Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura

Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martapura atau umumnya disebut Kesultanan Kutai adalah sebuah kerajaan yang bermula dari kerajaan Hindu pada tahun 1300 di Kutai Lama dan berubah menjadi kerajaan Islam pada 1575 serta berakhir pada 1960. Kerajaan ini berawal di Jaitan Layar dan kemudian berpusat di Tepian Batu. Dengan alasan stabilitas dan pertahanan, pusat kerajaan kemudian berpindah ke Pemarangan, dan terakhir di Tepian Pandan. Pada tahun 1635, Kerajaan Kutai Kertanegara berhasil memenangi perang terhadap Kerajaan Kutai Martapura. Atas kemenangan tersebut, wilayah Kerajaan Kutai Kertanegara bertambah luas melalui aneksiasi dan nama kerajaan pun diubah menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martapura.

Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martapura كسلطانن كوتاي كرتانݢارا ايڠ مرتاڤورا
1300–1945
Bendera Lambang
Ibu kota	Kutai Lama (1300-1732) Pemarangan (1732-1782) Tenggarong (1782-Sekarang)
Bahasa yang umum digunakan	Kutai
Agama	Islam (resmi) Kaharingan Animisme
Demonim	Urang Kutai
Pemerintahan	Monarki Konstitusional
Sultan
• 1300-1325	Aji Batara Agung Dewa Sakti
• 1920-1960	Aji Muhammad Parikesit
• 2001-2018	Aji Muhammad Salehuddin II
• 2018-sekarang	Aji Muhammad Arifin
Sejarah
• Didirikan	1300
• Bergabung dengan Indonesia	1945

Pada tahun 2001, Kesultanan Kutai secara resmi dihidupkan lagi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya pelestarian adat dan budaya kutai keraton, ditandai dengan penabalan sang pewaris takhta, yaitu Putra Mahkota Aji Pangeran Prabu Anum Surya Adiningrat menjadi Sultan Kutai Kartanegara ing Martadipura ke-20 bergelar Sultan Aji Muhammad Salehuddin II pada tanggal 22 September 2001.

Sejarah

Pendirian

Kerajaan Kutai Kertanegara berdiri pada awal abad ke-13 di daerah yang bernama Jaitan Layar atau Kutai Lama (kini menjadi sebuah desa di wilayah Kecamatan Anggana) dengan rajanya yang pertama yakni Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325). Kerajaan ini disebut dengan nama Kute dalam Kakawin Nagarakretagama (1365), yaitu salah satu daerah taklukan di negara bagian Pulau Tanjungnagara oleh Patih Gajah Mada dari Majapahit.

Lambang Kesultanan Kutai Kertanegara dalam versi lain.

Pada abad ke-16, Kerajaan Kutai Kertanegara di bawah pimpinan raja Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai (atau disebut pula: Kerajaan Kutai Martapura atau Kerajaan Kutai Dinasti Mulawarman) yang terletak di Muara Kaman. Raja Kutai Kertanegara pun kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura sebagai peleburan antara dua kerajaan tersebut.

Pada abad ke-17, agama Islam yang disebarkan Tuan Tunggang Parangan diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kertanegara yang saat itu dipimpin Raja Makota. Lebih seabad kemudian, sebutan Raja diganti dengan sebutan Sultan. Sultan Aji Muhammad Idris (1735-1778) merupakan raja Kutai Kertanegara pertama yang menggunakan gelar Sultan. Dan kemudian sebutan kerajaan pun berganti menjadi Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura.

Menurut Hikayat Banjar dan Kotawaringin (1663), negeri Kutai merupakan salah satu tanah di atas angin (sebelah utara) yang mengirim upeti kepada Maharaja Suryanata, raja Banjar-Hindu (Negara Dipa) pada abad ke-14 hingga kerajaan ini digantikan oleh Kesultanan Banjar. Sekitar tahun 1620 Kutai berada di bawah pengaruh Kesultanan Makassar. Perjanjian VOC dan Kesultanan Banjar tahun 1635 menyebutkan VOC membantu Banjar untuk menaklukan Paser dan Kutai kembali. Dengan demikian sejak tahun 1636, Kutai diklaim oleh Kesultanan Banjar sebagai salah satu vazalnya karena Banjarmasin sudah memiliki kekuatan militer yang memadai untuk menghadapi serangan Kesultanan Mataram yang berambisi menaklukan seluruh Kalimantan dan sudah menduduki wilayah Sukadana (1622). Sebelumnya Banjarmasin merupakan vazal Kesultanan Demak (penerus Majapahit), tetapi semenjak runtuhnya Demak (1548), Banjarmasin tidak lagi mengirim upeti kepada pemerintahan di Jawa. Sekitar tahun 1638 (sebelum perjanjian Bungaya) Sultan Makassar (Gowa-Tallo) meminjam Pasir serta Kutai, Berau dan Karasikan (Kepulauan Sulu/Banjar Kulan) sebagai tempat berdagang kepada Sultan Banjar IV Mustain Billah/Marhum Panembahan dan berjanji tidak akan menyerang Banjarmasin. Hal tersebut terjadi ketika Kiai Martasura diutus ke Makassar dan mengadakan perjanjian dengan I Mangadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang Sultan Mahmud yaitu Raja Tallo yang menjabat mangkubumi bagi Sultan Malikussaid Raja Gowa tahun 1638-1654.

Tahun 1747, VOC Belanda mengakui Pangeran Tamjidullah I sebagai Sultan Banjar padahal yang sebenarnya dia hanyalah mangkubumi. Pada 1765, VOC Belanda berjanji membantu Sultan Tamjidullah I yang pro VOC Belanda untuk menaklukan kembali daerah-daerah yang memisahkan diri di antaranya Kutai berdasarkan perjanjian 20 Oktober 1756., karena VOC bermaksud menyatukan daerah-daerah di Kalimantan sebagai daerah pengaruh VOC. Padahal Kutai di bawah pengaruh La Maddukelleng (raja Wajo) yang anti VOC. Pangeran Amir, pewaris mahkota Kesultanan Banjar yang sah dibantu pamannya - Arung Turawe (kelompok anti VOC) berusaha merebut takhta tetapi mengalami kegagalan.

Pada 13 Agustus 1787, Sultan Banjar Sunan Nata Alam membuat perjanjian dengan VOC yang menjadikan Kesultanan Banjar sebagai daerah protektorat VOC sedangkan daerah-daerah lainnya di Kalimantan yang dahulu kala pada abad ke-17 pernah menjadi vazal Banjarmasin diserahkan secara sepihak sebagai properti VOC Belanda. Tahun 1778 Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar) telah diperoleh VOC dari Sultan Banten. Pada 9 September 1809 VOC meninggalkan Banjarmasin (kota Tatas) dan menyerahkan benteng Tatas dan benteng Tabanio kepada Sultan Banjar yang ditukar dengan intan 26 karat. Kemudian wilayah Hindia Belanda diserahkan kepada Inggris karena Belanda kalah dalam peperangan, Alexander Hare menjadi wakil Inggris di Banjarmasin sejak 1812. Tanggal 1 Januari 1817 Inggris menyerahkan kembali wilayah Hindia Belanda termasuk Banjarmasin dan daerah-daerahnya kepada Belanda dan kemudian Belanda memperbaharui perjanjian dengan Sultan Banjar. Negeri Kutai diserahkan sebagai daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan I pada 1 Januari 1817 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Aernout van Boekholzt. Perjanjian berikutnya pada tahun 1823, negeri Kutai diserahkan menjadi daerah pendudukan Hindia Belanda dalam Kontrak Persetujuan Karang Intan II pada 13 September 1823 antara Sultan Sulaiman dari Banjar dengan Hindia Belanda diwakili Residen Mr. Tobias.

Secara hukum Kutai dianggap negara bagian di dalam negara Banjar. Negeri Kutai ditegaskan kembali termasuk daerah-daerah pendudukan Hindia Belanda di Kalimantan menurut Perjanjian Sultan Adam al-Watsiq Billah dengan Hindia Belanda yang ditandatangani dalam loji Belanda di Banjarmasin pada tanggal 4 Mei 1826.

Pemindahan Ibu kota Kerajaan

La Madukelleng menawan daerah Paser dan Kutai. Aji Muhammad Idris merupakan raja Kutai Kertanegara pertama yang memakai gelar Sultan sebagai upaya melepaskan diri dari dominasi Sultan Banjar yang berada dalam pengaruh VOC. Sultan Aji Muhammad Idris yang merupakan menantu dari Sultan Wajo La Madukelleng berangkat ke tanah Wajo, Sulawesi Selatan untuk turut bertempur melawan VOC bersama rakyat Bugis. Pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara untuk sementara dipegang oleh Dewan Perwalian.

Pada tahun 1739, Sultan Aji Muhammad Idris gugur di medan laga. Sepeninggal Sultan Aji Muhammad Idris, terjadi kudeta takhta kerajaan oleh Aji Kado. Putera mahkota kerajaan, yakni Aji Imbut yang saat itu masih belia kemudian dilarikan ke Wajo. Aji Kado kemudian mengangkat dirinya sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Aliyeddin.

Setelah dewasa, Aji Imbut sebagai Putera Mahkota yang sah dari Kesultanan Kutai Kertanegara kembali ke tanah Kutai. Oleh kalangan Bugis dan kerabat istana yang setia pada mendiang Sultan Aji Muhammad Idris, Aji Imbut mengangkat diri sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin, yang dilaksanakan di Mangkujenang. Sejak itu dimulailah perlawanan terhadap Aji Kado.

Perlawanan berlangsung dengan siasat embargo yang ketat oleh Mangkujenang terhadap Pemarangan. Armada bajak laut Sulu terlibat dalam perlawanan ini dengan melakukan penyerangan dan pembajakan terhadap Pemarangan. Tahun 1778, Aji Kado meminta bantuan VOC namun tidak dapat dipenuhi.

Pada tahun 1780, Aji Imbut berhasil merebut kembali ibu kota Pemarangan dan secara resmi menabalkan diri sebagai Sultan Kutai Kertanegara ing Martapura ke-15 dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin di istana Kesultanan Kutai Kertanegara. Aji Kado sendiri dijatuhi hukuman mati dan dikuburkan di Pulau Jembayan.

Aji Imbut dengan gelar Sultan Aji Muhammad Muslihuddin memindahkan ibu kota Kesultanan Kutai Kertanegara ke Tepian Pandan pada tanggal 28 September 1782. Perpindahan ini dilakukan untuk menghilangkan pengaruh kenangan pahit masa pemerintahan Aji Kado dan Pemarangan dianggap telah kehilangan tuahnya. Nama Tepian Pandan kemudian diubah menjadi Tangga Arung yang berarti Rumah Raja, lama-kelamaan Tangga Arung lebih populer dengan sebutan Tenggarong dan tetap bertahan hingga kini.

Pada tahun 1838, Kesultanan Kutai Kertanegara dipimpin oleh Sultan Aji Muhammad Salehuddin setelah Sultan Aji Muhammad Muslihuddin mangkat pada tahun tersebut.

Serangan Kapal Inggris

Pada tahun 1844, 2 buah kapal dagang pimpinan James Erskine Murray asal Inggris memasuki perairan Tenggarong. Murray datang ke Kutai untuk berdagang dan meminta tanah untuk mendirikan pos dagang serta hak eksklusif untuk menjalankan kapal uap di perairan Mahakam. Namun Sultan A.M. Salehuddin mengizinkan Murray untuk berdagang hanya di wilayah Samarinda saja. Murray kurang puas dengan tawaran Sultan ini. Setelah beberapa hari di perairan Tenggarong, Murray melepaskan tembakan meriam ke arah istana dan dibalas oleh pasukan kerajaan Kutai. Pertempuran pun tak dapat dihindari. Armada pimpinan Murray akhirnya kalah dan melarikan diri menuju laut lepas. Lima orang terluka dan tiga orang tewas dari pihak armada Murray, dan Murray sendiri termasuk di antara yang tewas tersebut.

Insiden pertempuran di Tenggarong ini sampai ke pihak Inggris. Sebenarnya Inggris hendak melakukan serangan balasan terhadap Kutai, namun ditanggapi oleh pihak Belanda bahwa Kutai adalah salah satu bagian dari wilayah Hindia Belanda dan Belanda akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan caranya sendiri. Kemudian Belanda mengirimkan armadanya di bawah komando t'Hooft dengan membawa persenjataan yang lengkap. Setibanya di Tenggarong, armada t'Hooft menyerang istana Sultan Kutai. Sultan Aji Muhammad Salehuddin diungsikan ke Kota Bangun. Kota Tenggarong dibakar dan menghanguskan lebih dari 500 rumah penduduk. Kesultanan Kutai Kertanegara akhirnya kalah dan takluk pada Belanda.

Pada tanggal 11 Oktober 1844, Sultan A.M. Salehuddin harus menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Sultan Kutai mengakui pemerintahan Hindia Belanda dan mematuhi pemerintah Hindia Belanda di Kalimantan yang diwakili oleh seorang Residen yang berkedudukan di Banjarmasin.

Tahun 1846, H. von Dewall menjadi administrator sipil Belanda yang pertama di pantai timur Kalimantan. Menurut Staatsblad van Nederlandisch Indië tahun 1849, wilayah Kesultanan Kutai termasuk dalam zuid-ooster-afdeeling berdasarkan Bêsluit van den Minister van Staat, Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, pada 27 Agustus 1849, No. 8

Pada tahun 1850, Sultan A.M. Sulaiman memegang tampuk kepemimpinan Kesultanan Kutai kertanegara Ing Martapura. Pada tahun 1853, pemerintah Hindia Belanda menempatkan J. Zwager sebagai Assisten Residen di Samarinda. Saat itu kekuatan politik dan ekonomi masih berada dalam genggaman Sultan A.M. Sulaiman (1850-1899). Dalam tahun 1853 penduduk Kesultanan Kutai 100.000 jiwa. Tahun 1855, Kesultanan Kutai termasuk sebagai bagian dari de zuid- en oosterafdeeling van Borneo. Pada tahun 1863, kerajaan Kutai Kertanegara kembali mengadakan perjanjian dengan Belanda. Dalam perjanjian itu disepakati bahwa Kerajaan Kutai Kertanegara menjadi bagian dari Pemerintahan Hindia Belanda.

Pembukaan Tambang Batubara Pertama

Kedaton Kesultanan pada masa Sultan Alimuddin.

Tahun 1888, pertambangan batubara pertama di Kutai dibuka di Batu Panggal oleh insinyur tambang asal Belanda, J.H. Menten. Menten juga meletakkan dasar bagi eksploitasi minyak pertama di wilayah Kutai. Kemakmuran wilayah Kutai pun tampak semakin nyata sehingga membuat Kesultanan Kutai Kertanegara menjadi sangat terkenal pada masa itu. Royalti atas pengeksloitasian sumber daya alam di Kutai diberikan kepada Sultan Sulaiman.

Tahun 1899, Sultan Sulaiman wafat dan digantikan putera mahkotanya Aji Mohammad dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alimuddin.

Pada tahun 1907, misi Katolik pertama didirikan di Laham, Kutai Barat. Setahun kemudian, wilayah hulu Mahakam ini diserahkan kepada Belanda dengan kompensasi sebesar 12.990 Gulden per tahun kepada Sultan Kutai Kertanegara.

Sultan Alimuddin hanya bertahta dalam kurun waktu 11 tahun saja, dia wafat pada tahun 1910. Berhubung pada waktu itu putera mahkota Aji Kaget masih belum dewasa, tampuk pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara kemudian dipegang oleh Dewan Perwalian yang dipimpin oleh Aji Pangeran Mangkunegoro.

Pada tanggal 14 Nopember 1920, Aji Kaget dinobatkan sebagai Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan Aji Muhammad Parikesit namun hal ini juga banyak mengalami kontroversi karena ada beberapa kerabat tidak setuju dengan pengangkatan Aji Muhammad Parikesit Tersebut, hal ini dikarenakan anggapan bahwa Aji Pangeran Soemantri 1 lah yang berhak diangkat menjadi Sultan Kutai. dalam beberapa media juga di sebutkan bahwa pengangkatan Aji Muhamad Parikesit dikarenakan ke dua saudaranya telah meninggal. Hal inilah yang mengundang banyak kontroversi dari berbagai pihak (Itu cerita yang dibuat terkemudian setelah orang-orang yang mengetahui cerita yang sebenarnya telah meninggal, Yang jadi raja adalah anak dari Permaisuri, dan Permaisuri tidak harus isteri pertama, Permaisuri diangkat melihat status kedudukan orang tuanya. Itu Peraturan Kerajaan, berbeda dengan hukum Islam, jadi Aji Muhammad Parikesit adalah pemegang Takhta yang Sah, yang mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat Kutai pada saat itu (sempat dilakukan semacam permintaan dukungan dari masyarakat terhadap kedua orang calon raja tersebut.))

Sejak awal abad ke-20, ekonomi Kutai berkembang dengan sangat pesat sebagai hasil pendirian perusahaan Borneo-Sumatra Trade Co. Pada tahun-tahun tersebut, kapital yang diperoleh Kutai tumbuh secara mantap melalui surplus yang dihasilkan tiap tahunnya. Hingga tahun 1924, Kutai telah memiliki dana sebesar 3.280.000 Gulden - jumlah yang sangat fantastis untuk masa itu.

Tahun 1936, Sultan A.M. Parikesit mendirikan istana baru yang megah dan kokoh yang terbuat dari bahan beton. Dalam kurun waktu satu tahun, istana tersebut selesai dibangun.

Kedatangan Jepang

Ketika Jepang menduduki wilayah Kutai pada tahun 1942, Sultan Kutai harus tunduk pada Tenno Heika, Kaisar Jepang. Jepang memberi Sultan gelar kehormatan Koo dengan nama kerajaan Kooti.

Era Kemerdekaan dan Penghapusan Kesultanan

Mahkota emas Sultan Kutai, bagian dari regalia Kesultanan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Indonesia. Terinspirasi dari bentuk mahkota wayang jawa. Diserahkan kepada Museum Nasional Indonesia, Jakarta, pada 1967.

Indonesia merdeka pada tahun 1945. Dua tahun kemudian, Kesultanan Kutai Kertanegara dengan status Daerah Swapraja masuk ke dalam Federasi Kalimantan Timur bersama-sama daerah Kesultanan lainnya seperti Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur, dan Pasir dengan membentuk Dewan Kesultanan. Kemudian pada 27 Desember 1949 masuk dalam Republik Indonesia Serikat.

Daerah Swapraja Kutai diubah menjadi Daerah Istimewa Kutai yang merupakan daerah otonom/daerah istimewa tingkat kabupaten berdasarkan UU Darurat No.3 Th.1953.

Pada tahun 1959, berdasarkan UU No. 27 Tahun 1959 tentang "Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Kalimantan", wilayah Daerah Istimewa Kutai dipecah menjadi 3 Daerah Tingkat II, yakni:

1. Daerah Tingkat II Kutai dengan ibu kota Tenggarong
2. Kotapraja Balikpapan dengan ibu kota Balikpapan
3. Kotapraja Samarinda dengan ibu kota Samarinda

Pada tanggal 20 Januari 1960, bertempat di Gubernuran di Samarinda, A.P.T. Pranoto yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, dengan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik dan mengangkat sumpah 3 kepala daerah untuk ketiga daerah swatantra tersebut, yakni:

1. A.R. Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai
2. Kapt. Soedjono sebagai Wali kota Kotapraja Samarinda
3. A.R. Sayid Mohammad sebagai Wali kota Kotapraja Balikpapan

Sehari kemudian, pada tanggal 21 Januari 1960 bertempat di Balairung Kedaton Putih, Tenggarong diadakan Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari Kepala Kepala Daerah Istimewa Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada Aji Raden Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai, Kapten Soedjono (Wali kota Samarinda) dan A.R. Sayid Mohammad (Wali kota Balikpapan). Pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara di bawah Sultan Aji Muhammad Parikesit berakhir, dan dia pun hidup menjadi rakyat biasa.

Penghidupan Kembali Kesultanan Kutai Kertanegara

Pada tahun 1999, Bupati Kutai Kartanegara, Syaukani Hasan Rais berniat untuk menghidupkan kembali Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura. Dikembalikannya Kesultanan Kutai ini bukan dengan maksud untuk menghidupkan feodalisme di daerah, namun sebagai upaya pelestarian warisan sejarah dan budaya Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Selain itu, dihidupkannya tradisi Kesultanan Kutai Kertanegara adalah untuk mendukung sektor pariwisata Kalimantan Timur dalam upaya menarik minat wisatawan nusantara maupun mancanegara.

Pada tanggal 7 Nopember 2000, Bupati Kutai Kartanegara bersama Putera Mahkota Kutai H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerja Adiningrat menghadap Presiden RI Abdurrahman Wahid di Bina Graha Jakarta untuk menyampaikan maksud di atas. Presiden Wahid menyetujui dan merestui dikembalikannya Kesultanan Kutai Kertanegara kepada keturunan Sultan Kutai yakni putera mahkota H. Aji Pangeran Praboe.

Pada tanggal 22 September 2001, Putra Mahkota Kesultanan Kutai Kertanegara, H. Aji Pangeran Praboe Anoem Soerya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kartanegara dengan gelar Sultan H. Aji Muhammad Salehuddin II. Penabalan H.A.P. Praboe sebagai Sultan Kutai Kartanegara baru dilaksanakan pada tanggal 22 September 2001.

Wilayah

Wilayah kekuasaan kesultanan Kutai (berwarna hijau tua).

Pada masa kejayaannya hingga tahun 1960, Kesultanan Kutai Kertanegara ing Martapura memiliki wilayah kekuasaan yang sangat luas. Wilayah kekuasaannya hampir meliputi semua wilayah otonom yang ada di provinsi Kalimantan Timur saat ini kecuali Kabupaten Paser dan Kabupaten Berau. Wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martapura diantaranya:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kabupaten Kutai Barat
3. Kabupaten Mahakam Ulu
4. Kabupaten Kutai Timur
5. Kota Balikpapan
6. Kota Bontang
7. Kota Samarinda
8. Kabupaten Penajam Paser Utara
9. Selat Makassar meliputi wilayah laut kota balikpapan, kota bontang, kabupaten kutai timur

Dengan demikian, luas dari wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara hingga tahun 1960 adalah seluas 115.426,03 km2.

Pada tahun 1959, wilayah Kesultanan Kutai Kertanegara atau Daerah Istimewa Kutai dibagi menjadi 3 wilayah Pemerintah Daerah Tingkat II, yakni Kabupaten Kutai, Kotamadya Balikpapan dan Kotamadya Samarinda. Dan sejak itu berakhirlah pemerintahan Kesultanan Kutai Kertanegara setelah disahkannya Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai melalui UU No.27 Tahun 1959 tentang Pencabutan Status Daerah Istimewa Kutai.

Kedaton Kesultanan

Kedaton lama Kesultanan Kutai Kertanegara (Kedaton Putih) yang sekarang menjadi Museum Mulawarman.

Dokumentasi bentuk istana Sultan Kutai hanya ada pada masa pemerintahan Sultan A.M. Sulaiman yang kala itu beribu kota di Tenggarong, setelah para penjelajah Eropa melakukan ekspedisi ke pedalaman Mahakam pada abad ke-18. Carl Bock, seorang penjelajah berkebangsaan Norwegia yang melakukan ekspedisi Mahakam pada tahun 1879 sempat membuat ilustrasi pendopo istana Sultan A.M. Sulaiman. Istana Sultan Kutai pada masa itu terbuat dari kayu ulin dengan bentuk yang cukup sederhana.

Setelah Sultan Sulaiman wafat pada tahun 1899, Kesultanan Kutai Kertanegara kemudian dipimpin oleh Sultan A.M. Alimuddin (1899-1910). Sultan Alimuddin mendiami kedaton baru yang terletak tak jauh dari bekas kedaton Sultan Sulaiman. Kedaton Sultan Alimuddin ini terdiri dari dua lantai dan juga terbuat dari kayu ulin (kayu besi). Kedaton ini dibangun menghadap sungai Mahakam. Hingga Sultan A.M. Parikesit naik takhta pada tahun 1920, kedaton ini tetap digunakan dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan.

Pada tahun 1936, kedaton kayu peninggalan Sultan Alimuddin ini dibongkar karena akan digantikan dengan bangunan beton yang lebih kokoh. Untuk sementara waktu, Sultan Parikesit beserta keluarga kemudian menempati kedaton lama peninggalan Sultan Sulaiman. Pembangunan kedaton baru ini dilaksanakan oleh HBM ( Hollandsche Beton Maatschappij ) Batavia dengan arsiteknya Estourgie. Dibutuhkan waktu satu tahun untuk menyelesaikan istana ini. Setelah fisik bangunan kedaton rampung pada tahun 1937, baru setahun kemudian yakni pada tahun 1938 kedaton baru ini secara resmi didiami oleh Sultan Parikesit beserta keluarga. Peresmian kedaton yang megah ini dilaksanakan cukup meriah dengan disemarakkan pesta kembang api pada malam harinya. Sementara itu, dengan telah berdirinya kedaton baru maka kedaton buruk peninggalan Sultan Sulaiman kemudian dirobohkan. Pada masa sekarang, areal bekas kedaton lama ini telah diganti dengan sebuah bangunan baru yakni gedung Serapo LPKK.

Kedaton Kutai Kartanegara yang baru.

Setelah pemerintahan Kesultanan Kutai berakhir pada tahun 1960, bangunan kedaton dengan luas 2.270 m2 ini tetap menjadi tempat kediaman Sultan A.M. Parikesit hingga tahun 1971. Kedaton Putih kemudian diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 25 Nopember 1971. Pada tanggal 18 Februari 1976, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyerahkan bekas kedaton Kutai Kertanegara ini kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dikelola menjadi sebuah museum negeri dengan nama Museum Mulawarman. Di dalam museum ini disajikan beraneka ragam koleksi peninggalan KKesultanan Kutai Kertanegara, di antaranya singgasana, arca, perhiasan, perlengkapan perang, tempat tidur, seperangkat gamelan, koleksi keramik kuno dari China, dan lain-lain.

Dalam lingkungan kedaton Sultan Kutai terdapat makam raja dan keluarga kerajaan Kutai Kertanegara. Jirat atau nisan Sultan dan keluarga kerajaan ini kebanyakan terbuat dari kayu besi yang dapat tahan lama dengan tulisan huruf Arab yang diukir. Sultan-sultan yang dimakamkan disini di antaranya adalah Sultan Muslihuddin, Sultan Salehuddin, Sultan Sulaiman dan Sultan Parikesit. Hanya Sultan Alimuddin saja yang tidak dimakamkan di lingkungan kedaton, dia dimakamkan di tanah miliknya di daerah Gunung Gandek, Tenggarong.

Pada tanggal 22 September 2001, putra mahkota H. Aji Pangeran Praboe Anum Surya Adiningrat dinobatkan menjadi Sultan Kutai Kertanegara dengan gelar Sultan H.A.M. Salehuddin II. Dipulihkannya kembali Kesultanan Kutai Kertanegara ini adalah sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya Kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia agar tak punah dimakan masa. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah membangun sebuah istana baru yang disebut Kedaton bagi Sultan Kutai Kertanegara yang sekarang. Bentuk kedaton baru yang terletak disamping Masjid Jami' Aji Amir Hasanuddin ini memiliki konsep rancangan yang mengacu pada bentuk kedaton Kutai pada masa pemerintahan Sultan Alimuddin.

Dinasti Kutai Kertanegara

Dinasti Kutai Kertanegara merupakan sebuah dinasti yang pernah memerintah di Pulau Kalimantan tepatnya di wilayah Kalimantan Timur. Dinasti Kutai Kertanegara berdiri pada tahun 1300 masehi bersamaan didirikannya Kerajaan Kutai Kertanegara, setiap Raja dan Sultan yang memerintah Kesultanan Kutai Kertanegara merupakan anggota dinasti Kutai Kertanegara. Setiap anggota Dinasti Kutai Kertanegara mempunyai gelar kebangsawanan yang digunakan oleh keluarga kerajaan atau anggota dinasti adalah Aji, Gelar Aji diletakkan di depan nama anggota keluarga kerajaan atau anggota dinasti. Adapun gelarnya sebagai berikut:

• Aji Sultan: digunakan untuk penyebutan nama Sultan bagi kerabat kerajaan.
• Aji Ratu: gelar yang diberikan bagi permaisuri Sultan.
• Aji Pangeran: gelar bagi putera Sultan.
• Aji Puteri: gelar bagi puteri Sultan. Gelar Aji Puteri setara dengan Aji Pangeran.
• Aji Raden: gelar yang setingkat di atas Aji Bambang. Gelar ini diberikan oleh Sultan hanya kepada pria bangsawan Kutai yang sebelumnya menyandang gelar Aji Bambang.
• Aji Bambang: gelar yang setingkat lebih tinggi dari Aji. Gelar ini hanya dapat diberikan oleh Sultan kepada pria bangsawan Kutai yang sebelumnya menyandang gelar Aji saja.
• Aji: gelar bagi keturunan bangsawan Kutai. Gelar Aji hanya dapat diturunkan oleh pria bangsawan Kutai. Wanita Aji yang menikah dengan pria biasa tidak dapat menurunkan gelar Aji kepada anak-anaknya.

Jika pria Aji menikah dengan wanita dari kalangan bangsawan Kutai sendiri atau dari kalangan rakyat biasa maupun suku lain, maka putra-putrinya berhak menyandang gelar Aji. Namun jika wanita Aji menikah dengan pria yang bukan keturunan bangsawan Kutai, maka putra-putrinya tidak dapat memperoleh gelar Aji, kecuali jika wanita Aji tersebut menikah dengan bangsawan keturunan Arab (Sayid).

Jika wanita Aji menikah dengan keturunan Arab (Sayid), maka putra-putrinya memperoleh gelar sebagai berikut:

• Aji Sayid: gelar ini diturunkan kepada putera dari wanita Aji yang menikah dengan pria keturunan Arab.
• Aji Syarifah: gelar ini diturunkan kepada puteri dari wanita Aji yang menikah dengan pria keturunan Arab.

Gelar Aji Sayid maupun Aji Syarifah tetap setara dengan gelar Aji biasa. Artinya gelar ini tetap di bawah Aji Bambang maupun Aji Raden. Walaupun Wanita Aji tidak bisa menurunkan gelar ke anak-anaknya dan anak-anaknya tetap bagian dari Trah Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martapura dan mereka juga satu darah dengan yang bergelar Aji, tidak ada perbedaan antara yang tidak bergelar dan yang bergelar AJI karena mereka masih satu keturunan dari Yang Mulia AJI BATARA AGUNG DEWA SAKTI.

Daftar Ratu

^{[butuh rujukan]}

Ibu suri

• YM Adji Putri Karang Melenu (wafat sebelum putranya naik takhta)
• YM Adji Putri Paduka Suri
• YM Adji Ratu Aida Amidjoyo, Ibunda Sultan Aji Muhammad Arifin

Lihat pula

• Daftar Sultan Kutai
• Kabupaten Kutai Kartanegara

Referensi

1. Muhammad Sarip (2018). Dari Jaitan Layar sampai Tepian Pandan Sejarah Tujuh Abad Kerajaan Kutai Kertanegara. Indonesia: RV Pustaka Horizon. ISBN 9786025431159.  Parameter |fisrt= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
2. https://regional.kompas.com/read/2020/02/06/15490921/jejak-sejarah-muara-kaman-kecamatan-yang-viral-se wang dan -muncul-raja-kutai?page=all
3. C.A. Mees, De Kroniek van Koetai Tekstuitgave Met Toelichting, Santpoort: N.V. Uitgeverij, 1935.
4. Sutrisno Kutoyo [ed], Sejarah Daerah Kalimantan Timur, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah 1976/1977, 1978.
5. M. Gazali Usman, Kerajaan Banjar: Sejarah Perkembangan Politik, Ekonomi, Perdagangan dan Agama Islam, Banjarmasin: Lambung Mangkurat Press, 1994.
6. Johannes Jacobus Ras, Hikayat Banjar terjemahan dalam Bahasa Malaysia oleh Siti Hawa Salleh, Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, Lot 1037, Mukim Perindustrian PKNS - Ampang/Hulu Kelang - Selangor Darul Ehsan, Malaysia 1990
7. (Indonesia) Bandjermasin (Sultanate), Surat-surat perdjandjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan pemerintahan2 V.O.C.: Bataafse Republik, Inggeris dan Hindia- Belanda 1635-1860, Penerbit Arsip Nasional Republik Indonesia, Kompartimen Perhubungan dengan Rakjat 1965
8. (Indonesia)Poesponegoro (1992). . Indonesia: PT Balai Pustaka. ISBN 979-407-410-1. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2014-12-20. Diakses tanggal 2012-05-27.  Parameter |fisrt= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan); Parameter |coauthors= yang tidak diketahui mengabaikan (|author= yang disarankan) (bantuan)ISBN 978-979-407-410-7
9. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Kesultanan Kutai 1
10. Sejarah Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura halaman 2
11. Moh. Nur Ars dkk, Sejarah Kota Samarinda, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1986.
12. (Inggris) Magenda, Burhan Djabier (2010). East Kalimantan: The Decline of a Commercial Aristocracy. Equinox Publishing. ISBN 602-8397-21-0. ISBN 978-602-8397-21-6
13. (Belanda) (1849)Staatsblad van Nederlandisch Indië. s.n. 
14. (Belanda) {1853)Verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen en de zeevaartkunde. 13. hlm. 358. 
15. (Belanda) J. B. J Van Doren (1860). Bydragen tot de kennis van verschillende overzeesche landen, volken, enz. 1. J. D. Sybrandi. hlm. 242. 

Pranala luar

• (Indonesia) [1] 2012-01-18 di Wayback Machine.
• (Indonesia) Sejarah Kerajaan Kutai di MelayuOnline.com 2007-05-03 di Wayback Machine.

Ratu	Berkuasa	Durasi
1. YM Adji Putri Karang Melenu	1300-1325	25 tahun
2. YM Adji Putri Paduka Suri	1325-1360	35 tahun
3. YM Adji Ratu Suri	1360-1420	60 tahun
4. YM Adji Ratu Suri	1420-1475	55 tahun
5. YM Adji Raja Putri	1475-1545	70 tahun
6. YM Adji Ratu Agung	1545-1610	65 tahun
7. YM Adji Ratu Tuan Rimah	1610-1635	25 tahun
8. YM Adji Ratu Suri	1635-1650	15 tahun
9. YM Adji Ratu Suri	1650-1665	15 tahun
10. YM Adji Ratu Suri	1665-1686	21 tahun
11. YM Adji Ragi gelar Adji Ratu Agung	1686-1700	2 tahun
12. YM Adji Ratu Suri	1700-1730	30 tahun
13. YM Adji Ratu Dene Coket	1730-1732	2 tahun
14. YM Adji Putri Agung	1732-1778	46 tahun
15. YM Adji Ratu Tatin gelar Adji Ratu Agung	1780-1816	36 tahun
16. YM Adji Ratu Zujiah	1816-1845	29 tahun
17. YM Adji Ratu Sarifah	1845-1846	1 tahun
18. YM Adji Ratu Shalbiah	1846-1849	3 tahun
19. YM Adji Ratu Rubia	1849-1859	10 tahun
20. YM Adji Ratu Surya Agung	1859-1860	1 tahun
21. YM Adji Ratu Soja	1860-1880	20 tahun
22. YM Adji Ratu Victoria Fabiola	1880-1882	2 tahun
23. YM Adji Ratu Purnama	1882-1890	8 tahun
24. YM Adji Ratu Siti Jawiah	1890-1899	9 tahun
25. YM Adji Ratu Rebaya Agung	1899-1910	11 tahun
26. YM Adji Ratu Bahariah	1920-1930	10 tahun
27. YM Adji Ratu Hasanah	1930-1955	25 tahun
28. YM Adji Ratu Purboningrat	1955-1960	5 tahun
29. YM Adji Ratu Aida Amidjoyo	1999-2018	19 tahun
30. YM Adji Ratu Arifin	2018-Sekarang

l b s Kerajaan di Kalimantan
Kalimantan Barat	Nanga Bunut · Tanjungpura · Pontianak · Kubu · Sintang · Mempawah · Meliau · Sambas kuna · Sambas · Sanggau · Selimbau · Sekadau · Landak · Tayan · Piasak · Jongkong
Kalimantan Tengah	Kotawaringin
Kalimantan Selatan	Negara Daha · Negara Dipa · Kuripan · Banjar · Pagatan · Batulicin · Pulau Laut · Kusan · Sabamban · Tjingal · Sampanahan
Kalimantan Timur	Kutai Kertanegara · Kutai Martapura · Paser · Berau · Sambaliung · Gunung Tabur
Kalimantan Utara	Bulungan · Tidung
Malaysia Timur dan Brunei	Brunei · Sarawak · Sulu