Rojava

Rojava atau Kurdistan Barat; secara resmi disebut sebagai Republik Federasi Islam Rojava (bahasa Arab: جمهورية روج آفا الاتحادية الإسلامية) atau lebih dikenal dalam pemerintahan Suriah dengan nama Daerah Otonom Suriah Utara dan Timur atau Kurdistan Suriah adalah sebuah wilayah otonom yang merdeka secara sepihak dikarenakan konflik Rojava dan Perang Saudara Suriah yang tengah berlangsung. Wilayah ini secara mandiri dan secara bertahap telah mengembangkan falsafah politik Anarkisme berdasarkan prinsip-prinsip piagam demokrasi konfederalisme seperti demokrasi langsung, kesetaraan kelas masyarakat, dan keberlanjutan.

Republik Federasi Islam Rojava الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا
Bendera Lambang
Semboyan: Ji Rojhilat heta Rojava heta Başûr heta Bakur em kurdên etnîkî ne (Indonesia: "Dari Timur ke Barat ke Selatan ke Utara, kita adalah etnis Kurdi")
Lagu kebangsaan: Ey Reqîb (Indonesia: "Wahai Musuh")
Wilayah Kurdistan Raya
Ibu kota	Qamishli
Kota terbesar	Raqqa
Bahasa resmi	Kurdi, Arab, Aram Timur
Kelompok etnik	Kurdi dan Arab
Agama	Islam
Pemerintahan	Republik presidensial
• Presiden	Hediya Yousef
• Perdana Menteri	Amina Omar
Legislatif	Dewan Demokrat Suriah
Kemerdekaan
• Deklarasi kemerdekaan	17 Maret 2016
• Deklarasi wilayah otonom	Januari 2014
• Deklarasi kemerdekaan kedua	6 September 2018
Luas
- Total	50,000 km^2 (-)
Penduduk
- Perkiraan 2014	4.6 juta (setengahnya merupakan pengungsi dalam negeri) (-)
Mata uang	Pound Suriah
Zona waktu	Waktu Eropa Timur (UTC+2)
Kode telepon	+963

Pada tanggal 17 Maret 2016, pemerintahan de facto secara sepihak mendeklarasikan pembentukan wilayah merdeka dengan sistem federal yang terpisah dari Suriah.. Dengan tetap mempertahankan hubungan luar negeri, Rojava secara resmi tidak diakui oleh pemerintah kapitalis seperti Turki, Suriah maupun oleh negara internasional dan organisasi lainnya. Rojava mempertimbangkan konstitusi mereka sebagai dasar untuk federalisasi secara keseluruhan.

Sejarah

Latar belakang

Setelah menjadi bagian dari Hilal Subur, Suriah Utara memiliki beberapa situs Neolitik seperti Tell Halaf.

Reruntuhan "Rumah Merah" dari situs Asyur Dur-Katlimmu yang terekspos oleh penggalian (abad ke-6 M)

Suriah Utara adalah bagian dari Hilal Subur, dan termasuk situs arkeologi yang berasal dari Neolitik, seperti Tell Halaf. Di zaman kuno, daerah itu adalah bagian dari kerajaan Mitanni, pusatnya adalah lembah sungai Khabur di Kanton Jazira modern. Itu kemudian menjadi bagian dari Asyur, dengan catatan kekaisaran Asyur terakhir yang masih hidup, dari antara 604 SM dan 599 SM, ditemukan di dan sekitar kota Asyur Dūr-Katlimmu. Kemudian diperintah oleh dinasti dan kerajaan yang berbeda, dinasti Akhemeniyah dan kerajaan Helenistik yang menggantikan Alexander Agung, Artaxiad dari Armenia, Kekaisaran Romawi, orang-orang Partia Iran, dan Sasaniyah, kemudian oleh Bizantium dan kekhalifahan Islam Arab berturut-turut.

Selama rezim-rezim ini, kelompok-kelompok yang berbeda menetap di Suriah utara, sering kali berkontribusi pada perpindahan penduduk. Suku Arab telah hadir di daerah tersebut selama ribuan tahun. Di bawah Kekaisaran Seleukia, Helenistik (312–63 SM), kelompok suku dan tentara bayaran yang berbeda menetap di Suriah utara sebagai kolonis militer; ini termasuk orang Arab dan mungkin orang Kurdi. Jan Retso berpendapat bahwa Abai, sebuah pemukiman Arab tempat raja Seleukus Antiokhus VI Dionysos dibesarkan, terletak di Suriah utara. Pada abad ke-3, suku Arab dari Fahmid tinggal di Suriah utara.

Pada abad ke-9, Suriah utara dihuni oleh populasi campuran Arab, Asyur, Kurdi, kelompok Turki, dan lain-lain. Suku Kurdi di daerah itu sering beroperasi sebagai tentara untuk disewa, dan masih ditempatkan di pemukiman militer tertentu di pegunungan Suriah utara. Ada elit Kurdi yaitu Saladin, pendiri dinasti Ayyubiyah dan Emir Masyaf pada abad ke-12. Di bawah pemerintahan Saladin, Suriah utara mengalami imigrasi massal kelompok Turki yang berkonflik dengan suku Kurdi, sehingga terjadi bentrokan yang memusnahkan beberapa komunitas Kurdi.

Selama Kekaisaran Ottoman (1516–1922), kelompok suku besar berbahasa Kurdi menetap dan dideportasi ke wilayah Suriah utara dari Anatolia. Pada abad ke-18, lima suku Kurdi berada di timur laut Suriah. Demografi daerah ini mengalami perubahan besar pada awal abad ke-20. Beberapa suku Adighe, Kurdi, dan Chechnya bekerja sama dengan otoritas Ottoman (Turki) dalam pembantaian orang Kristen Armenia dan Asyur di Mesopotamia Atas, antara tahun 1914 dan 1920, dengan serangan lebih lanjut terhadap warga sipil yang melarikan diri tidak bersenjata yang dilakukan oleh milisi Arab lokal. Banyak orang Asyur melarikan diri ke Suriah selama genosida dan menetap terutama di daerah Kanton Jazira.

Mulai tahun 1926, wilayah tersebut melihat imigrasi Kurdi lainnya menyusul kegagalan pemberontakan Sheikh Said terhadap otoritas Turki. Sementara banyak orang Kurdi di Suriah telah berada di sana selama berabad-abad, gelombang Kurdi meninggalkan rumah mereka di Turki dan menetap di Kanton Jazira Suriah, di mana mereka diberikan kewarganegaraan oleh otoritas Mandat Prancis. Jumlah orang Kurdi Turki yang menetap di Kanton Jazira selama tahun 1920-an diperkirakan mencapai 20.000 orang, dari 100.000 penduduk, dengan sisa populasi menjadi Kristen (Suriah, Armenia, Asyur) dan menjadi Islam (Arab).

Kemerdekaan Suriah dan kekuasaan Partai Ba'this

Pemerintahan Ba'this Suriah di bawah Hafez al-Assad (digambarkan pada 1987) yang menerapkan kebijakan Arabisasi di Suriah utara.

Setelah kemerdekaan Suriah, kebijakan nasionalisme Arab dan upaya Arabisasi paksa menyebar luas di utara negara itu, sebagian besar ditujukan terhadap penduduk Kurdi. Wilayah tersebut menerima sedikit investasi atau pembangunan dari pemerintah pusat dan undang-undang mendiskriminasikan orang Kurdi yang memiliki properti, mengendarai mobil, bekerja dalam profesi tertentu dan membentuk partai politik. Properti secara rutin disita oleh rentenir pemerintah.

Setelah Partai Ba'this merebut kekuasaan dalam kudeta Suriah 1963, bahasa non-Arab dilarang di sekolah umum Suriah. Ini membahayakan pendidikan siswa yang termasuk minoritas seperti Kurdi, Turkmen, dan orang Asyur. Beberapa kelompok seperti Armenia, Adighe, dan Asyur mampu mengimbangi dengan mendirikan sekolah swasta, tetapi sekolah swasta Kurdi juga dilarang. Rumah sakit di Suriah Utara tidak memiliki peralatan untuk perawatan lanjutan dan sebagai gantinya pasien harus dipindahkan ke luar wilayah. Banyak nama tempat di-arab-kan pada 1960-an dan 1970-an.

Dalam laporannya untuk sidang ke-12 Dewan Hak Asasi Manusia PBB berjudul Persecution and Discrimination against Kurdish Citizens in Syria, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa "Kesuksesan pemerintah Suriah dalam mengadopsi kebijakan diskriminasi etnis dan penganiayaan nasional terhadap orang Kurdi, yang sepenuhnya merampas hak-hak nasional, demokrasi dan hak asasi mereka. Pemerintah memberlakukan program, peraturan, dan tindakan eksklusif berbasis etnis pada berbagai aspek kehidupan Kurdi; politik, ekonomi, sosial, dan budaya." Festival budaya Kurdi seperti Nawruz secara efektif dilarang.

Kurdi merayakan Nawruz di Girê Terteb, dekat Qamishli, pada tahun 1997.

Dalam banyak kasus, pemerintah Suriah secara sewenang-wenang mencabut kewarganegaraan warga etnis Kurdi. Contoh terbesar seperti itu adalah konsekuensi dari sensus pada tahun 1962, yang dilakukan untuk tujuan ini. 120.000 warga etnis Kurdi melihat kewarganegaraan mereka diambil secara sewenang-wenang dan menjadi tanpa kewarganegaraan. Status ini diberikan kepada anak-anak dari ayah Kurdi yang tidak berkewarganegaraan. Pada tahun 2010, Human Rights Watch memperkirakan jumlah orang Kurdi tanpa kewarganegaraan di Suriah mencapai 300.000.

Pada tahun 1973, pemerintah Suriah menyita 750 km² lahan pertanian subur di Kegubernuran Al-Hasakah, yang dimiliki dan dibudidayakan oleh puluhan ribu warga Kurdi, dan memberikannya kepada keluarga Arab yang didatangkan dari provinsi lain. Pada tahun 2007, di Kegubernuran Al-Hasakah, 600 km² di sekitar Al-Malikiyah diberikan kepada keluarga Arab, sementara puluhan ribu penduduk Kurdi dari desa-desa yang bersangkutan digusur. Pengambilalihan ini dan lainnya adalah bagian dari apa yang disebut "Inisiatif Sabuk Arab" yang bertujuan untuk mengubah struktur demografi wilayah yang kaya sumber daya. Dengan demikian, hubungan antara pemerintah Suriah dan penduduk Kurdi Suriah menjadi tegang.

Tanggapan partai dan gerakan Suriah utara terhadap kebijakan pemerintah Ba'this Hafez al-Assad sangat bervariasi. Pemerintah juga merekrut pejabat Kurdi, khususnya sebagai walikota, untuk meredakan hubungan etnis. Terlepas dari itu, kelompok etnis Suriah utara tetap sengaja kurang terwakili dalam birokrasi, dan banyak wilayah mayoritas Kurdi dijalankan oleh pejabat Arab dari bagian lain negara itu.

Badan-badan keamanan dan intelijen bekerja keras untuk menekan para pembangkang, dan sebagian besar partai Kurdi tetap menjadi gerakan bawah tanah. Pemerintah memantau, meskipun umumnya mengizinkan aktivitas sub-negara bagian ini karena minoritas utara termasuk Kurdi jarang menimbulkan kerusuhan kecuali kerusuhan Qamishli tahun 2004. Situasi membaik setelah kematian Hafez al-Assad dan pemilihan putranya, Bashar al-Assad, di bawah siapa jumlah pejabat Kurdi tumbuh.

Terlepas dari kebijakan internal Ba'this yang secara resmi menekan identitas Kurdi, pemerintah Suriah mengizinkan Partai Buruh Kurdistan untuk mendirikan kamp pelatihan. Partai Buruh Kurdistan (PBK) adalah kelompok militan Kurdi yang dipimpin oleh Abdullah Öcalan yang mengobarkan pemberontakan melawan Turki. Suriah dan Turki saling bermusuhan pada saat itu, mengakibatkan penggunaan PBK sebagai kelompok proksi. Partai tersebut mulai sangat mempengaruhi populasi Kurdi Suriah di distrik Afrin dan Kobanê, di mana partai tersebut mempromosikan identitas Kurdi melalui musik, pakaian, budaya populer, dan aktivitas sosial.

Sebaliknya, Partai Buruh Kurdistan (PBK) tetap kurang populer di kalangan Kurdi di Kegubernuran al-Hasakah, di mana partai-partai Kurdi lainnya mempertahankan pengaruh yang lebih besar. Banyak orang Kurdi Suriah mengembangkan simpati jangka panjang untuk PBK, dan sejumlah besar, mungkin lebih dari 10.000, bergabung dengan pemberontakannya di Turki. Sebuah pemulihan hubungan antara Suriah dan Turki mengakhiri fase ini pada tahun 1998, ketika calan dan PBK secara resmi diusir dari Suriah utara. Bagaimanapun, PBK mempertahankan kehadiran klandestin di wilayah tersebut.

Pada tahun 2002, Partai Buruh Kurdistan (PBK) dan kelompok sekutunya mengorganisir Persatuan Komunitas Kurdistan (PKK) untuk mengimplementasikan ide calan di berbagai negara Timur Tengah. Sebuah cabang PKK juga didirikan di Suriah, dipimpin oleh Sofi Nureddin dan dikenal sebagai "PKK-Rojava". Dalam upaya untuk menjauhkan cabang Suriah dari PBK, Partai Persatuan Demokratik (PPD) didirikan sebagai penerus PBK Suriah secara de facto pada tahun 2003. Satuan Perlindungan Rakyat (SPR), sayap paramiliter PPD, juga didirikan selama waktu ini, tetapi tetap tidak aktif.

Pembentukan otonomi de facto dan perang melawan NIIS

Kurdi, Asyur, dan Arab berdemonstrasi menentang pemerintah Suriah di Qamishli, 6 Januari 2012.

Pada tahun 2011, pemberontakan sipil meletus di Suriah, mendorong reformasi pemerintah yang tergesa-gesa. Salah satu masalah yang dibahas selama ini adalah status Kurdi Suriah yang tidak memiliki kewarganegaraan, ketika presiden Bashar al-Assad memberikan sekitar 220.000 kewarganegaraan Kurdi. Dalam beberapa bulan berikutnya, krisis di Suriah meningkat menjadi perang saudara.

Oposisi bersenjata Suriah menguasai beberapa wilayah, sementara pasukan keamanan kewalahan. Pada pertengahan 2012 pemerintah menanggapi perkembangan ini dengan menarik militernya dari tiga wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Kurdi dan menyerahkan kendali kepada milisi lokal. Ini telah digambarkan sebagai upaya oleh rezim Assad untuk menjaga penduduk Kurdi dari pemberontakan sipil awal dan perang saudara.

Peta wilayah wilayah dari waktu ke waktu

Peta perubahan wilayah yang dikuasai wilayah pada Februari 2014, Juni 2015, Oktober 2016, April 2018, dan Maret 2020.

Partai politik Kurdi bawah tanah yang ada, yaitu Partai Persatuan Demokratik dan Dewan Nasional Kurdi (DNK), bergabung untuk membentuk Komite Tertinggi Kurdi (KTK) dan milisi Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) didirikan kembali untuk mempertahankan wilayah yang dihuni Kurdi di Suriah utara. Pada Juli 2012, SPR membentuk kendali di kota-kota Kobanî, Amuda dan Afrin, kemudian Komite Tertinggi Kurdi membentuk dewan kepemimpinan bersama untuk mengelola kota-kota. Lambat laun SPR juga menguasai kota-kota Al-Malikiyah, Ras al-Ayn, al-Darbasiyah, al-Muabbada, serta bagian dari Hasakah dan Qamishli.

Melakukan hal itu, Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) dan sayap perempuannya, Satuan Perlindungan Wanita (SPW), sebagian besar memerangi faksi-faksi Tentara Pembebasan Suriah, dan milisi Islam seperti Jabhat al-Nusra dan Jabhat Ghuraba al-Sham. Itu juga mengalahkan milisi Kurdi saingan, dan menyerap beberapa kelompok loyalis pemerintah. Menurut peneliti Charles R. Lister, penarikan pemerintah dan kebangkitan SPR secara bersamaan mengangkat banyak alis, karena hubungan antara kedua entitas itu sangat kontroversi pada saat itu. SPR dikenal menentang kebijakan pemerintah tertentu, tetapi juga mengkritik keras oposisi Suriah.

Situasi militer pada Desember 2015, Dewan Nasional Kurdi akan berhasil mendorong NIIS keluar dari Suriah utara.

Komite Tertinggi Kurdi dibubarkan pada tahun 2013, ketika Dewan Nasional Kurdi (DNK) meninggalkan aliansi dengan Satuan Perlindungan Rakyat dan membentuk Gerakan untuk Masyarakat Demokratis (TEV-DEM) dengan par politik lainnya. Pada 19 Juli 2013, DNK mengumumkan bahwa mereka telah menulis sebuah konstitusi untuk wilayah otonom Kurdi Suriah, dan berencana mengadakan referendum untuk menyetujui konstitusi pada Oktober 2013. Qamishli menjabat sebagai ibu kota de facto pertama dari badan pemerintahan yang dipimpin Dewan Nasional Kurdi.

Pengumuman itu dikecam secara luas oleh faksi-faksi moderat maupun Islam dari oposisi Suriah. Pada Januari 2014, tiga wilayah mendeklarasikan otonomi mereka sebagai kanton (Kanton Afrin, Kanton Jazira, dan Kanton Efrat) serta konstitusi sementara (juga dikenal sebagai kontrak sosial) telah disetujui. Oposisi Suriah dan partai-partai Kurdi yang tergabung dalam Satuan Perlindungan Rakyat mengutuk langkah ini, yang menganggap sistem kanton ilegal, otoriter, dan mendukung pemerintah Suriah. Dewan Nasional Kurdi membantah bahwa konstitusi terbuka untuk ditinjau dan diubah, serta bahwa Satuan Perlindungan Rakyat telah dikonsultasikan tentang penyusunannya sebelumnya.

Dari September 2014 hingga musim semi 2015, pasukan Satuan Perlindungan Wanita di Kanton Kobanî, didukung oleh beberapa milisi Tentara Pembebasan Suriah dan sukarelawan internasional kiri dan Partai Buruh Kurdistan (PBK), berjuang dan akhirnya menangkis serangan oleh Negara Islam Irak dan Syam (NIIS) selama Pengepungan Kobanî dan dalam serangan pemukiman Tell Abyad pada musim panas 2015, wilayah Kanton Jazira dan Kobanî sempat terhubung.

Seorang pejuang Satuan Perlindungan Wanita (SPW), November 2014.

Setelah kemenangan SPW atas NIIS di Kanton Kobanî pada Maret 2015, aliansi antara SPW dan Amerika Serikat dibentuk, yang sangat mengkhawatirkan Turki, karena Turki menyatakan SPW adalah tiruan dari Partai Buruh Kurdistan (PBK) yang oleh Turki (Amerika dan Uni Eropa) ditetapkan sebagai teroris. Pada bulan Desember 2015, Dewan Demokratik Suriah dibentuk.

Pada 17 Maret 2016, pada konferensi yang diselenggarakan TEV-DEM di Rmelan, pembentukan Federasi Demokratik Rojava – Suriah Utara dideklarasikan di wilayah yang mereka kuasai di Suriah Utara. Deklarasi itu dengan cepat dikecam oleh pemerintah Suriah dan Koalisi Nasional untuk Pasukan Revolusioner dan Oposisi Suriah.

Pada bulan Maret 2016, Hediya Yousef dan Mansur Selum terpilih sebagai ketua bersama untuk komite eksekutif untuk mengatur konstitusi untuk wilayah tersebut, untuk menggantikan konstitusi 2014. Yousef mengatakan keputusan untuk membentuk pemerintah federal sebagian besar didorong oleh perluasan wilayah yang direbut dari NIIS "Sekarang, setelah pembebasan banyak daerah, menuntut kita untuk pergi ke sistem yang lebih luas dan lebih komprehensif yang dapat merangkul semua perkembangan di daerah, yang juga akan memberikan hak kepada semua kelompok untuk mewakili diri mereka sendiri dan untuk membentuk pemerintahan mereka sendiri".

Pada bulan Juli 2016, rancangan konstitusi baru disajikan, berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi 2014, menyebutkan semua kelompok etnis yang tinggal di Suriah Utara dan menangani budaya mereka. Oposisi politik utama terhadap konstitusi adalah kaum nasionalis Kurdi, khususnya Satuan Perlindungan Rakyat, yang memiliki aspirasi ideologis yang berbeda dari koalisi TEV-DEM. Pada 28 Desember 2016, setelah pertemuan 151 anggota Dewan Demokratik Suriah di Rmelan, sebuah konstitusi baru diselesaikan; meskipun ada keberatan oleh 12 partai Kurdi, wilayah itu berganti nama menjadi Federasi Demokratik Suriah Utara, menghapus nama "Rojava".

Operasi dan pendudukan militer Turki

Seorang penembak jitu dari Satuan Perlindungan Wanita membela Suriah Utara dari Turki di Kanton Afrin.

Sejak tahun 2012, ketika kantong-kantong Satuan Perlindungan Wanita (SPW) pertama muncul, Turki telah diwaspadai oleh kehadiran pasukan terkait Partai Buruh Kurdistan (PBK) di perbatasan selatannya dan menjadi khawatir ketika SPW menandatangani aliansi dengan Amerika untuk menentang pasukan NIIS di wilayah tersebut.

Pemerintah Turki menolak untuk mengizinkan bantuan dikirim ke SPW selama Pengepungan Kobani. Hal ini menyebabkan kerusuhan Kurdi, kegagalan proses perdamaian 2013-2015 pada Juli 2015 dan pembaruan konflik bersenjata antara PBK dan pasukan Turki. Menurut surat kabar pro-pemerintah Turki, Daily Sabah, organisasi induk SPW, Satuan Perlindungan Rakyat (SPR), menyediakan Partai Buruh Kurdistan dengan militan, bahan peledak, senjata, dan amunisi.

Pada Agustus 2016, Turki meluncurkan Operasi Perisai Eufrat untuk mencegah Pasukan Demokratik Suriah (PDS) yang dipimpin Satuan Perlindungan Wanita untuk menghubungkan Kanton Afrin dengan sisa Rojava dan untuk merebut Manbij dari PDS. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki merebut semua pemukiman di Jarabulus yang sebelumnya berada di bawah kendali PDS. PDS menyerahkan sebagian wilayah itu kepada pemerintah Suriah untuk bertindak sebagai zona penyangga melawan Turki. Manbij tetap di bawah kendali PDS.

Pada awal 2018, Turki meluncurkan Operasi Ranting Zaitun bersama Tentara Pembebasan Suriah yang didukung Turki untuk merebut Afrin yang mayoritas Kurdi dan mengusir Satuan Perlindungan Wanita atau Pasukan Demokratik Suriah (PDS) dari wilayah tersebut. Kanton Afrin, sebuah subdivisi wilayah tersebut, diduduki dan lebih dari 100.000 warga sipil yang mengungsi dan pindah ke Kanton Shahba serta wilayah Kanton Afrin yang tetap berada di bawah PDS, kemudian dikontrol oleh Tentara Arab Suriah (TEAS). Pasukan Demokratik Suriah yang tersisa kemudian melancarkan pemberontakan yang sedang berlangsung terhadap pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki.

Penembakan di Ras al-Ayn selama serangan Turki 2019 ke timur laut Suriah.

Pada tahun 2019, Turki meluncurkan Operasi Mata Air Perdamaian melawan Pasukan Demokratik Suriah (PDS). Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2019, Angkatan Udara Turki melancarkan serangan udara di kota-kota perbatasan. Tetapi pada 6 Oktober, presiden Donald Trump telah memerintahkan pasukan Amerika Serikat untuk mundur dari timur laut Suriah di mana mereka telah memberikan dukungan kepada PDS.

Jurnalis menyebut penarikan itu sebagai pengkhianatan serius terhadap Kurdi serta pukulan bencana bagi kredibilitas Amerika sebagai sekutu dan posisi Washington di panggung dunia. Seorang jurnalis lain menyatakan bahwa ini adalah salah satu bencana kebijakan luar negeri Amerika terburuk sejak Perang Irak. Pasukan pemberontak Suriah yang didukung Turki dan Turki merebut 68 pemukiman, termasuk Ras al-Ayn, Tell Abyad, Suluk, Mabrouka, dan Manajir selama operasi 9 hari sebelum gencatan senjata 120 jam diumumkan.

Operasi itu dikecam oleh masyarakat internasional, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh pasukan Turki dilaporkan. Outlet media menyebut serangan itu tidak mengejutkan karena presiden Turki Erdoğan selama berbulan-bulan memperingatkan bahwa kehadiran Satuan Perlindungan Wanita (SPW) di perbatasan Turki-Suriah meskipun zona penyangga Suriah Utara tidak dapat diterima.

Konsekuensi yang tidak diinginkan dari serangan itu adalah meningkatkan popularitas dan legitimasi pemerintahan timur laut Suriah di seluruh dunia, dan beberapa perwakilan Satuan Perlindungan Rakyat (SPR) dan Satuan Perlindungan Wanita (SPW) menjadi dikenal secara internasional hingga tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Namun, peristiwa ini menimbulkan ketegangan di dalam Pasukan Demokratik Suriah (PDK), karena muncul perbedaan antara pimpinan PDK dan Satuan Perlindungan Wanita (SPW). SPW bertekad untuk mempertahankan otonomi daerah dan berharap untuk melanjutkan aliansi dengan Amerika Serikat. Sebaliknya, komando pusat PDK sekarang bersedia untuk memulai kembali negosiasi dengan Turki, tidak mempercayai Amerika Serikat, dan menekankan keberhasilan internasional ideologi kirinya atas kelangsungan hidup Rojava sebagai entitas administratif.

Geografi

Rojava terletak di sebelah barat Sungai Tigris bersama dengan perbatasan Turki. Rojava terdiri dari empat kanton: Kanton Jazira, Kanton Kobanî, Kanton Afrin, dan Kanton Shahba. Kanton Jazira berbatasan dengan Kurdistan Irak di sebelah tenggara. Perbatasan lainnya telah dipertentangkan selama Perang Saudara Suriah berlangsung.

Semua kanton berada di sekitar lintang 36 derajat setengah utara. Semuanya relatif datar kecuali untuk Pegunungan Kurdi yang berada di Katon Afrin. Dalam sistem kegubernuran di Suriah, wilayah Rojava sebagian besar merupakan bagian dari Kegubernuran Al-Hasakah, bagian utara dari Kegubernuran Al-Raqqah, dan bagian utara dari Kegubernuran Aleppo.

Politik

Pemerintahan kanton

Pasal 8 dari konstitusi Suriah 2014 menetapkan bahwa semua Kanton di daerah otonom didirikan di atas prinsip pemerintah daerah. Kanton dapat dengan bebas memilih wakil-wakilnya dan badan-badan perwakilan, dan dapat mengejar hak-hak mereka sejauh tidak bertentangan dengan artikel dari piagam.

Pada bulan Januari 2014, majelis legislatif Kanton Afrin memilih Hêvî Îbrahîm Mustefa sebagai perdana menteri, dan menunjuk Remzi Şêxmus dan Ebdil Hemid Mistefa sebagai wakilnya. Kemudian majelis legislatif Kanton Kobanî memilih Enver Müslim sebagai perdana menteri, dan menunjuk Bêrîvan Hesen dan Xalid Birgil sebagai wakilnya. Di Kanton Jazira, majelis legislatif telah memilih tokoh beretnis Kurdi Akram Hesso sebagai perdana menteri dan Hussein Taza Al-Azam yang beretnis Arab dan Elizabeth Gawri yang beretnis Asyur sebagai wakil perdana menteri.

Kanton di Rojava	Nama resmi (bahasa)	Perdana Menteri	Wakil Perdana Menteri	Partai Pemerintahan rtaa Pemerintahan	Pemilihan umum terakhir	Pemilihan umum selanjutnya
	Kanton Afrin	Kantona Efrînê	Hêvî Îbrahîm	Remzi Şêxmus Ebdil Hemid Mistefa	TEV-DEM	Januari 2014
	Kanton Jazira	Kantona Cizîrê	Akram Hesso	Elizabeth Gawrie Hussein Taza Al Azam	TEV-DEM	Januari 2014
	Kanton Kobanî	Kantona Kobaniyê	Enver Muslim	Bêrîvan Hesen Xalid Birgil	TEV-DEM	Januari 2014
	Region Shahba	Regiona Herêma Şehba	Ismail Musa	Mohammed Ahmed Khaddro Ayman al-Hafez	TWDS	Februari 2016

Majelis federal

Pada bulan Desember 2015, selama pertemuan perwakilan Suriah utara di Al-Malikiyah, para peserta memutuskan untuk mendirikan sebuah Majelis Federal, Majelis Demokratik Suriah untuk melayani sebagai wakil politik dari Pasukan Demokratik Suriah. Pemimpin bersama yang dipilih untuk memimpin majelis pada pendiriannya, adalah aktivis hak asasi manusia terkemuka Haytham Manna dan Dewan Eksekutif TEV-DEM Îlham Ehmed.

Dewan federal

Pada tingkat federasi Rojava, Dewan Federal kementerian menangani urusan ekonomi, pertanian, sumber daya alam, dan urusan luar negeri. Para menteri diangkat oleh TEV-DEM; pemilihan umum yang rencananya akan digelar sebelum akhir 2014, ditunda karena pertempuran.

Di antara ketentuan lainnya yang diuraikan adalah kuota 40% untuk partisipasi perempuan dalam pemerintahan, serta kuota lain untuk pemuda. Sehubungan dengan keputusan untuk memperkenalkan aksi afirmatif bagi etnis minoritas, semua organisasi pemerintah dan kantor didasarkan pada sistem presiden bersama.

Nama	Partai	Aliansi	Kanton
Îşûh Gewriyê	Partai Persatuan Siriak	TEV-DEM		Jazira
Meram Dawûd	Konvensi Kehormatan dan Hak	?
Îbrahîm El-Hesen	N/A	N/A		Kobanî
Rojîn Remo	Bintang Yekîtiya	TEV-DEM	N/A
Hikmet Hebîb	Koalisi Nasional Arab	?
Bêrîvan Ehmed	N/A	N/A	N/A
Cemal Şêx Baqî	Partai Demokratik Kurdistan Suriah	KNC	?
Parêzer Elaaddin El-Xalid	Aliansi Nasional Demokratik Suriah		Shahba
Salih El-Nebwanî	Gerakan Hukum Kewarganegaraan	?

Demografi

Demografi wilayah ini secara historis sangat beragam. Salah satu perubahan besar pada zaman modern adalah pada tahun-tahun awal abad ke-20 karena Asyur dan genosida Armenia, ketika banyak orang Asyur dan Armenia melarikan diri ke Suriah dari Turki. Peristiwa ini diikuti oleh banyaknya orang Kurdi yang melarikan diri dari Turki pasca pemberontakan Syekh Said. Perubahan besar lain pada zaman modern adalah kebijakan Baath yang menambah permukiman bangsa Arab di Rojava.

Baru-baru ini, selama Perang Saudara Suriah, penduduk Rojava meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi sekitar 4,6 juta. Di antara pendatang baru adalah orang Suriah dari semua etnis yang telah melarikan diri dari kekerasan yang terjadi di bagian lain dari Suriah. Banyak warga etnis Arab dari Irak yang juga telah melarikan diri ke Rojava.

Referensi

1. . ARA news. 2016-07-05. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-07-08. Diakses tanggal 2016-07-05. 
2. "ISIS suicide attacks target Syrian Kurdish capital - Al-Monitor: the Pulse of the Middle East". Al-Monitor. Diakses tanggal 18 February 2015. 
3. "Syrian Kurds declare new federation in bid for recognition". Middle East Eye. 17 March 2016. 
4. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama utopia
5. In der Maur, Renée; Staal, Jonas (2015). "Introduction". (PDF). Utrecht: BAK. hlm. 19. ISBN 978-90-77288-22-1. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-10-25. Diakses tanggal 2016-11-03. 
6. Perkiraan pada pertengahan November 2014, termasuk pengungsi. Populasi Rojava meningkat dua kali lipat sampai 4,6 juta. Para pendatang merupakan etnis Arab Suriah baik Sunni maupun Syi'ah yang melarikan diri dari bagian selatan Suriah. Ada juga dari pendatang Kristen Suriah anggota Gereja Assiria Timur, Gereja Katolik Kaldea, Gereja Katolik Siriak, Gereja Ortodoks Siriak, dan lain-lain. "In Iraq and Syria, it's too little, too late". Ottawa Citizen. 14 November 2014. 
7. "The Constitution of the Rojava Cantons". Diakses tanggal 14 May 2015. 
8. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama marriage
9. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Dawronoye
10. Jongerden, Joost (5–6 December 2012). (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-03-15. Diakses tanggal 9 October 2016. Pemeliharaan CS1: Format tanggal (link)
11. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama jolie
12. . Yeniozgurpolitika (dalam bahasa Kurdish). 14 March 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2020-04-21. Diakses tanggal 2016-11-03. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
13. "Syria civil war: Kurds declare federal region in north". Aljazeera (dalam bahasa English). 17 March 2016. Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link)
14. Bradley, Matt; Albayrak, Ayla; Ballout, Dana. "Kurds Declare 'Federal Region' in Syria, Says Official". Wall Street Journal. ISSN 0099-9660. Diakses tanggal 2016-03-18. 
15. "Fight For Kobane May Have Created A New Alliance In Syria: Kurds And The Assad Regime". International Business Times. 8 October 2014. Diakses tanggal 18 February 2015. 
16. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama russia-mediates
17. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama MiddleEastEye
18. Assyria 1995: Proceedings of the 10th Anniversary Symposium of the Neo-Assyrian Text Corpus Project / Helsinki, 7–11 September 1995.
19. Crook, JA; et al. (1985). The Cambridge Ancient History Volume 9: The Last Age of the Roman Republic, 146–43 BC. Cambridge: Cambridge University Press. hlm. 603. ISBN 978-1139054379. 
20. Andrea, Alfred J.; Overfield, James H. (2015). The Human Record: Sources of Global History, Volume I: To 1500 (edisi ke-8). Cengage Learning. hlm. 133. ISBN 978-1305537460. 
21. Daryaee, Touraj (2014). Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire. I.B.Tauris. hlm. 33. ISBN 978-0857716668. 
22. Meri (2006), hlm. 59.
23. Retso (2003), hlm. 315–317.
24. Vanly (1992), hlm. 116–117.
25. Meri (2006), hlm. 445.
26. Retso (2003), hlm. 480.
27. Vanly (1992), hlm. 114.
28. Burns, Ross (2013). Aleppo, A History. Routledge. hlm. 142–144. ISBN 9780415737210. 
29. Burns, Ross (2013). Aleppo, A History. Routledge. hlm. 129. ISBN 9780415737210. 
30. Morton (2020), hlm. 167.
31. Travis, Hannibal. Genocide in the Middle East: The Ottoman Empire, Iraq, and Sudan. Durham, NC: Carolina Academic Press, 2010, 2007, pp. 237–77, 293–294.
32. R. S. Stafford (2006). The Tragedy of the Assyrians. hlm. 24–25. ISBN 9781593334130. 
33. Hovannisian, Richard G., 2007. The Armenian Genocide: Cultural and Ethical Legacies. Accessed on 11 November 2014.
34. Tejel, Jordi (2008). Syria's Kurds: History, Politics and Society (PDF). hlm. 25–29. 
35. Mouawad, Ray J. (2001). "Ray J. Mouawad, Syria and Iraq – Repression Disappearing Christians of the Middle East". Middle East Quarterly. Middle East Forum. Diakses tanggal 20 March 2015. 
36. Bat Yeʼor (2002). Islam and Dhimmitude: Where Civilizations Collide. hlm. 162. ISBN 9780838639429. 
37. Abu Fakhr, Saqr, 2013. As-Safir daily Newspaper, Beirut. in Arabic Christian Decline in the Middle East: A Historical View
38. "Abandoned by America: How the Kurds have once again been 'stabbed in the back'". The National. Diakses tanggal 3 May 2020. 
39. Ross Burns (2013), p.138
40. Dawn Chatty (2010). Displacement and Dispossession in the Modern Middle East. Cambridge University Press. hlm. 230–232. ISBN 978-1-139-48693-4. 
41. Simpson, John Hope (1939). The Refugee Problem: Report of a Survey (edisi ke-First). London: Oxford University Press. ASIN B0006AOLOA. 
42. Allsopp & van Wilgenburg (2019), hlm. 27.
43. "The Silenced Kurds". Human Rights Watch. 8 (4). October 1996. 
44. Marcus, Aliza (2009). Blood and belief: the PKK and the Kurdish fight for independence (edisi ke-1. publ. in paperback.). New York: New York University Press. hlm. 61. ISBN 978-0814795873. 
45. "After 52-year ban, Syrian Kurds now taught Kurdish in schools". Al-Monitor. 6 November 2015. 
46. Abboud, Samer N. (2015). Syria. John Wiley & Sons. ISBN 978-0745698014. 
47. "A murder stirs Kurds in Syria". The Christian Science Monitor. 16 June 2005. 
48. (PDF). Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 2009. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2016-10-25. Diakses tanggal 2022-11-03. 
49. Lister (2015), hlm. 13.
50. Tejel, Jordi; Welle, Jane (2009). (PDF) (edisi ke-1. publ.). London: Routledge. hlm. X–X. ISBN 978-0-203-89211-4. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 4 March 2016. Diakses tanggal 7 August 2015.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
51. HRW World Report 2010. Human Rights Watch. 2010. 
52. Lister (2015), hlm. 14.
53. Lister (2015), hlm. 13–14.
54. Allsopp & van Wilgenburg (2019), hlm. 28.
55. Lister (2015), hlm. 30.
56. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama gurcan
57. Gold, Danny (31 October 2012). "Meet the YPG, the Kurdish militia that doesn't want help from anyone". VICE. Diakses tanggal 9 October 2014. A member of YPG's central command … said that the YPG formed in 2004 shortly after the Qamishlo riots, when a number of Kurdish youth realized that they needed to be able to defend themselves more efficiently. They did not officially declare themselves until the revolution started in 2011. 
58. Roelants, Carolien (15 October 2019). "Koerden zitten van alle kanten klem" [Kurds stuck in a scrape from all sides]. NRC Handelsblad (dalam bahasa Belanda). Diakses tanggal 19 October 2019. 
59. Lister (2015), hlm. 78.
60. . Rudaw. 22 July 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 24 July 2012. Diakses tanggal 27 July 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
61. . Rudaw. 24 July 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 November 2012. Diakses tanggal 27 July 2012.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
62. Lister (2015), hlm. 95–96.
63. Lister (2015), hlm. 95–96, 153–154, 175.
64. Glioti, Andrea (13 February 2014). . al-Monitor. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 August 2017. Diakses tanggal 6 April 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
65. . Harvard Political Review. 22 January 2017. Diarsipkan dari versi asli tanggal 11 October 2019. Diakses tanggal 22 January 2017.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
66. Lister (2015), hlm. 154.
67. Allsopp & van Wilgenburg (2019), hlm. 89.
68. Duman, Yasin (2017). "Peacebuilding in a conflict setting: Peace and reconciliation committees in de facto Rojava Autonomy in Syria". Journal of Peacebuilding & Development. 12 (1): 85–90. doi:10.1080/15423166.2017.1285245. ISSN 1542-3166. JSTOR 48602938 – via JSTOR.  Parameter |s2cid= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
69. Allsopp & van Wilgenburg (2019), hlm. 93–94.
70. Allsopp & van Wilgenburg (2019), hlm. 94.
71. Lister (2015), hlm. 357–358.
72. "Syria's Kurds declare de-facto federal region in north". Associated Press. 17 March 2016. Diakses tanggal 17 January 2017. 
73. Perry, Tom (12 April 2016). "Syrian Kurds in six-month countdown to federalism". Reuters. Diakses tanggal 19 June 2016. 
74. "After approving constitution, what's next for Syria's Kurds?". Al-Monitor. 22 July 2016. Diakses tanggal 22 July 2016. 
75. "Kurds, Arabs and Assyrians talk to Enab Baladi about the 'Federal Constitution' in Syria". 26 July 2016. Diakses tanggal 26 July 2016. 
76. "Syrian Kurds, allies set to approve new government blueprint". Reuters. 28 December 2016. 
77. Kingsley, Patrick (16 October 2019). "The World Condemns Erdogan's War on Kurds. But Turkey Applauds". The New York Times. 
78. "Interpol removes top PKK-affiliated figure from its red notice list". Daily Sabah. 24 July 2019. 
79. "TSK: 32 Köy Terörist Unsurlardan Temizlendi". Yeni Asır. 31 August 2016. 
80. Illingworth, Andrew (2 March 2017). . The New York Times. Diarsipkan dari versi asli tanggal 3 February 2019. Diakses tanggal 26 October 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
81. "Terrified children, empty streets in Syria's Afrin as Turkey attacks". France24. 20 January 2018. 
82. Iddon, Paul (19 February 2019). "The significance of the Shahba Canton for the YPG". Rudaw Media Network. Diakses tanggal 24 October 2019. 
83. McKernan, Bethan (9 October 2019). "Turkey launches military operation in northern Syria". The Guardian. 
84. "Trump makes way for Turkey operation against Kurds in Syria". BBC News. 7 October 2019. Diakses tanggal 10 October 2019. 
85. "US betrayal of Kurds destroys the West's credibility for years to come". Sky News. 
86. "Trump's Syria move 'delivers a blow to US credibility worldwide'". Al Jazeera. 
87. Cohen, Roger (19 October 2019). "Trump's Gut, and the Gutting of American Credibility". The New York Times. 
88. "Trump's decision on Syria has already turned into a foreign policy disaster". NBC News. 
89. "قوات النظام تبدأ دخول مدينة منبج شمال شرق حلب بالتزامن مع استمرار انسحاب قوات التحالف من المدينة • المرصد السوري لحقوق الإنسان" [Regime forces begin entering the city of Manbij, northeast of Aleppo, in conjunction with the continued withdrawal of the coalition forces from the city] (dalam bahasa Arab). The Syrian Observatory for Human Rights. 15 October 2019. 
90. . 15 October 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 16 October 2019. Diakses tanggal 26 October 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
91. . xinhuanet.com. Diarsipkan dari versi asli tanggal 14 October 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
92. "Syrian army moves to confront Turkish forces as US withdraws". Times of Israel. 
93. . Times. 16 October 2019. Diarsipkan dari versi asli tanggal 17 October 2019.  Parameter |url-status= yang tidak diketahui akan diabaikan (bantuan)
94. "India slams Turkey for its 'unilateral military offensive' in northeast Syria". The Times of India. Diakses tanggal 10 October 2019. 
95. "Damning evidence of war crimes by Turkish forces and allies in Syria". Amnesty International. 18 October 2019. 
96. "Delegation from the Democratic administration of Self-participate of self-participate in the first and second conference of the Shaba region". 4 February 2016. Diakses tanggal 12 June 2016. 
97. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama charter
98. Karlos Zurutuza (28 October 2014). "Democracy is "Radical" in Northern Syria". Inter Press Service. Diakses tanggal 2016-07-20. 
99. . Firat News Agency. kurdishinfo. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-09-19. Diakses tanggal 2 August 2016. 
100. "Haytham Manna Elected Joint Chairman of Syrian Democratic Council". The Syrian Observer. 2015-10-14. Diakses tanggal 2016-05-26. 
101. "Executive Board of Democratic Syria Assembly elected". Ajansa Nûçeyan a Firatê English. Diakses tanggal 2 August 2016. 
102. Kesalahan pengutipan: Tag <ref> tidak sah; tidak ditemukan teks untuk ref bernama Econ1
103. "Western Kurdistan's Governmental Model Comes Together". The Rojava Report. Diakses tanggal 18 February 2015. 
104. . Ara News. 2016-07-03. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-19. Diakses tanggal 2016-07-02. 
105. . ARA News. 17 October 2016. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2016-10-21. Diakses tanggal 2016-10-18. 

Pranala luar

Kesalahan pengutipan: Ditemukan tag <ref> untuk kelompok bernama "lower-alpha", tapi tidak ditemukan tag <references group="lower-alpha"/> yang berkaitan