya dukungan rakyat terhadap PDI pada Pemilu 1997. Suara pemilih yang sebelumnya memilih PDI beralih memilih partai baru pecahan PDI, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati pada Pemilu 1999, sehingga PDI hanya memenangkan dua kursi legislatif dibandingkan dengan PDI-P yang meraih 153 kursi dan menjadi pemenang pemilihan umum. Setelah keterpurukan itu, PDI akhinya mengubah diri menjadi Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI).

Partai	Masa aktif	Nama lain	Ideologi	Status	Dibentuk	Pemilu terakhir
	Golongan Karya	1964–1971, 1971–1998	Golkar	Otoritarianisme sayap-kanan	Diteruskan oleh: Partai Golongan Karya	20 Oktober 1964	1997
	Partai Demokrasi Indonesia	1973–2003	PDI	Marhaenisme	Diteruskan oleh: Partai Penegak Demokrasi Indonesia	11 Januari 1973	1997
	Partai Persatuan Pembangunan	sejak 1973	PPP	Pan-Islamisme	Aktif	5 Januari 1973	1997

Pemilu
	PPP	Golkar	PDI
1977	99 / 360	232 / 360	29 / 360
1982	94 / 360	242 / 360	24 / 360
1987	61 / 400	299 / 400	40 / 400
1992	62 / 400	282 / 400	56 / 400
1997	89 / 400	325 / 400	11 / 400

Lainnya

Sebelum berakhirnya masa Orde Baru, beberapa aktivis politik mendirikan partai politik pada dekade 1990-an. Pembentukan partai politik baru ini didasari berseberangannya dengan pemerintah Orde Baru dan memposisikan diri sebagai oposisi. Partai-partai baru selanjutnya menjadi peserta Pemilu 1999.

Partai	Akronim	Dibentuk	Pemilu terakhir
	Partai Majelis Syarikat Umat Muslimin Indonesia Baru	Masyumi Baru	28 Oktober 1995	1999
	Partai Uni Demokrasi Indonesia	PUDI	29 Mei 1996	1999
	Partai Rakyat Demokratik	PRD	22 Juli 1996	1999
	Partai Kristen Nasional Indonesia	Krisna	20 Mei 1998	1999
	Partai Pekerja Indonesia	PPI	20 Mei 1998	1999

Partai politik pascareformasi

Menyusul runtuhnya era Orde Baru, penerapan sistem multipartai di Indonesia pun dimulai. Tercatat pembentukan partai-partai baru meningkat secara signifikan. Alhasil, pada saat Pemilu 1999 terdapat 48 partai politik yang tampil secara demokratis memperebutkan kursi legislatif, dibandingkan dengan Pemilu 1997 yang hanya diikuti dua partai politik dan Golongan Karya.

Beberapa partai mengklaim sebagai penerus dari partai politik yang telah ada sebelum Orde Baru, sehingga partai-partai tersebut memiliki nama yang sama, tetapi dengan penambahaan frasa yang membedakan partai satu dengan partai lainnya. Seperti halnya Partai Politik Islam Indonesia Masyumi dan Partai Bulan Bintang yang masing-masing mengklaim sebagai penerus Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Sebagian besar partai politik baru di Pemilu 1999 tidak berhasil memperoleh satu kursipun dikarenakan kurangnya pencapaian perolehan suara minimum. Setelah disahkannya undang-undang pemilihan umum, maka partai politik memiliki batas minimum atau ambang batas parlemen dalam pembagian dan penetapan kursi Dewan Perwakilan Rakyat, sehingga beberapa partai mengubah nama hingga identitas partai di Kemenkumham agar lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2004.

Partai	Masa aktif	Nama lain	Ideologi	Status	Dibentuk	Dibubarkan	Pemilu terakhir
	Partai Katolik Demokrat	1998–2002	PKD	Demokrasi Kristen	Digabungkan dengan: Partai Sarikat Indonesia	21 Agustus 1998	17 Desember 2002	1999
	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	1998–2010	PKDI	Sosialisme demokratis	Diteruskan oleh: Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia	22 Agustus 1998	2010	2009
	Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	1998–2002	Kami	Islamisme	Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan Reformasi	29 Agustus 1998	20 Januari 2002	1999
	Partai Daulat Rakyat	1999–2002	PDR	Demokrasi sosial	Digabungkan dengan: Partai Sarikat Indonesia	1 Januari 1999	17 Desember 2002	1999
	Partai Indonesia Baru	1999–2002	PIB	Demokrasi Islam	Digabungkan dengan: Partai Persatuan Pembangunan Reformasi	18 Januari 1999	20 Januari 2002	1999
	Partai Damai Sejahtera	2001–2013	PDS	Demokrasi Kristen	Digabungkan dengan: Partai Hati Nurani Rakyat	1 Oktober 2001	10 Maret 2013	2009
	Partai Pelopor	2002–2021	Marhaenisme	Diteruskan oleh: Partai Pergerakan Kebangkitan Desa	29 Agustus 2002	9 Oktober 2021	2009
	Partai Perjuangan Indonesia Baru	2002–2012	PPIB	Sosialisme	Digabungkan dengan: Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru	23 September 2002	12 Juli 2012	2009
	Partai Sarikat Indonesia	2002–2005, 2008–2012	PSI	Demokrasi sosial	Digabungkan dengan: Partai Amanat Nasional (2005) Diteruskan oleh: Partai Nasional Republik (2012)	17 Desember 2002	5 Juni 2012	2009
	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	2003–2015	PPDI	Marhaenisme	Diteruskan oleh: Partai Demokrasi Rakyat Indonesia	10 Januari 2003	2015	2009
	Partai Demokrasi Pembaruan	2005–2011	PDP	Marhaenisme	Digabungkan dengan: Partai Persatuan Nasional	1 Desember 2005	2011	2009
	Partai Peduli Rakyat Nasional	2006–2013	PPRN	Kolektivisme	Digabungkan dengan: Partai Hati Nurani Rakyat	16 Februari 2006	10 Maret 2013	2009
	Partai Kedaulatan	2006–2013	Nasionalisme	Digabungkan dengan: Partai Hati Nurani Rakyat	4 Oktober 2006	10 Maret 2013	2009
	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	2006–2022	PKNU	Pan-Islamisme	Digabungkan dengan: Partai Kedaulatan Rakyat	21 November 2006	12 Juni 2022	2009
	Partai Karya Perjuangan	2007–2012	Pakar Pangan	Korporatisme	Digabungkan dengan: Partai Demokrat	7 Juli 2007	31 Agustus 2012	2009
	Partai Nasional Republik	2012–2016	Nasrep	Nasionalisme	Digabungkan dengan: Partai Beringin Karya	5 Juni 2012	15 Juli 2016

Referensi

1. "Partai Politik Sebagai Badan Hukum, Apabila Terdaftar di Kemenkumham RI Sesuai Persyaratan dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan". Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Nusa Tenggara Timur. 2021-05-05. Diakses tanggal 2023-06-04. 
2. Suprapto (18 April 2019). "UPDATE TERBARU: 9 Parpol Lolos Ambang Batas Parlemen dan 7 Parpol Tak Lolos Parliamentary Threshold". Wartakota.tribunnews.com. 
3. Matanasi, Petrik (25 Januari 2017). "Nasib Suram Partai Gurem dalam Sejarah Politik Tanah Air". Tirto.id. 
4. "Inilah Daftar 13 Partai Gagal Penuhi Syarat Berkas". Media Indonesia. 19 Oktober 2017. 
5. Ananda, Putra (27 September 2017). "Ini 10 Syarat Partai Politik Peserta Pemilu 2019". Media Indonesia. 
6. Saputra, Ramadhan Rizki (8 Maret 2018). "Bawaslu Tolak Gugatan Tiga Parpol untuk Jadi Peserta Pemilu". CNN Indonesia. 
7. "Koalisi Parpol Pendukung Mega-Hasyim Dideklarasikan". Liputan6.com. Jakarta. 2004-08-19. Diakses tanggal 2023-06-16. 
8. "Mega Bantah Koalisi Kebangsaan Pengalaman Buruk". Kompas.com. Jakarta. 2009-03-12. Diakses tanggal 2023-06-16. 
9. Abeyasekere 1973, hlm. 85-87.
10. Fadillah, Ramadhian (15 Oktober 2019). "Ini Penyebab Cuma Boleh Ada 3 Partai Politik di Era Presiden Soeharto". Merdeka.com. 
11. Abdulsalam, Husein (10 Januari 2019). "Cara Soeharto Menciptakan Partai Demokrasi Indonesia". Tirto.id. 
12. Ardanareswari, Indira (13 April 2019). "Sejarah Pemilu 1977: Taktik Fusi Parpol ala Soeharto & Orde Baru". Tirto.id. 
13. Bambang Setiawan & Bestian Nainggolan (Eds) (2004) Partai-Partai Politik Indonesia: Ideologi dan Program 2004-2009 (Indonesian Political Parties: Ideologies and Programs 2004-2009) Kompas ISBN 979-709-121-X. p213
14. . www.seasite.niu.edu. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-01-28. Diakses tanggal 2023-06-09. 
15. Afrianto, Dedy (13 April 2021). "Pasang Surut Partai Gurem Pascapemilu". Kompas.id. Diakses tanggal 9 Juni 2023. 
16. "Partai-partai Mulai Berganti Nama". Tempo.co. 25 July 2003. 

Lihat pula

• Partai politik di Indonesia
• Pemilihan umum di Indonesia
• Daftar sayap pemuda partai politik di Indonesia

Pranala luar

• (Indonesia) Komisi Pemilihan Umum 2014-10-20 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002

|}