Kabupaten Tanah Laut

Koordinat: 3°50′44″S 114°56′46″E / 3.845584°S 114.946019°E / -3.845584; 114.946019

"Tanah Laut" beralih ke halaman ini. Untuk perusahaan Indonesia, lihat Tanah Laut (perusahaan).

Artikel ini bukan mengenai Tanah Lot.

Tanah Laut adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ibu kotanya adalah Kecamatan Pelaihari Kota. Pada tahun 2020, jumlah penduduk kabupaten ini berjumlah 351.561 jiwa, dengan kepadatan penduduk 94 jiwa/km².

Kabupaten Tanah Laut
Kabupaten
Transkripsi bahasa daerah
• Jawi Banjar	تانه لاوت
Panorama Pegunungan Meratus dari Bajuin
Lambang
Motto:  Tuntung pandang (Banjar) Kekal, abadi, dan langgeng
Peta
Tanah Laut Peta Tampilkan peta Kabupaten Tanah Laut Tanah Laut Tanah Laut (Kalimantan Selatan) Tampilkan peta Kalimantan Selatan Tanah Laut Tanah Laut (Kalimantan) Tampilkan peta Kalimantan Tanah Laut Tanah Laut (Indonesia) Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 3°47′59″S 114°46′57″E / 3.79973924°S 114.78259338°E / -3.79973924; 114.78259338
Negara	Indonesia
Provinsi	Kalimantan Selatan
Tanggal berdiri	2 Desember 1965; 57 tahun lalu (1965-12-02)
Dasar hukum	Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1965.
Ibu kota	Pelaihari
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 11 kecamatan Kelurahan: 5 kelurahan Desa: 130 desa
Pemerintahan
• Bupati	Drs. H. Sukamta, M.A.P.
• Wakil Bupati	Abdi Rahman, S.Pd.
Luas
• Total	3.631,35 km^2 (1,402,07 sq mi)
Populasi  (2020)
• Total	351.561
• Kepadatan	97/km^2 (250/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 98,00% Kristen 1,51% - Protestan 1,07% - Katolik 0,44% Hindu 0,42% Buddha 0,07%
• IPM	69,87 (2021) Sedang
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode BPS	6301
Kode area telepon	+62 512
Pelat kendaraan	DA xxxx L**
Kode Kemendagri	63.01
DAU	Rp 567.100.300.000,00- (2020)
Situs web	www.tanahlautkab.go.id

Penulisan nama Tanah Laut sejak zaman kolonial bermacam-macam, misalnya Tanah Lawut, Tanah La'ut, Tanah Laoet. Motto daerah ini adalah Tuntung pandang (bahasa Banjar) sedangkan maskot fauna daerah adalah "kijang emas".

Pelaihari

Ibukota Kabupaten Tanah laut di Pelaihari

Sejarah

Sebelum Masehi

Sekitar kurun waktu 4000 SM Kebudayaan Barito muncul di sepanjang pesisir Teluk Sarunai purba di Kalimantan Selatan, termasuk di dalamnya dataran yang kini menjadi Kabupaten Tanah Laut masuk ke dalam peradaban tersebut.

Zaman Kerajaan (Tahun 600 - 1860)

Sejak abad ke 6-7 wilayah Tanah Laut telah menjadi bagian wilayah perluasan peradaban Kerajaan Nan Sarunai, kerajaan yang pada awalnya didirikan oleh suku Dayak Maanyan di daerah Amuntai sekitar tahun 242 SM. Kerajaan ini bertahan selama lebih dari 1600 tahun hingga akhirnya runtuh diserang oleh Kerajaan Majapahit yang dipimpin Laksamana Nala sekitar tahun 1358, akibatnya masyarakat Dayak Maanyan pun terpaksa mengungsi ke pedalaman. Kemudian tahun 1360 Kerajaan Majapahit mendirikan kerajaan Kuripan sebagai bawahan di bekas wilayah Nan Sarunai.

Sekitar tahun 1387 wilayah Tanah Laut menjadi bagian dalam kerajaan Negara Dipa yang didirikan Mpu Jatmika sebagai bawahan Majapahit. Negeri ini merupakan peleburan dari kerajaan Kuripan dan Tanjungpuri, dengan pusat pemerintahannya terletak di Amuntai. Tahun 1478 Negara Dipa berubah menjadi Negara Daha.

Selanjutnya pada tahun 1525 wilayah Tanah Laut menjadi bagian dari Kerajaan Banjar dengan Pangeran Samudra sebagai rajanya. Pada tahun 1526 Pangeran Samudra memeluk Islam, lalu mengganti namanya menjadi Sultan Suriansyah. Banjar pun berubah menjadi kesultanan. Tanah Laut menjadi salah satu wilayah teritorial Negara Agung kesultanan Banjar pada sekitar abad ke 15-17, terdiri dari:

1. Satui (sekarang wilayah Kabupaten Tanah Bumbu)
2. Tabanio
3. Maluka

Di masa sekitar abad 17 daerah Tabanio merupakan daerah yang strategis dan penting bagi perekonomian Kerajaan Banjar. Daerah ini merupakan daerah lintas perdagangan seperti hubungan ke Jawa, Pesisir Kalimantan, Sulawesi, bahkan Sumatra dan Malaya serta luar Nusantara. Tabanio menjadi penting dari segi perdagangan, angkutan lada, intan, emas, dan hasil hutan yang menghubungkan (transito) Banjarmasin dengan tempat-tempat pelabuhan di Jawa.

Pengaruh Kolonial di Kesultanan Banjar

Pada tahun 1602 VOC Belanda tiba di Nusantara. VOC mendirikan Benteng Tabanio di sekitar muara Sungai Tabanio sekitar tahun 1789, terkait dengan perjanjian antara Kesultanan Banjar semasa pemerintahan Pangeran Nata Dilaga dan VOC tanggal 6 Juli 1779, dimana VOC mendapatkan konsesi berupa monopoli atas perdagangan di Banjar serta berhak membangun sebuah benteng. Pemicu kehadiran VOC di Tanah Laut adalah potensi perkebunan lada dan perikanan di Tabanio serta tambang emas di Pelaihari. juga penguasaan terhadap rempah-rempah dan tambang batu bara yang ada di Banyu Irang. Sultan Sulaiman menunjuk Pangeran Anta Kesumasebagai kepala Tanah Laut. Pada tahun 1812, Gubernur Jenderal Inggris Thomas Stamford Raffles menunjuk Alexander Hare sebagai wakil Inggris di Kesultanan Banjar. Ia mendapatkan sebagian wilayah Tanah Laut tepatnya di Maluka (Maluka, Liang Anggang, Kurau, Pulau Lampai, dan Pulau Sari) dari Sultan Banjar dan membangun markas di sana sebagai basis kolonial Inggris di Kalimantan Selatan. Wilayah-wilayah ini disebut-sebut sebagai daerah kaya dengan batubara dan emas. Namun dalam perkembangannya Hare justru menjadikan tempat itu sebagai rumah pribadinya, di mana ia menghabiskan banyak waktunya hanya bersama para haremnya, tanpa mengurus pemerintahan Inggris yang telah diwakilkan padanya. Alexander Hare mendatangkan para buruh imigran penambang timah asal Pulau Bangka dan Belitung ke Tanah Banjar, termasuk Tanah Laut. Mereka dipekerjakan untuk menggarap areal tambang batubara dan emas yang sempat dikuasai Belanda. Kelak para imigran Tiongkok ini akhirnya dikenal sebagai Cina Parit di Kota Pelaihari. Penguasaan Hare atas Maluka berlangsung sampai akhir 1816 yakni saat Inggris meninggalkan Banjarmasin.

Pada tahun 1823 diadakan perjanjian kembali antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Sultan Adam yang salah satu isinya adalah menegaskan kembali wilayah yang berada di daerah Tanah Laut menjadi bagian di bawah pemerintahan langsung Hindia Belanda.

Pihak Hindia Belanda menyebut wilayah di Tanah Laut dengan sebutan Landen Laut (negeri laut/darat laut/tanah laut) dan menjadikannya sebagai salah satu pintu gerbang/tol perdagangan di Kalimantan. Sekitar tahun 1842 Tabanio menjadi salah satu pos utama Belanda sebagai bagian dari zuid en oostkust van borneo/wilayah Pantai Selatan dan Timur Borneo yang berpusat di Banjarmasin. Pos ini dipegang oleh J. F. Mallien.

Tahun 1843 Tabanio dijadikan Afdeeling Tabenio di bawah wilayah Pantai Selatan dan Timur Borneo. Afdeling ini dipegang oleh J. F. Mallien sebagai Posthouder der Landen Laut/Pemegang Pos Tanah Laut dengan Kiai Jaija Negara sebagai petinggi dari pribumi dan di wilayah Plearie (Pelaihari) saat itu memiliki seorang petinggi cina/kapitan cina Tjong Liangseng.

Perkembangan selanjutnya wilayah Landen Laut ini menjadi sebuah distrik yaitu District Tanah Laut. Pada tahun 1848 Distrik Tanah Laut jadi bagian dari wilayah Afdeeling Binnenlanden atau Afdeling Pedalaman di Keresidenan Borneo (Pantai Selatan dan Timur). Pos utamanya di Tabanio dipegang oleh posthouder J. H. van Erp. Kemudian berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, tanggal 27 Agustus 1849, No. 8 dalam Staatsblad (Lembaran Negara Hindia-Belanda) Tahun 1849 no. 40, Tanah Laut masuk dalam Afdeling Borneo Selatan dan Timur (zuid-ooster-afdeeling) beribukota di Banjarmasin.

Tanah Laut menjadi bagian wilayah Zuid en Ooster Afdeeling van Borneo, peta menggambarkan keadaan pada masa Perang Banjar (1859-63), Hindia Belanda memperkuat pertahanan di beberapa daerah di Tanah Laut (Pelaihari, Tabanio, Bati-Bati, Batu Tungku)

Tahun 1859 Perang Banjar berkobar di Kalimantan Selatan. Pangeran Hidayat dan Tumenggung Jalil, ditambah Pangeran Antasari (cucu Pangeran Amir) dan beberapa tokoh lain memimpin penyerangan terhadap tambang-tambang dan pos-pos Belanda di Banjar. Tokoh pejuang Kiai Demang Leman serta Haji Buyasin dan Kiai Langlang dari Tanah Laut berhasil merebut benteng Belanda di Tabanio pada Agustus 1859. Ketika Belanda datang kembali dengan bantuan kapal perang Bone untuk merebut Benteng Tabanio, Haji Buyasin melawannya dengan gigih, sehingga serangan Belanda ini Gagal. Pada bulan Desember 1859 Benteng Haji Buyasin di Takisung diserang secara besar-besaran dan dapat di hancurkan. Haji Buyasin menyingkir ke daerah Pleihari yang akhirnya sampai ke daerah Bati-Bati.

Pada tahun 1860, tepatnya sejak tanggal 11 Juni 1860 Hindia Belanda mengumumkan pembubaran kesultanan Banjar secara sepihak.

Masa Pemerintahan Hindia Belanda (Tahun 1860 - 1940)

Ketertarikan Hindia Belanda di Tanah Laut selain pertanian dan rempah-rempah, terutama adalah karena Tanah Laut adalah salah satu daerah yang luas dan sebagai penghasil emas, besi dan platina. Hasil emasnya bahkan lebih banyak daripada di tempat lain.

Sejak saat diserahkan oleh Sultan Kerajaan Banjar kepada pemerintah Hindia Belanda, wilayah Tanah Laut terbagi menjadi enam belas distrik. Distrik yang luas dan padat penduduk dipimpin oleh seseorang dengan gelar Kiaij (Kiai), sementara wilayah yang lebih kecil dikendalikan oleh Pembukels (Pembakal). Para pemimpin ini bertanggung jawab kepada pemegang pos Belanda di Distrik Tabanio yang saat itu sebagai kota utama/ibu kota.

Pemerintahan dan otoritas sipil kemudian dialihkan Hindia Belanda ke Distrik Plaijharie (Pelaihari), ketika benteng di Tabanio berhasil direbut oleh para pejuang kesultanan Banjar. Distrik Pelaihari awalnya berstatus sebagai distrik kecil yang hanya dipimpin oleh Pembukels, kemudian berkembang menjadi distrik besar. Afdeling Tanah Laut akhirnya hanya terdiri dari tiga distrik yang semuanya dipimpin oleh Kiaij, yaitu: Plaijharie, Maluka dan Satui.

Dalam tahun 1868, Afdeling Tanah-Laut membawahi Distrik Pleiarie, Distrik Maloeka dan Distrik Tabaneo. Kemudian membawahi Distrik Pleiarie, Distrik Tabanio, Distrik Maloeka dan Distrik Satoei. Beberapa tempat penting di wilayah Tanah Laut saat itu antara lain:

• Pleihari - Ibukota distrik Pleihari, sebagai tempat kedudukan Letnan Sipil/Controleur, dan sebagai ibu kota afdeling. Daerahnya banyak perkebunan lada dan tambang emas.
• Kandangan, agak jauh ke selatan dari Pleihari; dihuni oleh orang Cina, yang bekerja di tambang emas di pelaihari.
• Koepang atau Soengei Koepang, sebuah kampung kecil, sebagai pasar umum bagi penduduk daerah pesisir dan pedalaman.
• Panjarattan, juga tempat perdagangan.
• Tabeniouw atau Tabanio, ibukota Distrik Tabanio, sebuah kampung di mulut sungai Tabanio. Di utara kampung terdapat benteng batu dengan empat selekoh/bastion dan dipersenjatai. Berfungsi untuk menutupi pantai melawan bajak laut.
• Lampej atau Poeloe Lampej, terletak di daerah berawa antara sungai Tabanio dan Maluka, sebelumnya tempat tinggal orang Inggris Alexander Hare. Banyak tebu dibudidayakan. Terdapat jalan menuju Tabanio.
• Banjoe-irang, terletak di utara adfedilng, lokasi tambang batu bara Julia Hermina yang ditambang oleh Pemerintah Hindia Belanda.
• Batti-Batti, kemungkinan ibu kota Distrik Maluka.
• Satoei, ibu kota Distrik Satoei, terletak di timur afdeling.

Menurut Staatblaad tahun 1875 no. 25 Afdeling Tanah Laut menjadi bagian Afdeeling Martapoera. Sejak tahun 1898, menurut Staatblaad tahun 1898 no. 178 Tanah Laut menjadi salah satu onderafdeeling di dalam Afdeeling Martapoera yaitu Onderafdeeling Tanah Laoet terdiri dari Distrik Pleihari, Distrik Maluka, Distrik Satui.

Berdasarkan Staadblad tahun 1913 No. 199 dan 279, Pelaihari menjadi Onderafdeling Pleihari dengan ibukota Pleihari di bawah Afdeling Banjarmasin. Afdeling Banjarmasin meliputi wilayah Banyu Irang, Martapura, Tabanio, bagian kanan daerah Sungai Barito, Pulau Petak sampai dengan Laut Jawa.

Tahun 1938 Hindia Belanda menyatukan seluruh administrasi di Kalimantan menjadi satu provinsi bernama Borneo (Gewest Borneo), yang beribukota di Banjarmasin. Dr. Bauke Jan Haga dilantik sebagai gubernur pertamanya. Kemudian tahun 1939 Perang Dunia II dimulai, dan pada tahun 1940 Pusat pemerintahan Belanda di Eropa jatuh ke tangan Jerman NAZI.

Masa Pendudukan Jepang (Tahun 1941 - 1945)

Pada tahun 1941 Kekaisaran Jepang memulai penaklukkan Asia Timur Raya. Pada tahun 1942 seluruh Kalimantan dikuasai oleh pasukan Jepang. Armada Jepang kemudian mendirikan markas di Banjarmasin dan Balikpapan. Pasukan yang melalui jalan laut dan mendarat di Jorong adalah yang berasal dari kesatuan Angkatan Laut (Kaigun) yang tiba Pelaihari tanggal 13 Februari 1942 dan terus ke Banjarmasin. Ketika Jepang datang ke Banjarmasin pertahanan Hindia Belanda lemah hingga mudah dikuasai. Surat kabar Kalimantan Raya No. 12 tanggal 19 Maret 1942 memberitakan bahwa pada hari Senin, 9 Februari 1942 semua badan-badan pegawai Belanda sudah tidak ada lagi di kota Pelaihari. Hari itu yang semestinya hari pasar, berubah menjadi sunyi senyap.

Daerah di Tanah Laut yaitu Maluka Pada masa pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan, dijadikan pemerintah pendudukan Jepang sebagai lapangan terbang dalam rangka Perang Asia Timur Raya. Barisan Kinrohosi dan Romusha dikerahkan Jepang untuk membuat landasan pacu (bandara Maluka), dan bunker-bunker pertahanan. Jepang juga mendirikan pabrik baja dan pabrik kertas di daerah Bajuin.

Pada tahun 1945 Perang Dunia II berakhir dan Jepang pun menyerah kepada Sekutu. Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Indonesia mengklaim seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai bagian dari negara yang baru lahir tersebut. Soekarno-Hatta melantik Pangeran Muhammad Noor sebagai gubernur Kalimantan.

Masa Kemerdekaan Indonesia (Tahun 1945 - 1965)

Tanah Laut adalah sebuah kewedanan yang berada di dalam wilayah Daswati II Banjar, dengan wilayahnya yang luas dan memiliki potensi yang besar sebagai sumber pendapatan asli daerah, seperti hutan beserta isinya, laut dan kekayaan alam di dalamnya dan barang-barang tambang dan galian yang tersimpan di dalam tanah serta kesuburan tanahnya. Potensi cukup besar yang dimiliki oleh Tanah Laut pada waktu itu belum bisa terkelola dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena keadaan yang demikian dan sejalan dengan adanya beberapa kewedanan di Kalimantan Selatan yang menuntut untuk dijadikan Daswati II, membangkitkan semangat dan keinginan yang kuat bagi tokoh-tokoh dan masyarakat Tanah Laut untuk meningkatkan kewedanannya menjadi Daswati II. Hasrat tersebut pernah disampaikan oleh wakil-wakil LVRI Tanah Laut melalui sebuah resolusi dalam Konverda LVRI se-Kalimantan Selatan di Martapura yang disampaikan oleh Ach. Syairani dan kawan-kawan pada tahun 1956. Kemudian pada tahun 1957 H. Arpan dan kawan-kawan, selaku wakil rakyat Tanah laut yang duduk di DPRD Banjar, memperjuangkan bagi otonom Daswati II Tanah Laut, namun belum juga membuahkan hasil. Kemudian pada tanggal 15 April 1961 bertempat di rumah H. Bakeri, Kepala Kampung Pelaihari, berkumpullah lima orang pemuda yaitu: Atijansyah Noor, Moh. Afham, Materan HB, H. Parhan HB dan EM. Hulaimy bertukar pendapat untuk memperjuangkan kembali kewedanan Tanah Laut menjadi Daswati II.

Tukar pendapat tersebut membuahkan hasil berupa tekad yang kuat memprakarsai untuk menghimpun kekuatan moril maupun material dalam upaya memperjuangkan terwujudnya Daswati II Tanah Laut. Tekad dan prakarsa tersebut dimulai dengan terselenggaranya rapat pada tanggal 3 Juni 1961, bertempat di rumah Moh. Afham yang dipimpin oleh materan HB. Rapat tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah Panitia Persiapan Penuntut Daswati II Tanah Laut dengan ketua umum Soeparjan. Panitia ini dikenal dengan nama Panitia Tujuh Belas dengan tugas pokok persiapan penyelenggaraan musyawarah besar seluruh masyarakat Tanah laut. Untuk terlaksananya tugas pokok tersebut panitia menetapkan lima program kerja, sebagai berikut:

1. Mengadakan hubungan dengan pemuka/tetuha masyarakat guna mendapat dukungan.
2. Mengumpulkan data potensi daerah.
3. Mengusahakan pengumpulan dana.
4. Membuat pengumuman untuk disebarluaskan ke masyarakat.
5. Menyelenggarakan ceramah dengan meminta kesediaan Ach. Syairani, H.M.N. Manuar, Wedana Usman Dundrung, Mahyu Arief dan H. Abdul Wahab.

Usaha Panitia Tujuh Belas berhasil dengan terselenggaranya Musyawarah Besar se-Tanah Laut pada tanggal 1-2 Juli 1961 dan menghasilkan resolusi pernyataan serta terbentuknya "Panitia Penyalur Hasrat Rakyat Tuntutan Daswati II Tanah Laut" yang diketuai H.M.N. Manuar. Pada tanggal 12 Juli 1962, panitia ini menyampaikan memori Tanah Laut kepada Bupati dan Wakil Ketua DPRD GR Banjar, kemudian pada tanggal 6 Agustus 1962, Ketua Seksi A DPRD GR Banjar meninjau Tanah Laut dan dalam sidangnya pada tanggal 3 September 1962 mendukung Tuntutan Tanah Laut untuk dijadikan Daswati II dengan surat keputusan nomor 37/3/DPRDGR/1962, tanggal 3 September 1962.

Dengan terbitnya keputusan DPRD GR Banjar tersebut, Panitia Penyalur terus berusaha mendapat dukungan di tingkat Provinsi, baik melalui Kerukunan Keluarga Tanah Laut (KKTL) di Banjarmasin maupun di DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan.

Atas usaha tersebut maka pada tanggal 26 November 1962 Tim DPRD GR Tingkat Kalimantan Selatan meninjau Tanah Laut, dari hasil kunjungan tersebut DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan mendukung terbentuknya Daswati II Tanah laut dalan bentuk sebuah resolusi yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, tanggal 11 Desember 1962, nomor 12/DPRDGR/RES/1962.

Sebagai realisasi dari resolusi DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan, Maka DPRD GR RI mengirim Tim yang dipimpin oleh Ketua Komisi B, yaitu Imam Sukarni Handokowijoyo dan tiba di Tanah Laut pada tanggal 2 Oktober 1963 yang disambut dengan rapat umum, kemudian melakukan peninjauan ke Kintap dan Ujung Batu serta pertemuan dengan pejabat dan panitia penuntut.

Dalam pertemuan dengan TIM DPRD GR RI Ketua tim menganjurkan agar Panitia Penyalur ditingkatkan menjadi Badan Persiapan, maka pada tanggal 27 Oktober 1963 Panitia Penyalur telah berhasil membentuk "Badan Persiapan Pembentukan Daswati II Tanah laut ", dengan Ketua H. M. N. Manuar. Pada tanggal 31 Oktober 1963 sidang DPRD GR Tingkat I Kalimantan Selatan menyetujui resolusi yang mendesak kepada Gubernur untuk menunjuk Penguasa Daerah bagi Tapin, Tabalong dan Tanah Laut.

Kemudian pada tanggal 11 Agustus 1964 diadakan serah terima kekuasaan kewedanan Tanah Laut dengan Bupati Banjar yang selanjutnya tanggal 9 September 1964 diresmikan berdirinya Kantor Persiapan Tingkat II Tanah Laut oleh Bapak Gubernur sekaligus melantik GT. M. Taberi sebagai kepala Kantor Persiapan.

Pada tanggal 24 April 1965 Badan persiapan yang ada diperbaharui dalam suatu musyawarah bertempat di Gedung Bioskop Sederhana Pelaihari yang dipimpin oleh A. Wahid dan berhasil menyusun Badan Persiapan Tingkat II yang baru dengan Ketua Umum R. Sugiarto dan Sekretaris Umum adalah A. Miskat.

Dalam kurun waktu Agustus sampai dengan November 1965, Badan Persiapan mengadakan beberapa kali rapat dan pertemuan dalam rangka mempersiapkan menyambut lahirnya Kabupaten Tanah Laut yang sudah di ambang pintu.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965, tentang Pembentukan Daswati II Tapin, Tabalong dan Tanah Laut, maka pada tanggal 2 Desember 1965 dilaksanakan upacara peresmian berdirinya Daswati II Tanah Laut oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah DR. Soemarno.

Dengan demikian tanggal 2 Desember dicatat sebagai Hari Jadi Kabupaten Tanah Laut yang diperingati setiap tahunnya.

Geografi

Kabupaten Tanah Laut terletak pada posisi 114°30'20 BT – 115°23'31 BT dan 3°30'33 LS - 4°11'38 LS dengan batas–batas administratif sebagai berikut :

Batas Wilayah

Utara	Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru
Timur	Kabupaten Tanah Bumbu dan Laut Jawa
Selatan	Laut Jawa
Barat	Laut Jawa

Luas wilayah Kabupaten Tanah Laut adalah 3.631,35 km² (363.135 ha) atau sekitar 9,71% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Daerah yang paling luas adalah Kecamatan Jorong dengan luas 628,00 km², kemudian Kecamatan Batu Ampar seluas 548,10 km² dan Kecamatan Kintap dengan luas 537,00 km², sedangkan kecamatan yang luas daerahnya paling kecil adalah Kecamatan Kurau dengan luas hanya 127,00 km². Berdasarkan tingkat kelandaiannya wilayah Kabupaten Tanah Laut dapat diklasifikasikan ke dalam empat kelompok, yaitu meliputi wilayah datar (kemiringan 0-2%) sebesar 290.147 ha, wilayah bergelombang (kemiringan 2-15%) sebesar 43.060 ha, wilayah curam (kemiringan 15-40%) sebesar 26.833 ha dan wilayah sangat curam (kemiringan >40%) sebesar 12.890 Hektar.

Pemerintahan

Daftar Bupati

Artikel utama: Daftar Bupati Tanah Laut

No.	Foto	Nama	Awal Menjabat	Akhir Menjabat	Wakil Bupati	Keterangan	Ref.
1	Gt. M. Tabri	1966	1967
2	Abdullah Syahrir	1967	1972
3	M. Roeslan	1972	1978
4	Soemarsono P.A.	1978	1983
5	Kamaruddin Dimeng	1983	1988
6	Soepirman	1988	1992
—	Drs. Fadhullah Thaib	1992	1993	Penjabat bupati
7	H. Totok Soewarto	1993	1998
8	Drs. H. M. Danche R. Arsa	1998	2003
9		Drs. H. Adriansyah	2003	2008	H. Ikhsanuddin Husin	Periode pertama
			2008	2013	Drs. H. Atmari	Periode kedua
10	H. Bambang Alamsyah, S.T.	2013	2018	Drs. H. Sukamta, M.A.P.
—	Drs. H. Syahrian Nurdin, M.Si.	15 Februari 2018	28 Februari 2018	Pelaksana harian (plh.) bupati, menggantikan bupati dan wabup petahana yang cuti Pilkada
—	Ir. Achmad Sofiani, M.T.	28 Februari 2018	23 Juni 2018	Penjabat sementara (pjs.) bupati, menggantikan bupati dan wabup petahana yang cuti Pilkada
—	Drs. H. Syahrian Nurdin, M.Si.	23 Juli 2018	7 Agustus 2018	Pelaksana harian (plh.) bupati
—	Siswansyah, S.H., M.H.	7 Agustus 2018	19 September 2018	Penjabat (pj.) bupati
11	Drs. H. Sukamta, M.A.P.	19 September 2018	19 September 2023	Abdi Rahman, S.Pd.	Bupati definitif
—	Ir. Syamsir Rahman, M.S.	20 September 2023	Masih menjabat	Penjabat (pj.) bupati

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2014-2019	2019-2024
PKB	2	3
Gerindra	5	6
PDI-P	8	6
Golkar	4	4
NasDem	4	4
PKS	2	3
PPP	3	2
PAN	2	3
Hanura	2	2
Demokrat	2	2
PKPI	1	0
Jumlah Anggota	35	35
Jumlah Partai	11	10

Lembaga Pemerintahan

Di Kabupaten ini ada 2 (dua) kelembagaan penting yang membentuk Pemerintahan Daerah, yaitu kelembagaan untuk pejabat politik, yaitu Kepala Daerah dan DPRD serta kelembagaan untuk pejabat karier yang terdiri dari perangkat daerah (Dinas, Badan, Kantor, Sekretariat, Kecamatan, Kelurahan dan lain-lain).

Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tanah Laut

Kabupaten Tanah Laut terdiri dari 11 kecamatan, 5 kelurahan, dan 130 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 344.730 jiwa dengan luas wilayah 3.631,35 km² dan sebaran penduduk 95 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Tanah Laut, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
63.01.10	Bajuin		9	Desa	Bajuin Galam Ketapang Kunyit Pamalongan Sungai Bakar Tanjung Tebing Siring Tirta Jaya
63.01.05	Bati Bati		14	Desa	Banyu Irang Bati-Bati Bentok Darat Bentok Kampung Benua Raya Kait-Kait Kait-Kait Baru Liang Anggang Nusa Indah Padang Pandahan Sambangan Ujung Ujung Baru
63.01.09	Batu Ampar		14	Desa	Ambawang Batu Ampar Bluru Damar Lima Damit Damit Hulu Durian Bungkuk Gunung Mas Gunung Melati Jilatan Jilatan Alur Pantai Linuh Tajau Mulya Tajau Pecah
63.01.11	Bumi Makmur		11	Desa	Bumi Harapan Handil Babirik Handil Birayang Atas Handil Birayang Bawah Handil Gayam Handil Labuan Amas Handil Maluka Handil Suruk Kurau Utara Pantai Harapan Sungai Rasau
63.01.02	Jorong		11	Desa	Alur Asam Asam Asam Jaya Asri Mulya Batalang Jorong Karang Rejo Muara Asam Asam Sabuhur Simpang Empat Sungai Baru Swarangan
63.01.07	Kintap		14	Desa	Bukit Mulia Kebun Raya Kintap Kintap Kecil Kintapura Mekar Sari Muara Kintap Pandan Sari Pasir Putih Riam Adungan Salaman Sebamban Baru Sumber Jaya Sungai Cuka
63.01.04	Kurau		11	Desa	Bawah Layung Handil Negara Kali Besar Kurau Maluka Baulin Padang Luas Raden Sarikandi Sungai Bakau Tambak Karya Tambak Sarinah
63.01.06	Panyipatan		10	Desa	Batakan Batu Mulya Batu Tungku Bumi Asih Kandangan Baru Kandangan Lama Kuringkit Panyipatan Suka Ramah Tanjung Dewa
63.01.03	Pelaihari	5	15	Desa	Ambungan Atu–Atu Bumi Jaya Guntung Besar Kampung Baru Panggung Panggung Baru Panjaratan Pemuda Sumber Mulia Sungai Riam Tampang Telaga Tungkaran Ujung Batu
				Kelurahan	Angsau Karang Taruna Pabahanan Pelaihari Sarang Halang
63.01.01	Takisung		12	Desa	Batilai Benua Lawas Benua Tengah Gunung Makmur Kuala Tambangan Pagatan Besar Ranggang Ranggang Dalam Sumber Makmur Tabanio Takisung Telaga Langsat
63.01.08	Tambang Ulang		9	Desa	Bingkulu Gunung Raja Kayu Habang Martadah Martadah Baru Pulau Sari Sungai Jelai Sungai Pinang Tambang Ulang
	TOTAL	5	130

Peta Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut

Organisasi Perangkat Daerah

Pemerintah Kabupaten Tanah Laut telah membentuk dan menyusun perangkat daerah terdiri dari:

BENTUK KELEMBAGAAN ORGANISASI	JUMLAH
Sekretariat Daerah	1
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1
Inspektorat	1
Dinas Daerah	19
Badan	4
Satuan Polisi Pamong Praja	1
Kecamatan	11
Staf Ahli Bupati	3

Demografi

Nanang Galuh Kabupaten Tanah Laut, Duta Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut.

Kabupaten Tanah Laut memiliki jumlah penduduk mencapai 324.283 jiwa, terdiri dari 166.526 jiwa laki-laki dan 157.757 jiwa perempuan. Tingkat kepadatan penduduk rata-rata sebesar 89 jiwa/km² pada tahun 2016. Adapun penduduk Tanah Laut menurut kecamatan 2010 yakni :

• Kecamatan Pelaihari, 63.895 jiwa
• Kecamatan Panyipatan, 21.151 jiwa
• Kecamatan Takisung, 27.998 jiwa
• Kecamatan Kurau, 11.578 jiwa
• Kecamatan Bumi Makmur, 11.831 jiwa
• Kecamatan Bati-Bati, 38.645 jiwa
• Kecamatan Tambang Ulang, 14.925 jiwa
• Kecamatan Bajuin, 15.957 jiwa
• Kecamatan Batu Ampar, 23.233 jiwa
• Kecamatan Jorong, 29.002 jiwa
• Kecamatan Kintap, 38.118 jiwa

Suku Bangsa

Penduduk Kabupaten Tanah Laut didominasi etnis Banjar dan Jawa. Selain itu terdapat pula etnis Madura, Sunda, Bugis, Makassar Tionghoa (Orang Cina Parit) dan lain-lain. Adapun keseluruhan suku bangsa yang ada di kabupaten ini antara lain:

1. Suku Banjar: 142.731 jiwa
2. Suku Jawa: 73.237 jiwa
3. Suku Madura: 3.282 jiwa
4. Suku Bukit: 585 jiwa
5. Suku Bakumpai: 32 jiwa
6. Suku Mandar: 49 jiwa
7. Suku Sunda: 2.739 jiwa
8. Suku lainnya: 5.268 jiwa

Pariwisata

Objek wisata

Tempat tujuan wisata yang dapat dikunjungi di wilayah Kabupaten Tanah Laut antara lain:

No	Nama	Lokasi	Jenis Wisata	Aksesibilitas (dari Kota Pelaihari)
1	Pantai Takisung	Takisung	Pantai	22 Km
2	Pantai Batakan	Batakan	Pantai	40 Km
3	Pantai Swarangan	Swarangan	Pantai	41 Km
4	Pantai Batu Lima	Kuala Tambangan	Pantai	42 Km
5	Air Terjun Bajuin	Sungai Bakar	Alam	10 Km
6	Air Terjun Balangdaras	Tanjung	Alam	25 Km
7	Air Terjun Hamindrai	Tanjung	Alam	17 km
8	Air Terjun Habulu	Tanjung	Alam	18 km
9	Gunung Kayangan	Ambungan	Alam	6 km
10	Gunung Keramaian	Ujung Batu	Alam	9 km
11	Bukit Sanghiyang	Gunung Makmur	Alam	16 km
12	Kawasan Goa Marmer	Sungai Bakar	Alam	10 km
13	Goa macan/Liang Babau	Tanjung	Alam	19 km
14	Kerbau Rawa	Benua Raya	Alam	26 km
15	Benteng Tabanio	Tabanio	Sejarah	25 km

Didahului oleh: Kawedanan Tanah Laut

Diteruskan oleh: tidak ada

Referensi

1. Republik Indonesia (1965). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965". Jakarta: Pemerintah Rebuplik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-01-28. Diakses tanggal 2018-04-07. 
2. BPS (2017). Kabupaten Tanah Laut Dalam Angka 2017. Pelaihari: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Laut. ISSN 0215-7144. dari versi asli tanggal 2016-09-11. Diakses tanggal 2016-09-06. 
3. "Visualisasi Data Kependuduakan - Kementerian Dalam Negeri 2020" (visual). www.dukcapil.kemendagri.go.id. dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 29 Juli 2021. 
4. "Metode Baru Indeks Pembangunan Manusia 2020-2021" (pdf). www.bps.go.id. dari versi asli tanggal 2021-01-27. Diakses tanggal 8 Maret 2022. 
5. "Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum Provinsi/Kabupaten Kota Dalam APBN T.A 2020" (pdf). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2020). Diakses tanggal 29 Juli 2021.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)
6. Hindia Belanda (1851). Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië (dalam bahasa Belanda). Batavia: Lange & Co. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2011-04-02. 
7. Wappäus, Johann E. (1864). Handbuch der Geographie und Statistik für die gebildeten Stände: Handbuch der Geographie und Statistik von Asien (dalam bahasa Jerman). Leipzig: Hinrichs. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2011-04-02. 
8. Hindia Belanda (1884). De Indo-Nederlandsche wetgeving: Staatsbladen van Nederlandsch Indie (dalam bahasa Belanda). Batavia: H. M. Van Dorp & Co. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-08. 
9. Lazardi (2017). "Kronologi Sejarah Pulau Kalimantan (45.000 SM - 2017 M)". Alanqa. dari versi asli tanggal 2018-04-07. 
10. Syahriansyah (2005). Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar. Kota Banjarmasin: IAIN Antasari Press. 
11. Gunawan, Edy (2018). "Keberadaan Benteng Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan". Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. dari versi asli tanggal 2018-04-07. 
12. Cahyono, M. Dwi (2016). "Benteng Tabanio". Patembayan Citralekha. dari versi asli tanggal 2018-04-07. 
13. (Belanda) J. J. Meijer (Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (Batavia).) (1864). Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. 14. Lange. hlm. 383. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2022-11-18. 
14. East Indian Company (1816). Annual Directoey and Almanac (dalam bahasa Inggris). Batavia: A. M. Mubbard. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-06. 
15. Sanusi, Didi G. (2017). "Kemesraan Raffles Dan Hare, Sang Penguasa Banjarmasin". jejakrekam.com. dari versi asli tanggal 2018-04-07. Diakses tanggal 2018-04-06. 
16. Hindia Belanda (1839). Staatsblad van Nederlandsch Indie (dalam bahasa Belanda). 's-Gravenhage: Ter Drukkerij van A. D. Schingkel. hlm. 232. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-08. 
17. Hindia Belanda (1842). Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 15. Batavia: Landsdrukkerij. hlm. 67. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-08. 
18. Hindia Belanda (1843). Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 16. Batavia: Landsdrukkerij. hlm. 72. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-08. 
19. Hindia Belanda (1848). Almanak en Naamregister van Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 21. Batavia: Landsdrukkerij. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-08. 
20. Hindia Belanda (1849). Staatsblad van Nederlandisch Indië (dalam bahasa Belanda). Batavia: Hindia Belanda. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-05. 
21. Fahmi, Ismail (2016). "HAJI BOEJASIN PAHLAWAN MUDA PENAKLUK FORT TABANIOW". ALGAZALIE. dari versi asli tanggal 2018-04-07. 
22. Wassink, G. (1863). Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie (dalam bahasa Belanda). 10-11. Batavia: Lange & Co. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2011-05-27. 
23. Boudewijnse, J.; Soest, G. H. (1876). De Indo-Nederlandsche wetgeving: Staatsbladen van Nederlandsch Indie (dalam bahasa Belanda). 1. Batavia: H. M. Van Dorp & Co. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-07. 
24. Hindia Belanda (1868). Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 41. Batavia: Landsdrukkerij. hlm. 139. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2014-04-18. 
25. Hindia Belanda (1871). Regerings-Almanak voor Nederlandsch-Indië (dalam bahasa Belanda). 44. Batavia: Landsdrukkerij. hlm. 195. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2014-04-18. 
26. Hollander, J. J. de (1869). Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië, voor de kadetten van alle wapenen bestemd voor de dienst in die gewesten (dalam bahasa Belanda). Ter drukkerij van Broese & Comp., voor rekening van de Koninklijke Militaire Academie. hlm. 143. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-08. 
27. Hollander, Joannes Jacobus de (1874). Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlansch Oost-Indië ... (dalam bahasa Belanda). Koninklijke militaire academie. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-08. 
28. Hindia Belanda (1875). Staatsblad van Nederlandisch Indië (dalam bahasa Belanda). Batavia: Hindia Belanda. dari versi asli tanggal 2023-03-10. Diakses tanggal 2018-04-05. 
29. Porda, Herry; Anis, M. Zainal Arifin; Mansyur; Susanto, Heri (2013). Dari Distrik ke Kota Kecamatan: Menyusuri Jejak Kota Satui dalam Lintasan Sejarah. Banjarmasin: DNA Banjarmasin. dari versi asli tanggal 2018-04-06. Diakses tanggal 2018-04-06. 
30. Kutoyo, Sutoyo; Sutjiatiningsih, Sri, ed. (1977). Sejarah Daerah Kalimantan Selatan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 
31. Wajidi (2010). "Maluka, Kinrohosi, dan Romusha". Bubuhan Banjar. dari versi asli tanggal 2018-04-07. 
32. Gunawan, Edy (2018). "Tinggalan Industri Jepang Di Tanah Laut". Direktorat Jenderal Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. dari versi asli tanggal 2018-04-07. 
33. "Pilbup Tanah Laut Nyaris Batal, Terselamatkan Oleh Satu Suara". Pelita Online. Diakses tanggal 26 November 2016. ^{[pranala nonaktif permanen]}
34. "H Bambang Alamsyah-Sukamta Resmi Pimpin Tanah Laut". Tribunnews.com. Banjarmasin Post Online. 24 Juli 2013. Diakses tanggal 26 November 2016. 
35. Maskuriah, Ulul (15 Februari 2018). "Syahrian Nurdin Jabat Plh Bupati Tanah Laut". ANTARA News. kalsel.antaranews.com. Diakses tanggal 17 Februari 2018. 
36. "Achmad Sofiani Jabat Pjs Bupati Tala". kalimantanpost.com. 28 Februari 2018. Diakses tanggal 2 Agustus 2018. ^{[pranala nonaktif permanen]}
37. "Tunggu Surat Balasan Kemendagri, Syahrian Nurdin Ditunjuk Plh Bupati Tanah Laut". jejakrekam.com. Diakses tanggal 2 Agustus 2018. 
38. "Penjabat Bupati Tala dilantik". ppid.tanahlautkab.go.id. 7 Agustus 2018. Diakses tanggal 2 Oktober 2018. ^{[pranala nonaktif permanen]}
39. "Sukamta dan Abdirahman Resmi Pimpin Tanahlaut, Ini Nomor Surat Keputusannya". Tribunnews.com. banjarmasin.tribunnews.com. Diakses tanggal 2 Oktober 2018. ^{[pranala nonaktif permanen]}
40. Perolehan Kursi DPRD Tanah Laut 2014-2019
41. Perolehan Kursi DPRD Tanah Laut 2019-2024
42. . Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2019-09-19. Diakses tanggal 5 Desember 2018. 
43. Pemda Tanah Laut (2016). "Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah". Pelaihari: Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2018-03-01. 
44. "Pemilihan Nanang dan Galuh Banjar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016". pelpost.com. Jum'at, 05 Agustus 2016, 13:39:42. dari versi asli tanggal 2021-04-20. Diakses tanggal 2020-10-21.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)

Lihat pula

• Tanah Bumbu

Pranala luar

Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965