www.wikidata.id-id.nina.az

Daftar Badan Usaha Milik Negara di Indonesia Artikel berikut menyajikan daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN

Daftar Badan Usaha Milik Negara di Indonesia

Artikel berikut menyajikan daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi, perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya, perusahaan yang akan memperoleh status BUMN, maupun perusahaan yang akan kehilangan status BUMN-nya. Per 24 Februari 2023, terdapat 39 perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN di Indonesia.

Logo BUMN untuk Indonesia per 1 Juli 2020, digunakan untuk menggantikan logo BUMN Hadir untuk Negeri yang digunakan sejak tahun 2015. Logo di atas muncul di hampir semua publikasi yang dibuat oleh BUMN Indonesia (biasanya diletakkan di pojok kiri atas), kecuali Garuda Indonesia dan BUMN lain yang berada dibawah Kementerian Keuangan
Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003

BUMN yang beroperasi Sunting

Merujuk pada Peraturan Menteri BUMN No. Per-4/MBU/03/2021, Kementerian BUMN memiliki 2 Wakil Menteri yang masing-masing membawahi 6 bidang (klaster), sehingga total terdapat 12 klaster BUMN. Enam klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri I berkaitan dengan bidang industri, sementara 6 klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri II berkaitan dengan bidang jasa.

Berikut adalah daftar klaster menurut Kementerian BUMN beserta perusahaan yang tergabung dalam klaster tersebut. Kategorisasi BUMN ke dalam tiap klaster mengikuti kategorisasi pada laman web resmi Kementerian BUMN.

Industri Energi, Minyak, dan Gas Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Pertamina (Persero) Pertamina Perusahaan Perseroan PP No. 31 Tahun 2003
  • Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) PLN Perusahaan Perseroan PP No. 23 Tahun 1994
  • Pemerintah: 100% (per 30 Juni 2022)

Industri Mineral dan Batubara Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Mineral Industri Indonesia (Persero) MIND ID Perusahaan Perseroan PP No. 46 Tahun 2022
  • Pemerintah: 100% (per 21 Maret 2023)

Industri Perkebunan dan Kehutanan Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Perkebunan Nusantara Perusahaan Perseroan PP No. 8 Tahun 1996
  • Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)
Perum Kehutanan Negara Perhutani Perusahaan Umum PP No. 72 Tahun 2010 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Industri Pangan dan Pupuk Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Pupuk Indonesia (Persero) Pupuk Indonesia Perusahaan Perseroan PP No. 20 Tahun 1969
  • Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) ID FOOD Perusahaan Perseroan PP No. 5 Tahun 1974
  • Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)
Perum BULOG BULOG Perusahaan Umum PP No. 13 Tahun 2016 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Industri Kesehatan Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Bio Farma (Persero) Biofarma Perusahaan Perseroan PP No. 1 Tahun 1997
  • Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)

Industri Manufaktur Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ID SURVEY Perusahaan Perseroan PP No. 1 Tahun 1977
  • Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Krakatau Steel Perusahaan Perseroan PP No. 52 Tahun 2002
  • Pemerintah: 80,00%
  • Manajemen: 0,03%
  • Masyarakat: 19,97% (per 30 September 2022)
PT Len Industri (Persero) DEFEND ID Perusahaan Perseroan PP No. 16 Tahun 1991
PP No. 123 Tahun 2021
PT Industri Kereta Api (Persero) INKA Perusahaan Perseroan PP No. 52 Tahun 2002
  • Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)

Jasa Keuangan Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Bank Mandiri Perusahaan Perseroan PP No. 75 Tahun 1998
  • Pemerintah: 52,00%
  • Lembaga Pengelola Investasi: 8,00%
  • Direksi: 0,05%
  • Masyarakat: 39,95% (per 31 Desember 2022)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bank BNI Perusahaan Perseroan PP No. 19 Tahun 1992
  • Pemerintah: 60,00%
  • Perseroan terbatas: 6,44%
  • Badan usaha asing: 24,71%
  • Manajemen: 0,02%
  • Masyarakat: 8,83% (per 31 Desember 2022)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Bank BRI Perusahaan Perseroan PP No. 21 Tahun 1992
  • Pemerintah: 53,19%
  • Masyarakat: 46,48%
  • Saham treasuri: 0,32% (per 31 Desember 2022)
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Bank BTN Perusahaan Perseroan PP No. 24 Tahun 1992
  • Pemerintah: 60,00%
  • Direksi: 0,08%
  • Masyarakat: 39,92% (per 31 Desember 2022)

Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Jiwasraya Perusahaan Perseroan PP No. 33 Tahun 1972
PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) ASABRI Perusahaan Perseroan PP No. 68 Tahun 1991
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) Indonesia Financial Group (IFG) Perusahaan Perseroan PP No. 18 Tahun 1973
PP No. 15 Tahun 2020
PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Indonesia Re Perusahaan Perseroan PP No. 20 Tahun 1983
PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) TASPEN Perusahaan Perseroan PP No. 26 Tahun 1981

Jasa Telekomunikasi dan Media Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Telkom Indonesia Perusahaan Perseroan PP No. 25 Tahun 1991
  • Pemerintah: 52,09%
  • The Bank of New York Mellon Corporation: 4,17%
  • Masyarakat: 43,74% (per 30 September 2022)
PT Danareksa (Persero) Danareksa Perusahaan Perseroan PP No. 25 Tahun 1976
PP No. 113 Tahun 2021
  • Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)
PT Produksi Film Negara (Persero) PFN Perusahaan Perseroan PP No. 42 Tahun 2023
Perum Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri Perusahaan Umum PP No. 6 Tahun 2019 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa Infrastruktur Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Adhi Karya (Persero) Tbk Adhi Perusahaan Perseroan PP No. 41 Tahun 1971
PT Brantas Abipraya (Persero) Abipraya Perusahaan Perseroan PP No. 32 Tahun 1980
PT Hutama Karya (Persero) HK Perusahaan Perseroan PP No. 14 Tahun 1971
PT Jasa Marga (Persero) Tbk Jasa Marga Perusahaan Perseroan PP No. 4 Tahun 1978
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk PP Perusahaan Perseroan PP No. 39 Tahun 1971
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Semen Indonesia Group (SIG) Perusahaan Perseroan PP No. 19 Tahun 1969
PT Waskita Karya (Persero) Tbk Waskita Perusahaan Perseroan PP No. 40 Tahun 1970
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Wika Perusahaan Perseroan PP No. 40 Tahun 1971
Perum Pembangunan Perumahan Nasional Perumnas Perusahaan Umum PP No. 83 Tahun 2015 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa Logistik Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ASDP Perusahaan Perseroan PP No. 15 Tahun 1992
PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI Perusahaan Perseroan PP No. 19 Tahun 1998
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Pelindo Perusahaan Perseroan PP No. 57 Tahun 1991
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Pelni Perusahaan Perseroan PP No. 9 Tahun 1973
PT Pos Indonesia (Persero) Pos Indonesia/POS IND Logistik Indonesia Perusahaan Perseroan PP No. 5 Tahun 1995
Perum DAMRI DAMRI Perusahaan Umum PP No. 38 Tahun 2018 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Jasa Pariwisata dan Pendukung Sunting

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) InJourney Perusahaan Perseroan PP No. 48 Tahun 1991
PP No. 72 Tahun 2021
  • Pemerintah: 100% (per 31 Desember 2021)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Garuda Indonesia Perusahaan Perseroan PP No. 67 Tahun 1971
  • Pemerintah: 60,54%
  • PT Trans Airways: 28,26%
  • Masyarakat: 11,20% (per 30 September 2022)
Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia AirNav Indonesia Perusahaan Umum PP No. 77 Tahun 2012 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negara

Subklaster Danareksa Sunting

Berikut adalah BUMN yang tergabung ke dalam subklaster Danareksa:

BUMN yang Merupakan Kewenangan Kementerian Keuangan Sunting

Berbeda dengan BUMN pada daftar sebelumnya yang kewenangan pengelolaannya telah dilimpahkan dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian BUMN, BUMN pada daftar berikut tetap dikelola oleh Kementerian Keuangan. Tidak beralihnya kewenangan ini kepada Kementerian BUMN, dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum dari masing-masing BUMN berikut.

Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum Kepemilikan
PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) SMI Perusahaan Perseroan PP No. 66 Tahun 2007
PP No. 75 Tahun 2008
PP No. 53 Tahun 2020
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) SMF Perusahaan Perseroan PP No. 5 Tahun 2005
PP No. 75 Tahun 2011
PP No. 57 Tahun 2020
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PT PII Perusahaan Perseroan PP No. 35 Tahun 2009
PP No. 50 Tahun 2016
PP No. 55 Tahun 2020
PT Geo Dipa Energi (Persero) Geo Dipa Energi Perusahaan Perseroan PP No. 62 Tahun 2011

Mantan BUMN Sunting

Berikut adalah daftar perusahaan BUMN yang telah dibubarkan, digabungkan, dilebur, didivestasikan, diambilalih (diakuisisi) oleh BUMN lain, atau dilakukan tindakan lain yang menyebabkan hilangnya status BUMN perusahaan. Termasuk dalam daftar perusahaan BUMN pada tabel ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Negara (PN) menurut aturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Perusahaan Negara merupakan padanan dari BUMN sebelum lahirnya UU No. 9 Tahun 1969 jo. Perpu No. 1 Tahun 1969 yang mana untuk pertama kalinya memperkenalkan klasifikasi BUMN seperti yang dikenal saat ini (dan sekaligus mengubah nomenklatur Perusahaan Negara menjadi perusahaan umum). Juga termasuk dalam tabel ini adalah seluruh aksi inbreng saham pemerintah kedalam BUMN dalam rangka pembentukan holding BUMN. Tidak termasuk dalam tabel ini adalah BUMN yang melakukan perubahan nama tanpa diikuti pembubaran badan hukum perusahaan, BUMN yang melakukan perubahan status dari satu jenis BUMN ke jenis BUMN lain, serta aksi korporasi yang BUMN lakukan terhadap perusahaan bukan BUMN.

Adapun tanggal yang digunakan pada tabel adalah tanggal diundangkannya ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum hilangnya status BUMN perusahaan. Bila dasar hukum tersebut menetapkan tanggal lain atau jangka waktu tertentu mengenai hilangnya status BUMN tersebut, atau ketentuan dalam dasar hukum tersebut kemudian mengalami keterlambatan, penundaan, atau pembatalan pelaksanaan, hal ini dapat dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel.

Tanggal
(YYYY-MM-DD)		 Nama BUMN Hilangnya Status BUMN
Dasar Hukum Sebab Keterangan
1966-03-09 PN Pertambangan Minyak dan Gas Nasional (Permigan) PP No. 9 Tahun 1966 Pembubaran Usaha
1966-09-01 Perusahaan Bangunan Negara Nabuka Karya PP No. 16 Tahun 1966 Pembubaran Usaha
1968-07-05 PN Tambang Bauksit Indonesia PP No. 22 Tahun 1968 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PN Aneka Tambang. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, PT Nikkel Indonesia, Proyek Intan Kalimantan Selatan, dan Proyek-Proyek eks-Bappetamb juga turut dilebur.
1968-07-05 PN Tambang Emas Cikotok PP No. 22 Tahun 1968 Peleburan BUMN
1968-07-05 PN Logam Mulia PP No. 22 Tahun 1968 Peleburan BUMN
1969-01-23 PN Farmasi dan Alat Kesehatan Raja Farma PP No. 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma. Selain 3 Perusahaan Negara tersebut, Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan juga turut dilebur.
1969-01-23 PN Sari Husada PP No. 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-01-23 PN Farmasi dan Alat Kesehatan Nakula Farma PP No. 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-01-23 PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kina Farma PP No. 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah I PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969-1970 ini, pada prosesnya, mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970-1971.
1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah II PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah III PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah IV PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah V PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah VI PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah VII PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah VIII PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1969-06-09 PN Pelabuhan Daerah IX PP No. 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN
1970-08-07 PN Karya Cotas PP No. 31 Tahun 1970 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Karya Nusantara (Persero)
1970-08-07 PN Permata Nusantara PP No. 31 Tahun 1970 Peleburan BUMN
1970-10-13 PN Pembangunan Niaga PP No. 47 Tahun 1970 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk satu perusahaan perseroan tanpa penjelasan mengenai nama BUMN yang terbentuk
1970-10-13 PN Sapta Motor PP No. 47 Tahun 1970 Peleburan BUMN
1971-01-12 PN BOMA PP No. 2 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Boma Bisma Indra (Persero)
1971-01-12 PN BISMA PP No. 2 Tahun 1971 Peleburan BUMN
1971-01-12 PN INDRA PP No. 2 Tahun 1971 Peleburan BUMN
1971-01-12 PN Sabang Merauke PP No. 3 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Barata Indonesia (Persero)
1971-01-12 PN Barata PP No. 3 Tahun 1971 Peleburan BUMN
1971-01-12 PN Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar PP No. 3 Tahun 1971 Peleburan BUMN
1971-02-16 PN Zatas PP No. 11 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Aneka Gas Industri (Persero)
1971-02-16 PN Asam Arang PP No. 11 Tahun 1971 Peleburan BUMN
1971-08-14 PN Kumala Karya PP No. 48 Tahun 1971 Pembubaran Usaha
1971-09-15 PN Percetakan Kebayoran PP No. 60 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
1971-09-15 PN Arta Yasa PP No. 60 Tahun 1971 Peleburan BUMN
1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara I PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya. Merujuk pada dasar hukum pendiriannya, BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No. 19 Tahun 1960, yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara, namun perusahaan-perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara. Oleh sebab itu, pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini.
1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara II PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha
1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara III PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha
1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara IV PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha
1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara V PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha
1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VI PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha
1971-12-31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VII PP No. 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha
1981-02-10 Perusahaan Perikanan Negara Riau PP No. 3 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Karya Mina (Persero)
1981-02-10 Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur PP No. 4 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perikanan Samodra Besar (Persero)
1981-02-10 Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara PP No. 4 Tahun 1981 Penggabungan BUMN
1981-02-10 Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah PP No. 5 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Tirta Raya Mina (Persero)
1981-02-10 PN Hasil Laut PP No. 5 Tahun 1981 Penggabungan BUMN
1981-04-01 PN Perkebunan XVI PP No. 11 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perkebunan XV (Persero). Seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan perusahaan beralih ke PT Perkebunan XV (Persero), kecuali unit Pabrik Gula Cot Girek yang mana nantinya dikonversi menjadi lahan tanaman kelapa sawit dan dijadikan tambahan modal bagi PT Perkebunan IX (Persero). Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah penggabungan perusahaan, PT Perkebunan XV (Persero) kerap disebut sebagai PT Perkebunan XV-XVI (Persero) dalam produk hukum lain.
1981-12-24 PN Buwana Karya PP No. 52 Tahun 1981 Pembubaran Usaha
1983-04-13 PT Perkebunan XXX (Persero) PP No. 6 Tahun 1983 Pembubaran Usaha Seluruh kekayaan negara yang tertanam pada perusahaan digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XII (Persero), PT Perkebunan XIII (Persero), PT Perkebunan XIV (Persero), dan PT Perkebunan XXVII (Persero). Hal ini berakibat pada dibubarkannya perusahaan.
1984-05-18 PT Semen Madura (Persero) PP No. 13 Tahun 1984 Divestasi
1986-03-04 PT Jado Trading Corporation (Persero) PP No. 13 Tahun 1986 Divestasi Divestasi dilakukan menggunakan mekanisme Employee Buyout (EBO), di mana pengalihan kepemilikan terjadi melalui penjualan saham perusahaan kepada para karyawan perusahaan.
1986-05-06 PT Bonded Warehouses Indonesia (Persero) PP No. 23 Tahun 1986 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
1986-05-06 PT Sasana Bhanda (Persero) PP No. 23 Tahun 1986 Peleburan BUMN
1987-05-25 Perum Perkebunan Kapas Indonesia PP No. 11 Tahun 1987 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XVIII (Persero), PT Perkebunan XXIII (Persero), PT Perkebunan XXVI (Persero), dan PT Perkebunan XXVII (Persero).
1987-10-22 PT Dayaza (Persero) PP No. 23 Tahun 1987 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Petrokimia Gresik (Persero)
1988-06-29 PN Metrika PP No. 8 Tahun 1988 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Krakatau Steel (Persero)
1990-04-23 PT Karya Mina (Persero) PP No. 11 Tahun 1990 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Tirta Raya Mina (Persero)
1990-04-25 PT Leppin (Persero) PP No. 12 Tahun 1990 Divestasi Pemerintah menjual seluruh saham kepada pihak swasta nasional dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh pihak swasta nasional
1990-07-17 PT Pusat Perkayuan Marunda (Persero) PP No. 31 Tahun 1990 Pembubaran Usaha Seluruh aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero), kecuali bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kehendak lain atas bagian likuidasi yang menjadi haknya
1990-07-24 Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro PP No. 36 Tahun 1990 Divestasi Pemerintah menjual seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam modal perusahaan kepada Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh usaha koperasi
1990-08-15 PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung (Persero) PP No. 38 Tahun 1990 Divestasi Pemerintah menjual seluruh saham kepada pihak swasta nasional dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh pihak swasta nasional
1990-10-30 Perum Tambang Batubara PP No. 56 Tahun 1990 Pembubaran Usaha Aset sisa setelah pembubaran kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero)
1990-12-13 PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok (Persero) PP No. 59 Tahun 1990 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Kodja (Persero) dan PT Kodja (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
1990-12-13 PT Pelita Bahari (Persero) PP No. 59 Tahun 1990 Penggabungan BUMN
1991-05-13 PT Kertas Kraf Cilacap (Persero) PP No. 28 Tahun 1991 Pembubaran Usaha Sebagian aset hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Blabak (Persero)
1991-08-01 PT Gita Karya (Persero) PP No. 47 Tahun 1991 Pembubaran Usaha Aset hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan PT Pradnya Paramita (Persero)
1992-03-16 PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara (Persero) PP No. 13 Tahun 1992 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
1993-01-08 PT Perkebunan XIV (Persero) PP No. 1 Tahun 1993 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
1993-11-30 PT Perkebunan XVII (Persero) PP No. 53 Tahun 1993 Pembubaran Usaha Sebagian aset hasil likuidasi, yaitu Pabrik Karung Delanggu, kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XV-XVI (Persero)
1994-12-06 PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia (Persero) PP No. 38 Tahun 1994 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
1995-04-27 PT Kertas Gowa (Persero) PP No. 11 Tahun 1995 Pembubaran Usaha Seluruh aset sisa likuidasi menjadi milik negara dan, pada tahun 2000, sebagian aset tersebut digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
1995-??-?? PT Semen Padang (Persero) [butuh rujukan] Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Semen Gresik (Persero) Tbk. Merupakan pelopor holding BUMN di Indonesia.
1995-??-?? PT Semen Tonasa (Persero) [butuh rujukan] Pengambilalihan oleh BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan II (Persero) PP No. 7 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara II (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan IX (Persero) PP No. 7 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan III (Persero) PP No. 8 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan IV (Persero) PP No. 8 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan V (Persero) PP No. 8 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan VI (Persero) PP No. 9 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan VII (Persero) PP No. 9 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan VIII (Persero) PP No. 9 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan X (Persero) PP No. 12 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara VII (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan XXXI (Persero) PP No. 12 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan XI (Persero) PP No. 13 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan XII (Persero) PP No. 13 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan XIII (Persero) PP No. 13 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan XV-XVI (Persero) PP No. 14 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan XVIII (Persero) PP No. 14 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan XIX (Persero) PP No. 15 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan XXI-XXII (Persero) PP No. 15 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan XXVII (Persero) PP No. 15 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan XX (Persero) PP No. 16 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XI (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) PP No. 16 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan XXIII (Persero) PP No. 17 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XII (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan XXVI (Persero) PP No. 17 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan XXIX (Persero) PP No. 17 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Perkebunan XXVIII (Persero) PP No. 19 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero)
1996-02-14 PT Perkebunan XXXII (Persero) PP No. 19 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-02-14 PT Bina Mulya Ternak (Persero) PP No. 19 Tahun 1996 Peleburan BUMN
1996-10-17 PT Industri Mesin Perkakas Indonesia (Persero) PP No. 64 Tahun 1996 Pembubaran Usaha Seluruh aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Krakatau Steel (Persero)
1997-08-07 PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) PP No. 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (Persero)
1997-08-07 PT Petrokimia Gresik (Persero) PP No. 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN
1997-08-07 PT Pupuk Kujang (Persero) PP No. 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN
1997-08-07 PT Pupuk Iskandar Muda (Persero) PP No. 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-02-13 Perum Perikanan Maluku PP No. 21 Tahun 1998 Pembubaran Usaha Kekayaan, hak, kewajiban, serta karyawan perusahaan kemudian dialihkan kepada PT Usaha Mina (Persero) dan PT Usaha Mina (Persero) berubah nama menjadi PT Perikanan Nusantara (Persero).
1998-02-13 PT Perikani (Persero) PP No. 21 Tahun 1998 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Usaha Mina (Persero) dan PT Usaha Mina (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Perikanan Nusantara (Persero).
1998-02-13 PT Tirta Raya Mina (Persero) PP No. 21 Tahun 1998 Penggabungan BUMN
1998-02-13 PT Perikanan Samodra Besar (Persero) PP No. 21 Tahun 1998 Penggabungan BUMN
1998-02-13 PT Karya Nusantara (Persero) PP No. 23 Tahun 1998 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Cipta Niaga (Persero)
1998-02-25 PT Kerta Niaga (Persero) PP No. 28 Tahun 1998 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Dharma Niaga (Persero)
1998-02-28 PT Mega Eltra (Persero) PP No. 34 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya (Persero)
1998-03-05 PT Industri Pesawat Terbang Nusantara (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan BUMN baru di bidang industri, PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero)
1998-03-05 PT PAL Indonesia (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05 PT Pindad (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05 PT Dahana (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05 PT Krakatau Steel (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05 PT Barata Indonesia (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05 PT Boma Bisma Indra (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05 PT Industri Kereta Api (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-03-05 PT LEN Industri (Persero) PP No. 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN
1998-10-01 PT Bank Bumi Daya (Persero) PP No. 75 Tahun 1998 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sebelumnya, pada 8 April 1998, terbit aturan perundang-undangan lain, yaitu PP Nomor 48 Tahun 1998, yang mengatur secara terpisah peleburan PT Bank Bumi Daya (Persero) dan PT Bank Dagang Negara (Persero) menjadi sebuah perusahaan perseroan di bidang perbankan. Peraturan pemerintah tersebut belum terlaksana ketika terbitnya PP Nomor 75 Tahun 1998, ditandai dengan bagaimana PP Nomor 75 Tahun 1998 masih menyebut PT Bank Bumi Daya (Persero) dan PT Bank Dagang Negara (Persero) dalam penentuan BUMN yang akan dileburkan, bukan menyebut nama BUMN baru hasil peleburan kedua BUMN. Meski demikian, PP Nomor 48 Tahun 1998 secara otomatis batal dikarenakan kedua entitas yang hendak dileburkan telah melebur menjadi institusi lain sebelum peleburan dapat terlaksana, sekalipun PP Nomor 75 Tahun 1998 tidak menyatakan bahwa PP tersebut dicabut.
1998-10-01 PT Bank Dagang Negara (Persero) PP No. 75 Tahun 1998 Peleburan BUMN
1998-10-01 PT Bank Ekspor Impor Indonesia (Persero) PP No. 75 Tahun 1998 Peleburan BUMN
1998-10-01 PT Bank Pembangunan Indonesia (Persero) PP No. 75 Tahun 1998 Peleburan BUMN
1999-10-13 PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Persero) PP No. 89 Tahun 1999 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) dan PT Hotel Indonesia Internasional (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Hotel Indonesia Natour (Persero).
1999-10-13 PT Industri Sandang I (Persero) PP No. 90 Tahun 1999 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Industri Sandang II (Persero) dan PT Industri Sandang II (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Industri Sandang Nusantara (Persero).
2001-05-18 PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia (Persero) PP No. 22 Tahun 2001 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Hotel Indonesia Natour (Persero)
2001-05-18 PN Lokananta PP No. 24 Tahun 2001 Pembubaran Usaha Semula, pada 1993, pemerintah berencana mengubah bentuk usaha PN Lokananta dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Namun, proses perubahan bentuk usaha menemui kendala dikarenakan terus menurunnya kinerja PN Lokananta dan ketidakmemadaian modal kerja perusahaan. Oleh sebab itu, pemerintah memutuskan mencabut aturan perubahan bentuk usaha tersebut, membubarkan PN Lokananta, dan menggunakan aset sisa likuidasi perusahaan sebagai tambahan penyertaan modal kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
2002-05-16 PT Indosat (Persero) Tbk PP No. 30 Tahun 2002 Divestasi Divestasi dilakukan melalui dua tahap. Pertama, pada Mei 2022, divestasi dilakukan atas 8,1% saham negara, sementara tahap kedua berupa pembelian 41,95% saham oleh Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (ST Telemedia [en]) pada 15 Desember 2022.
2002-09-23 PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero) PP No. 52 Tahun 2002 Pembubaran Usaha Pembubaran dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan split-off atas 10 anak perusahaan PT Bahana Pakarya Industri Strategis (Persero), yang menyebabkan kesepuluh anak perusahaan tersebut kembali memperoleh status BUMN Persero. Sepuluh anak perusahaan yang kembali memperoleh status BUMN ini adalah PT Dirgantara Indonesia (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dahana (Persero), PT Krakatau Steel (Persero), PT Barata Indonesia (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), PT Industri Kereta Api (Persero), PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero), serta PT Len Industri (Persero).
2003-03-31 PT Pantja Niaga (Persero) PP No. 22 Tahun 2003 Penggabungan BUMN Awalnya, pada 1998, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengalihkan seluruh saham negara pada PT Pantja Niaga (Persero) kepada PT Dharma Niaga (Persero) guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Namun, pelaksanaan hal tersebut terkendala dikarenakan kedua perusahaan mengalami penurunan kinerja. Oleh sebab itu, pada 2003, diputuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah baru untuk mencabut Peraturan Pemerintah sebelumnya serta menggabungkan kedua perusahaan ke dalam PT Cipta Niaga (Persero). PT Cipta Niaga (Persero) kemudian berubah nama menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero).
2003-03-31 PT Dharma Niaga (Persero) PP No. 22 Tahun 2003 Penggabungan BUMN
2004-10-11 PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita (Persero) PP No. 34 Tahun 2004 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Persero)
2005-03-18 Perjan Radio Republik Indonesia UU No. 32 Tahun 2002
PP No. 11 Tahun 2005
PP No. 12 Tahun 2005 		Menjadi LPP UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta PP Nomor 11 Tahun 2005 menetapkan Perjan Radio Republik Indonesia dan PT Televisi Republik Indonesia (Persero) sebagai Lembaga Penyiaran Publik (LPP). Sebagai tindak lanjut atas hal ini, PP Nomor 12 Tahun 2005 diterbitkan sebagai dasar pelepasan status BUMN RRI, sementara PP Nomor 13 Tahun 2005 diterbitkan sebagai dasar pelepasan status BUMN TVRI.
2005-03-18 PT Televisi Republik Indonesia (Persero) UU No. 32 Tahun 2002
PP No. 11 Tahun 2005
PP No. 13 Tahun 2005 		Menjadi LPP
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU PP Nomor 23 Tahun 2015 menginstruksikan agar BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) beralih status menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Hal ini menyebabkan 13 BUMN rumah sakit berbentuk Perjan harus menyelesaikan proses perubahan tersebut paling lambat pada 31 Desember 2005.
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Kariadi Semarang PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Sanglah Denpasar PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. M. Djamil Padang PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Mohammad Hoesin Palembang PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2005-06-13 Perjan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar PP No. 23 Tahun 2005 Menjadi BLU
2008-11-04 PT Industri Soda Indonesia (Persero) PP No. 70 Tahun 2008 Pembubaran Usaha Semula, pemerintah mencoba menggabungkan perusahaan ke dalam PT Garam. Namun, proses ini gagal sehingga dipilih alternatif pembubaran usaha. Proses pembubaran dimulai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perusahaan pada tanggal 9 Oktober 2007 yang menyepakati proses pembubaran dan likuidasi perusahaan.
2009-09-01 PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) UU No. 2 Tahun 2009
Keputusan Menteri Keuangan No. 336/KMK.06/2009 		Menjadi LPEI Pasal 48 UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan bahwa terhitung 9 bulan sejak UU disahkan, LPEI mulai beroperasi dan PT Bank Ekspor Indonesia (Persero) dinyatakan bubar tanpa likuidasi. Seluruh aktiva, pasiva, serta hak dan kewajiban hukum perusahaan dialihkan ke LPEI. Tanggal mulai operasional LPEI pun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2011-03-04 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (Persero) PP No. 20 Tahun 2011 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2011-11-25 PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) UU No. 24 Tahun 2011 Menjadi BPJS Pasal 60 dan pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2014, layanan PT Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) dialihkan menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme pembubaran tanpa likuidasi. Seluruh aset, liabilitas, hak dan kewajiban hukum, serta pegawai dari kedua perusahaan dialihkan ke masing-masing BPJS.
2011-11-25 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Persero) UU No. 24 Tahun 2011 Menjadi BPJS
2013-05-08 PT Kertas Padalarang (Persero) PP No. 34 Tahun 2013
PP No. 35 Tahun 2013
PP No. 36 Tahun 2013 		Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia melalui pengeluaran saham baru sebagai konversi atas dana talangan yang sebelumnya diberikan Perum kepada PT Kertas Blabak (Persero). Hal ini menyebabkan kepemilikan saham negara terdilusi, dari yang semula sebesar 40,77% menjadi sebesar 7,75%. Sisa 7,75% saham tersebut, di saat yang sama, dijual oleh pemerintah, sehingga sejak itu pemerintah tidak lagi memiliki kepemilikan atas PT Kertas Blabak. Hal ini sekaligus membatalkan kebijakan yang sebelumnya pemerintah ambil pada tahun 2000 namun gagal terlaksana, yaitu PP Nomor 11 Tahun 2000, di mana pemerintah kala itu bermaksud mendorong pengambilalihan PT Kertas Blabak (Persero) oleh PT Kertas Leces (Persero).
2013-05-08 PT Primissima (Persero) PP No. 37 Tahun 2013 Divestasi Pemerintah bermaksud menjual keseluruhan saham negara pada PT Primissima (Persero) kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI). Meski demikian, walau peraturan pemerintah penjualan saham telah terbit, hingga kini belum tercapai kesepakatan penjualan antara Pemerintah Indonesia dengan GKBI.
2013-06-05 PT Pengerukan Indonesia (Persero) PP No. 44 Tahun 2013
PP No. 71 Tahun 2013 		Pengambilalihan oleh BUMN Mnjadi anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
2013-12-24 PT Sarana Karya (Persero) PP No. 91 Tahun 2013 Divestasi Pihak yang melakukan pembelian atas seluruh saham negara tersebut adalah PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Pada tahun selanjutnya, 2014, PT Wijaya Karya (Persero) mengubah nama PT Sarana Karya menjadi PT Wijaya Karya Bitumen.
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara I (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara II (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara IV (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara V (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara VI (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara VIII (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara X (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara XI (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PP No. 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan I (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan Perum Kehutanan Negara
2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2014-09-17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Persero) PP No. 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN
2015-10-07 PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero) PP No. 77 Tahun 2015 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
2017-11-13 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk PP No. 47 Tahun 2017 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
2017-11-13 PT Timah (Persero) Tbk PP No. 47 Tahun 2017 Pengambilalihan oleh BUMN
2017-11-13 PT Bukit Asam (Persero) Tbk PP No. 47 Tahun 2017 Pengambilalihan oleh BUMN
2018-02-28 PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk PP No. 6 Tahun 2018 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Pertamina (Persero)
2019-10-17 PT Kimia Farma (Persero) Tbk PP No. 76 Tahun 2019 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero)
2019-10-17 PT Indonesia Farma (Persero) Tbk PP No. 76 Tahun 2019 Pengambilalihan oleh BUMN
2020-03-17 PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) PP No. 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
2020-03-17 PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) PP No. 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN
2020-03-17 PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) PP No. 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN
2020-03-17 PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) PP No. 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-05-04 PT Energy Management Indonesia (Persero) PP No. 65 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
2021-05-05 PT Superintending Company of Indonesia (Persero) PP No. 66 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
2021-05-05 PT Surveyor Indonesia (Persero) PP No. 66 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-07-02 PT Pegadaian (Persero) PP No. 73 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
2021-07-02 PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PP No. 73 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-09-15 PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) PP No. 97 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero)
2021-09-15 PT Pertani (Persero) PP No. 98 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Sang Hyang Seri (Persero)
2021-09-15 PT Perikanan Nusantara (Persero) PP No. 99 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perikanan Indonesia (Persero)
2021-10-01 PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) PP No. 101 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) kemudian melakukan pengubahan nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S-756/MBU/10/2021.
2021-10-01 PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) PP No. 101 Tahun 2021 Penggabungan BUMN
2021-10-01 PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) PP No. 101 Tahun 2021 Penggabungan BUMN
2021-10-06 PT Hotel Indonesia Natour (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
2021-10-06 PT Sarinah (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-10-06 PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-10-06 PT Angkasa Pura I (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-10-06 PT Angkasa Pura II (Persero) PP No. 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-12-27 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
2021-12-27 PT Sang Hyang Seri (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-12-27 PT Perikanan Indonesia (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-12-27 PT Berdikari (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2021-12-27 PT Garam (Persero) PP No. 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-12 PT Dirgantara Indonesia (Persero) PP No. 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Len Industri (Persero)
2022-01-12 PT PAL Indonesia (Persero) PP No. 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-12 PT Pindad (Persero) PP No. 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-12 PT Dahana (Persero) PP No. 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24 PT Nindya Karya (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Danareksa (Persero)
2022-01-24 PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24 PT Kawasan Industri Medan (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24 PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24 PT Kawasan Industri Makassar (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24 PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-01-24 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut PP No. 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN
2022-02-22 PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) PP No. 10 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma (Persero)
2022-09-21 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk PP No. 33 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
2022-12-08 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) PP No. 45 Tahun 2022
PP No. 46 Tahun 2022 		Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Mineral Industri Indonesia (Persero). Melalui PP Nomor 45 Tahun 2022 dan PP Nomor 66 Tahun 2022, MIND ID yang semula merupakan brand identity dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) dipisahkan dari Inalum melalui pembentukan perusahaan BUMN baru, PT Mineral Industri Indonesia (Persero), dengan mekanisme split-off, yang diikuti oleh akuisisi Inalum oleh perusahaan baru tersebut. Dengan pemisahan ini, Inalum kini berfokus pada operasional, produksi, dan pengembangan aluminium; sementara PT Mining Industry Indonesia berfokus pada pelaksanaan fungsi Strategic Holding Company. Proses split-off dan penamaan BUMN baru ini difinalisasi melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 21 Maret 2023.
2023-01-18 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) PP No. 3 Tahun 2023 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
2023-02-20 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) PP No. 8 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Nomor 5/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Sby. jo. Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Sby. pada 2 Juni 2022
2023-02-20 PT Kertas Leces (Persero) PP No. 9 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Nomor 1/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2018/PN Niaga Sby. jo. Nomor 5/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN Niaga Sby. pada 25 September 2018
2023-03-17 PT Istaka Karya (Persero) PP No. 13 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Nomor 26/Pdt. Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst. pada 12 Juli 2022
2023-03-17 PT Industri Sandang Nusantara (Persero) PP No. 14 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Keputusan Menteri BUMN selaku pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagaimana tertuang dalam surat bernomor S-90/MBU/02/2022 tanggal 2 Februari 2022, sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 6 tahun setelah PP diundangkan. Perusahaan, sejak 2018, hanya bergantung pada jasa maklon produksi kain dan tidak mampu menutupi biaya operasioanl perusahaan.
2023-04-03 PT. Kertas Kraft Aceh (Persero) PP No. 17 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) perusahaan tanggal 11 Maret 2022 sebelumnya telah menyepakati bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan. Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2008.
2023-04-03 PT. Industri Gelas (Persero) PP No. 18 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang mana dituangkan melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Surat Direksi pada bulan Maret 2022, sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) pembubaran perusahaan. PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan. Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2015.
2023-06-06 Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta PP No. 30 Tahun 2023 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam Perum DAMRI.

Akan Memperoleh Status BUMN Sunting

Berikut adalah perusahaan yang saat ini belum berstatus BUMN atau belum terbentuk namun akan segera memperoleh status BUMN:

  • PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menjadi BUMN melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP). Meski demikian, proses transformasi menjadi BUMN ini masih membutuhkan waktu yang panjang.

Akan Kehilangan Status BUMN Sunting

Berikut adalah perusahaan yang masih berstatus BUMN namun akan segera kehilangan statusnya sebagai BUMN:

Keterangan Sunting

  1. Seluruh penyertaan modal pada saat pendirian perusahaan berasal dari kekayaan negara hasil pengalihan saham negara pada BUMN yang kini menjadi anggota holding. Selama belum terjadi perubahan pada komposisi modal perusahaan, kepemilikan pemerintah dalam perusahaan tetap 100%.
  2. Merupakan singkatan dari Badan Usaha Logistik, nama lama ketika badan tersebut masih berupa Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114/U/KEP/1967
  3. 1,16% Saham Seri B + 58,84% Saham Seri C sama dengan 60,00%
  4. 0,39% Saham Seri B + 8,44% Saham Seri C sama dengan 8,83%
  5. ASDP sendiri merupakan singkatan dari Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan, nama resmi perusahaan hingga 2004.
  6. Nama DAMRI merupakan singkatan dari Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang mana merupakan institusi leluhur Perum DAMRI
  7. Pembentukan holding BUMN merupakan kebijakan Kementerian BUMN dibawah Menteri BUMN Erick Thohir dalam rangka menyusutkan jumlah BUMN menjadi sekitar 40 BUMN saja.[butuh rujukan] Dalam sistem holding BUMN, pemerintah dapat mengendalikan BUMN anggota holding dengan saham dwiwarna yang dapat mengganti peran induk holding BUMN sebagai pemegang saham pengendali.
  8. Contoh: perubahaan BUMN berbentuk Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan, dan perubahan BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Perseroan
  9. Contoh: pengambilalihan (akuisisi) perusahaan kompetitor bukan BUMN oleh BUMN, serta penanaman modal asing secara langsung (Foreign Direct Investment) oleh BUMN ke perusahaan bukan BUMN di luar negeri
  10. Tujuan dari hal ini adalah karena pada praktiknya dalam satu peristiwa hilangnya status BUMN, dapat terdapat beragam tanggal yang dapat digunakan untuk menentukan kapan sebenarnya suatu BUMN mulai kehilangan status BUMN-nya. Tanggal-tanggal ini antara lain adalah: (1). Tanggal BUMN pertama kali menerima gugatan pailit, (2). Tanggal keluarnya keputusan pengadilan niaga yang menyatakan BUMN pailit dan insolven, (3). Tanggal keluarnya keputusan kasasi atas keputusan kepailitan yang dikeluarkan pengadilan niaga, (4). Tanggal keluarnya konfirmasi dari Kementerian BUMN atau pejabat lain bahwa perusahaan akan segera dibubarkan, (5). Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) pembubaran perusahaan, (6). Tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam RUPS-LB, (7). Tanggal terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pembubaran BUMN, (8). Tanggal diputuskannya pembeli/pemenang lelang pembeliaan saham BUMN hasil divestasi pemerintah, (9). dsbg. Atas dasar itu, agar informasi tanggal yang ditampilkan bersifat konsisten dan seragam, dipilih tanggal terbitnya peraturan perundang-undangan sebagai tanggal yang digunakan pada tabel.
  11. Disingkat sebagai PN Bhinneka Kimia Farma, kini bernama PT Kimia Farma
  12. Disebut juga BPU MEKATANI
  13. Perpu Nomor 19 Tahun 1960 adalah aturan pendahulu dari pengaturan BUMN yang berlaku saat ini. Perpu ini menjadi landasan pembentukan suatu entitas yang dinamakan Badan Pimpinan Umum (BPU). Merujuk pada Bab XII Perpu tersebut, tugas BPU ditentukan berdasarkan apakah BPU tersebut merupakan BPU Berbadan Hukum atau BPU Tidak Berbadan Hukum. BPU Berbadan Hukum adalah BPU yang bertugas menguasai dan mengurus Perusahaan Negara tertentu serta menjalankan tugas direksi Perusahaan Negara tertentu; sementara BPU Tidak Berbadan Hukum adalah BPU yang bertugas mengawasi kepenguasaan dan kepengurusan Perusahan Negara tertentu serta mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan Negara. BPU Berbadan Hukum adalah Perusahaan Negara, dan Perusahaan Negara yang dikuasai oleh BPU Berbadan Hukum akan kehilangan status badan hukumnya (yang juga berarti kehilangan status Perusahaan Negara-nya). Hal tersebut tidak berlaku bagi BPU Tidak Berbadan Hukum.
  14. Disebut juga PERIKANI Riau
  15. Disebut juga PERIKANI Jawa Timur
  16. Disebut juga PERIKANI Sulawesi Selatan/Tenggara
  17. Disebut juga PERIKANI Jawa Tengah
  18. Sebagai contoh adalah pada PP Nomor 53 Tahun 1993 dan PP Nomor 14 Tahun 1996
  19. Disebut juga PT Jatraco
  20. Kini bernama PT Bukit Asam (Persero) Tbk
  21. Nantinya berubah nama menjadi PT Kertas Blabak
  22. Kini bernama PT Semen Indonesia (Persero)
  23. ^ PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sejak April 2012 berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) dan dikenal dengan brand identity Pupuk Indonesia Holding Company
  24. Kini bernama PT Pupuk Indonesia Niaga
  25. Kini bernama PT Dirgantara Indonesia
  26. Disebut juga Natour Ltd
  27. Lihat peristiwa tanggal 1998-03-05 pada tabel
  28. disebut juga PT Askes
  29. disebut juga PT Jamsostek
  30. Meski UU Nomor 19 Tahun 2003 mengatur bahwa BUMN yang termasuk dalam pengertian Perusahaan Perseroan memiliki paling sedikit 51% saham atas nama negara, hal ini tidak diatur dalam regulasi sebelumnya, UU Nomor 9 Tahun 1969; sehingga perusahaan berkepemilikan negara kurang dari 51% tetap diakui sebagai Perusahaan Persero selama tetap memenuhi ketentuan lain yang berlaku.
  31. Meskipun pembeli saham PT Sarana Karya (Persero) yang dijual tersebut adalah PT Waskita Karya (Persero) yang merupakan sesama BUMN, transaksi tersebut tetap digolongkan sebagai divestasi mengingat PP Nomor 91 Tahun 2013 mendeskripsikan hal ini sebagai transaksi "penjualan saham milik negara."
  32. disebut juga PT Inhutani I
  33. disebut juga PT Inhutani II
  34. disebut juga PT Inhutani III
  35. disebut juga PT Inhutani IV
  36. disebut juga PT Inhutani V
  37. Disebut juga PT Sucofindo
  38. Yaitu surat nomor S-149/MBU/03/2022 tertanggal 2 Maret 2022 dan surat nomor DIR/196 tertanggal 10 Maret 2022

Referensi Sunting

  1. Ramadhani, Pipit Ika (2020-07-02). Deny, Septian, ed. "Punya Logo Baru, Tengok Sejarah Berdirinya Kementerian BUMN". Liputan6.com. Diakses tanggal 2020-07-03. 
  2. Fitra, Khadijah Shahnaz (2023-02-25). "Merpati Airlines dan Kertas Leces Bubar, Ini Jumlah BUMN Tersisa". Bisnis Indonesia. Diakses tanggal 2023-02-28. 
  3. "Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-4/MBU/03/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara". Lembaran Negara Republik Indonesia. 2021-04-01. Diakses tanggal 2023-03-23. 
  4. . Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. 2020-09-09. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-08-08. Diakses tanggal 2023-03-23. 
  5. . bumn.go.id. Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-24. 
  6. PT PERTAMINA (PERSERO) dan entitas anaknya: Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen (PDF) (Laporan). PT Pertamina (Persero). 2022-04-13. hlm. 182. 
  7. Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara dan Entitas Anak: Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 (PDF) (Laporan). PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). 2022-07-26. hlm. 101. 
  8. 2021 Annual Report: Unlocking New Opportunities, Growing Towards Possibilities (PDF) (Laporan). PT Perkebunan Nusantara III (Persero). 2022-04-07. hlm. 87. 
  9. Laporan Tahunan 2021: Memperkuat Konsolidasi, Melewati Tantangan, Menyambut Peluang (PDF) (Laporan). PT Pupuk Indonesia (Persero). 2022-04-21. hlm. 156. 
  10. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) (dan Entitas Anak): Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 (PDF) (Laporan). PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). 2022-02-28. hlm. 195. 
  11. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2003-01-20. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-22. Diakses tanggal 2023-03-22. 
  12. Laporan Tahunan 2021: Digitalization and Technology Transformation Towards a Leading Life Science Company (Laporan). PT Bio Farma (Persero). 2022-03-31. hlm. 121. 
  13. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 (PDF) (Laporan). PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. 2022-10-31. hlm. 167. 
  14. Laporan Tahunan 2021 PT Industri Kereta Api (Persero): Beyond Innovation to Contributing to A Sustainable Future (Laporan). PT Industri Kereta Api (Persero). 2022-03-31. 
  15. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2022 dan 2021 (Laporan). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 2023-01-31. hlm. 244. 
  16. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2022 dan 2021 (PDF) (Laporan). PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. 2023-01-20. hlm. 197. 
  17. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) and Its Subsidiaries: Consolidated financial statements as of December 31, 2022 (PDF) (Laporan) (dalam bahasa Inggris). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2023-02-06. hlm. 244. 
  18. Laporan Tahunan 2022 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk: Pengembangan Transformasi Bisnis dan Digitalisasi Berbasis Ekosistem Perumahan (PDF) (Laporan). PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2023-02-17. hlm. 891. 
  19. Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 30 September 2022 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. dan Entitas Anaknya (PDF) (Laporan). PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. 2022-10-28. hlm. 73. 
  20. PT Danareksa (Persero) dan Entitas Anak: Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 (Laporan). PT Danareksa (Persero). 2022-03-21. hlm. 74. 
  21. Laporan Tahunan 2021 InJourney: The Future of Indonesia's Aviation & Tourism (PDF) (Laporan). PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero). 2022-04-14. hlm. 108. 
  22. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anak: Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 30 September 2022 (Tidak Diaudit) dan 31 Desember 2021 (PDF) (Laporan). PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. 2022-10-31. hlm. 85. 
  23. "Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1968" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 28 Februari 2023. 
  24. . Lembaran Negara Republik Indonesia. 1969-01-23. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-27. Diakses tanggal 2023-03-28. 
  25. . Lembaran Negara Republik Indonesia. 1969-06-09. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-27. Diakses tanggal 2023-03-28. 
  26. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1970-06-29. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-28. Diakses tanggal 2023-03-28. 
  27. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1970-08-07. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-28. Diakses tanggal 2023-03-28. 
  28. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1970-08-07. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-28. Diakses tanggal 2023-03-28. 
  29. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1971-01-12. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-28. Diakses tanggal 2023-03-28. 
  30. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1971-01-12. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-28. Diakses tanggal 2023-03-28. 
  31. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1971-02-16. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-28. Diakses tanggal 2023-03-28. 
  32. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1971-09-15. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-31. Diakses tanggal 2023-03-31. 
  33. ^ (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1963-05-22. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-31. Diakses tanggal 2023-03-31. 
  34. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1971-12-31. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-31. Diakses tanggal 2023-03-31. 
  35. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1960-04-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-31. Diakses tanggal 2023-03-31. 
  36. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1961-03-29. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  37. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1981-02-10. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  38. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1961-03-29. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  39. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1981-02-10. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  40. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1961-03-29. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  41. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1961-03-29. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  42. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1981-02-10. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  43. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1981-04-01. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  44. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1988-11-16. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  45. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1983-04-13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  46. Keterangan lebih lanjut cek: Kenton, Will (2022-12-22). James, Margaret; Costagliola, Diane, ed. (dalam bahasa Inggris). Investopedia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  47. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1986-03-04. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  48. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1986-05-06. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  49. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1987-05-25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  50. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1987-10-22. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  51. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1988-06-29. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  52. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1990-04-23. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  53. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1990-04-25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  54. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1990-07-17. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  55. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1990-07-24. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  56. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1990-08-15. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  57. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1990-10-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  58. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1990-12-13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-21. Diakses tanggal 2023-03-21. 
  59. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1991-05-13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  60. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1991-08-01. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  61. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1992-03-16. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  62. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1993-01-08. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  63. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1993-11-30. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  64. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1994-12-06. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  65. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2000-09-28. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-27. 
  66. . PT Semen Tonasa (Persero). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2023-03-20. 
  67. Almawadi, Issa (2012-12-17). Rafie, Barratut Taqiyyah, ed. . Kontan.co.id. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2020-06-15. 
  68. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1996-10-17. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  69. . Pupuk Sriwidjaja Palembang. 2012-04-19. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  70. ^ (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1998-02-13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2023-03-20. 
  71. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1998-02-13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  72. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1998-02-25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  73. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1998-02-28. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  74. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1998-03-05. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  75. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1998-10-01. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  76. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1998-04-08. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-26. 
  77. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1999-10-13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-27. 
  78. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1999-10-13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-26. Diakses tanggal 2023-03-27. 
  79. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2001-05-18. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  80. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1993-05-05. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  81. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2001-05-18. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  82. Pramisti, Nurul Qamariyah (2020-02-20). . Tirto. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  83. . Liputan6.com. 2002-12-30. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  84. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2002-09-23. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  85. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 1998-02-25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  86. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2003-03-31. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  87. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2004-10-11. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2023-03-20. 
  88. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2002-12-28. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  89. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2005-03-18. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  90. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2005-06-13. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  91. . Detik.com. 2005-06-17. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  92. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2000-01-28. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  93. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2008-11-04. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  94. . Kompas.com. 2008-11-10. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  95. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2008-11-04. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  96. . Lembaran Negara Republik Indonesia. 2009-01-12. Archived from the original on 2023-03-20. Diakses tanggal 2023-03-20. 
  97. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2011-11-25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-20. Diakses tanggal 2023-03-20. 
  98. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2013-05-08. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-28. Diakses tanggal 2023-03-29. 
  99. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2013-05-08. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-28. Diakses tanggal 2023-03-29. 
  100. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2013-05-08. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-29. Diakses tanggal 2023-03-29. 
  101. . Detik.com. 2013-05-26. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  102. Azmi, Salsabila Annisa (2020-05-22). . Harian Jogja. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  103. Wahyuni, Nurseffi Dewi (2014-01-07). . Liputan6.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  104. . Wijaya Karya Bitumen. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  105. . PT Pelabuhan Indonesia (Persero). Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  106. Islamiati, Widya (2022-12-15). . Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  107. Gumilar, Pandu, ed. (2023-02-26). . Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-19. Diakses tanggal 2023-03-19. 
  108. Wahyudi, Nyoman Ary (2023-03-21). . Bisnis Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-03-22. Diakses tanggal 2023-03-22. 
  109. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2023-02-20. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  110. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2023-02-20. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  111. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2023-03-17. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-03-25. Diakses tanggal 2023-03-25. 
  112. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2023-03-17. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-04-06. Diakses tanggal 2023-04-06. 
  113. ^ . Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia. 2022-03. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022-07-25. Diakses tanggal 2023-04-06. 
  114. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2023-04-03. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-04-06. Diakses tanggal 2023-04-06. 
  115. (PDF). Lembaran Negara Republik Indonesia. 2023-04-03. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2023-04-06. Diakses tanggal 2023-04-06. 
  116. "Stafsus Erick Klarifikasi soal BSI Jadi BUMN: Proses Masih Panjang". CNN Indonesia. 2022-09-30. Diakses tanggal 2023-03-23. 
  117. Oswaldo, Ignacio Geordi (2022-12-28). "Daftar BUMN yang Pailit dan Dibubarkan Pemerintah, Ada Kertas Leces". detik.com. Diakses tanggal 2023-02-28. 
  118. "Hanya Tersisa 7 Karyawan, Jokowi Restui Pembubaran PT PANN". CNN Indonesia. 2022-12-27. Diakses tanggal 2023-02-28. 
  119. ^ "Produksi Film Negara Bertransformasi dari Perum ke Persero untuk Mengokohkan Ekosistem Industri Perfilman Indonesia – Perum Produksi Film Negara". 2023-09-19. Diakses tanggal 2023-09-20. 
  120. Rahayu, Arfyana Citra (2022-11-28). "Ini Rincian 6 Perusahaan yang Akan Bergabung ke Holding Danareksa". Kontan. Diakses tanggal 2023-03-23. 
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Artikel berikut menyajikan daftar perusahaan Badan Usaha Milik Negara BUMN Indonesia baik perusahaan BUMN yang masih beroperasi perusahaan yang pernah berstatus BUMN namun kini telah kehilangan statusnya perusahaan yang akan memperoleh status BUMN maupun perusahaan yang akan kehilangan status BUMN nya Per 24 Februari 2023 terdapat 39 perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN di Indonesia 2 Logo BUMN untuk Indonesia per 1 Juli 2020 digunakan untuk menggantikan logo BUMN Hadir untuk Negeri yang digunakan sejak tahun 2015 Logo di atas muncul di hampir semua publikasi yang dibuat oleh BUMN Indonesia biasanya diletakkan di pojok kiri atas kecuali Garuda Indonesia dan BUMN lain yang berada dibawah Kementerian Keuangan 1 Wikisumber memiliki naskah asli yang berkaitan dengan artikel ini Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Daftar isi 1 BUMN yang beroperasi 1 1 Industri Energi Minyak dan Gas 1 2 Industri Mineral dan Batubara 1 3 Industri Perkebunan dan Kehutanan 1 4 Industri Pangan dan Pupuk 1 5 Industri Kesehatan 1 6 Industri Manufaktur 1 7 Jasa Keuangan 1 8 Jasa Asuransi dan Dana Pensiun 1 9 Jasa Telekomunikasi dan Media 1 10 Jasa Infrastruktur 1 11 Jasa Logistik 1 12 Jasa Pariwisata dan Pendukung 1 13 Subklaster Danareksa 2 BUMN yang Merupakan Kewenangan Kementerian Keuangan 3 Mantan BUMN 4 Akan Memperoleh Status BUMN 5 Akan Kehilangan Status BUMN 6 Keterangan 7 ReferensiBUMN yang beroperasi SuntingMerujuk pada Peraturan Menteri BUMN No Per 4 MBU 03 2021 Kementerian BUMN memiliki 2 Wakil Menteri yang masing masing membawahi 6 bidang klaster sehingga total terdapat 12 klaster BUMN Enam klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri I berkaitan dengan bidang industri sementara 6 klaster yang dibawahi oleh Wakil Menteri II berkaitan dengan bidang jasa 3 4 Berikut adalah daftar klaster menurut Kementerian BUMN beserta perusahaan yang tergabung dalam klaster tersebut Kategorisasi BUMN ke dalam tiap klaster mengikuti kategorisasi pada laman web resmi Kementerian BUMN 5 Industri Energi Minyak dan Gas Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Pertamina Persero Pertamina Perusahaan Perseroan PP No 31 Tahun 2003 Pemerintah 100 per 31 Desember 2021 6 PT Perusahaan Listrik Negara Persero PLN Perusahaan Perseroan PP No 23 Tahun 1994 Pemerintah 100 per 30 Juni 2022 7 Industri Mineral dan Batubara Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Mineral Industri Indonesia Persero MIND ID Perusahaan Perseroan PP No 46 Tahun 2022 Pemerintah 100 per 21 Maret 2023 a Industri Perkebunan dan Kehutanan Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Perkebunan Nusantara III Persero Perkebunan Nusantara Perusahaan Perseroan PP No 8 Tahun 1996 Pemerintah 100 per 31 Desember 2021 8 Perum Kehutanan Negara Perhutani Perusahaan Umum PP No 72 Tahun 2010 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negaraIndustri Pangan dan Pupuk Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Pupuk Indonesia Persero Pupuk Indonesia Perusahaan Perseroan PP No 20 Tahun 1969 Pemerintah 100 per 31 Desember 2021 9 PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero ID FOOD Perusahaan Perseroan PP No 5 Tahun 1974 Pemerintah 100 per 31 Desember 2021 10 Perum BULOG b BULOG Perusahaan Umum PP No 13 Tahun 2016 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negaraIndustri Kesehatan Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Bio Farma Persero Biofarma Perusahaan Perseroan PP No 1 Tahun 1997 Pemerintah 100 per 31 Desember 2021 12 Industri Manufaktur Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Biro Klasifikasi Indonesia Persero ID SURVEY Perusahaan Perseroan PP No 1 Tahun 1977 Pemerintah 100 per 31 Desember 2021 PT Krakatau Steel Persero Tbk Krakatau Steel Perusahaan Perseroan PP No 52 Tahun 2002 Pemerintah 80 00 Manajemen 0 03 Masyarakat 19 97 per 30 September 2022 13 PT Len Industri Persero DEFEND ID Perusahaan Perseroan PP No 16 Tahun 1991PP No 123 Tahun 2021PT Industri Kereta Api Persero INKA Perusahaan Perseroan PP No 52 Tahun 2002 Pemerintah 100 per 31 Desember 2021 14 Jasa Keuangan Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Bank Mandiri Persero Tbk Bank Mandiri Perusahaan Perseroan PP No 75 Tahun 1998 Pemerintah 52 00 Lembaga Pengelola Investasi 8 00 Direksi 0 05 Masyarakat 39 95 per 31 Desember 2022 15 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Bank BNI Perusahaan Perseroan PP No 19 Tahun 1992 Pemerintah 60 00 c Perseroan terbatas 6 44 Badan usaha asing 24 71 Manajemen 0 02 Masyarakat 8 83 d per 31 Desember 2022 16 PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Bank BRI Perusahaan Perseroan PP No 21 Tahun 1992 Pemerintah 53 19 Masyarakat 46 48 Saham treasuri 0 32 per 31 Desember 2022 17 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Bank BTN Perusahaan Perseroan PP No 24 Tahun 1992 Pemerintah 60 00 Direksi 0 08 Masyarakat 39 92 per 31 Desember 2022 18 Jasa Asuransi dan Dana Pensiun Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Asuransi Jiwasraya Persero Jiwasraya Perusahaan Perseroan PP No 33 Tahun 1972PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Persero ASABRI Perusahaan Perseroan PP No 68 Tahun 1991PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero Indonesia Financial Group IFG Perusahaan Perseroan PP No 18 Tahun 1973PP No 15 Tahun 2020PT Reasuransi Indonesia Utama Persero Indonesia Re Perusahaan Perseroan PP No 20 Tahun 1983PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri Persero TASPEN Perusahaan Perseroan PP No 26 Tahun 1981Jasa Telekomunikasi dan Media Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Telkom Indonesia Persero Tbk Telkom Indonesia Perusahaan Perseroan PP No 25 Tahun 1991 Pemerintah 52 09 The Bank of New York Mellon Corporation 4 17 Masyarakat 43 74 per 30 September 2022 19 PT Danareksa Persero Danareksa Perusahaan Perseroan PP No 25 Tahun 1976PP No 113 Tahun 2021 Pemerintah 100 per 31 Desember 2021 20 PT Produksi Film Negara Persero PFN Perusahaan Perseroan PP No 42 Tahun 2023Perum Percetakan Uang Republik Indonesia Peruri Perusahaan Umum PP No 6 Tahun 2019 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negaraJasa Infrastruktur Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Adhi Karya Persero Tbk Adhi Perusahaan Perseroan PP No 41 Tahun 1971PT Brantas Abipraya Persero Abipraya Perusahaan Perseroan PP No 32 Tahun 1980PT Hutama Karya Persero HK Perusahaan Perseroan PP No 14 Tahun 1971PT Jasa Marga Persero Tbk Jasa Marga Perusahaan Perseroan PP No 4 Tahun 1978PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk PP Perusahaan Perseroan PP No 39 Tahun 1971PT Semen Indonesia Persero Tbk Semen Indonesia Group SIG Perusahaan Perseroan PP No 19 Tahun 1969PT Waskita Karya Persero Tbk Waskita Perusahaan Perseroan PP No 40 Tahun 1970PT Wijaya Karya Persero Tbk Wika Perusahaan Perseroan PP No 40 Tahun 1971Perum Pembangunan Perumahan Nasional Perumnas Perusahaan Umum PP No 83 Tahun 2015 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negaraJasa Logistik Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT ASDP Indonesia Ferry Persero e ASDP Perusahaan Perseroan PP No 15 Tahun 1992PT Kereta Api Indonesia Persero KAI Perusahaan Perseroan PP No 19 Tahun 1998PT Pelabuhan Indonesia Persero Pelindo Perusahaan Perseroan PP No 57 Tahun 1991PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero Pelni Perusahaan Perseroan PP No 9 Tahun 1973PT Pos Indonesia Persero Pos Indonesia POS IND Logistik Indonesia Perusahaan Perseroan PP No 5 Tahun 1995Perum DAMRI f DAMRI Perusahaan Umum PP No 38 Tahun 2018 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negaraJasa Pariwisata dan Pendukung Sunting Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero InJourney Perusahaan Perseroan PP No 48 Tahun 1991PP No 72 Tahun 2021 Pemerintah 100 per 31 Desember 2021 21 PT Garuda Indonesia Persero Tbk Garuda Indonesia Perusahaan Perseroan PP No 67 Tahun 1971 Pemerintah 60 54 PT Trans Airways 28 26 Masyarakat 11 20 per 30 September 2022 22 Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia AirNav Indonesia Perusahaan Umum PP No 77 Tahun 2012 Seluruh modal Perum dimiliki oleh negaraSubklaster Danareksa Sunting Bab atau bagian ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak Bab atau bagian ini akan dihapus bila tidak tersedia referensi ke sumber tepercaya dalam bentuk catatan kaki atau pranala luar Berikut adalah BUMN yang tergabung ke dalam subklaster Danareksa PT Virama Karya Persero PT Yodya Karya Persero PT Bina Karya Persero PT Indra Karya Persero Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II PT Amarta Karya Persero PT Indah Karya Persero PT Barata Indonesia Persero PT Boma Bisma Indra Persero PT Djakarta Lloyd Persero PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero PT Dok dan Perkapalan Surabaya Persero PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero PT Industri Kapal Indonesia Persero PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam Persero PT Primissima Persero PT Semen Kupang Persero PT Varuna Tirta Prakasya Persero Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara Perum Percetakan Negara Republik IndonesiaBUMN yang Merupakan Kewenangan Kementerian Keuangan SuntingBerbeda dengan BUMN pada daftar sebelumnya yang kewenangan pengelolaannya telah dilimpahkan dari Kementerian Keuangan kepada Kementerian BUMN BUMN pada daftar berikut tetap dikelola oleh Kementerian Keuangan Tidak beralihnya kewenangan ini kepada Kementerian BUMN dinyatakan secara tegas dalam Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar hukum dari masing masing BUMN berikut Nama Perusahaan Nama Dagang Bentuk BUMN Dasar Hukum KepemilikanPT Sarana Multi Infrastruktur Persero SMI Perusahaan Perseroan PP No 66 Tahun 2007PP No 75 Tahun 2008PP No 53 Tahun 2020PT Sarana Multigriya Finansial Persero SMF Perusahaan Perseroan PP No 5 Tahun 2005PP No 75 Tahun 2011PP No 57 Tahun 2020PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero PT PII Perusahaan Perseroan PP No 35 Tahun 2009PP No 50 Tahun 2016PP No 55 Tahun 2020PT Geo Dipa Energi Persero Geo Dipa Energi Perusahaan Perseroan PP No 62 Tahun 2011Mantan BUMN SuntingBerikut adalah daftar perusahaan BUMN yang telah dibubarkan digabungkan dilebur didivestasikan diambilalih diakuisisi oleh BUMN lain atau dilakukan tindakan lain yang menyebabkan hilangnya status BUMN perusahaan Termasuk dalam daftar perusahaan BUMN pada tabel ini adalah perusahaan perusahaan yang dikategorikan sebagai Perusahaan Negara PN menurut aturan perundang undangan Hal ini dikarenakan Perusahaan Negara merupakan padanan dari BUMN sebelum lahirnya UU No 9 Tahun 1969 jo Perpu No 1 Tahun 1969 yang mana untuk pertama kalinya memperkenalkan klasifikasi BUMN seperti yang dikenal saat ini dan sekaligus mengubah nomenklatur Perusahaan Negara menjadi perusahaan umum Juga termasuk dalam tabel ini adalah seluruh aksi inbreng saham pemerintah kedalam BUMN dalam rangka pembentukan holding BUMN g Tidak termasuk dalam tabel ini adalah BUMN yang melakukan perubahan nama tanpa diikuti pembubaran badan hukum perusahaan BUMN yang melakukan perubahan status dari satu jenis BUMN ke jenis BUMN lain h serta aksi korporasi yang BUMN lakukan terhadap perusahaan bukan BUMN i Adapun tanggal yang digunakan pada tabel adalah tanggal diundangkannya ketentuan perundang undangan yang menjadi dasar hukum hilangnya status BUMN perusahaan Bila dasar hukum tersebut menetapkan tanggal lain atau jangka waktu tertentu mengenai hilangnya status BUMN tersebut atau ketentuan dalam dasar hukum tersebut kemudian mengalami keterlambatan penundaan atau pembatalan pelaksanaan hal ini dapat dijelaskan pada kolom keterangan pada tabel j Tanggal YYYY MM DD Nama BUMN Hilangnya Status BUMNDasar Hukum Sebab Keterangan1966 03 09 PN Pertambangan Minyak dan Gas Nasional Permigan PP No 9 Tahun 1966 Pembubaran Usaha1966 09 01 Perusahaan Bangunan Negara Nabuka Karya PP No 16 Tahun 1966 Pembubaran Usaha1968 07 05 PN Tambang Bauksit Indonesia PP No 22 Tahun 1968 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PN Aneka Tambang Selain 3 Perusahaan Negara tersebut Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Tambang Umum Negara PT Nikkel Indonesia Proyek Intan Kalimantan Selatan dan Proyek Proyek eks Bappetamb juga turut dilebur 23 1968 07 05 PN Tambang Emas Cikotok PP No 22 Tahun 1968 Peleburan BUMN1968 07 05 PN Logam Mulia PP No 22 Tahun 1968 Peleburan BUMN1969 01 23 PN Farmasi dan Alat Kesehatan Raja Farma PP No 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma k Selain 3 Perusahaan Negara tersebut Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan juga turut dilebur 24 1969 01 23 PN Sari Husada PP No 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 01 23 PN Farmasi dan Alat Kesehatan Nakula Farma PP No 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 01 23 PN Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kina Farma PP No 3 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 06 09 PN Pelabuhan Daerah I PP No 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk Organisasi Pembinaan Pelabuhan 25 Peleburan yang seharusnya selesai pada akhir tahun anggaran 1969 1970 ini pada prosesnya mengalami hambatan sehingga pada tahun 1970 diperpanjang hingga akhir tahun anggaran 1970 1971 26 1969 06 09 PN Pelabuhan Daerah II PP No 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 06 09 PN Pelabuhan Daerah III PP No 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 06 09 PN Pelabuhan Daerah IV PP No 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 06 09 PN Pelabuhan Daerah V PP No 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 06 09 PN Pelabuhan Daerah VI PP No 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 06 09 PN Pelabuhan Daerah VII PP No 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 06 09 PN Pelabuhan Daerah VIII PP No 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN1969 06 09 PN Pelabuhan Daerah IX PP No 18 Tahun 1969 Peleburan BUMN1970 08 07 PN Karya Cotas PP No 31 Tahun 1970 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Karya Nusantara Persero 27 1970 08 07 PN Permata Nusantara PP No 31 Tahun 1970 Peleburan BUMN1970 10 13 PN Pembangunan Niaga PP No 47 Tahun 1970 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk satu perusahaan perseroan tanpa penjelasan mengenai nama BUMN yang terbentuk 28 1970 10 13 PN Sapta Motor PP No 47 Tahun 1970 Peleburan BUMN1971 01 12 PN BOMA PP No 2 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Boma Bisma Indra Persero 29 1971 01 12 PN BISMA PP No 2 Tahun 1971 Peleburan BUMN1971 01 12 PN INDRA PP No 2 Tahun 1971 Peleburan BUMN1971 01 12 PN Sabang Merauke PP No 3 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Barata Indonesia Persero 30 1971 01 12 PN Barata PP No 3 Tahun 1971 Peleburan BUMN1971 01 12 PN Pelaksanaan Pembangunan Proyek Proyek Industri Dasar PP No 3 Tahun 1971 Peleburan BUMN1971 02 16 PN Zatas PP No 11 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Aneka Gas Industri Persero 31 1971 02 16 PN Asam Arang PP No 11 Tahun 1971 Peleburan BUMN1971 08 14 PN Kumala Karya PP No 48 Tahun 1971 Pembubaran Usaha1971 09 15 PN Percetakan Kebayoran PP No 60 Tahun 1971 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk Perum Percetakan Uang Republik Indonesia 32 1971 09 15 PN Arta Yasa PP No 60 Tahun 1971 Peleburan BUMN1971 12 31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara I PP No 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha PP Nomor 75 Tahun 1971 mengatur pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara l beserta 7 Perusahaan Negara yang berada di lingkungannya 34 Merujuk pada dasar hukum pendiriannya BPU tersebut tergolong BPU Tidak Berbadan Hukum sesuai Perpu No 19 Tahun 1960 m yang artinya BPU tersebut bukan Perusahaan Negara namun perusahaan perusahaan yang diawasinya tetap berstatus Perusahaan Negara 33 Oleh sebab itu pembubaran ketujuh Perusahaan Negara tersebut dapat dimasukkan ke dalam daftar ini 1971 12 31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara II PP No 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha1971 12 31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara III PP No 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha1971 12 31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara IV PP No 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha1971 12 31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara V PP No 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha1971 12 31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VI PP No 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha1971 12 31 Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara VII PP No 75 Tahun 1971 Pembubaran Usaha1981 02 10 Perusahaan Perikanan Negara Riau n PP No 3 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Karya Mina Persero 37 1981 02 10 Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur o PP No 4 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perikanan Samodra Besar Persero 39 1981 02 10 Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan Tenggara p PP No 4 Tahun 1981 Penggabungan BUMN1981 02 10 Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah q PP No 5 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Tirta Raya Mina Persero 42 1981 02 10 PN Hasil Laut PP No 5 Tahun 1981 Penggabungan BUMN1981 04 01 PN Perkebunan XVI PP No 11 Tahun 1981 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perkebunan XV Persero Seluruh hak kewajiban dan kekayaan perusahaan beralih ke PT Perkebunan XV Persero kecuali unit Pabrik Gula Cot Girek yang mana nantinya dikonversi menjadi lahan tanaman kelapa sawit dan dijadikan tambahan modal bagi PT Perkebunan IX Persero 43 44 Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah penggabungan perusahaan PT Perkebunan XV Persero kerap disebut sebagai PT Perkebunan XV XVI Persero dalam produk hukum lain r 1981 12 24 PN Buwana Karya PP No 52 Tahun 1981 Pembubaran Usaha1983 04 13 PT Perkebunan XXX Persero PP No 6 Tahun 1983 Pembubaran Usaha Seluruh kekayaan negara yang tertanam pada perusahaan digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XII Persero PT Perkebunan XIII Persero PT Perkebunan XIV Persero dan PT Perkebunan XXVII Persero Hal ini berakibat pada dibubarkannya perusahaan 45 1984 05 18 PT Semen Madura Persero PP No 13 Tahun 1984 Divestasi1986 03 04 PT Jado Trading Corporation Persero s PP No 13 Tahun 1986 Divestasi Divestasi dilakukan menggunakan mekanisme Employee Buyout EBO 46 di mana pengalihan kepemilikan terjadi melalui penjualan saham perusahaan kepada para karyawan perusahaan 47 1986 05 06 PT Bonded Warehouses Indonesia Persero PP No 23 Tahun 1986 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Kawasan Berikat Nusantara Persero 48 1986 05 06 PT Sasana Bhanda Persero PP No 23 Tahun 1986 Peleburan BUMN1987 05 25 Perum Perkebunan Kapas Indonesia PP No 11 Tahun 1987 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XVIII Persero PT Perkebunan XXIII Persero PT Perkebunan XXVI Persero dan PT Perkebunan XXVII Persero 49 1987 10 22 PT Dayaza Persero PP No 23 Tahun 1987 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Petrokimia Gresik Persero 50 1988 06 29 PN Metrika PP No 8 Tahun 1988 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Krakatau Steel Persero 51 1990 04 23 PT Karya Mina Persero PP No 11 Tahun 1990 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Tirta Raya Mina Persero 52 1990 04 25 PT Leppin Persero PP No 12 Tahun 1990 Divestasi Pemerintah menjual seluruh saham kepada pihak swasta nasional dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh pihak swasta nasional 53 1990 07 17 PT Pusat Perkayuan Marunda Persero PP No 31 Tahun 1990 Pembubaran Usaha Seluruh aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Kawasan Berikat Nusantara Persero kecuali bila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kehendak lain atas bagian likuidasi yang menjadi haknya 54 1990 07 24 Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro PP No 36 Tahun 1990 Divestasi Pemerintah menjual seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam modal perusahaan kepada Koperasi Karyawan Redrying Bojonegoro dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh usaha koperasi 55 1990 08 15 PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung Persero PP No 38 Tahun 1990 Divestasi Pemerintah menjual seluruh saham kepada pihak swasta nasional dikarenakan model usaha yang ditawarkan BUMN dinilai telah dapat dilakukan oleh pihak swasta nasional 56 1990 10 30 Perum Tambang Batubara PP No 56 Tahun 1990 Pembubaran Usaha Aset sisa setelah pembubaran kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Tambang Batubara Bukit Asam Persero t 57 1990 12 13 PT Dok dan Perkapalan Tanjung Priok Persero PP No 59 Tahun 1990 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Kodja Persero dan PT Kodja Persero kemudian berubah nama menjadi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero 58 1990 12 13 PT Pelita Bahari Persero PP No 59 Tahun 1990 Penggabungan BUMN1991 05 13 PT Kertas Kraf Cilacap Persero PP No 28 Tahun 1991 Pembubaran Usaha Sebagian aset hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Blabak Persero u 59 1991 08 01 PT Gita Karya Persero PP No 47 Tahun 1991 Pembubaran Usaha Aset hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi Perum Percetakan Uang Republik Indonesia dan PT Pradnya Paramita Persero 60 1992 03 16 PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara Persero PP No 13 Tahun 1992 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari Persero 61 1993 01 08 PT Perkebunan XIV Persero PP No 1 Tahun 1993 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero 62 1993 11 30 PT Perkebunan XVII Persero PP No 53 Tahun 1993 Pembubaran Usaha Sebagian aset hasil likuidasi yaitu Pabrik Karung Delanggu kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Perkebunan XV XVI Persero 63 1994 12 06 PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Persero PP No 38 Tahun 1994 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Kawasan Berikat Nusantara Persero 64 1995 04 27 PT Kertas Gowa Persero PP No 11 Tahun 1995 Pembubaran Usaha Seluruh aset sisa likuidasi menjadi milik negara dan pada tahun 2000 sebagian aset tersebut digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Wijaya Karya Persero Tbk 65 1995 PT Semen Padang Persero butuh rujukan Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Semen Gresik Persero Tbk v Merupakan pelopor holding BUMN di Indonesia 66 67 1995 PT Semen Tonasa Persero butuh rujukan Pengambilalihan oleh BUMN1996 02 14 PT Perkebunan II Persero PP No 7 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara II Persero 1996 02 14 PT Perkebunan IX Persero PP No 7 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan III Persero PP No 8 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara III Persero 1996 02 14 PT Perkebunan IV Persero PP No 8 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan V Persero PP No 8 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan VI Persero PP No 9 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara IV Persero 1996 02 14 PT Perkebunan VII Persero PP No 9 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan VIII Persero PP No 9 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan X Persero PP No 12 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara VII Persero 1996 02 14 PT Perkebunan XXXI Persero PP No 12 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan XI Persero PP No 13 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara VIII Persero 1996 02 14 PT Perkebunan XII Persero PP No 13 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan XIII Persero PP No 13 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan XV XVI Persero PP No 14 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara IX Persero 1996 02 14 PT Perkebunan XVIII Persero PP No 14 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan XIX Persero PP No 15 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara X Persero 1996 02 14 PT Perkebunan XXI XXII Persero PP No 15 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan XXVII Persero PP No 15 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan XX Persero PP No 16 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XI Persero 1996 02 14 PT Perkebunan XXIV XXV Persero PP No 16 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan XXIII Persero PP No 17 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XII Persero 1996 02 14 PT Perkebunan XXVI Persero PP No 17 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan XXIX Persero PP No 17 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Perkebunan XXVIII Persero PP No 19 Tahun 1996 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Perkebunan Nusantara XIV Persero 1996 02 14 PT Perkebunan XXXII Persero PP No 19 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 02 14 PT Bina Mulya Ternak Persero PP No 19 Tahun 1996 Peleburan BUMN1996 10 17 PT Industri Mesin Perkakas Indonesia Persero PP No 64 Tahun 1996 Pembubaran Usaha Seluruh aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Krakatau Steel Persero 68 1997 08 07 PT Pupuk Kalimantan Timur Persero PP No 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya Persero w 1997 08 07 PT Petrokimia Gresik Persero PP No 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN1997 08 07 PT Pupuk Kujang Persero PP No 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN1997 08 07 PT Pupuk Iskandar Muda Persero PP No 28 Tahun 1997 Pengambilalihan oleh BUMN1998 02 13 Perum Perikanan Maluku PP No 21 Tahun 1998 Pembubaran Usaha Kekayaan hak kewajiban serta karyawan perusahaan kemudian dialihkan kepada PT Usaha Mina Persero dan PT Usaha Mina Persero berubah nama menjadi PT Perikanan Nusantara Persero 70 1998 02 13 PT Perikani Persero PP No 21 Tahun 1998 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Usaha Mina Persero dan PT Usaha Mina Persero kemudian berubah nama menjadi PT Perikanan Nusantara Persero 70 1998 02 13 PT Tirta Raya Mina Persero PP No 21 Tahun 1998 Penggabungan BUMN1998 02 13 PT Perikanan Samodra Besar Persero PP No 21 Tahun 1998 Penggabungan BUMN1998 02 13 PT Karya Nusantara Persero PP No 23 Tahun 1998 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Cipta Niaga Persero 71 1998 02 25 PT Kerta Niaga Persero PP No 28 Tahun 1998 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Dharma Niaga Persero 72 1998 02 28 PT Mega Eltra Persero x PP No 34 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Pupuk Sriwijaya Persero w 73 1998 03 05 PT Industri Pesawat Terbang Nusantara Persero y PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan BUMN baru di bidang industri PT Bahana Pakarya Industri Strategis Persero 74 1998 03 05 PT PAL Indonesia Persero PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN1998 03 05 PT Pindad Persero PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN1998 03 05 PT Dahana Persero PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN1998 03 05 PT Krakatau Steel Persero PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN1998 03 05 PT Barata Indonesia Persero PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN1998 03 05 PT Boma Bisma Indra Persero PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN1998 03 05 PT Industri Kereta Api Persero PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN1998 03 05 PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN1998 03 05 PT LEN Industri Persero PP No 35 Tahun 1998 Pengambilalihan oleh BUMN1998 10 01 PT Bank Bumi Daya Persero PP No 75 Tahun 1998 Peleburan BUMN Dilebur untuk membentuk PT Bank Mandiri Persero Tbk 75 Sebelumnya pada 8 April 1998 terbit aturan perundang undangan lain yaitu PP Nomor 48 Tahun 1998 yang mengatur secara terpisah peleburan PT Bank Bumi Daya Persero dan PT Bank Dagang Negara Persero menjadi sebuah perusahaan perseroan di bidang perbankan Peraturan pemerintah tersebut belum terlaksana ketika terbitnya PP Nomor 75 Tahun 1998 ditandai dengan bagaimana PP Nomor 75 Tahun 1998 masih menyebut PT Bank Bumi Daya Persero dan PT Bank Dagang Negara Persero dalam penentuan BUMN yang akan dileburkan bukan menyebut nama BUMN baru hasil peleburan kedua BUMN Meski demikian PP Nomor 48 Tahun 1998 secara otomatis batal dikarenakan kedua entitas yang hendak dileburkan telah melebur menjadi institusi lain sebelum peleburan dapat terlaksana sekalipun PP Nomor 75 Tahun 1998 tidak menyatakan bahwa PP tersebut dicabut 76 1998 10 01 PT Bank Dagang Negara Persero PP No 75 Tahun 1998 Peleburan BUMN1998 10 01 PT Bank Ekspor Impor Indonesia Persero PP No 75 Tahun 1998 Peleburan BUMN1998 10 01 PT Bank Pembangunan Indonesia Persero PP No 75 Tahun 1998 Peleburan BUMN1999 10 13 PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional Persero z PP No 89 Tahun 1999 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Hotel Indonesia Internasional Persero dan PT Hotel Indonesia Internasional Persero kemudian berubah nama menjadi PT Hotel Indonesia Natour Persero 77 1999 10 13 PT Industri Sandang I Persero PP No 90 Tahun 1999 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Industri Sandang II Persero dan PT Industri Sandang II Persero kemudian berubah nama menjadi PT Industri Sandang Nusantara Persero 78 2001 05 18 PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia Persero PP No 22 Tahun 2001 Pembubaran Usaha Aset sisa hasil likuidasi kemudian digunakan sebagai tambahan modal bagi PT Hotel Indonesia Natour Persero 79 2001 05 18 PN Lokananta PP No 24 Tahun 2001 Pembubaran Usaha Semula pada 1993 pemerintah berencana mengubah bentuk usaha PN Lokananta dari Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan Persero 80 Namun proses perubahan bentuk usaha menemui kendala dikarenakan terus menurunnya kinerja PN Lokananta dan ketidakmemadaian modal kerja perusahaan Oleh sebab itu pemerintah memutuskan mencabut aturan perubahan bentuk usaha tersebut membubarkan PN Lokananta dan menggunakan aset sisa likuidasi perusahaan sebagai tambahan penyertaan modal kepada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia 81 2002 05 16 PT Indosat Persero Tbk PP No 30 Tahun 2002 Divestasi Divestasi dilakukan melalui dua tahap Pertama pada Mei 2022 divestasi dilakukan atas 8 1 saham negara sementara tahap kedua berupa pembelian 41 95 saham oleh Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd ST Telemedia en pada 15 Desember 2022 82 83 2002 09 23 PT Bahana Pakarya Industri Strategis Persero PP No 52 Tahun 2002 Pembubaran Usaha Pembubaran dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan split off atas 10 anak perusahaan PT Bahana Pakarya Industri Strategis Persero yang menyebabkan kesepuluh anak perusahaan tersebut kembali memperoleh status BUMN Persero aa Sepuluh anak perusahaan yang kembali memperoleh status BUMN ini adalah PT Dirgantara Indonesia Persero PT PAL Indonesia Persero PT Pindad Persero PT Dahana Persero PT Krakatau Steel Persero PT Barata Indonesia Persero PT Boma Bisma Indra Persero PT Industri Kereta Api Persero PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero serta PT Len Industri Persero 84 2003 03 31 PT Pantja Niaga Persero PP No 22 Tahun 2003 Penggabungan BUMN Awalnya pada 1998 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk mengalihkan seluruh saham negara pada PT Pantja Niaga Persero kepada PT Dharma Niaga Persero guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan 85 Namun pelaksanaan hal tersebut terkendala dikarenakan kedua perusahaan mengalami penurunan kinerja Oleh sebab itu pada 2003 diputuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah baru untuk mencabut Peraturan Pemerintah sebelumnya serta menggabungkan kedua perusahaan ke dalam PT Cipta Niaga Persero PT Cipta Niaga Persero kemudian berubah nama menjadi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero 86 2003 03 31 PT Dharma Niaga Persero PP No 22 Tahun 2003 Penggabungan BUMN2004 10 11 PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita Persero PP No 34 Tahun 2004 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Persero 87 2005 03 18 Perjan Radio Republik Indonesia UU No 32 Tahun 2002PP No 11 Tahun 2005PP No 12 Tahun 2005 Menjadi LPP UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 88 serta PP Nomor 11 Tahun 2005 89 menetapkan Perjan Radio Republik Indonesia dan PT Televisi Republik Indonesia Persero sebagai Lembaga Penyiaran Publik LPP Sebagai tindak lanjut atas hal ini PP Nomor 12 Tahun 2005 diterbitkan sebagai dasar pelepasan status BUMN RRI sementara PP Nomor 13 Tahun 2005 diterbitkan sebagai dasar pelepasan status BUMN TVRI 2005 03 18 PT Televisi Republik Indonesia Persero UU No 32 Tahun 2002PP No 11 Tahun 2005PP No 13 Tahun 2005 Menjadi LPP2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU PP Nomor 23 Tahun 2015 menginstruksikan agar BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan Perjan beralih status menjadi Badan Layanan Umum BLU 90 Hal ini menyebabkan 13 BUMN rumah sakit berbentuk Perjan harus menyelesaikan proses perubahan tersebut paling lambat pada 31 Desember 2005 91 2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Jantung Dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Anak Dan Bersalin Harapan Kita Jakarta PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Dr Hasan Sadikin Bandung PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Dr Kariadi Semarang PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Dr Sardjito Yogyakarta PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Sanglah Denpasar PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Dr M Djamil Padang PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Dr Mohammad Hoesin Palembang PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2005 06 13 Perjan Rumah Sakit Dr Wahidin Sudirohusodo Makassar PP No 23 Tahun 2005 Menjadi BLU2008 11 04 PT Industri Soda Indonesia Persero PP No 70 Tahun 2008 Pembubaran Usaha Semula pemerintah mencoba menggabungkan perusahaan ke dalam PT Garam 92 Namun proses ini gagal sehingga dipilih alternatif pembubaran usaha 93 Proses pembubaran dimulai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS LB perusahaan pada tanggal 9 Oktober 2007 yang menyepakati proses pembubaran dan likuidasi perusahaan 94 95 2009 09 01 PT Bank Ekspor Indonesia Persero UU No 2 Tahun 2009Keputusan Menteri Keuangan No 336 KMK 06 2009 Menjadi LPEI Pasal 48 UU Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia menetapkan bahwa terhitung 9 bulan sejak UU disahkan LPEI mulai beroperasi dan PT Bank Ekspor Indonesia Persero dinyatakan bubar tanpa likuidasi Seluruh aktiva pasiva serta hak dan kewajiban hukum perusahaan dialihkan ke LPEI 96 Tanggal mulai operasional LPEI pun ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 2011 03 04 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Persero PP No 20 Tahun 2011 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara Persero 2011 11 25 PT Asuransi Kesehatan Indonesia Persero ab UU No 24 Tahun 2011 Menjadi BPJS Pasal 60 dan pasal 62 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menetapkan bahwa pada tanggal 1 Januari 2014 layanan PT Asuransi Kesehatan Indonesia Persero dialihkan menjadi BPJS Kesehatan dan PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persero berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan melalui mekanisme pembubaran tanpa likuidasi Seluruh aset liabilitas hak dan kewajiban hukum serta pegawai dari kedua perusahaan dialihkan ke masing masing BPJS 97 2011 11 25 PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja Persero ac UU No 24 Tahun 2011 Menjadi BPJS2013 05 08 PT Kertas Padalarang Persero PP No 34 Tahun 2013PP No 35 Tahun 2013PP No 36 Tahun 2013 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia melalui pengeluaran saham baru sebagai konversi atas dana talangan yang sebelumnya diberikan Perum kepada PT Kertas Blabak Persero Hal ini menyebabkan kepemilikan saham negara terdilusi dari yang semula sebesar 40 77 ad menjadi sebesar 7 75 98 Sisa 7 75 saham tersebut di saat yang sama dijual oleh pemerintah sehingga sejak itu pemerintah tidak lagi memiliki kepemilikan atas PT Kertas Blabak 99 Hal ini sekaligus membatalkan kebijakan yang sebelumnya pemerintah ambil pada tahun 2000 namun gagal terlaksana yaitu PP Nomor 11 Tahun 2000 di mana pemerintah kala itu bermaksud mendorong pengambilalihan PT Kertas Blabak Persero oleh PT Kertas Leces Persero 100 2013 05 08 PT Primissima Persero PP No 37 Tahun 2013 Divestasi Pemerintah bermaksud menjual keseluruhan saham negara pada PT Primissima Persero kepada Gabungan Koperasi Batik Indonesia GKBI Meski demikian walau peraturan pemerintah penjualan saham telah terbit hingga kini belum tercapai kesepakatan penjualan antara Pemerintah Indonesia dengan GKBI 101 102 2013 06 05 PT Pengerukan Indonesia Persero PP No 44 Tahun 2013PP No 71 Tahun 2013 Pengambilalihan oleh BUMN Mnjadi anak perusahaan PT Pelabuhan Indonesia II Persero 2013 12 24 PT Sarana Karya Persero PP No 91 Tahun 2013 Divestasi ae Pihak yang melakukan pembelian atas seluruh saham negara tersebut adalah PT Wijaya Karya Persero Tbk 103 Pada tahun selanjutnya 2014 PT Wijaya Karya Persero mengubah nama PT Sarana Karya menjadi PT Wijaya Karya Bitumen 104 2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara I Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara III Persero 2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara II Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara IV Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara V Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara VI Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara VII Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara VIII Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara IX Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara X Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara XI Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara XII Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara XIII Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Perkebunan Nusantara XIV Persero PP No 72 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan I Persero af PP No 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan Perum Kehutanan Negara2014 09 17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan II Persero ag PP No 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan III Persero ah PP No 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan IV Persero ai PP No 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2014 09 17 PT Eksploitasi dan Industri Hutan V Persero aj PP No 73 Tahun 2014 Pengambilalihan oleh BUMN2015 10 07 PT Reasuransi Umum Indonesia Persero PP No 77 Tahun 2015 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Reasuransi Indonesia Utama Persero 2017 11 13 PT Aneka Tambang Persero Tbk PP No 47 Tahun 2017 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Indonesia Asahan Aluminium Persero 2017 11 13 PT Timah Persero Tbk PP No 47 Tahun 2017 Pengambilalihan oleh BUMN2017 11 13 PT Bukit Asam Persero Tbk PP No 47 Tahun 2017 Pengambilalihan oleh BUMN2018 02 28 PT Perusahaan Gas Negara Persero Tbk PP No 6 Tahun 2018 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Pertamina Persero 2019 10 17 PT Kimia Farma Persero Tbk PP No 76 Tahun 2019 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma Persero 2019 10 17 PT Indonesia Farma Persero Tbk PP No 76 Tahun 2019 Pengambilalihan oleh BUMN2020 03 17 PT Asuransi Kredit Indonesia Persero PP No 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero 2020 03 17 PT Asuransi Jasa Indonesia Persero PP No 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN2020 03 17 PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Persero PP No 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN2020 03 17 PT Jaminan Kredit Indonesia Persero PP No 20 Tahun 2020 Pengambilalihan oleh BUMN2021 05 04 PT Energy Management Indonesia Persero PP No 65 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara Persero 2021 05 05 PT Superintending Company of Indonesia Persero ak PP No 66 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Biro Klasifikasi Indonesia Persero 2021 05 05 PT Surveyor Indonesia Persero PP No 66 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2021 07 02 PT Pegadaian Persero PP No 73 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk2021 07 02 PT Permodalan Nasional Madani Persero PP No 73 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2021 09 15 PT Bhanda Ghara Reksa Persero PP No 97 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero 2021 09 15 PT Pertani Persero PP No 98 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Sang Hyang Seri Persero 2021 09 15 PT Perikanan Nusantara Persero PP No 99 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Perikanan Indonesia Persero 2021 10 01 PT Pelabuhan Indonesia I Persero PP No 101 Tahun 2021 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam PT Pelabuhan Indonesia II Persero PT Pelabuhan Indonesia II Persero kemudian melakukan pengubahan nama menjadi PT Pelabuhan Indonesia Persero berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor S 756 MBU 10 2021 105 2021 10 01 PT Pelabuhan Indonesia III Persero PP No 101 Tahun 2021 Penggabungan BUMN2021 10 01 PT Pelabuhan Indonesia IV Persero PP No 101 Tahun 2021 Penggabungan BUMN2021 10 06 PT Hotel Indonesia Natour Persero PP No 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero 2021 10 06 PT Sarinah Persero PP No 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2021 10 06 PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko Persero PP No 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2021 10 06 PT Angkasa Pura I Persero PP No 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2021 10 06 PT Angkasa Pura II Persero PP No 104 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2021 12 27 PT Perusahaan Perdagangan Indonesia Persero PP No 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero 2021 12 27 PT Sang Hyang Seri Persero PP No 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2021 12 27 PT Perikanan Indonesia Persero PP No 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2021 12 27 PT Berdikari Persero PP No 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2021 12 27 PT Garam Persero PP No 118 Tahun 2021 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 12 PT Dirgantara Indonesia Persero PP No 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Len Industri Persero 2022 01 12 PT PAL Indonesia Persero PP No 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 12 PT Pindad Persero PP No 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 12 PT Dahana Persero PP No 5 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 24 PT Nindya Karya Persero PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Danareksa Persero 2022 01 24 PT Kliring Berjangka Indonesia Persero PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 24 PT Kawasan Industri Medan Persero PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 24 PT Kawasan Industri Wijayakusuma Persero PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 24 PT Kawasan Industri Makassar Persero PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 24 PT Kawasan Berikat Nusantara Persero PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 24 PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Persero PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 24 PT Perusahaan Pengelola Aset Persero PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 24 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 01 24 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut PP No 7 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN2022 02 22 PT Industri Nuklir Indonesia Persero PP No 10 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Bio Farma Persero 2022 09 21 PT Semen Baturaja Persero Tbk PP No 33 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Semen Indonesia Persero Tbk2022 12 08 PT Indonesia Asahan Aluminium Persero PP No 45 Tahun 2022PP No 46 Tahun 2022 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Mineral Industri Indonesia Persero Melalui PP Nomor 45 Tahun 2022 dan PP Nomor 66 Tahun 2022 MIND ID yang semula merupakan brand identity dari PT Indonesia Asahan Aluminium Persero dipisahkan dari Inalum melalui pembentukan perusahaan BUMN baru PT Mineral Industri Indonesia Persero dengan mekanisme split off yang diikuti oleh akuisisi Inalum oleh perusahaan baru tersebut Dengan pemisahan ini Inalum kini berfokus pada operasional produksi dan pengembangan aluminium sementara PT Mining Industry Indonesia berfokus pada pelaksanaan fungsi Strategic Holding Company 106 107 Proses split off dan penamaan BUMN baru ini difinalisasi melalui Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tanggal 21 Maret 2023 108 2023 01 18 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero PP No 3 Tahun 2023 Pengambilalihan oleh BUMN Menjadi anak perusahaan PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero 2023 02 20 PT Merpati Nusantara Airlines Persero PP No 8 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Nomor 5 Pdt Sus Pembatalan Perdamaian 2022 PN Niaga Sby jo Nomor 4 Pdt Sus PKPU 2018 PN Niaga Sby pada 2 Juni 2022 109 2023 02 20 PT Kertas Leces Persero PP No 9 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Nomor 1 Pdt Sus Pembatalan Perdamaian 2018 PN Niaga Sby jo Nomor 5 Pdt Sus PKPU 2014 PN Niaga Sby pada 25 September 2018 110 2023 03 17 PT Istaka Karya Persero PP No 13 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Dikarenakan dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga Nomor 26 Pdt Pembatalan Perdamaian 2022 PN Niaga Jkt Pst pada 12 Juli 2022 111 2023 03 17 PT Industri Sandang Nusantara Persero PP No 14 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Keputusan Menteri BUMN selaku pengganti Rapat Umum Pemegang Saham RUPS sebagaimana tertuang dalam surat bernomor S 90 MBU 02 2022 tanggal 2 Februari 2022 sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah PP pembubaran perusahaan PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 6 tahun setelah PP diundangkan 112 Perusahaan sejak 2018 hanya bergantung pada jasa maklon produksi kain dan tidak mampu menutupi biaya operasioanl perusahaan 113 2023 04 03 PT Kertas Kraft Aceh Persero PP No 17 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS LB perusahaan tanggal 11 Maret 2022 sebelumnya telah menyepakati bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah PP pembubaran perusahaan PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan 114 Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2008 113 2023 04 03 PT Industri Gelas Persero PP No 18 Tahun 2023 Pembubaran Usaha Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang mana dituangkan melalui Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia dan Surat Direksi pada bulan Maret 2022 al sebelumnya telah menetapkan bahwa pembubaran perusahaan berlaku efektif terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah PP pembubaran perusahaan PP tersebut kemudian terbit pada 2023 dan mengamanatkan agar penyelesaian pembubaran dan likuidasi diselesaikan paling lambat 5 tahun setelah PP diundangkan 115 Perusahaan sendiri sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2015 113 2023 06 06 Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta PP No 30 Tahun 2023 Penggabungan BUMN Digabungkan ke dalam Perum DAMRI Akan Memperoleh Status BUMN SuntingBerikut adalah perusahaan yang saat ini belum berstatus BUMN atau belum terbentuk namun akan segera memperoleh status BUMN PT Bank Syariah Indonesia Tbk akan menjadi BUMN melalui penerbitan Peraturan Pemerintah PP Meski demikian proses transformasi menjadi BUMN ini masih membutuhkan waktu yang panjang 116 Akan Kehilangan Status BUMN SuntingBerikut adalah perusahaan yang masih berstatus BUMN namun akan segera kehilangan statusnya sebagai BUMN PT Pengembangan Armada Niaga Nasional Persero diputuskan akan dibubarkan dikarenakan perusahaan terus merugi jumlah karyawan tersisa yang hanya 7 orang dan tidak memiliki fokus usaha yang jelas 117 118 Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pembubaran usaha telah diagendakan dalam Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 PT Virama Karya Persero PT Yodya Karya Persero PT Bina Karya Persero PT Indra Karya Persero Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II dan Perum Produksi Film Negara 119 akan diakuisisi oleh PT Danareksa Persero sebagai bagian dari tahap 2 pembentukan holding Danareksa 120 Untuk Perum Jasa Tirta I Perum Jasa Tirta II dan Perum Produksi Film Negara akusisi hanya akan dilaksanakan setelah ketiga Perum tersebut menjadi Persero Hingga September 2023 update baru satu dari Perum tersebut yang menjadi Persero yaitu Produksi Film Negara 119 Keterangan Sunting Seluruh penyertaan modal pada saat pendirian perusahaan berasal dari kekayaan negara hasil pengalihan saham negara pada BUMN yang kini menjadi anggota holding Selama belum terjadi perubahan pada komposisi modal perusahaan kepemilikan pemerintah dalam perusahaan tetap 100 Merupakan singkatan dari Badan Usaha Logistik nama lama ketika badan tersebut masih berupa Lembaga Pemerintah Non Departemen LPND yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 114 U KEP 1967 11 1 16 Saham Seri B 58 84 Saham Seri C sama dengan 60 00 0 39 Saham Seri B 8 44 Saham Seri C sama dengan 8 83 ASDP sendiri merupakan singkatan dari Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan nama resmi perusahaan hingga 2004 Nama DAMRI merupakan singkatan dari Djawatan Angkutan Motor Republik Indonesia yang mana merupakan institusi leluhur Perum DAMRI Pembentukan holding BUMN merupakan kebijakan Kementerian BUMN dibawah Menteri BUMN Erick Thohir dalam rangka menyusutkan jumlah BUMN menjadi sekitar 40 BUMN saja butuh rujukan Dalam sistem holding BUMN pemerintah dapat mengendalikan BUMN anggota holding dengan saham dwiwarna yang dapat mengganti peran induk holding BUMN sebagai pemegang saham pengendali Contoh perubahaan BUMN berbentuk Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan dan perubahan BUMN berbentuk Perusahaan Jawatan menjadi Perusahaan Perseroan Contoh pengambilalihan akuisisi perusahaan kompetitor bukan BUMN oleh BUMN serta penanaman modal asing secara langsung Foreign Direct Investment oleh BUMN ke perusahaan bukan BUMN di luar negeri Tujuan dari hal ini adalah karena pada praktiknya dalam satu peristiwa hilangnya status BUMN dapat terdapat beragam tanggal yang dapat digunakan untuk menentukan kapan sebenarnya suatu BUMN mulai kehilangan status BUMN nya Tanggal tanggal ini antara lain adalah 1 Tanggal BUMN pertama kali menerima gugatan pailit 2 Tanggal keluarnya keputusan pengadilan niaga yang menyatakan BUMN pailit dan insolven 3 Tanggal keluarnya keputusan kasasi atas keputusan kepailitan yang dikeluarkan pengadilan niaga 4 Tanggal keluarnya konfirmasi dari Kementerian BUMN atau pejabat lain bahwa perusahaan akan segera dibubarkan 5 Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa RUPS LB pembubaran perusahaan 6 Tanggal lain sebagaimana ditetapkan dalam RUPS LB 7 Tanggal terbitnya peraturan perundang undangan sebagai dasar hukum pembubaran BUMN 8 Tanggal diputuskannya pembeli pemenang lelang pembeliaan saham BUMN hasil divestasi pemerintah 9 dsbg Atas dasar itu agar informasi tanggal yang ditampilkan bersifat konsisten dan seragam dipilih tanggal terbitnya peraturan perundang undangan sebagai tanggal yang digunakan pada tabel Disingkat sebagai PN Bhinneka Kimia Farma kini bernama PT Kimia Farma Disebut juga BPU MEKATANI 33 Perpu Nomor 19 Tahun 1960 adalah aturan pendahulu dari pengaturan BUMN yang berlaku saat ini Perpu ini menjadi landasan pembentukan suatu entitas yang dinamakan Badan Pimpinan Umum BPU Merujuk pada Bab XII Perpu tersebut tugas BPU ditentukan berdasarkan apakah BPU tersebut merupakan BPU Berbadan Hukum atau BPU Tidak Berbadan Hukum BPU Berbadan Hukum adalah BPU yang bertugas menguasai dan mengurus Perusahaan Negara tertentu serta menjalankan tugas direksi Perusahaan Negara tertentu sementara BPU Tidak Berbadan Hukum adalah BPU yang bertugas mengawasi kepenguasaan dan kepengurusan Perusahan Negara tertentu serta mengadakan kerja sama dan kesatuan tindakan dalam mengurus Perusahaan Negara BPU Berbadan Hukum adalah Perusahaan Negara dan Perusahaan Negara yang dikuasai oleh BPU Berbadan Hukum akan kehilangan status badan hukumnya yang juga berarti kehilangan status Perusahaan Negara nya Hal tersebut tidak berlaku bagi BPU Tidak Berbadan Hukum 35 Disebut juga PERIKANI Riau 36 Disebut juga PERIKANI Jawa Timur 38 Disebut juga PERIKANI Sulawesi Selatan Tenggara 40 Disebut juga PERIKANI Jawa Tengah 41 Sebagai contoh adalah pada PP Nomor 53 Tahun 1993 dan PP Nomor 14 Tahun 1996 Disebut juga PT Jatraco Kini bernama PT Bukit Asam Persero Tbk Nantinya berubah nama menjadi PT Kertas Blabak Kini bernama PT Semen Indonesia Persero a b PT Pupuk Sriwijaya Persero sejak April 2012 berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia Persero dan dikenal dengan brand identity Pupuk Indonesia Holding Company 69 Kini bernama PT Pupuk Indonesia Niaga Kini bernama PT Dirgantara Indonesia Disebut juga Natour Ltd Lihat peristiwa tanggal 1998 03 05 pada tabel disebut juga PT Askes disebut juga PT Jamsostek Meski UU Nomor 19 Tahun 2003 mengatur bahwa BUMN yang termasuk dalam pengertian Perusahaan Perseroan memiliki paling sedikit 51 saham atas nama negara hal ini tidak diatur dalam regulasi sebelumnya UU Nomor 9 Tahun 1969 sehingga perusahaan berkepemilikan negara kurang dari 51 tetap diakui sebagai Perusahaan Persero selama tetap memenuhi ketentuan lain yang berlaku Meskipun pembeli saham PT Sarana Karya Persero yang dijual tersebut adalah PT Waskita Karya Persero yang merupakan sesama BUMN transaksi tersebut tetap digolongkan sebagai divestasi mengingat PP Nomor 91 Tahun 2013 mendeskripsikan hal ini sebagai transaksi penjualan saham milik negara disebut juga PT Inhutani I disebut juga PT Inhutani II disebut juga PT Inhutani III disebut juga PT Inhutani IV disebut juga PT Inhutani V Disebut juga PT Sucofindo Yaitu surat nomor S 149 MBU 03 2022 tertanggal 2 Maret 2022 dan surat nomor DIR 196 tertanggal 10 Maret 2022Referensi Sunting Ramadhani Pipit Ika 2020 07 02 Deny Septian ed Punya Logo Baru Tengok Sejarah Berdirinya Kementerian BUMN Liputan6 com Diakses tanggal 2020 07 03 Fitra Khadijah Shahnaz 2023 02 25 Merpati Airlines dan Kertas Leces Bubar Ini Jumlah BUMN Tersisa Bisnis Indonesia Diakses tanggal 2023 02 28 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 4 MBU 03 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia 2021 04 01 Diakses tanggal 2023 03 23 Siaran Pers Nomor PR 60 S MBU 9 2020 Tentang Transparansi untuk Perkuat BUMN Go Global Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 2020 09 09 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 08 08 Diakses tanggal 2023 03 23 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Klaster Industri bumn go id Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 24 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan PT PERTAMINA PERSERO dan entitas anaknya Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta laporan auditor independen PDF Laporan PT Pertamina Persero 2022 04 13 hlm 182 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 PDF Laporan PT Perusahaan Listrik Negara Persero 2022 07 26 hlm 101 2021 Annual Report Unlocking New Opportunities Growing Towards Possibilities PDF Laporan PT Perkebunan Nusantara III Persero 2022 04 07 hlm 87 Laporan Tahunan 2021 Memperkuat Konsolidasi Melewati Tantangan Menyambut Peluang PDF Laporan PT Pupuk Indonesia Persero 2022 04 21 hlm 156 PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 PDF Laporan PT Rajawali Nusantara Indonesia Persero 2022 02 28 hlm 195 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Perum BULOG PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 01 20 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 22 Diakses tanggal 2023 03 22 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Laporan Tahunan 2021 Digitalization and Technology Transformation Towards a Leading Life Science Company Laporan PT Bio Farma Persero 2022 03 31 hlm 121 PT Krakatau Steel Persero Tbk dan Entitas Anaknya Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 PDF Laporan PT Krakatau Steel Persero Tbk 2022 10 31 hlm 167 Laporan Tahunan 2021 PT Industri Kereta Api Persero Beyond Innovation to Contributing to A Sustainable Future Laporan PT Industri Kereta Api Persero 2022 03 31 Parameter pageS yang tidak diketahui mengabaikan pages yang disarankan bantuan PT Bank Mandiri Persero Tbk dan Entitas Anaknya Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2022 dan 2021 Laporan PT Bank Mandiri Persero Tbk 2023 01 31 hlm 244 PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2022 dan 2021 PDF Laporan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk 2023 01 20 hlm 197 PT Bank Rakyat Indonesia Persero and Its Subsidiaries Consolidated financial statements as of December 31 2022 PDF Laporan dalam bahasa Inggris PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk 2023 02 06 hlm 244 Laporan Tahunan 2022 PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Pengembangan Transformasi Bisnis dan Digitalisasi Berbasis Ekosistem Perumahan PDF Laporan PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk 2023 02 17 hlm 891 Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 30 September 2022 PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dan Entitas Anaknya PDF Laporan PT Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk 2022 10 28 hlm 73 PT Danareksa Persero dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 Laporan PT Danareksa Persero 2022 03 21 hlm 74 Laporan Tahunan 2021 InJourney The Future of Indonesia s Aviation amp Tourism PDF Laporan PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero 2022 04 14 hlm 108 PT Garuda Indonesia Persero Tbk dan Entitas Anak Laporan Keuangan Konsolidasian Interim 30 September 2022 Tidak Diaudit dan 31 Desember 2021 PDF Laporan PT Garuda Indonesia Persero Tbk 2022 10 31 hlm 85 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1968 PDF Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Diakses tanggal 28 Februari 2023 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Negara Farmasi dan Alat Kesehatan Bhinneka Kimia Farma Lembaran Negara Republik Indonesia 1969 01 23 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 27 Diakses tanggal 2023 03 28 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan Perusahaan Negara Pelabuhan Dan Pengalihan Pembinaannya Ke Dalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan Lembaran Negara Republik Indonesia 1969 06 09 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 27 Diakses tanggal 2023 03 28 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1970 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyelesaian Pembubaran Perusahaan Perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya Kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1969 PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1970 06 29 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 28 Diakses tanggal 2023 03 28 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara P N Karya Tjotas dan Perusahaan Negara P N Permata Nusantara Menjadi Perusahaan Perseroan Persero PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1970 08 07 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 28 Diakses tanggal 2023 03 28 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara P N Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara P N Sapta Motor Menjadi Perusahaan Perseroan Persero PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1970 08 07 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 28 Diakses tanggal 2023 03 28 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara P N Boma Perusahaan Negara P N Bisma dan Perusahaan Negara P N Indra Menjadi Perusahaan Perseroan Persero PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1971 01 12 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 28 Diakses tanggal 2023 03 28 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara P N Sabang Merauke P N Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek Proyek Industri Dasar Menjadi Perusahaan Perseroan Persero PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1971 01 12 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 28 Diakses tanggal 2023 03 28 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara P N Zatas dan Perusahaan Negara P N Asam Arang Menjadi Perusahaan Perseroan Persero PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1971 02 16 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 28 Diakses tanggal 2023 03 28 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1971 09 15 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 31 Diakses tanggal 2023 03 31 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1963 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1963 05 22 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 31 Diakses tanggal 2023 03 31 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara dan Perusahaan Perusahaan Negara dalam Lingkungannya PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1971 12 31 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 31 Diakses tanggal 2023 03 31 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1960 04 30 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 31 Diakses tanggal 2023 03 31 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Riau PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1961 03 29 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan Penggabungannya ke dalam Perusahan Perseroan Persero PT Karya Mina PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 02 10 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1961 03 29 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan Tenggara dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Perikanan Samodra Besar PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 02 10 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan Tenggara PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1961 03 29 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1961 03 29 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara Hasil Laut dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Tirta Raya Mina PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 02 10 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan Penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan XV PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 04 01 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan IX PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1988 11 16 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan XII Perusahaan Perseroan PT Perkebunan XIII dan Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan XIV PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1983 04 13 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Keterangan lebih lanjut cek Kenton Will 2022 12 22 James Margaret Costagliola Diane ed Employee Buyout EBO Voluntary Severance Overview dalam bahasa Inggris Investopedia Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986 tentang Pengalihan Pemilikan Saham Negara Republik Indonesia pada Perseroan Terbatas Jado Trading Corporation PT Jatraco PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1986 03 04 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan Persero PT Sasana Bhanda serta Pendirian Perusahaan Perseroan Persero dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat Bonded Zone PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1986 05 06 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Perum Perkebunan Kapas Indonesia Dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan XVIII Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan XXIII Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan XXVI Dan Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan XXVII PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1987 05 25 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Dayaza dan Penambahan Penyertaan Modal yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan Persero PT Dayaza ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Petrokimia Gresik PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1987 10 22 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran Perusahaan Negera Metrika dan Penambahan Penyertaan Modal yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Negara Metrika ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Krakatau Steel PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1988 06 29 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Karya Mina dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan Persero PT Karya Mina ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Karya Mina PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 04 23 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penjualan Seluruh Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Leppin PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 04 25 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Pusat Perkayuan Marunda dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan Persero Tersebut ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kawasan Berikat Nusantara PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 07 17 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Penjualan Seluruh Kekayaan Negara yang Tertanam dalam Modal Perusahaan Umum Perum Pengeringan Tembakau Bojonegoro PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 07 24 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Penjualan Seluruh Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Marmer Indonesia Tulungagung PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 08 15 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Perum Tambang Batubara dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Tambang Batubara Bukit Asam PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 10 30 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Dok Dan Perkapalan Tanjung Priok Perusahaan Perseroan Persero PT Pelita Bahari dan Perusahaan Perseroan Persero PT Kodja PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1990 12 13 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 21 Diakses tanggal 2023 03 21 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Kraf Cilacap dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Kraf Cilacap ke dalam Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Blabak PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1991 05 13 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Gita Karya dan Penambahan Penyertaan Modal Negara yang Berasal dari Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan Persero PT Gita Karya ke dalam Modal Perusahaan Umum Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pradnya Paramita PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1991 08 01 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Dok dan Galangan Kapal Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 03 16 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Rajawali Nusantara Indonesia PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1993 01 08 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunaan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia yang Berasal dari Sebagian Kekayaan Negara Hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan XVII ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Perkebunan XV XVI PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1993 11 30 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Kawasan Berikat Nusantara PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1994 12 06 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2000 tentang Penambahan Pernyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Wijaya Karya PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 09 28 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 27 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Sejarah Perusahaan PT Semen Tonasa Persero Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 20 Diakses tanggal 2023 03 20 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Almawadi Issa 2012 12 17 Rafie Barratut Taqiyyah ed Tiga perusahaan semen melebur jadi Semen Indonesia Kontan co id Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 20 Diakses tanggal 2020 06 15 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Mesin Perkakas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Krakatau Steel PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1996 10 17 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Jadi Holding BUMN Pupuk Pusri Ganti Nama Pupuk Sriwidjaja Palembang 2012 04 19 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Perum Perikanan Maluku Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Perikani Perusahaan Perseroan Persero PT Tirta Raya Mina dan Perusahaan Perseroan Persero PT Perikanan Samodra Besar ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Usaha Mina serta Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Usaha Mina PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 02 13 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 20 Diakses tanggal 2023 03 20 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Cipta Niaga PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 02 13 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Kerta Niaga dan Penambahan Penyertaan Modal Negara ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dharma Niaga PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 02 25 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pupuk Sriwijaya PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 02 28 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero di Bidang Industri PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 03 05 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Persero di Bidang Perbankan PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 10 01 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Persero di Bidang Perbankan PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 04 08 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 26 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 1999 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional Natour Ltd ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Hotel Indonesia Internasional PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 10 13 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 27 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 1999 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Sandang I ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Sandang II PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1999 10 13 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 26 Diakses tanggal 2023 03 27 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Hotel Indonesia Natour PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 05 18 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan Persero PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1993 05 05 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Lokananta Menjadi Perusahaan Perseroan Persero dan Pembubaran Perusahaan Negara Lokananta PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2001 05 18 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pramisti Nurul Qamariyah 2020 02 20 Sejarah Indosat Dibeli Soeharto dari ITT Dijual Megawati ke STT Tirto Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Indosat di Tangan Pemodal Asing Liputan6 com 2002 12 30 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia PT PAL Indonesia PT Pindad PT Dahana PT Krakatau Steel PT Barata Indonesia PT Boma Bisma Indra PT Industri Kereta Api PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT Len Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Bahana Pakarya Industri Strategis PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 09 23 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dharma Niaga PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 02 25 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Dharma Niaga dan Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Pantja Niaga dan Perusahaan Perseroan Persero PT Dharma Niaga ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Cipta Niaga PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 03 31 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Penerbit dan Toko Buku Pradnya Paramita ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 10 11 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 20 Diakses tanggal 2023 03 20 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 12 28 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 03 18 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 06 13 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan 13 RS Jadi Badan Layanan Umum Detik com 2005 06 17 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Soda Indonesia ke dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Garam PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 01 28 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Soda Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan Persero PT Garam PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 11 04 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Good Bye BUMN Soda Kompas com 2008 11 10 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Soda Indonesia PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 11 04 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 01 12 Archived from the original on 2023 03 20 Diakses tanggal 2023 03 20 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pemeliharaan CS1 Url tak layak link Undang Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 11 25 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 20 Diakses tanggal 2023 03 20 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru pada PT Kertas Padalarang PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 05 08 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 28 Diakses tanggal 2023 03 29 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT Kertas Padalarang PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 05 08 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 28 Diakses tanggal 2023 03 29 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Leces PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2013 05 08 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 29 Diakses tanggal 2023 03 29 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Pemerintah Jual BUMN Tekstil PT Primissima Detik com 2013 05 26 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Azmi Salsabila Annisa 2020 05 22 PT PRIMISSIMA BUMN Sandang yang Melegenda Hingga Manca Itu Mungkin Bakal Tinggal Nama Harian Jogja Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Wahyuni Nurseffi Dewi 2014 01 07 Pemerintah Jual 100 Saham Sarana Karya Liputan6 com Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan About Us Wijaya Karya Bitumen Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Tentang Kami PT Pelabuhan Indonesia Persero Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Islamiati Widya 2022 12 15 Dapat Lampu Hijau Berpisah dengan INALUM MIND ID Fokus Hilirisasi Bisnis Indonesia Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Gumilar Pandu ed 2023 02 26 Usai Spin Off dari Inalum Mind ID Kejar Hilirisasi BUMN Tambang Bisnis Indonesia Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 19 Diakses tanggal 2023 03 19 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Wahyudi Nyoman Ary 2023 03 21 Resmi Split Off dari Inalum MIND ID Punya Nama dan Direksi Baru Bisnis Indonesia Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023 03 22 Diakses tanggal 2023 03 22 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Merpati Nusantara Airlines PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 02 20 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Leces PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 02 20 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Istaka Karya PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 03 17 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 03 25 Diakses tanggal 2023 03 25 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Sandang Nusantara PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 03 17 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 04 06 Diakses tanggal 2023 04 06 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan a b c Siaran Pers Nomor PR 28 S MBU B 03 2022 Tentang Kementerian BUMN Bubarkan ISN Iglas dan KKA Penyelesaian Permasalahan Aset BUMN yang Terkatung katung Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia 2022 03 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2022 07 25 Diakses tanggal 2023 04 06 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Periksa nilai tanggal di date bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Kertas Kraft Aceh PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 04 03 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 04 06 Diakses tanggal 2023 04 06 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan Persero PT Industri Gelas PDF Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 04 03 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2023 04 06 Diakses tanggal 2023 04 06 Parameter url status yang tidak diketahui akan diabaikan bantuan Stafsus Erick Klarifikasi soal BSI Jadi BUMN Proses Masih Panjang CNN Indonesia 2022 09 30 Diakses tanggal 2023 03 23 Oswaldo Ignacio Geordi 2022 12 28 Daftar BUMN yang Pailit dan Dibubarkan Pemerintah Ada Kertas Leces detik com Diakses tanggal 2023 02 28 Hanya Tersisa 7 Karyawan Jokowi Restui Pembubaran PT PANN CNN Indonesia 2022 12 27 Diakses tanggal 2023 02 28 a b Produksi Film Negara Bertransformasi dari Perum ke Persero untuk Mengokohkan Ekosistem Industri Perfilman Indonesia Perum Produksi Film Negara 2023 09 19 Diakses tanggal 2023 09 20 Rahayu Arfyana Citra 2022 11 28 Ini Rincian 6 Perusahaan yang Akan Bergabung ke Holding Danareksa Kontan Diakses tanggal 2023 03 23 Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Daftar Badan Usaha Milik Negara di Indonesia amp oldid 24275552 Perusahaan perseroan