www.wikidata.id-id.nina.az

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 Untuk pemilihan umum yang memilih anggota Konstituante pada bulan Desember 1955

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955

Untuk pemilihan umum yang memilih anggota Konstituante pada bulan Desember 1955, lihat Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955.

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 (biasa dikenal dengan Pemilu 1955) adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif; beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) khususnya pimpinan Kartosoewirjo. Dalam keadaan seperti ini, anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih. Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan. Pemilu akhirnya pun berlangsung aman. Pemilu ini bertujuan memilih anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955
29 September 19551971 →
Seluruh 257 kursi Dewan Perwakilan Rakyat
Terdaftar43.104.464
Kehadiran pemilih87,66%
  Partai pertama Partai kedua Partai ketiga
 
Ketua Sidik Djojosukarto Soekiman Wirjosandjojo Abdul Wahab Hasbullah
Partai PNI Masyumi NU
Kursi yang dimenangkan 57 57 45
Suara rakyat 8.434.653 7.903.886 6.955.141
Persentase 22,3% 20,9% 18,4%
  Partai keempat Partai kelima Partai keenam
 
Ketua Alimin Anwar Tjokroaminoto Johannes Leimena
Partai PKI PSII Parkindo
Kursi yang dimenangkan 39 8 8
Suara rakyat 6.176.914 1.091.160 1,003,325
Persentase 16,4% 2,89% 2.6%
  Partai ketujuh Partai kedelapan
 
Ketua I. J. Kasimo Sutan Sjahrir
Partai Partai Katolik PSI
Kursi yang dimenangkan 6 5
Suara rakyat 770,740 753,191
Persentase 2.0% 1.99%
Hasil menurut kota dan kabupaten
Poster kampanye pada Pemilu 1955

Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun, Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara, dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap.

Latar belakang

Partai-partai yang terdaftar resmi di Indonesia pada tahun 1954.

Pemilihan pertama awalnya direncanakan untuk Januari 1946, tetapi karena Revolusi Nasional Indonesia masih berlangsung, hal ini tidak memungkinkan. Setelah perang, setiap kabinet memasukkan pemilihan umum dalam programnya. Pada bulan Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu, tetapi kabinet ini jatuh sebelum diperdebatkan dalam parlemen. Kabinet berikutnya, yang dipimpin oleh Sukiman berhasil mengadakan beberapa pemilihan regional. Akhirnya, pada bulan Februari 1952, kabinet Wilopo memperkenalkan RUU untuk pendaftaran pemilih. Diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak dimulai sampai September karena berbagai keberatan dari partai politik. Menurut Feith, ada tiga faktor penyebab hal ini terjadi. Pertama, para legislator khawatir kehilangan kursi mereka; kedua, mereka khawatir tentang kemungkinan ayunan untuk partai-partai Islam; dan ketiga, sistem pemilihan sesuai dengan Konstitusi Sementara tahun 1950 sehingga akan berarti lebih sedikit perwakilan untuk daerah di luar Jawa.

Mengingat kenyataan bahwa kabinet itu jatuh setelah memperkenalkan langkah-langkah kontroversial, ada keengganan untuk memperkenalkan RUU pemilu dan ada kekhawatiran tentang kemungkinan konflik politik yang disebabkan oleh pemilihan. Meskipun demikian, banyak pemimpin politik menginginkan pemilihan umum karena legislatif yang ada pada saat itu didasarkan pada kompromi dengan Belanda (yang sebelumnya merupakan kekuasaan kolonial) dan karena itu dianggap memiliki sedikit otoritas rakyat. Mereka juga percaya bahwa pemilu akan membawa stabilitas politik yang lebih besar. Hal ini semakin diperkuat oleh "Peristiwa 17 Oktober 1952", ketika tentara bersenjata di depan istana menuntut pembubaran badan legislatif, menyebabkan tuntutan yang lebih besar dari semua pihak untuk pemilihan awal. Pada 25 November, RUU Pemilu telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 18 minggu perdebatan dan 200 usulan amandemen, RUU tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April. RUU ini menetapkan jumlah keanggotaan legislatif dimana satu anggota legislatif untuk 150.000 penduduk dan memberikan hak untuk memilih bagi semua orang yang berusia di atas 18 tahun, atau yang pernah atau sudah menikah. Begitu RUU itu disahkan, kabinet mulai menunjuk anggota Komite Pemilihan Pusat. Hal ini dilakukan untuk memiliki satu anggota dari setiap partai pemerintah dan ketua independen. Namun, Partai Nasional Indonesia (PNI) memprotes bahwa mereka tidak memiliki anggota dalam komite, dan perselisihan ini masih belum terselesaikan ketika kabinet itu jatuh pada 2 Juni.

Pada tanggal 25 Agustus 1953, perdana menteri baru, Ali Sastroamidjojo, mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada tanggal 4 November, pemerintah mengumumkan Komite Pemilihan Pusat baru yang diketuai oleh anggota PNI S. Hadikusomo dan termasuk semua partai yang diwakili di pemerintahan yaitu Nahdatul Ulama (NU), Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Buruh dan Barisan Tani Indonesia (BTI), serta beberapa partai pendukung pemerintah, seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo).

Persiapan dan hari pemilihan

Presiden Sukarno memberikan suaranya pada saat pemilu.

Meskipun pada bulan April 1954 Panitia Pusat Pemilihan telah mengumumkan bahwa pemilihan akan diadakan pada tanggal 29 September tahun berikutnya, pada bulan Juli dan awal Agustus, persiapan telah terlambat dari jadwal. Pengangkatan anggota panitia TPS yang direncanakan dimulai pada 1 Agustus tidak dilakukan oleh sebagian besar daerah dan mereka baru memulainya pada 15 September. Dalam pidato hari kemerdekaan pada 17 Agustus, Presiden Sukarno mengatakan bahwa siapa pun yang menghalangi pemilu adalah "pengkhianat revolusi". Pada 8 September, Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur mengatakan bahwa pemilihan akan diadakan pada 29 September kecuali di beberapa daerah yang persiapannya belum selesai. Akhirnya, sebagai hasil dari "kesibukan" (kerja keras) mereka, panitia TPS siap pada hari pemilihan.

Menjelang hari pemungutan suara, rumor menyebar, termasuk ketakutan akan keracunan yang meluas di Jawa. Ada juga penimbunan barang. Di berbagai bagian negara juga diberlakukan jam malam spontan dan tidak diumumkan selama beberapa malam sebelum hari pemungutan suara.

Pada hari pemungutan suara itu sendiri, banyak pemilih yang menunggu untuk memberikan suara pada pukul 7 pagi. Hari itu damai karena orang-orang menyadari tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dan 91,54% memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih.

Hasil

Lihat pula: Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1956–1960
No. Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi
1. Partai Nasional Indonesia (PNI) 8.434.653 22,32 57
2. Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) 7.903.886 20,92 57
3. Nahdlatul Ulama (NU) 6.955.141 18,41 45
4. Partai Komunis Indonesia (PKI) 6.179.914 16,36 39
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) 1.091.160 2,89 8
6. Partai Kristen Indonesia (Parkindo) 1.003.326 2,66 8
7. Partai Katolik 770.740 2,04 6
8. Partai Sosialis Indonesia (PSI) 753.191 1,99 5
9. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) 541.306 1,43 4
10. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti) 483.014 1,28 4
11. Partai Rakyat Nasional (PRN) 242.125 0,64 2
12. Partai Buruh Indonesia 224.167 0,59 2
13. Gerakan Pembela Panca Sila (GPPS) 219.985 0,58 2
14. Partai Rakyat Indonesia (PRI) 206.161 0,55 2
15. Persatuan Pegawai Polisi RI (P3RI) 200.419 0,53 2
16. Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) 199.588 0,53 2
17. Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) 178.887 0,47 1
18. Partai Persatuan Indonesia Raya (PIR) 178.481 0,47 1
19. Grinda 154.792 0,41 1
20. Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) 149.287 0,40 1
21. Partai Persatuan Dayak (PPD) 146.054 0,39 1
22. PIR Hazairin 114.644 0,30 1
23. Partai Persatuan Tharikah Islam (PPTI) 85.131 0,22 1
24. Angkatan Kemenangan Umat Islam (AKUI) 81.454 0,21 1
25. Persatuan Rakyat Desa (PRD) 77.919 0,21 1
26. Partai Republik Indonesia Merdeka (PRIM) 72.523 0,19 1
27. Partai Acoma 64.514 0,17 1
28. Soedjono Prawirosoedarso 53.306 0,14 1
29. Lain-lain 1.022.433 2,71 –
Jumlah 37.785.299 100,00 257
Sumber: Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Dekret Presiden

Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya, 1960. Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959, dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945. Kemudian pada 4 Juni 1960, Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955, setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR-Gotong Royong (DPR-GR) dan MPR Sementara (MPRS) yang semua anggotanya diangkat presiden.

Rujukan

  1. Feith 2007, hlm. 273.
  2. Feith 2007, hlm. 274-275.
  3. Feith 2007, hlm. 276.
  4. Feith 2007, hlm. 277.
  5. Feith 2007, hlm. 278-280.
  6. Feith 2007, hlm. 281.
  7. Feith 2007, hlm. 348.
  8. Feith 2007, hlm. 424-426.
  9. Feith 2007, hlm. 429.
  10. Sekretariat Jenderal KPU 2010, hlm. 35.

Daftar pustaka

  • Feith, Herbert (2007). The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (dalam bahasa Inggris). Equinox Publishing (Asia) Pte Ltd,. ISBN 979-3780-45-2. 
  • Feith, Herbert (1999). The Indonesian Elections of 1955 [Pemilihan Umum 1955 di Indonesia]. Kepustakaan Popular Gramedia. ISBN 979-9023-26-2. 
  • Friend, Theodore (2003). Indonesian Destinies (dalam bahasa Inggris). The Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 0-674-01834-6. 
  • Ricklefs, M.C. (1991). A History of Modern Indonesia Since c.1200 (dalam bahasa Inggris). Stanford: Stanford University Press. ISBN 0-8047-4480-7. 
  • Sekretariat Negara Republik Indonesia (1975). 30 Tahun Indonesia Merdeka (edisi ke-2 (1950-1964)). Sekretariat Negara Republik Indonesia. 
  • Sekretariat Jenderal KPU (2010). (PDF). Komisi Pemilihan Umum. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2018-12-10. Diakses tanggal 2020-10-10. 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Untuk pemilihan umum yang memilih anggota Konstituante pada bulan Desember 1955 lihat Pemilihan umum Konstituante Republik Indonesia 1955 Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 biasa dikenal dengan Pemilu 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia yang diadakan pada tahun 1955 Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia paling demokratis Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif beberapa daerah dirundung kekacauan oleh DI TII Darul Islam Tentara Islam Indonesia khususnya pimpinan Kartosoewirjo Dalam keadaan seperti ini anggota angkatan bersenjata dan polisi juga memilih Mereka yang bertugas di daerah rawan digilir datang ke tempat pemilihan Pemilu akhirnya pun berlangsung aman Pemilu ini bertujuan memilih anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan umum legislatif Indonesia 195529 September 19551971 Seluruh 257 kursi Dewan Perwakilan RakyatTerdaftar43 104 464Kehadiran pemilih87 66 Partai pertama Partai kedua Partai ketiga Ketua Sidik Djojosukarto Soekiman Wirjosandjojo Abdul Wahab HasbullahPartai PNI Masyumi NUKursi yang dimenangkan 57 57 45Suara rakyat 8 434 653 7 903 886 6 955 141Persentase 22 3 20 9 18 4 Partai keempat Partai kelima Partai keenam Ketua Alimin Anwar Tjokroaminoto Johannes LeimenaPartai PKI PSII ParkindoKursi yang dimenangkan 39 8 8Suara rakyat 6 176 914 1 091 160 1 003 325Persentase 16 4 2 89 2 6 Partai ketujuh Partai kedelapan Ketua I J Kasimo Sutan SjahrirPartai Partai Katolik PSIKursi yang dimenangkan 6 5Suara rakyat 770 740 753 191Persentase 2 0 1 99 Hasil menurut kota dan kabupatenPoster kampanye pada Pemilu 1955Jumlah kursi DPR yang diperebutkan berjumlah 260 Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo Namun Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara dan kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap Daftar isi 1 Latar belakang 2 Persiapan dan hari pemilihan 3 Hasil 4 Dekret Presiden 5 Rujukan 6 Daftar pustakaLatar belakang Sunting Partai partai yang terdaftar resmi di Indonesia pada tahun 1954 Pemilihan pertama awalnya direncanakan untuk Januari 1946 tetapi karena Revolusi Nasional Indonesia masih berlangsung hal ini tidak memungkinkan Setelah perang setiap kabinet memasukkan pemilihan umum dalam programnya Pada bulan Februari 1951 kabinet Natsir memperkenalkan RUU pemilu tetapi kabinet ini jatuh sebelum diperdebatkan dalam parlemen Kabinet berikutnya yang dipimpin oleh Sukiman berhasil mengadakan beberapa pemilihan regional 1 Akhirnya pada bulan Februari 1952 kabinet Wilopo memperkenalkan RUU untuk pendaftaran pemilih Diskusi di Dewan Perwakilan Rakyat tidak dimulai sampai September karena berbagai keberatan dari partai politik Menurut Feith ada tiga faktor penyebab hal ini terjadi Pertama para legislator khawatir kehilangan kursi mereka kedua mereka khawatir tentang kemungkinan ayunan untuk partai partai Islam dan ketiga sistem pemilihan sesuai dengan Konstitusi Sementara tahun 1950 sehingga akan berarti lebih sedikit perwakilan untuk daerah di luar Jawa 2 Mengingat kenyataan bahwa kabinet itu jatuh setelah memperkenalkan langkah langkah kontroversial ada keengganan untuk memperkenalkan RUU pemilu dan ada kekhawatiran tentang kemungkinan konflik politik yang disebabkan oleh pemilihan 3 Meskipun demikian banyak pemimpin politik menginginkan pemilihan umum karena legislatif yang ada pada saat itu didasarkan pada kompromi dengan Belanda yang sebelumnya merupakan kekuasaan kolonial dan karena itu dianggap memiliki sedikit otoritas rakyat Mereka juga percaya bahwa pemilu akan membawa stabilitas politik yang lebih besar 4 Hal ini semakin diperkuat oleh Peristiwa 17 Oktober 1952 ketika tentara bersenjata di depan istana menuntut pembubaran badan legislatif menyebabkan tuntutan yang lebih besar dari semua pihak untuk pemilihan awal Pada 25 November RUU Pemilu telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Setelah 18 minggu perdebatan dan 200 usulan amandemen RUU tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April RUU ini menetapkan jumlah keanggotaan legislatif dimana satu anggota legislatif untuk 150 000 penduduk dan memberikan hak untuk memilih bagi semua orang yang berusia di atas 18 tahun atau yang pernah atau sudah menikah 5 Begitu RUU itu disahkan kabinet mulai menunjuk anggota Komite Pemilihan Pusat Hal ini dilakukan untuk memiliki satu anggota dari setiap partai pemerintah dan ketua independen Namun Partai Nasional Indonesia PNI memprotes bahwa mereka tidak memiliki anggota dalam komite dan perselisihan ini masih belum terselesaikan ketika kabinet itu jatuh pada 2 Juni 6 Pada tanggal 25 Agustus 1953 perdana menteri baru Ali Sastroamidjojo mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954 Pada tanggal 4 November pemerintah mengumumkan Komite Pemilihan Pusat baru yang diketuai oleh anggota PNI S Hadikusomo dan termasuk semua partai yang diwakili di pemerintahan yaitu Nahdatul Ulama NU Partai Sarekat Islam Indonesia PSII Partai Rakyat Indonesia PRI Partai Rakyat Nasional PRN Partai Buruh dan Barisan Tani Indonesia BTI serta beberapa partai pendukung pemerintah seperti Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti dan Partai Kristen Indonesia Parkindo 7 Persiapan dan hari pemilihan Sunting Presiden Sukarno memberikan suaranya pada saat pemilu Meskipun pada bulan April 1954 Panitia Pusat Pemilihan telah mengumumkan bahwa pemilihan akan diadakan pada tanggal 29 September tahun berikutnya pada bulan Juli dan awal Agustus persiapan telah terlambat dari jadwal Pengangkatan anggota panitia TPS yang direncanakan dimulai pada 1 Agustus tidak dilakukan oleh sebagian besar daerah dan mereka baru memulainya pada 15 September Dalam pidato hari kemerdekaan pada 17 Agustus Presiden Sukarno mengatakan bahwa siapa pun yang menghalangi pemilu adalah pengkhianat revolusi Pada 8 September Menteri Penerangan Sjamsuddin Sutan Makmur mengatakan bahwa pemilihan akan diadakan pada 29 September kecuali di beberapa daerah yang persiapannya belum selesai Akhirnya sebagai hasil dari kesibukan kerja keras mereka panitia TPS siap pada hari pemilihan 8 Menjelang hari pemungutan suara rumor menyebar termasuk ketakutan akan keracunan yang meluas di Jawa Ada juga penimbunan barang Di berbagai bagian negara juga diberlakukan jam malam spontan dan tidak diumumkan selama beberapa malam sebelum hari pemungutan suara Pada hari pemungutan suara itu sendiri banyak pemilih yang menunggu untuk memberikan suara pada pukul 7 pagi Hari itu damai karena orang orang menyadari tidak ada hal buruk yang akan terjadi Sebanyak 87 65 pemilih memberikan suara sah dan 91 54 memberikan suara Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara hanya sekitar 6 yang tidak memilih 9 Hasil SuntingLihat pula Daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1956 1960 No Partai Jumlah Suara Persentase Jumlah Kursi1 Partai Nasional Indonesia PNI 8 434 653 22 32 572 Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia Masyumi 7 903 886 20 92 573 Nahdlatul Ulama NU 6 955 141 18 41 454 Partai Komunis Indonesia PKI 6 179 914 16 36 395 Partai Syarikat Islam Indonesia PSII 1 091 160 2 89 86 Partai Kristen Indonesia Parkindo 1 003 326 2 66 87 Partai Katolik 770 740 2 04 68 Partai Sosialis Indonesia PSI 753 191 1 99 59 Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia IPKI 541 306 1 43 410 Pergerakan Tarbiyah Islamiyah Perti 483 014 1 28 411 Partai Rakyat Nasional PRN 242 125 0 64 212 Partai Buruh Indonesia 224 167 0 59 213 Gerakan Pembela Panca Sila GPPS 219 985 0 58 214 Partai Rakyat Indonesia PRI 206 161 0 55 215 Persatuan Pegawai Polisi RI P3RI 200 419 0 53 216 Partai Musyawarah Rakyat Banyak Murba 199 588 0 53 217 Badan Permusjawaratan Kewarganegaraan Indonesia Baperki 178 887 0 47 118 Partai Persatuan Indonesia Raya PIR 178 481 0 47 119 Grinda 154 792 0 41 120 Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia Permai 149 287 0 40 121 Partai Persatuan Dayak PPD 146 054 0 39 122 PIR Hazairin 114 644 0 30 123 Partai Persatuan Tharikah Islam PPTI 85 131 0 22 124 Angkatan Kemenangan Umat Islam AKUI 81 454 0 21 125 Persatuan Rakyat Desa PRD 77 919 0 21 126 Partai Republik Indonesia Merdeka PRIM 72 523 0 19 127 Partai Acoma 64 514 0 17 128 Soedjono Prawirosoedarso 53 306 0 14 129 Lain lain 1 022 433 2 71 Jumlah 37 785 299 100 00 257Sumber Komisi Pemilihan Umum KPU 10 Dekret Presiden SuntingPemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai jadwal pada lima tahun berikutnya 1960 Hal ini dikarenakan pada 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekret Presiden yang membubarkan Konstituante dan pernyataan kembali ke UUD 1945 Kemudian pada 4 Juni 1960 Soekarno membubarkan DPR hasil Pemilu 1955 setelah sebelumnya dewan legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR Gotong Royong DPR GR dan MPR Sementara MPRS yang semua anggotanya diangkat presiden Rujukan Sunting Feith 2007 hlm 273 Feith 2007 hlm 274 275 Feith 2007 hlm 276 Feith 2007 hlm 277 Feith 2007 hlm 278 280 Feith 2007 hlm 281 Feith 2007 hlm 348 Feith 2007 hlm 424 426 Feith 2007 hlm 429 Sekretariat Jenderal KPU 2010 hlm 35 Daftar pustaka SuntingFeith Herbert 2007 The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia dalam bahasa Inggris Equinox Publishing Asia Pte Ltd ISBN 979 3780 45 2 Feith Herbert 1999 The Indonesian Elections of 1955 Pemilihan Umum 1955 di Indonesia Kepustakaan Popular Gramedia ISBN 979 9023 26 2 Friend Theodore 2003 Indonesian Destinies dalam bahasa Inggris The Belknap Press of Harvard University Press ISBN 0 674 01834 6 Ricklefs M C 1991 A History of Modern Indonesia Since c 1200 dalam bahasa Inggris Stanford Stanford University Press ISBN 0 8047 4480 7 Sekretariat Negara Republik Indonesia 1975 30 Tahun Indonesia Merdeka edisi ke 2 1950 1964 Sekretariat Negara Republik Indonesia Sekretariat Jenderal KPU 2010 Pemuilu untuk Pemula Modul 1 PDF Komisi Pemilihan Umum Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2018 12 10 Diakses tanggal 2020 10 10 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Pemilihan umum legislatif Indonesia 1955 amp oldid 23650411