Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto (Makassar: ᨍᨙᨊᨙᨄᨚᨈᨚ, translit. Je’ne’pònto, pengucapan bahasa Makassar: [ɟeʔnɛʔˈpontɔ]) adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota Kabupaten Jeneponto berada di desa Bontosunggu. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 749,79 km² dan berpenduduk sebanyak 415.462 jiwa (2021). Pembagian administratif di Kabupaten Jeneponto meliputi 32 kelurahan dan 82 desa yang tersebar ke 11 kecamatan.

Kabupaten Jeneponto
Kabupaten
Dari kiri ke kanan, atas ke bawah: Lomba pacuan kuda tradisional di Kampala, Patung Kuda Jeneponto, Coto Kuda khas Jeneponto, Persawahan di Jeneponto, Danau Butta Barakka, Ladang garam di Jeneponto
Lambang
Julukan:  Makassar: Butta Turatea tanah orang-orang Turatea/bangsawan
Peta
Kabupaten Jeneponto Peta Tampilkan peta Sulawesi Kabupaten Jeneponto Kabupaten Jeneponto (Indonesia) Tampilkan peta Indonesia
Koordinat: 5°38′00″S 119°44′00″E / 5.63333°S 119.73333°E / -5.63333; 119.73333
Negara	Indonesia
Provinsi	Sulawesi Selatan
Tanggal berdiri	4 Juli 1959
Dasar hukum	UU Nomor 29 Tahun 1959
Hari jadi	1 Mei 1860
Ibu kota	Bontosunggu
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar Kecamatan: 11 kecamatan Kelurahan: 31 kelurahan Desa: 82 desa
Pemerintahan
• Bupati	Drs. H. Iksan Iskandar, M.Si
• Wakil Bupati	H. Paris Yasir, S.E, M.M
Luas
• Total	749,79 km^2 (289,50 sq mi)
Populasi  (2021)
• Total	415.462
• Kepadatan	550/km^2 (1,400/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam 93,91% Penghayat 6,05% Kristen 0,04% - Protestan 0,03% - Katolik 0,01%
• IPM	65,13 (2022) Sedang
Zona waktu	UTC+08:00 (WITA)
Kode pos	92311–92572
Kode BPS	7304
Kode area telepon	0419
Kode ISO 3166	ID-SN
Pelat kendaraan	DD xxxx G*
Kode Kemendagri	73.04
Kode SNI 7657-2010	JNP
APBD	Rp 1.152.110.000.000,00- (2023)
PAD	Rp 111.680.000.000,00- (2023)
DAU	Rp 643.081.319.000,00- (2023)
DAK	Rp 219.668.222.000,00- (2023)
Situs web	www.jenepontokab.go.id

Sejarah

Masa kerajaan

Sebelum kedatangan bangsa Belanda di Sulawesi Selatan, wilayah di Kabupaten Jeneponto merupakan kerajaan-kerajaan kecil yang dihuni oleh suku Makassar. Wilayah Kabupaten Jeneponto dikuasai oleh kerajaan-kerajaan yang kekuasaannya berada dalam pengaruh Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Kabupaten Jeneponto pada masa kerajaan di Sulawesi Selatan terbagi-bagi menjadi 6 kerajaan, yaitu Kerajaan Garassi, Kerajaan Bangkala, Kerajaan Binamu, Kerajaan Tarowang, Kerajaan Sapanang, dan Kerajaan Arungkeke.

Masa kolonial

Kerajaan Bangkala dan Kerajaan Binamu memisahkan diri dari Kerajaan Laikang pada bulan November 1863. Pada masa tersebut, wilayah Kerajaan Laikang berada dalam pemerintahan Hindia Belanda. Kedua kerajaan ini mengadakan perlawanan politik dengan Hindia Belanda. Pada tanggal 29 Mei 1929, Kerajaan Binamu memilih seorang raja baru yang dipilih oleh rakyatnya melalui lembaga adat bernama Toddo' Appaka.

Tanggal 20 Mei 1946, adalah simbol patriotisme Raja Binamu (Mattewakkang Dg Raja) yang meletakkan jabatan sebagai raja yang melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda . Dengan Demikian penetapan Hari Jadi Jeneponto yang disepakati oleh pakar pemerhati sejarah, peneliti, sesepuh dan tokoh masyarakat Jeneponto, dari seminar Hari jadi Jeneponto yang berlangsung pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2002 di Gedung Sipitangarri, dianggap sangat tepat, dan merupakan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.^{[butuh rujukan]}

Masa kemerdekaan Indonesia

Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Sulawesi kemudian menetapkan Kabupaten Jeneponto sebagai Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan pada tanggal 1 Mei 1959. Penetapan ini bersamaan dengan pembentukan Kabupaten Takalar yang memperoleh pemekaran wilayah dari Kabupaten Jeneponto.

Geografi

Peta administrasi kabupaten Jeneponto

Secara geografis, Kabupaten Jeneponto terletak di 5°23'- 5°42' Lintang Selatan dan 119°29' - 119°56' Bujur Timur. Kabupaten ini berjarak sekitar 91 Km dari Makassar. Luas wilayahnya 749,79 km² dengan kecamatan Bangkala Barat sebagai kecamatan paling luas yaitu 152,96 km² atau setara 20,4 persen luas wilayah Kabupaten Jeneponto. Sedangkan kecamatan terkecil adalah Arungkeke yakni seluas 29,91 km².

Topografi

Kondisi topografi Kabupaten Jeneponto pada bagian utara terdiri dari dataran tinggi dengan ketinggian 500 sampai dengan 1400 meter di atas permukaan air laut (mdpl) yang merupakan lereng pegunungan Gunung Baturape - Gunung Lompobattang. Sedangkan bagian tengah berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 mdpl dan pada bagian selatan merupakan pesisir serta dataran rendah dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 100 mdpl. Karena perbatasan dengan Laut Flores maka Kabupaten Jeneponto memiliki pelabuhan cukup besar yang terletak di desa Bungeng.

Batas wilayah

Batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

Utara	Kabupaten Gowa dan Kabupaten Takalar
Timur	Kabupaten Bantaeng
Selatan	Laut Flores
Barat	Kabupaten Takalar

Iklim

Berdasarkan klasifikasi iklim Koppen, wilayah Kabupaten Jeneponto beriklim tropis basah dan kering (Aw) dengan dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim kemarau di wilayah Kabupaten Jeneponto berlangsung pada periode Mei hingga Oktober dengan rata-rata curah hujan bulanan kurang dari 100 mm per bulan dan bulan terkering adalah bulan Agustus dan September. Sementara itu, musim hujan di wilayah Kabupaten Jeneponto berlangsung pada periode November hingga April dengan rata-rata curah hujan bulanan lebih dari 120 mm per bulan dan bulan terbasah adalah bulan Januari dengan curah hujan bulanan lebih dari 250 mm per bulan. Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Jeneponto berkisar antara 1.000–2.500 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 60–150 hari hujan per tahun. Suhu udara di wilayah Kabupaten Jeneponto berkisar antara 21°–34 °C dengan tingkat kelembapan nisbi ±76%.

Data iklim Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Tahun
Rata-rata tertinggi °C (°F)	30.7 (87.3)	30.7 (87.3)	31.2 (88.2)	31.9 (89.4)	31.1 (88)	30.8 (87.4)	30.8 (87.4)	31.5 (88.7)	32.8 (91)	33.5 (92.3)	32.1 (89.8)	31.1 (88)	31.52 (88.73)
Rata-rata harian °C (°F)	26.2 (79.2)	26.3 (79.3)	26.4 (79.5)	26.7 (80.1)	26.7 (80.1)	25.8 (78.4)	25.8 (78.4)	26.1 (79)	26.8 (80.2)	27.2 (81)	26.9 (80.4)	26.4 (79.5)	26.44 (79.59)
Rata-rata terendah °C (°F)	23.9 (75)	23.7 (74.7)	23.7 (74.7)	22.6 (72.7)	22.4 (72.3)	21.5 (70.7)	20.5 (68.9)	21.2 (70.2)	21.7 (71.1)	22.7 (72.9)	23.7 (74.7)	23.8 (74.8)	22.62 (72.73)
Presipitasi mm (inci)	423 (16.65)	326 (12.83)	212 (8.35)	137 (5.39)	86 (3.39)	74 (2.91)	42 (1.65)	12 (0.47)	18 (0.71)	61 (2.4)	166 (6.54)	378 (14.88)	1.935 (76,17)
Rata-rata hari hujan	23	20	17	11	7	6	3	1	1	5	13	21	128
% kelembapan	83.1	82.2	81.6	78.7	75.1	73.4	71.2	69.1	67.4	72.3	77.6	80.7	76.03
Rata-rata sinar matahari harian	5.8	6.3	6.8	7.9	8.4	8.9	9.8	10.6	10.7	9.4	8.2	6.9	8.31
Sumber #1: Climate-Data.org & BMKG
Sumber #2: Weatherbase

Pemerintahan

Kepala daerah

Artikel utama: Daftar Bupati Jeneponto

Bupati Jeneponto adalah pemimpin tertinggi di lingkungan pemerintah Kabupaten Jeneponto. Bupati Jeneponto bertanggungjawab atas wilayah Kabupaten Jeneponto kepada gubernur provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini, bupati atau kepala daerah yang menjabat di Jeneponto ialah Iksan Iskandar, dengan wakil bupati Paris Yasir. Mereka menang pada Pemilihan umum Bupati Jeneponto 2018. Iksan merupakan bupati Jeneponto ke-12, sejak kabupaten ini dibentuk. Iksan dan Paris dilantik oleh gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, pada 31 Desember 2018 di Ruang Pola Kantor Gubernur Kota Makassar, untuk masa jabatan 2018-2023.

No	Bupati	Mulai jabatan	Akhir jabatan	Prd.	Wakil Bupati
12		Iksan Iskandar	31 Desember 2018	petahana	12 (Pemilu 2018)		Paris Yasir

Dewan Perwakilan

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto

Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Kabupaten Jeneponto dalam dua periode terakhir.

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2014–2019	2019–2024
PKB	3	4
Gerindra	4	7
PDI-P	2	2
Golkar	4	6
NasDem	(baru) 4	2
Berkarya	(baru) 1
PKS	3	4
Perindo	(baru) 1
PPP	2	4
PAN	5	4
Hanura	4	2
Demokrat	4	2
PBB	2	1
Jumlah Anggota	40	40
Jumlah Partai	12	13

Kecamatan

Artikel utama: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Jeneponto

Kabupaten Jeneponto terdiri dari 11 kecamatan, 31 kelurahan dan 82 desa. Pada tahun 2017, kabupaten ini memiliki luas wilayah 706,52 km² dan jumlah penduduk sebesar 409.693 jiwa dengan sebaran penduduk 580 jiwa/km².

Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Jeneponto, adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa	Status	Daftar Desa/Kelurahan
73.04.09	Arungkeke		7	Desa	Arungkeke Arungkeke Pallantikang Boronglamu Bulo-Bulo Kalumpangloe Kampala Palajau
73.04.01	Bangkala	4	10	Desa	Bontomanai Gunung Silanu Jenetallasa Kalimporo Kapita Mallasoro Marayoka Pallantikang Punagaya Tombo-Tombolo
				Kelurahan	Benteng Bontorannu Pallengu Pantai Bahari
73.04.06	Bangkala Barat	1	7	Desa	Banrimanurung Barana Beroanging Garassikang Pappalluang Pattiro Tuju
				Kelurahan	Bulujaya
73.04.04	Batang	2	4	Desa	Bungeng Camba-Camba Kaluku Maccinibaji
				Kelurahan	Bonto Raya Togo-Togo
73.04.03	Binamu	12	1	Desa	Sapanang
				Kelurahan	Balang Balang Beru Balang Toa Biringkassi Bontoa Empoang Empoang Selatan Empoang Utara Monro-Monro Pabiringa Panaikang Sidenre
73.04.07	Bontoramba	1	11	Desa	Balumbungan Bangkalaloe Baraya Batujala Bulusibatang Bulusuka Datara Kareloe Lentu Maero Tanammawang
				Kelurahan	Bontoramba
73.04.05	Kelara	5	5	Desa	Bontolebang Bontonompo Gantarang Samataring Tombolo
				Kelurahan	Tolo Tolo Barat Tolo Selatan Tolo Timur Tolo Utara
73.04.10	Rumbia		12	Desa	Bontocini Bontomanai Bontotiro Jenetallasa Kassi Lebangmanai Lebangmanai Utara Loka Pallantikang Rumbia Tompobulu Ujung Bulu
73.04.02	Tamalatea	6	6	Desa	Bontojai Bontosunggu Borongtala Karelayu Turatea Turatea Timur
				Kelurahan	Bontotangnga Manjangloe Tamanroya Tonrokassi Tonrokassi Barat Tonrokassi Timur
73.04.11	Tarowang		8	Desa	Allu Tarowang Balang Baru Balangloe Tarowang Bonto Ujung Bontorappo Pao Tarowang Tino
73.04.08	Turatea		11	Desa	Bonto Mate'ne Bululoe Bungungloe Jombe Kayuloe Barat Kayuloe Timur Langkura Mangepong Paitana Parasanganberu Tanjonga
	TOTAL	31	82

Demografi

Sawah di Bangkala Barat, Jeneponto.

Bahasa

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Kabupaten Jeneponto adalah bahasa Indonesia. Menurut Statistik Kebahasaan 2019 oleh Badan Bahasa, terdapat satu bahasa daerah di Kabupaten Jeneponto, yaitu bahasa Makassar, khususnya dialek Lakiung dan dialek Turatea.

Agama

Masyarakat Jeneponto termasuk sebagai penganut agama Islam. Meski demikian, peninggalan leluhur masih menjadi pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jeneponto. Disatu sisi, masyarakat Jeneponto sangat menunjung tinggi nilai-nilai agama Islam, tetapi sebagian lagi dari masyarakatnya masih memercayai kekuatan supranatural dan benda-benda serta tempat keramat.

Indonesia secara resmi mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu, sehingga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia, hanya bisa menyantumkan enam agama tersebut, sementara di luar itu tidak masuk dalam KTP, melainkan kolom agama dikosongkan apabila tidak menganut salah satu agama tersebut.

Pada tahun 2016, penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan, yakni Nggay Mehang Tana, Pagar Demanra Sirait, Arnol Purba, dan Carlim, melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 61 ayat 1 dan 2, yang berbunyi:

Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Kemudian pada 3 Mei 2017, Mahkamah Konstitusi mengadakan sidang rapat pembuktian terakhir. Lalu pada 17 November 2017, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan para penganut penghayat kepercayaan. Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, Arief Hidayat, mengatakan bahwa pembatasan hak "a quo" menyebabkan adanya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penganut penghayat kepercayaan.

Tahun 2019, pendistribusian KTP dengan menyantumkan agama Penghayat di kolom agama mulai dilaksanakan, termasuk di provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) provinsi Sulawesi Selatan, Sukarniaty Kondokelele, mengatakan bahwa KTP bagi penganut penghayat kepercayaan mulai disediakan di Sulawesi Selatan. Dari seluruh kabupaten dan kota, Kabupaten Jeneponto merupakan kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki penganut kepercayaan terbanyak.

Pada Sensus Penduduk Indonesia 2010, penghayat kepercayaan di Kabupaten Jeneponto belum dimasukkan dalam catatan sipil kependudukan, sehingga data pada saat itu, mencatat bahwa hampir keseluruhan warga Jeneponto menganut agama Islam. Setelah gugatan penghayat kepercayaan dikabulkan Mahkamah Konstitusi, data penduduk Jeneponto berdasarkan agama yang dianut mengalami perubahan. Data dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil per 31 Desember 2021, adapun banyaknya penduduk Jeneponto berdasarkan agama yang dianut yakni Islam sebanyak 93,91%, kemudian Penghayat Kepercayaan sebanyak 6,05%, dan sebagian kecil menganut agama Kekristenan yakni sebanyak 0,04%, dimana Protestan sebanyak 0,03% dan Katolik 0,01%.

Ekonomi

Pasar

• Pasar Gantinga
• Pasar Baru Karisa
• Pasar Boyong
• Pasar Allu
• Pasar Tarowang
• Pasar Togo-togo

Pariwisata

• Pantai Ujung Timur
• Pantai Karsut
• Wisata Boyong
• Birtaria Kassi
• Lembah Hijau Rumbia
• Air Terjun Bossolo
• Pantai Tamarunang

Pranala luar

• Profil Kabupaten Jeneponto (Kementerian Dalam Negeri RI) 2018-07-22 di Wayback Machine.
• BPS Kabupaten Jeneponto

Referensi

1. Ismail, Risdayanti (5 Mei 2023). "Mengenal 13 Gelar Bangsawan Suku Bugis dan Makassar, Mulai Andi hingga Daeng". www.detik.com. Diakses tanggal 12 September 2023. 
2. (PDF). www.otda.kemendagri.go.id. hlm. 25. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 12 Juli 2019. Diakses tanggal 31 Oktober 2021. 
3. "Salinan arsip". dari versi asli tanggal 2023-03-31. Diakses tanggal 2023-03-31. 
4. "Kabupaten Jeneponto Dalam Angka 2021". www.jenepontokab.bps.go.id. hlm. 54. dari versi asli tanggal 2022-03-18. Diakses tanggal 27 Februari 2021. 
5. "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2021" (pdf). www.dukcapil.kemendagri.go.id. dari versi asli tanggal 2021-08-05. Diakses tanggal 23 Februari 2022. 
6. "Indeks Pembangunan Manusia 2021-2022". www.bps.go.id. Diakses tanggal 12 September 2023. 
7. Ainun, Nur (4 Februari 2023). "Kode Provinsi Sulawesi Selatan Lengkap 24 Kabupaten/Kota". www.detik.com. Diakses tanggal 10 Agustus 2023. 
8. Tim redaksi djpk.kemenkeu.go.id (2023). "APBD Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Jeneponto". djpk.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 10 Agustus 2023. 
9. Tim redaksi djpk.kemenkeu.go.id (September 2022). "Rincian Dana Transfer Umum Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota" (PDF). djpk.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 11 Agustus 2023. 
10. Tim redaksi djpk.kemenkeu.go.id (Oktober 2022). "Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota" (PDF). djpk.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 13 Agustus 2023. 
11. Tim redaksi djpk.kemenkeu.go.id (September 2022). "Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Tahun Anggaran 2023 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota" (PDF). djpk.kemenkeu.go.id. Diakses tanggal 13 Agustus 2023. 
12. Arifin, M., dkk. 2020, hlm. 6.
13. Arifin, M., dkk. 2020, hlm. 39.
14. Arifin, M., dkk. 2020, hlm. 39-40.
15. "Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia". Climate-Data.org. Diakses tanggal 9 Januari 2021. 
16. "Zona Musim 287 & 290". Stasiun Klimatologi Maros. hlm. 46 & 47. Diakses tanggal 9 Januari 2021. 
17. "Kabupaten Jeneponto, Indonesia". Weatherbase. Diakses tanggal 9 Januari 2021. 
18. "Gubernur Sulsel Lantik Bupati - Wakil Bupati Jeneponto dan Sidrap". www.mediaindonesia.com. 31 Desember 2018. dari versi asli tanggal 2022-02-23. Diakses tanggal 15 Januari 2022. 
19. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019. 
20. "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020. 
21. Statistik Kebahasaan 2019. Jakarta: Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. 2019. hlm. 11. ISBN 9786028449182. dari versi asli tanggal 2020-04-30. Diakses tanggal 2020-05-23.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
22. "Bahasa di Provinsi Sulawesi Selatan". Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia. dari versi asli tanggal 2020-06-13. Diakses tanggal 23 Mei 2020. 
23. Abdul Rauf Suleiman (2 Juli 2017). "Jeneponto Dalam Dua Dimensi Tradisi: Suatu Tinjauan Arkeologi". Universitas Halu Oleo. dari versi asli tanggal 2022-02-23. Diakses tanggal 23 Februari 2022. 
24. Saputra, Andi (25 Februari 2019). "Menunggu 41 Tahun, Akhirnya Penghayat Masuk Kolom Agama di KTP". detikcom. dari versi asli tanggal 2022-02-23. Diakses tanggal 23 Februari 2022. 
25. "KTP untuk Penganut Kepercayaan di Sulsel Mulai Didistribusikan". www.jawapos.com. 25 Februari 2019. dari versi asli tanggal 2022-02-23. Diakses tanggal 23 Februari 2022. 
26. "Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut di Wilayah Kabupaten Jeneponto". sp2010.bps.go.id. (2010). dari versi asli tanggal 2023-03-17. Diakses tanggal 23 Februari 2022.  Periksa nilai tanggal di: |date= (bantuan)

Catatan kaki

Daftar pustaka

• Arifin, M., dkk. (2020). Kebijakan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2033 (PDF). Makassar: Politeknik Pariwisata Makassar. ISBN 978-602-51991-9-6.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)

Pranala luar