www.wikidata.id-id.nina.az

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949, dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat. Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu, Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948, mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara.

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

1948–1949
Bendera
StatusPemerintahan dalam pengasingan
Ibu kotaBukittinggi
Bahasa yang umum digunakanIndonesia
PemerintahanPemerintahan sementara
Pemimpin 
• 1948-1949
Syafruddin Prawiranegara
Era SejarahRevolusi Nasional Indonesia
19 Desember 1948
• Didirikan
22 Desember 1948
17 April 1949
• Dibubarkan
13 Juli 1949
Rumah ketua PDRI Sjafroedin Prawiranegara di Bidar Alam Solok Selatan, Sumatera Barat yang dipergunakan juga untuk kantor pemerintahan

Setelah Belanda pergi dan sejak kekalahan Jepang di Sumatra pada tahun 1948 Banteng MarIborough di wilayah penguasa Bunian Matu, MarIborough peninggalan Inggris di jadikan markas Polri, Sehingga pada tahun 1950 pulau Sumatra menjadi bagian dari Republik Indonesia di tandai dengan Presiden pertama Indonesia Sukarno dan Hatta memberlakukan kembali UUD 1945 pada tahun 1959, dibuktikan dengan terbentuknya banyak Kementrian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Latar belakang Sunting

foto Rusli Rahim

Tidak lama setelah ibu kota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II, mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar. Karena para pemimpinnya, seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan.

Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia, tanggal 19 Desember sore hari, Mr. Syafruddin Prawiranegara bersama Kol. Hidayat, Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra, mengunjungi Mr. Teuku Mohammad Hasan, Gubernur Sumatra/Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya, untuk mengadakan perundingan. Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban, daerah perkebunan teh, 15 Km di selatan kota Payakumbuh.

Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban, dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara, Mr. T. M. Hassan, Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Kolonel Hidayat, Mr. Lukman Hakim, Ir. Indratjahja, Ir. Mananti Sitompul, Maryono Danubroto, Direktur BNI Mr. A. Karim, Rusli Rahim dan Mr. Latif. Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima, tanggal 22 Desember 1948, sesuai dengan konsep yang telah disiapkan, maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI), dengan susunan sebagai berikut:

  • Mr. Syafruddin Prawiranegara, Ketua PDRI/Menteri Pertahanan/ Menteri Penerangan/Menteri Luar Negeri ad interim
  • Mr. T. M. Hassan, Wakil Ketua PDRI/Menteri Dalam Negeri/Menteri PPK/Menteri Agama,
  • Mr. Sutan Mohammad Rasjid, Menteri Keamanan/Menteri Sosial, Pembangunan, Pemuda,
  • Mr. Lukman Hakim, Menteri Keuangan/Menteri Kehakiman,
  • Ir. Mananti Sitompul, Menteri Pekerjaan Umum/Menteri Kesehatan,
  • Ir. Indracaya, Menteri Perhubungan/Menteri Kemakmuran.

Keesokan harinya, 23 Desember 1948, Sjafruddin berpidato:

Sesungguhnya, sebelum Soekarno dan Hatta menyerah, mereka sempat mengetik dua buah kawat. Pertama, memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr. Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra. Kedua, jika ikhtiar Sjafruddin gagal, maka mandat diberikan kepada Mr. A.A.Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi, India. Tetapi Sjafruddin sendiri tidak pernah menerima kawat itu. Berbulan-bulan kemudian barulah ia mengetahui tentang adanya mandat tersebut.

Perlawanan Sunting

Sejak itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda. Tokoh-tokoh PDRI harus bergerak terus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda.

Mr. T.M Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI, merangkap Menteri Dalam Negeri, Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, menuturkannya bahwa rombongan mereka kerap tidur di hutan belukar, di pinggir sungai Batanghari, dan sangat kekurangan bahan makanan. Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain. Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu diejek radio Belanda sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia.

Sjafruddin membalas,

Tugu PDRI di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

Perlawanan bersenjata dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia serta berbagai laskar di Jawa, Sumatra serta beberapa daerah lain. PDRI menyusun perlawanan di Sumatra. Tanggal 1 Januari 1949, PDRI membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatra:

Konsolidasi Sunting

Kantor PDRI di Koto Tinggi, Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota

Sekitar satu bulan setelah agresi militer Belanda, dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI dengan keempat Menteri yang berada di Jawa. Mereka saling bertukar usulan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan di Sumatra dan Jawa.

Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa, maka pada 31 Maret 1949 Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai berikut:

Pejabat di bidang militer:

  • Letnan Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang RI.
  • Kolonel Abdul Haris Nasution, Panglima Tentara & Teritorium Jawa.
  • Kolonel R. Hidajat Martaatmadja, Panglima Tentara & Teritorium Sumatra.
  • Kolonel Mohammad Nazir, Kepala Staf Angkatan Laut.
  • Komodor Udara Hubertus Suyono, Kepala Staf Angkatan Udara.
  • Komisaris Besar Polisi Umar Said, Kepala Kepolisian Negara.

Kemudian tanggal 16 Mei 1949, dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Mr. Susanto Tirtoprojo, dengan susunan sbb.:

Selain dr. Sudarsono, Wakil RI di India, Mr. Alexander Andries Maramis, Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi, India, dan Lambertus N. Palar, Ketua delegasi Republik Indonesia di PBB, adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia internasional sejak Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II. Dalam situasi ini, secara de facto, Mr. Syafruddin Prawiranegara adalah Kepala Pemerintah Republik Indonesia.

Pemulihan pemerintahan dan pengembalian mandat Sunting

Menjelang pertengahan 1949, posisi Belanda makin terjepit. Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda. Sedang di Indonesia,pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh. Ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja perundingan.

Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno-Hatta yang ketika itu statusnya tawanan. Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem-Royen. Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang, Jendral Sudirman mengirimkan kawat kepada Sjafruddin, mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja perundingan. Tetapi Sjafruddin berpikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian Roem-Royen.

Setelah Perjanjian Roem-Royen, Mohammad Natsir meyakinkan Syafruddin Prawiranegara untuk datang ke Jakarta, menyelesaikan dualisme pemerintahan RI, yaitu PDRI yang dipimpinnya, dan Kabinet Hatta, yang secara resmi tidak dibubarkan.

Setelah Persetujuan Roem-Royen ditandatangani, pada 13 Juli 1949, diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet. Pada sidang tersebut, Pemerintah Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948. Wakil Presiden Hatta menjelaskan 3 soal, yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya, hal hubungan Bangka dengan luar negeri dan terjadinya Persetujuan Roem-Royen.

Sebab utama Soekarno-Hatta tidak ke luar kota pada tanggal 19 Desember sesuai dengan rencana perang gerilya, adalah berdasarkan pertimbangan militer, karena tidak terjamin cukup pengawalan, sedangkan sepanjang yang diketahui dewasa itu, seluruh kota telah dikepung oleh pasukan payung Belanda. Lagi pula pada saat yang genting itu tidak jelas tempat-tempat yang telah diduduki dan arah-arah yang diikuti oleh musuh. Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara lain KSAU Soerjadi Soerjadarma mengajukan peringatan pada pemerintah, bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang dijumpai di jalan-jalan, sehingga jika mereka ke luar maka haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat.

Pada sidang tersebut, secara formal Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya, sehingga dengan demikian, M. Hatta, selain sebagai Wakil Presiden, kembali menjadi Perdana Menteri. Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI, tanggal 14 Juli, Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Roem-Royen, sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949.

Peringatan Sunting

Sejak 2006, pemerintah Indonesia memperingati tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Peringatan tersebut mengacu pada peristiwa PDRI yang telah menyelematkan eksistensi kepemimpinan Republik Indonesia akibat Agresi Militer Belanda II.

Lihat pula Sunting

Rujukan Sunting

  1. Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia 2015-07-03 di Wayback Machine. Tokohindonesia.com. Diakses 8 September 2013.
  2. Menyelamatkan NKRI: Berkaca pada Peran Syafroeddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir Website Resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 9 Februari 2007. Diakses 8 September 2013.abcdyaa
  3. https://museumnusantara.com/benteng-marlborough/
  4. https://www.britannica.com/place/Sumatra
  5. https://www.britannica.com/place/Indonesia/Justice
  6. "Hari Bela Negara 19 Desember, Sejarah Penting yang Sepi Peringatan". Padangkita.com. 2020-12-20. Diakses tanggal 2020-12-20. 

Pranala luar Sunting

Bacaan lanjutan Sunting

  • J.R. Chaniago. Amrin Imran, Saleh D. Djamhari, 2003, Pemerintan Darurat Repoublik Indonesia (PDRI) dalam Perang Kemerdekasan, Perhimpunan Kekerabatan Nusantara, Jakarta.
wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
Tanggal penerbitan:
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia PDRI adalah penyelenggara pemerintahan Republik Indonesia sejak 22 Desember 1948 hingga 13 Juli 1949 dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara yang disebut juga dengan Kabinet Darurat 1 Sesaat sebelum pemimpin Indonesia saat itu Soekarno dan Hatta ditangkap Belanda pada tanggal 19 Desember 1948 mereka sempat mengadakan rapat dan memberikan mandat kepada Syafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan sementara 2 Pemerintahan Darurat Republik Indonesia1948 1949BenderaStatusPemerintahan dalam pengasinganIbu kotaBukittinggiBahasa yang umum digunakanIndonesiaPemerintahanPemerintahan sementaraPemimpin 1948 1949Syafruddin PrawiranegaraEra SejarahRevolusi Nasional Indonesia Agresi Militer Belanda II19 Desember 1948 Didirikan22 Desember 1948 Perjanjian Roem Roijen17 April 1949 Dibubarkan13 Juli 1949Didahului oleh Digantikan olehRepublik Indonesia Republik Indonesia Serikat 1949 1950 Rumah ketua PDRI Sjafroedin Prawiranegara di Bidar Alam Solok Selatan Sumatera Barat yang dipergunakan juga untuk kantor pemerintahan Setelah Belanda pergi dan sejak kekalahan Jepang di Sumatra pada tahun 1948 Banteng MarIborough di wilayah penguasa Bunian Matu MarIborough peninggalan Inggris di jadikan markas Polri 3 Sehingga pada tahun 1950 pulau Sumatra menjadi bagian dari Republik Indonesia di tandai dengan Presiden pertama Indonesia Sukarno dan Hatta memberlakukan kembali UUD 1945 pada tahun 1959 dibuktikan dengan terbentuknya banyak Kementrian di Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI 4 5 Daftar isi 1 Latar belakang 2 Perlawanan 3 Konsolidasi 4 Pemulihan pemerintahan dan pengembalian mandat 5 Peringatan 6 Lihat pula 7 Rujukan 8 Pranala luar 9 Bacaan lanjutanLatar belakang Sunting nbsp foto Rusli RahimTidak lama setelah ibu kota RI di Yogyakarta dikuasai Belanda dalam Agresi Militer Belanda II mereka berulangkali menyiarkan berita bahwa RI sudah bubar Karena para pemimpinnya seperti Soekarno Hatta dan Syahrir sudah menyerah dan ditahan Mendengar berita bahwa tentara Belanda telah menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap sebagian besar pimpinan Pemerintahan Republik Indonesia tanggal 19 Desember sore hari Mr Syafruddin Prawiranegara bersama Kol Hidayat Panglima Tentara dan Teritorium Sumatra mengunjungi Mr Teuku Mohammad Hasan Gubernur Sumatra Ketua Komisaris Pemerintah Pusat di kediamannya untuk mengadakan perundingan Malam itu juga mereka meninggalkan Bukittinggi menuju Halaban daerah perkebunan teh 15 Km di selatan kota Payakumbuh Sejumlah tokoh pimpinan republik yang berada di Sumatera Barat dapat berkumpul di Halaban dan pada 22 Desember 1948 mereka mengadakan rapat yang dihadiri antara lain oleh Mr Syafruddin Prawiranegara Mr T M Hassan Mr Sutan Mohammad Rasjid Kolonel Hidayat Mr Lukman Hakim Ir Indratjahja Ir Mananti Sitompul Maryono Danubroto Direktur BNI Mr A Karim Rusli Rahim dan Mr Latif Walaupun secara resmi kawat Presiden Soekarno belum diterima tanggal 22 Desember 1948 sesuai dengan konsep yang telah disiapkan maka dalam rapat tersebut diputuskan untuk membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI dengan susunan sebagai berikut Mr Syafruddin Prawiranegara Ketua PDRI Menteri Pertahanan Menteri Penerangan Menteri Luar Negeri ad interim Mr T M Hassan Wakil Ketua PDRI Menteri Dalam Negeri Menteri PPK Menteri Agama Mr Sutan Mohammad Rasjid Menteri Keamanan Menteri Sosial Pembangunan Pemuda Mr Lukman Hakim Menteri Keuangan Menteri Kehakiman Ir Mananti Sitompul Menteri Pekerjaan Umum Menteri Kesehatan Ir Indracaya Menteri Perhubungan Menteri Kemakmuran Keesokan harinya 23 Desember 1948 Sjafruddin berpidato Belanda menyerang pada hari Minggu hari yang biasa dipergunakan oleh kaum Nasrani untuk memuja Tuhan Mereka menyerang pada saat tidak lama lagi akan merayakan hari Natal Isa AS hari suci dan perdamaian bagi umat Nasrani Justru karena itu semuanya maka lebih lebih perbuatan Belanda yang mengakui dirinya beragama Kristen menunjukkan lebih jelas dan nyata sifat dan tabiat bangsa Belanda Liciknya curangnya dan kejamnya Karena serangan tiba tiba itu mereka telah berhasil menawan Presiden Wakil Presiden Perdana Menteri dan beberapa pembesar lain Dengan demikian mereka menduga menghadapi suatu keadaan negara republik Indonesia yang dapat disamakan dengan Belanda sendiri pada suatu saat negaranya diduduki Jerman dalam Perang Dunia II ketika rakyatnya kehilangan akal pemimpinnya putus asa dan negaranya tidak dapat ditolong lagi Tetapi kita membuktikan bahwa perhitungan Belanda itu sama sekali meleset Belanda mengira bahwa dengan ditawannya pemimpin pemimpin kita yang tertinggi pemimpin pemimpin lain akan putus asa Negara RI tidak tergantung kepada Sukarno Hatta sekalipun kedua pemimpin itu sangat berharga bagi kita Patah tumbuh hilang berganti Kepada seluruh Angkatan Perang Negara RI kami serukan Bertempurlah gempurlah Belanda di mana saja dan dengan apa saja mereka dapat dibasmi Jangan letakkan senjata menghentikan tembak menembak kalau belum ada perintah dari pemerintah yang kami pimpin Camkanlah hal ini untuk menghindarkan tipuan tipuan musuh Sesungguhnya sebelum Soekarno dan Hatta menyerah mereka sempat mengetik dua buah kawat Pertama memberi mandat kepada Menteri Kemakmuran Mr Sjafruddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatra Kedua jika ikhtiar Sjafruddin gagal maka mandat diberikan kepada Mr A A Maramis untuk mendirikan pemerintah dalam pengasingan di New Delhi India Tetapi Sjafruddin sendiri tidak pernah menerima kawat itu Berbulan bulan kemudian barulah ia mengetahui tentang adanya mandat tersebut Perlawanan SuntingSejak itu PDRI menjadi musuh nomor satu Belanda Tokoh tokoh PDRI harus bergerak terus sambil menyamar untuk menghindari kejaran dan serangan Belanda Mr T M Hasan yang menjabat sebagai Wakil Ketua PDRI merangkap Menteri Dalam Negeri Agama Pendidikan dan Kebudayaan menuturkannya bahwa rombongan mereka kerap tidur di hutan belukar di pinggir sungai Batanghari dan sangat kekurangan bahan makanan Mereka pun harus menggotong radio dan berbagai perlengkapan lain Kondisi PDRI yang selalu bergerilya keluar masuk hutan itu diejek radio Belanda sebagai Pemerintah Dalam Rimba Indonesia Sjafruddin membalas Kami meskipun dalam rimba masih tetap di wilayah RI karena itu kami pemerintah yang sah Tapi Belanda waktu negerinya diduduki Jerman pemerintahnya mengungsi ke Inggris Padahal menurut UUD nya sendiri menyatakan bahwa kedudukan pemerintah haruslah di wilayah kekuasaannya Apakah Inggris jadi wilayah kekuasaan Belanda Yang jelas pemerintah Belanda tidak sah nbsp Tugu PDRI di Koto Tinggi Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh KotaPerlawanan bersenjata dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia serta berbagai laskar di Jawa Sumatra serta beberapa daerah lain PDRI menyusun perlawanan di Sumatra Tanggal 1 Januari 1949 PDRI membentuk 5 wilayah pemerintahan militer di Sumatra Aceh termasuk Langkat dan Tanah Karo Gubernur Militer Tgk Daud Beureu eh di Beureu eh Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Askari Tapanuli dan Sumatra Timur Bagian Selatan Gubernur Militer dr Ferdinand Lumban Tobing Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Alex Evert Kawilarang Riau Gubernur Militer R M Utoyo Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Hasan Basry Sumatera Barat Gubernur Militer Mr Sutan Mohammad Rasjid Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Dahlan Ibrahim Sumatera Selatan Gubernur Militer dr Adnan Kapau Gani Wakil Gubernur Militer Letnan Kolonel Maludin Simbolon Konsolidasi Sunting nbsp Kantor PDRI di Koto Tinggi Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh KotaSekitar satu bulan setelah agresi militer Belanda dapat terjalin komunikasi antara pimpinan PDRI dengan keempat Menteri yang berada di Jawa Mereka saling bertukar usulan untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan di Sumatra dan Jawa Setelah berbicara jarak jauh dengan pimpinan Republik di Jawa maka pada 31 Maret 1949 Prawiranegara mengumumkan penyempurnaan susunan pimpinan Pemerintah Darurat Republik Indonesia sebagai berikut Mr Syafruddin Prawiranegara Ketua merangkap Menteri Pertahanan dan Penerangan Mr Susanto Tirtoprojo Wakil Ketua merangkap Menteri Kehakiman dan Menteri Pembangunan dan Pemuda Mr Alexander Andries Maramis Menteri Luar Negeri berkedudukan di New Delhi India dr Sukiman Wirjosandjojo Menteri Dalam Negeri merangkap Menteri Kesehatan Mr Lukman Hakim Menteri Keuangan Mr Ignatius J Kasimo Menteri Kemakmuran Pengawas Makanan Rakyat Kyai Haji Masykur Menteri Agama Mr T Moh Hassan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Ir Indratjahja Menteri Perhubungan Ir Mananti Sitompul Menteri Pekerjaan Umum Mr Sutan Mohammad Rasjid Menteri Perburuhan dan Sosial Pejabat di bidang militer Letnan Jenderal Sudirman Panglima Besar Angkatan Perang RI Kolonel Abdul Haris Nasution Panglima Tentara amp Teritorium Jawa Kolonel R Hidajat Martaatmadja Panglima Tentara amp Teritorium Sumatra Kolonel Mohammad Nazir Kepala Staf Angkatan Laut Komodor Udara Hubertus Suyono Kepala Staf Angkatan Udara Komisaris Besar Polisi Umar Said Kepala Kepolisian Negara Kemudian tanggal 16 Mei 1949 dibentuk Komisariat PDRI untuk Jawa yang dikoordinasikan oleh Mr Susanto Tirtoprojo dengan susunan sbb Mr Susanto Tirtoprojo urusan Kehakiman dan Penerangan Mr Ignatius J Kasimo urusan Persediaan Makanan Rakyat R Panji Suroso urusan Dalam Negeri Selain dr Sudarsono Wakil RI di India Mr Alexander Andries Maramis Menteri Luar Negeri PDRI yang berkedudukan di New Delhi India dan Lambertus N Palar Ketua delegasi Republik Indonesia di PBB adalah tokoh tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan Republik Indonesia di dunia internasional sejak Belanda melakukan Agresi Militer Belanda II Dalam situasi ini secara de facto Mr Syafruddin Prawiranegara adalah Kepala Pemerintah Republik Indonesia Pemulihan pemerintahan dan pengembalian mandat SuntingMenjelang pertengahan 1949 posisi Belanda makin terjepit Dunia internasional mengecam agresi militer Belanda Sedang di Indonesia pasukannya tidak pernah berhasil berkuasa penuh Ini memaksa Belanda menghadapi RI di meja perundingan Belanda memilih berunding dengan utusan Soekarno Hatta yang ketika itu statusnya tawanan Perundingan itu menghasilkan Perjanjian Roem Royen Hal ini membuat para tokoh PDRI tidak senang Jendral Sudirman mengirimkan kawat kepada Sjafruddin mempertanyakan kelayakan para tahanan maju ke meja perundingan Tetapi Sjafruddin berpikiran untuk mendukung dilaksanakannya perjanjian Roem Royen Setelah Perjanjian Roem Royen Mohammad Natsir meyakinkan Syafruddin Prawiranegara untuk datang ke Jakarta menyelesaikan dualisme pemerintahan RI yaitu PDRI yang dipimpinnya dan Kabinet Hatta yang secara resmi tidak dibubarkan Setelah Persetujuan Roem Royen ditandatangani pada 13 Juli 1949 diadakan sidang antara PDRI dengan Presiden Soekarno Wakil Presiden Mohammad Hatta serta sejumlah menteri kedua kabinet Pada sidang tersebut Pemerintah Hatta mempertanggungjawabkan peristiwa 19 Desember 1948 Wakil Presiden Hatta menjelaskan 3 soal yakni hal tidak menggabungkan diri kepada kaum gerilya hal hubungan Bangka dengan luar negeri dan terjadinya Persetujuan Roem Royen Sebab utama Soekarno Hatta tidak ke luar kota pada tanggal 19 Desember sesuai dengan rencana perang gerilya adalah berdasarkan pertimbangan militer karena tidak terjamin cukup pengawalan sedangkan sepanjang yang diketahui dewasa itu seluruh kota telah dikepung oleh pasukan payung Belanda Lagi pula pada saat yang genting itu tidak jelas tempat tempat yang telah diduduki dan arah arah yang diikuti oleh musuh Dalam rapat di istana tanggal 19 Desember 1948 antara lain KSAU Soerjadi Soerjadarma mengajukan peringatan pada pemerintah bahwa pasukan payung biasanya membunuh semua orang yang dijumpai di jalan jalan sehingga jika mereka ke luar maka haruslah dengan pengawalan senjata yang kuat Pada sidang tersebut secara formal Syafruddin Prawiranegara menyerahkan kembali mandatnya sehingga dengan demikian M Hatta selain sebagai Wakil Presiden kembali menjadi Perdana Menteri Setelah serah terima secara resmi pengembalian Mandat dari PDRI tanggal 14 Juli Pemerintah RI menyetujui hasil Persetujuan Roem Royen sedangkan KNIP baru mengesahkan persetujuan tersebut tanggal 25 Juli 1949 Peringatan SuntingSejak 2006 pemerintah Indonesia memperingati tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara Peringatan tersebut mengacu pada peristiwa PDRI yang telah menyelematkan eksistensi kepemimpinan Republik Indonesia akibat Agresi Militer Belanda II 6 Lihat pula SuntingKabinet Darurat Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia Pimpinan Pemerintahan SipilRujukan Sunting Presiden Pemerintah Darurat Republik Indonesia Diarsipkan 2015 07 03 di Wayback Machine Tokohindonesia com Diakses 8 September 2013 Menyelamatkan NKRI Berkaca pada Peran Syafroeddin Prawiranegara dan Mohammad Natsir Website Resmi Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia 9 Februari 2007 Diakses 8 September 2013 abcdyaa https museumnusantara com benteng marlborough https www britannica com place Sumatra https www britannica com place Indonesia Justice Hari Bela Negara 19 Desember Sejarah Penting yang Sepi Peringatan Padangkita com 2020 12 20 Diakses tanggal 2020 12 20 Pranala luar SuntingSeminar Pemerintah Darurat Republik Indonesia PDRI Emergency Government Republic of Indonesia Youtube com 29 September 2012 Diakses 8 September 2013 Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah Yang Terlupakan Goodreads com Diakses 8 September 2013 Berdirinya Pemerintah Darurat Republik Indonesia 1948 1949 Tsabit Azinar Ahmad Diakses 8 September 2013 Jejak Pemerintah Darurat RI di Bidar Alam Okezone com 7 Januari 2013 Diakses 8 September 2013 Bacaan lanjutan SuntingJ R Chaniago Amrin Imran Saleh D Djamhari 2003 Pemerintan Darurat Repoublik Indonesia PDRI dalam Perang Kemerdekasan Perhimpunan Kekerabatan Nusantara Jakarta Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Pemerintahan Darurat Republik Indonesia amp oldid 24368054