www.wikidata.id-id.nina.az

Pelabuhan Indonesia I PT Persero atau Pelindo I adalah mantan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang

Pelabuhan Indonesia I

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I adalah mantan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan di Indonesia. Dulu Pelindo 1 mengelola 16 cabang pelabuhan di provinsi Aceh, Sumatra Utara, Riau, dan Kepulauan Riau. Area kerja Pelindo 1 yang berada di kawasan barat Indonesia serta berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan perairan tersibuk di dunia, menjadikan Pelindo 1 memiliki peran strategis dalam keterhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut di Indonesia. Pada tanggal 1 Oktober 2021, perusahaan ini resmi digabung ke dalam Pelindo II, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia.

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)
BUMN / Perseroan Terbatas
IndustriJasa kepelabuhan
NasibDigabung ke dalam Pelindo II
Didirikan1 Desember 1992
Ditutup1 Oktober 2021
Kantor
pusat
Medan, Sumatra Utara
,
Indonesia
Wilayah operasi
Terminal Peti Kemas Belawan
Pelabuhan Belawan
Pelabuhan Sibolga
Pelabuhan Gunungsitoli
Pelabuhan Kuala Tanjung
Pelabuhan Tanjung Balai Asahan
Pelabuhan Malahayati
Pelabuhan Lhokseumawe
Pelabuhan Dumai
Pelabuhan Perawang
Pelabuhan Tembilahan
Pelabuhan Sei Pakning
Pelabuhan Tanjung Balai Karimun
Pelabuhan Tanjungpinang
Cabang Batam
Tokoh
kunci
Dian Rachmawan (CEO)
Pendapatan 2.408 Triliun Rupiah (2016)
1.059 Triliun Rupiah (2016)
Total asetRp 7.3 Trilyun (2016)
Total ekuitasRp 4.301 Trilyun (2016)
PemilikPemerintah Indonesia
Karyawan
1.141 (2016)
Anak
usaha		PT Prima Multi Terminal
PT Prima Terminal Petikemas
PT Prima Indonesia Logistik
PT Prima Husada Cipta Medan
PT Prima Pengembangan Kawasan
PT Prima Husada Cipta
Situs webpelindo1.co.id

Sejarah Sunting

PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) lahir melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum pengusahaan jasa kepelabuhanan. Pada tahun 1945-1951 perusahaan berada di dalam wewenang Departemen Van Scheepvaart (suatu badan peninggalan pemerintah Belanda) yang berfungsi untuk memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Haven Bedrijf. Pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1959, pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Jawatan Pelabuhan.

Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara di bawah pengendalian pemerintah. Bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993 telah mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis.

Sejarah perusahaan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:

Tahun 1960-1963: Pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Perusahaan Negara (PN) Pelabuhan I-VIII berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1960.

Tahun 1964-1969: Aspek komersial dari pengelolaan pelabuhan tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan, tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Port Authority.

Tahun 1969-1983: Pengelolaan sebagian besar pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan (BPP) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969. PN Pelabuhan dibubarkan dan lembaga pemerintah Port Authority menjadi BPP.

Tahun 1983-1992: Pengelolaan pelabuhan umum dibedakan antara pelabuhan umum yand diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan. Pengelolaan pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan, sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983. Perum Pelabuhan I merupakan salah satu dari empat Perum Pelabuhan di Indonesia yang mengelolapelabuhan-pelabuhan yang diusahakan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983.

Tahun 1992 hingga sekarang: Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tanggal 19 Oktober 1991 tentang pengalihan status Perusahaan Pelabuhan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), maka bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan diubah menjadi PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I, sesuai akta pendirian/Anggaran Dasar yang dibuat Notaris Robert Purba, SH tanggal 02 Januari 1999 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara TI tanggal 01 November 1994 No. 87 jo Tambahan Berita Negara RI tanggal 02 Januari 1999 No. 01.



Wilayah kerja Sunting

Wilayah kerja usaha PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatra Utara (Sumut), Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).

Cabang pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) adalah sebagai berikut :

Selain pengelolaan cabang pelabuhan, Pelindo 1 juga mengelola Unit Galangan Kapal serta lima anak perusahaan yaitu PT Prima Multi Terminal, PT Prima Terminal Petikemas, PT Prima Indonesia Logistik, PT Prima Pengembangan Kawasan,dan PT Prima Husada Cipta Medan yang bergerak dalam usaha pelayanan kesehatan.

Lihat pula Sunting

Referensi Sunting

  1. "Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2021" (PDF). Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Diakses tanggal 4 Oktober 2021. 

Pranala luar Sunting


Artikel bertopik korporasi atau perusahaan Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

  • l
  • b
  • s
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
PT Pelabuhan Indonesia I Persero atau Pelindo I adalah mantan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan di Indonesia Dulu Pelindo 1 mengelola 16 cabang pelabuhan di provinsi Aceh Sumatra Utara Riau dan Kepulauan Riau Area kerja Pelindo 1 yang berada di kawasan barat Indonesia serta berhadapan langsung dengan Selat Malaka yang merupakan perairan tersibuk di dunia menjadikan Pelindo 1 memiliki peran strategis dalam keterhubungan jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut di Indonesia Pada tanggal 1 Oktober 2021 perusahaan ini resmi digabung ke dalam Pelindo II sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyatukan pengelolaan pelabuhan di Indonesia 1 PT Pelabuhan Indonesia I Persero JenisBUMN Perseroan TerbatasIndustriJasa kepelabuhanNasibDigabung ke dalam Pelindo IIDidirikan1 Desember 1992Ditutup1 Oktober 2021KantorpusatMedan Sumatra Utara IndonesiaWilayah operasiTerminal Peti Kemas BelawanPelabuhan BelawanPelabuhan SibolgaPelabuhan GunungsitoliPelabuhan Kuala TanjungPelabuhan Tanjung Balai AsahanPelabuhan MalahayatiPelabuhan LhokseumawePelabuhan DumaiPelabuhan PerawangPelabuhan TembilahanPelabuhan Sei PakningPelabuhan Tanjung Balai KarimunPelabuhan TanjungpinangCabang BatamTokohkunciDian Rachmawan CEO Pendapatan2 408 Triliun Rupiah 2016 Laba operasi1 059 Triliun Rupiah 2016 Total asetRp 7 3 Trilyun 2016 Total ekuitasRp 4 301 Trilyun 2016 PemilikPemerintah IndonesiaKaryawan1 141 2016 AnakusahaPT Prima Multi TerminalPT Prima Terminal PetikemasPT Prima Indonesia LogistikPT Prima Husada Cipta MedanPT Prima Pengembangan KawasanPT Prima Husada CiptaSitus webpelindo1 wbr co wbr id Daftar isi 1 Sejarah 2 Wilayah kerja 3 Lihat pula 4 Referensi 5 Pranala luarSejarah SuntingPT Pelabuhan Indonesia I Persero lahir melalui berbagai perubahan bentuk usaha dan status hukum pengusahaan jasa kepelabuhanan Pada tahun 1945 1951 perusahaan berada di dalam wewenang Departemen Van Scheepvaart suatu badan peninggalan pemerintah Belanda yang berfungsi untuk memberikan layanan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Haven Bedrijf Pada tahun 1952 sampai dengan tahun 1959 pengelolaan pelabuhan dilaksanakan oleh Jawatan Pelabuhan Sejak tahun 1960 pengelolaan pelabuhan umum di Indonesia dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara di bawah pengendalian pemerintah Bentuk Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Negara Pelabuhan yang diberi kewenangan untuk mengelola pelabuhan umum sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 1993 telah mengalami beberapa perubahan disesuaikan dengan arah kebijaksanaan pemerintah dalam rangka menunjang pembangunan nasional dan mengimbangi pertumbuhan permintaan layanan jasa kepelabuhanan yang dinamis Sejarah perusahaan sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut Tahun 1960 1963 Pengelolaan pelabuhan umum dilakukan oleh Perusahaan Negara PN Pelabuhan I VIII berdasarkan Undang Undang Nomor 19 Tahun 1960 Tahun 1964 1969 Aspek komersial dari pengelolaan pelabuhan tetap dilakukan oleh PN Pelabuhan tetapi kegiatan operasional pelabuhan dikoordinasikan oleh lembaga pemerintah yang disebut Port Authority Tahun 1969 1983 Pengelolaan sebagian besar pelabuhan umum dilakukan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan BPP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 PN Pelabuhan dibubarkan dan lembaga pemerintah Port Authority menjadi BPP Tahun 1983 1992 Pengelolaan pelabuhan umum dibedakan antara pelabuhan umum yand diusahakan dan pelabuhan umum yang tidak diusahakan Pengelolaan pelabuhan umum yang diusahakan dilakukan oleh Perusahaan Umum Perum Pelabuhan sedangkan pengelolaan pelabuhan umum yang tidak diusahakan dilakukan oleh unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 Perum Pelabuhan I merupakan salah satu dari empat Perum Pelabuhan di Indonesia yang mengelolapelabuhan pelabuhan yang diusahakan dan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1983 Tahun 1992 hingga sekarang Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tanggal 19 Oktober 1991 tentang pengalihan status Perusahaan Pelabuhan menjadi Perusahaan Perseroan Persero maka bentuk Perusahaan Umum Pelabuhan diubah menjadi PT Persero Pelabuhan Indonesia I sesuai akta pendirian Anggaran Dasar yang dibuat Notaris Robert Purba SH tanggal 02 Januari 1999 sebagaimana dimuat dalam Berita Negara TI tanggal 01 November 1994 No 87 jo Tambahan Berita Negara RI tanggal 02 Januari 1999 No 01 Wilayah kerja SuntingWilayah kerja usaha PT Pelabuhan Indonesia I Persero meliputi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam NAD Sumatra Utara Sumut Riau dan Kepulauan Riau Kepri Cabang pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia I Persero adalah sebagai berikut Terminal Peti Kemas Belawan Pelabuhan Belawan Pelabuhan Sibolga Pelabuhan Gunungsitoli Pelabuhan Kuala Tanjung Pelabuhan Tanjung Balai Asahan Pelabuhan Malahayati Pelabuhan Lhokseumawe Pelabuhan Dumai Pelabuhan Perawang Pelabuhan Tembilahan Pelabuhan Sei Pakning Pelabuhan Tanjung Balai Karimun Pelabuhan Tanjungpinang Cabang BatamSelain pengelolaan cabang pelabuhan Pelindo 1 juga mengelola Unit Galangan Kapal serta lima anak perusahaan yaitu PT Prima Multi Terminal PT Prima Terminal Petikemas PT Prima Indonesia Logistik PT Prima Pengembangan Kawasan dan PT Prima Husada Cipta Medan yang bergerak dalam usaha pelayanan kesehatan Lihat pula SuntingDaftar pelabuhan di IndonesiaReferensi Sunting Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2021 PDF Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Diakses tanggal 4 Oktober 2021 Pranala luar SuntingSitus resmi Diarsipkan 2015 09 23 di Wayback Machine Profil di portal BUMN RI Diarsipkan 2008 08 22 di Wayback Machine Laporan Tahunan Pelindo 1 Tahun 2022 Diarsipkan 2021 01 17 di Wayback Machine nbsp Artikel bertopik korporasi atau perusahaan Indonesia ini adalah sebuah rintisan Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya lbs Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Pelabuhan Indonesia I amp oldid 22666140