www.wikidata.id-id.nina.az

Kalimantan provinsi Provinsi Kalimantan 1 adalah nama salah satu provinsi di Indonesia pada masa dahulu yang dibentuk pa

Kalimantan (provinsi)

Provinsi Kalimantan adalah nama salah satu provinsi di Indonesia pada masa dahulu yang dibentuk pada 14 Agustus 1950 yang beribu kota di Banjarmasin, dengan gubernur pertama dr. Moerdjani (m. 1950-1953) dan sebagai Kepala Daerah Provinsi adalah Mas Subarjo (m. 1950-1953). Dalam tahun 1945 wilayah provinsi ini disebut Provinsi Borneo.

Kalimantan
Bekas provinsi Indonesia
1950–1957

Ibu kotaBanjarmasin
Sejarah
Pemerintahan
 • JenisProvinsi
Gubernur 
• 1945-1950
Pangeran Muhammad Noor
• 1950-1953
Dr. Moerdjani
• 1953-1955
Mas Subarjo
• 1955-1957
Raden Tumenggung Arya Milono
Era sejarahPerang Dingin
• Didirikan
14 Agustus 1950
• Dimekarkan menjadi 3 provinsi
1957

Wilayah Provinsi [Administratif] Kalimantan terbagi menjadi 3 Karesidenan:

  1. Karesidenan Kalimantan Barat
  2. Karesidenan Kalimantan Selatan
  3. Karesidenan Kalimantan Timur

Pada tahun 1957, 3 Karesidenan di Provinsi Kalimantan dimekarkan menjadi tiga provinsi yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Namun Provinsi Kalimantan Selatan (bekas Kalimantan Induk) masih merayakan kelahiran provinsi tersebut sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang lahir terhitung sejak 14 Agustus 1950.

  • 4 Daftar
  • 5 Referensi

    • Sejarah Sunting

    Penguasaan Majapahit Sunting

    Pada abad XIV wilayah Kalimantan ditaklukan Gajah Mada. Setiap negeri yang merupakan sebuah daerah aliran sungai pada masa itu dipimpin seorang yang bergelar Sakai. Majapahit menempatkan wakilnya Maharaja Suryanata (1365) yang menjadi raja Negara Dipa berkedudukan di Candi Agung (Amuntai). Kerajaan melayu Hindu, pada masa itu yang terbesar adalah Tanjungpura (Kalimantan Barat), Tanjungnegara (Negara Dipa, Kalimantan Selatan) dan Tanjung Kute (Kalimantan Timur). Ketiga kerajaan tersebut masih meninggalkan jejak-jejak sejarah seperti candi dan yupa. Pada masa perkembangan agama Islam beberapa Kerajaan Hindu berubah menjadi Kerajaan Islam yang berciri budaya Muslim Melayu. Sebelum munculnya agama Islam semua penduduk Kalimantan dikategorikan berbudaya Dayak yang terdiri dari orang Dayak, Melayu Hindu dan Jawa Hindu. Kesultanan Banjar selaku wakil Kesultanan Demak di Kalimantan mewarisi beberapa wilayah bekas taklukan Majapahit.

    Penguasaan Banjar Sunting

    Sejak abad ke-17, sebagian besar wilayah Kalimantan yaitu dari negeri Sambas sampai negeri Karasikan merupakan kerajaan bawahan dari Kesultanan Banjar, tetapi pada akhirnya menyusut menjadi sebagian kecil saja dari wilayah Kalimantan Selatan saat ini karena perjanjian dengan pihak Belanda. Kesultanan Banjar membagi wilayah Kalimantan menjadi wilayah-wilayah Kota Raja, Negara Agung, Manca Negara dan Pasisiran. Kota Martapura ibu kota Kesultanan Banjar sebagai ring pertama merupakan wilayah Kota Raja. Ring kedua daerah luar kota Martapura (Daerah Banjar) adalah wilayah Negara Agung (daerah inti kerajaan Banjar). Ring ketiga di luar daerah Banjar disebut daerah Manca Negara yaitu kawasan barat sampai daerah Kotawaringin dan di timur sampai daerah Paser. Ring terluar yaitu wilayah di sebelah barat Kotawaringin sampai ke negeri Sambas disebut Pasisir Barat, sedangkan Pasisir Timur adalah kawasan di sebelah utara negeri Paser sampai negeri Karasikan/Banjar Kulan/Maimbung, Sulu.

    Dalam Tractaat 13 Agustus 1787 antara VOC dengan Kesultanan Banjar yang terdiri atas 36 pasal bahawa kedudukan Kesultanan Banjar sebagai kerajaan pinjaman lebih diperinci lagi, sehingga wilayah Kesultanan Banjar tidak sebesar wilayah sebelumnya. Dalam Tractaat itu dijelaskan bahwa Kesultanan Banjar melepaskan negeri-negeri Paser dengan daerah takluknya; Pulau Laut beserta sekalian yang berwujud pada dekatnya; Tabanio beserta dengan pesisirnya, gunung-gunung serta separo dari Dusun, Tatas (Banjarmasin) dan Dayak-dayaknya dengan Mendawai, Sampit, Pembuang, Kotawaringin. Orang asing selain orang Eropa adalah orang yang bukan anak Banjar. Orang Cina, Bugis, Makassar, Mandar dan Bali dalam perjanjian itu dikelompokkan sebagai orang asing dan mereka tunduk pada Hukum Kompeni Belanda. Dengan demikian kalau orang asing ini melakukan kejahatan, mereka dihukum berdasarkan hukum Kompeni Belanda, meskipun tindakan mereka itu di dalam negeri Kesultanan Banjar. Khusus untuk orang Cina yang telah melakukan perniagaan dengan berniaga dengan orang Banjar dan dalam negeri Kesultanan Banjar. Sedangkan bangsa asing lainnya harus mendapat persetujuan dari Kompeni Belanda terlebih dahulu.

    Dalam Perjanjian Karang Intan pada masa pemerintahan Pangeran Nata Dilaga (Susuhunan Nata Alam) (1808-1825), Kesultanan Banjar menyerahkan beberapa wilayah taklukannya kepada Hindia Belanda diantaranya wilayah Berau, Kutai, Paser, Pagatan dan Kotawaringin.

    Daerah lainnya yang diserahkan Sultan Banten kepada Belanda adalah Landak dan Sukadana (sebagian besar Kalbar). Wilayah inti Kesultanan Banjar saja yang belum jatuh dalam gengaman Belanda sampai tahun 1860. Selanjutnya pada abad ke-19, Belanda mengakui berdirinya kerajaan-kerajaan (daerah distrik) yang langsung diperintah kepala bumiputera yang tunduk di bawah kekuasaan Belanda (Indirect Bestuur).

    Penguasaan Hindia Belanda Sunting

    • Residen dan Gubernur

    Berikut adalah daftar nama-nama residen dan gubernur yang berkedudukan di Tatas/Banjarmasin:

    1. Jan van Suchtelen (1747-1752), residen Belanda di Banjarmasin
    2. Bernard te Lintelo (1752-1757), residen Belanda di Banjarmasin
    3. R. Ringholm (1757-1764), residen Belanda di Banjarmasin
    4. L.W. de Lile (1760-1764), residen Belanda di Banjarmasin
    5. Willem Adriaan Palm (1764-1777), residen Belanda di Banjarmasin
    6. Piter Waalbek (1777-1784), residen Belanda di Banjarmasin
    7. Barend van der Worm (1784-1787), residen Belanda, Banjarmasin
    8. Alexander Hare (1811), komisioner residen Inggris di Banjarmasin
    9. C. L. Hartmann (1832). Resident ter Zuid en Oostkust Borneo (BANJERMASSING).
    10. A. M. E. Ondaatje. (1842-1846) Resident van de Zuid en Oostkust van Borneo (BANJERMASSING).
    1. J. G. A. Gallois (Jacobus Gerardus Arnoldus Gallois), waarnemend resident.
    2. I.N. Nieuwen Huyzen (1860), residen Belanda di Banjarmasin
    3. G. M. Verspijck (1861), residen Belanda di Banjarmasin.
    4. K. W. Tiedtke (mulai 13 Maret 1866), residen Belanda di Banjarmasin
    5. C.A. Kroesen (1898), residen Belanda di Banjarmasin
    6. C.J. Van Kempen (1924), residen Belanda di Banjarmasin
    7. J. De Haan (1924-1929), residen Belanda di Banjarmasin
    8. R. Koppenel (1929-1931), residen Belanda di Banjarmasin
    9. W.G. Morggeustrom (1933-1937), residen Belanda di Banjarmasin
    Pegawai Kantor Gubernur Borneo di Banjarmasin

    Suku Bangsa Sunting

    Komposisi Sukubangsa Pribumi di Borneo tahun 1930
    ( Volkstelling 1930 , Deel 5 Borneo en Celebes )
    Suku Bangsa 1930 Prosentase
    Total 2,017,100 100%
    Dayak 651,400 %
    Banjar 813,000 %
    Jawa 69,300 %
    Sumatra 313,500 %
    Celebes, etc 109,800 %
    Lainnya 60,200 %

    Kegubernuran Borneo Sunting

    Sejak tahun 1938, Borneo-Belanda (Kalimantan) merupakan satu kesatuan daerah administratif di bawah seorang gubernur, yang berkedudukan di Banjarmasin:

    • Dr. A. Haga (1938-1942), gubernur Borneo berkedudukan di Banjarmasin

    Wakil Borneo-Belanda (Kalimantan) di Volksrad:

    1. Pangeran Muhammad Ali (sebelum 1935) digantikan anaknya,
    2. Pangeran Muhammad Noor (1935-1939) digantikan oleh,
    3. Mr. Tadjuddin Noor (1939-1945)

    Penguasaan Jepang Sunting

    Peta pendudukan Borneo pada 1943 oleh Jepang pada Perang Dunia II dengan label ditulis dalam karakter Jepang.

    Penguasaan NICA dan Masa Republik Indonesia Serikat Sunting

    Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang, NICA mendesak kaum Federal Kalimantan untuk segera mendirikan Negara Kalimantan menyusul Negara Indonesia Timur yang telah berdiri. Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946, yang menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947; dengan Kepala Daerah, Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal. Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja. Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946, dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan, Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara. Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur, yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur. Selanjutnya Daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah, Aji Sultan Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat Kolonel. Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948.

    Gubernur Borneo (dinamakan Kalimantan tahun 1950) dalam pemerintahan Pemerintah RI di Yogyakarta, yaitu Pangeran Muhammad Noor, mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basry dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan NICA. Pada tanggal 17 Mei 1949, Letkol Hasan Basry selaku Gubernur Tentara ALRI Wilayah IV Pertahanan Kalimantan memproklamirkan sebuah Proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa "Daerah Kalimantan Selatan" (daerah-daerah di luar Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan Daerah Istimewa Kalimantan Timur) tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pemerintah Gubernur Militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda.

    Pada masa Republik Indonesia Serikat, Kalimantan menjadi beberapa daerah yaitu:

    1. Daerah Istimewa Kalimantan Barat
    2. Daerah Istimewa Kalimantan Timur
    3. Daerah Dayak Besar
    4. Daerah Banjar
    5. Federasi Kalimantan Tenggara

    Negara Kesatuan Republik Indonesia Sunting

    Mulai dari 1945-1957 gubernur mengepalai provinsi Kalimantan

    Goebernoer Borneo
    Bekas jabatan politik
    Pangeran Muhammad Noor, Gubernur Kalimantan Pertama
    Pejabat pertamaPangeran Muhammad Noor
    Pejabat terakhirRaden Tumenggung Arya Milono
    PelantikPresiden
    Jabatan dimulai19 Agustus 1945
    Jabatan berakhir23 Mei 1957
    Jabatan penggantiGubernur Kalimantan Barat
    Gubernur Kalimantan Selatan
    Gubenur Kalimantan Tengah
    Gubernur Kalimantan Timur

    Berikut ini adalah daftar Gubernur Provinsi Kalimantan, Indonesia.

    Daftar Sunting

    No. Foto Gubernur Awal Menjabat Akhir Jabatan Keterangan
    Gouvernur Borneo (Kalimantan)
    1 A. L. Weddik 1845 1846 Commissaris-inspecteur voor Borneo, Riouw en Lingga (1845)

    Gouvernur van Borneo en Onderhoorigheden (28 Februari 1846-1849)

    2 Dr. B. J. Haga 1938 1942
    Goebernoer Borneo (Kalimantan)
    1 Pangeran Muhammad Noor 19 Agustus 1945 14 Agustus 1950  
    2 Moerdjani
    19 Agustus 1950
    1953
    3 Mas Subarjo[butuh rujukan]
    1953[butuh rujukan]
    1955[butuh rujukan]
    		  
    4. Raden Tumenggung Arya Milono
    1955
    23 Mei 1957
    		 

    </onlyinclude> Selanjutnya tahun 1957 sebutan provinsi Kalimantan menjadi Provinsi Kalimantan Selatan.

    Referensi Sunting

    1. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-05-29. Diakses tanggal 2011-07-23. 
    2. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-12-11. Diakses tanggal 2011-07-23. 
    3. "Borneo in the 15th and 16th centuries". Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013-09-05. Diakses tanggal 2011-07-05. 
    4. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-06-10. Diakses tanggal 2011-07-05. 
    5. (Belanda) van Rees, Willem Adriaan (1865). De bandjermasinsche krijg van 1859-1863: met portretten, platen en een terreinkaart. 1. D. A. Thieme. hlm. 9. 
    6. (Inggris) (1846)Elijah Coleman Bridgman, Samuel Wells Williams (ed.). The Chinese repository. 15. hlm. 506. 
    7. (PDF). Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2012-01-18. Diakses tanggal 2011-07-05. 
    8. ^ (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1849). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 22. Lands Drukkery. hlm. 83. 
    9. (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia) (1832). [[Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar]]. 8. Batavia: Lands Drukkery. hlm. 68.  Konflik URL–wikilink (bantuan)
    10. (Belanda) Landsdrukkerij (1842). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 15. Batavia: Lands Drukkery. hlm. 67. 
    11. (Belanda) Landsdrukkerij (1843). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 16. Batavia: Lands Drukkery. hlm. 72. 
    12. ^ (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 21. Lands Drukkery. hlm. 80. 
    13. (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1849). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 22. Lands Drukkery. hlm. 83. 
    14. (Belanda) Landsdrukkerij (Batavia), Landsdrukkerij (Batavia) (1861). Almanak van Nederlandsch-Indië voor het jaar. 34. Lands Drukkery. hlm. 133. 
    15. Direktorat Jenderal Kebudayaan (1997). "Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah". Sejarah Daerah Kalimantan Selatan. Direktorat Jenderal Kebudayaan. hlm. 118. 
    16. PEMBANTAIAN KOMPLOTAN HAGA DI BORNEO SELATAN
    17. (PDF). Sekretariat Kabinet RI. 19 April 1951. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2020-09-16. Diakses tanggal 18 November 2019. 

    Pembentukan kembali provinsi Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 sesudah bubarnya RIS, diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan (dahulu bernama provinsi Kalimantan, salah satu provinsi pertama). Tahun 1957 Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Selanjutnya tahun 1958, tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin membentuk provinsi Kalimantan Tengah sebagai pemekaran dari Kalimantan Selatan.

    Catatan kaki Sunting

    wikipedia, wiki, buku, buku, perpustakaan, artikel, baca, unduh, gratis, unduh gratis, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, gambar, musik, lagu, film, buku, permainan, permainan.
    Tanggal penerbitan:
    Provinsi Kalimantan 1 adalah nama salah satu provinsi di Indonesia pada masa dahulu yang dibentuk pada 14 Agustus 1950 yang beribu kota di Banjarmasin dengan gubernur pertama dr Moerdjani m 1950 1953 dan sebagai Kepala Daerah Provinsi adalah Mas Subarjo m 1950 1953 Dalam tahun 1945 wilayah provinsi ini disebut Provinsi Borneo 2 KalimantanBekas provinsi Indonesia1950 1957Ibu kotaBanjarmasinSejarahPemerintahan JenisProvinsiGubernur 1945 1950Pangeran Muhammad Noor 1950 1953Dr Moerdjani 1953 1955Mas Subarjo 1955 1957Raden Tumenggung Arya MilonoEra sejarahPerang Dingin Didirikan14 Agustus 1950 Dimekarkan menjadi 3 provinsi1957Didahului oleh Digantikan olehKalimantan Barat RIS Dayak BesarDaerah BanjarFederasi Kalimantan TenggaraKalimantan Timur RIS Kalimantan BaratKalimantan TimurKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan UtaraWilayah Provinsi Administratif Kalimantan terbagi menjadi 3 Karesidenan Karesidenan Kalimantan Barat Karesidenan Kalimantan Selatan Karesidenan Kalimantan TimurPada tahun 1957 3 Karesidenan di Provinsi Kalimantan dimekarkan menjadi tiga provinsi yaitu Kalimantan Barat Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan Namun Provinsi Kalimantan Selatan bekas Kalimantan Induk masih merayakan kelahiran provinsi tersebut sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan yang lahir terhitung sejak 14 Agustus 1950 Daftar isi 1 Sejarah 1 1 Penguasaan Majapahit 1 2 Penguasaan Banjar 3 4 1 3 Penguasaan Hindia Belanda 2 Suku Bangsa 3 Kegubernuran Borneo 3 1 Penguasaan Jepang 3 2 Penguasaan NICA dan Masa Republik Indonesia Serikat 3 3 Negara Kesatuan Republik Indonesia 4 Daftar 5 Referensi 6 Catatan kakiSejarah SuntingPenguasaan Majapahit Sunting Pada abad XIV wilayah Kalimantan ditaklukan Gajah Mada Setiap negeri yang merupakan sebuah daerah aliran sungai pada masa itu dipimpin seorang yang bergelar Sakai Majapahit menempatkan wakilnya Maharaja Suryanata 1365 yang menjadi raja Negara Dipa berkedudukan di Candi Agung Amuntai Kerajaan melayu Hindu pada masa itu yang terbesar adalah Tanjungpura Kalimantan Barat Tanjungnegara Negara Dipa Kalimantan Selatan dan Tanjung Kute Kalimantan Timur Ketiga kerajaan tersebut masih meninggalkan jejak jejak sejarah seperti candi dan yupa Pada masa perkembangan agama Islam beberapa Kerajaan Hindu berubah menjadi Kerajaan Islam yang berciri budaya Muslim Melayu Sebelum munculnya agama Islam semua penduduk Kalimantan dikategorikan berbudaya Dayak yang terdiri dari orang Dayak Melayu Hindu dan Jawa Hindu Kesultanan Banjar selaku wakil Kesultanan Demak di Kalimantan mewarisi beberapa wilayah bekas taklukan Majapahit Penguasaan Banjar 3 4 Sunting Sejak abad ke 17 sebagian besar wilayah Kalimantan yaitu dari negeri Sambas sampai negeri Karasikan merupakan kerajaan bawahan dari Kesultanan Banjar tetapi pada akhirnya menyusut menjadi sebagian kecil saja dari wilayah Kalimantan Selatan saat ini karena perjanjian dengan pihak Belanda Kesultanan Banjar membagi wilayah Kalimantan menjadi wilayah wilayah Kota Raja Negara Agung Manca Negara dan Pasisiran Kota Martapura ibu kota Kesultanan Banjar sebagai ring pertama merupakan wilayah Kota Raja Ring kedua daerah luar kota Martapura Daerah Banjar adalah wilayah Negara Agung daerah inti kerajaan Banjar Ring ketiga di luar daerah Banjar disebut daerah Manca Negara yaitu kawasan barat sampai daerah Kotawaringin dan di timur sampai daerah Paser Ring terluar yaitu wilayah di sebelah barat Kotawaringin sampai ke negeri Sambas disebut Pasisir Barat sedangkan Pasisir Timur adalah kawasan di sebelah utara negeri Paser sampai negeri Karasikan Banjar Kulan Maimbung Sulu Dalam Tractaat 13 Agustus 1787 antara VOC dengan Kesultanan Banjar yang terdiri atas 36 pasal bahawa kedudukan Kesultanan Banjar sebagai kerajaan pinjaman lebih diperinci lagi sehingga wilayah Kesultanan Banjar tidak sebesar wilayah sebelumnya Dalam Tractaat itu dijelaskan bahwa Kesultanan Banjar melepaskan negeri negeri Paser dengan daerah takluknya Pulau Laut beserta sekalian yang berwujud pada dekatnya Tabanio beserta dengan pesisirnya gunung gunung serta separo dari Dusun Tatas Banjarmasin dan Dayak dayaknya dengan Mendawai Sampit Pembuang Kotawaringin Orang asing selain orang Eropa adalah orang yang bukan anak Banjar Orang Cina Bugis Makassar Mandar dan Bali dalam perjanjian itu dikelompokkan sebagai orang asing dan mereka tunduk pada Hukum Kompeni Belanda Dengan demikian kalau orang asing ini melakukan kejahatan mereka dihukum berdasarkan hukum Kompeni Belanda meskipun tindakan mereka itu di dalam negeri Kesultanan Banjar Khusus untuk orang Cina yang telah melakukan perniagaan dengan berniaga dengan orang Banjar dan dalam negeri Kesultanan Banjar Sedangkan bangsa asing lainnya harus mendapat persetujuan dari Kompeni Belanda terlebih dahulu Dalam Perjanjian Karang Intan pada masa pemerintahan Pangeran Nata Dilaga Susuhunan Nata Alam 1808 1825 Kesultanan Banjar menyerahkan beberapa wilayah taklukannya kepada Hindia Belanda diantaranya wilayah Berau Kutai Paser Pagatan dan Kotawaringin 5 6 Daerah lainnya yang diserahkan Sultan Banten kepada Belanda adalah Landak dan Sukadana sebagian besar Kalbar Wilayah inti Kesultanan Banjar saja yang belum jatuh dalam gengaman Belanda sampai tahun 1860 Selanjutnya pada abad ke 19 Belanda mengakui berdirinya kerajaan kerajaan daerah distrik yang langsung diperintah kepala bumiputera yang tunduk di bawah kekuasaan Belanda Indirect Bestuur Penguasaan Hindia Belanda Sunting Residen dan GubernurBerikut adalah daftar nama nama residen dan gubernur yang berkedudukan di Tatas Banjarmasin 7 8 Jan van Suchtelen 1747 1752 residen Belanda di Banjarmasin Bernard te Lintelo 1752 1757 residen Belanda di Banjarmasin R Ringholm 1757 1764 residen Belanda di Banjarmasin L W de Lile 1760 1764 residen Belanda di Banjarmasin Willem Adriaan Palm 1764 1777 residen Belanda di Banjarmasin Piter Waalbek 1777 1784 residen Belanda di Banjarmasin Barend van der Worm 1784 1787 residen Belanda Banjarmasin Alexander Hare 1811 komisioner residen Inggris di Banjarmasin C L Hartmann 1832 Resident ter Zuid en Oostkust Borneo BANJERMASSING 9 A M E Ondaatje 1842 1846 Resident van de Zuid en Oostkust van Borneo BANJERMASSING 10 11 GOUVERNEMENT VAN BORNEo EN ONDERHOORIGHEDEN A L WEDDIK 28 Februari 1846 1849 gouvernur Borneo 12 13 J G A Gallois Jacobus Gerardus Arnoldus Gallois waarnemend resident 12 I N Nieuwen Huyzen 1860 residen Belanda di Banjarmasin G M Verspijck 1861 residen Belanda di Banjarmasin 14 K W Tiedtke mulai 13 Maret 1866 residen Belanda di Banjarmasin C A Kroesen 1898 residen Belanda di Banjarmasin C J Van Kempen 1924 residen Belanda di Banjarmasin J De Haan 1924 1929 residen Belanda di Banjarmasin R Koppenel 1929 1931 residen Belanda di Banjarmasin W G Morggeustrom 1933 1937 residen Belanda di Banjarmasin nbsp Pegawai Kantor Gubernur Borneo di BanjarmasinSuku Bangsa SuntingKomposisi Sukubangsa Pribumi di Borneo tahun 1930 Volkstelling 1930 Deel 5 Borneo en Celebes Suku Bangsa 1930 ProsentaseTotal 2 017 100 100 Dayak 651 400 Banjar 813 000 Jawa 69 300 Sumatra 313 500 Celebes etc 109 800 Lainnya 60 200 Kegubernuran Borneo SuntingSejak tahun 1938 Borneo Belanda Kalimantan merupakan satu kesatuan daerah administratif di bawah seorang gubernur yang berkedudukan di Banjarmasin Dr A Haga 1938 1942 gubernur Borneo berkedudukan di BanjarmasinWakil Borneo Belanda Kalimantan di Volksrad Pangeran Muhammad Ali sebelum 1935 digantikan anaknya Pangeran Muhammad Noor 1935 1939 digantikan oleh Mr Tadjuddin Noor 1939 1945 Penguasaan Jepang Sunting nbsp Peta pendudukan Borneo pada 1943 oleh Jepang pada Perang Dunia II dengan label ditulis dalam karakter Jepang Pangeran Musa Ardi Kesuma 1942 1945 Ridzie di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah Penguasaan NICA dan Masa Republik Indonesia Serikat Sunting Setelah mengambil alih Kalimantan dari tangan Jepang NICA mendesak kaum Federal Kalimantan untuk segera mendirikan Negara Kalimantan menyusul Negara Indonesia Timur yang telah berdiri Maka dibentuklah Dewan Kalimantan Barat tanggal 28 Oktober 1946 yang menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Barat pada tanggal 27 Mei 1947 dengan Kepala Daerah Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak dengan pangkat Mayor Jenderal Wilayahnya terdiri atas 13 kerajaan sebagai swapraja Dewan Dayak Besar dibentuk tanggal 7 Desember 1946 dan selanjutnya tanggal 8 Januari 1947 dibentuk Dewan Pagatan Dewan Pulau Laut dan Dewan Cantung Sampanahan yang bergabung menjadi Federasi Kalimantan Tenggara Kemudian tanggal 18 Februari 1947 dibentuk Dewan Pasir dan Federasi Kalimantan Timur yang akhirnya pada tanggal 26 Agustus 1947 bergabung menjadi Dewan Kalimantan Timur Selanjutnya Daerah Kalimantan Timur menjadi Daerah Istimewa Kalimantan Timur dengan Kepala Daerah Aji Sultan Parikesit dari Kesultanan Kutai dengan pangkat Kolonel Daerah Banjar yang sudah terjepit daerah federal akhirnya dibentuk Dewan Banjar tanggal 14 Januari 1948 15 Gubernur Borneo dinamakan Kalimantan tahun 1950 dalam pemerintahan Pemerintah RI di Yogyakarta yaitu Pangeran Muhammad Noor mengirim Cilik Riwut dan Hasan Basry dalam misi perjuangan mempertahankan kemerdekaan untuk menghadapi kekuatan NICA Pada tanggal 17 Mei 1949 Letkol Hasan Basry selaku Gubernur Tentara ALRI Wilayah IV Pertahanan Kalimantan memproklamirkan sebuah Proklamasi Kalimantan yang isinya bahwa Daerah Kalimantan Selatan daerah daerah di luar Daerah Istimewa Kalimantan Barat dan Daerah Istimewa Kalimantan Timur tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945 Pemerintah Gubernur Militer ini merupakan upaya tandingan terhadap terbentuknya Dewan Banjar yang didirikan Belanda Pada masa Republik Indonesia Serikat Kalimantan menjadi beberapa daerah yaitu Daerah Istimewa Kalimantan Barat Daerah Istimewa Kalimantan Timur Daerah Dayak Besar Daerah Banjar Federasi Kalimantan TenggaraNegara Kesatuan Republik Indonesia Sunting Mulai dari 1945 1957 gubernur mengepalai provinsi Kalimantan Goebernoer BorneoBekas jabatan politik nbsp nbsp Pangeran Muhammad Noor Gubernur Kalimantan PertamaPejabat pertamaPangeran Muhammad NoorPejabat terakhirRaden Tumenggung Arya MilonoPelantikPresidenJabatan dimulai19 Agustus 1945Jabatan berakhir23 Mei 1957Jabatan penggantiGubernur Kalimantan BaratGubernur Kalimantan SelatanGubenur Kalimantan TengahGubernur Kalimantan TimurBerikut ini adalah daftar Gubernur Provinsi Kalimantan Indonesia Daftar SuntingNo Foto Gubernur Awal Menjabat Akhir Jabatan Keterangan nbsp Gouvernur Borneo Kalimantan nbsp 1 nbsp A L Weddik 1845 1846 Commissaris inspecteur voor Borneo Riouw en Lingga 1845 Gouvernur van Borneo en Onderhoorigheden 28 Februari 1846 1849 8 2 nbsp Dr B J Haga 1938 1942 16 nbsp Goebernoer Borneo Kalimantan nbsp 1 nbsp Pangeran Muhammad Noor 19 Agustus 1945 14 Agustus 1950 2 nbsp Moerdjani 19 Agustus 1950 1953 17 3 nbsp Mas Subarjo butuh rujukan 1953 butuh rujukan 1955 butuh rujukan 4 nbsp Raden Tumenggung Arya Milono 1955 23 Mei 1957 lt onlyinclude gt Selanjutnya tahun 1957 sebutan provinsi Kalimantan menjadi Provinsi Kalimantan Selatan Referensi Sunting Peta Republic of Indonesia provinces 1950 55 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012 05 29 Diakses tanggal 2011 07 23 Peta Republic of Indonesia provinces 1945 1950 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011 12 11 Diakses tanggal 2011 07 23 Borneo in the 15th and 16th centuries Diarsipkan dari versi asli tanggal 2013 09 05 Diakses tanggal 2011 07 05 Borneo ca 1750 abad ke 18 Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012 06 10 Diakses tanggal 2011 07 05 Belanda van Rees Willem Adriaan 1865 De bandjermasinsche krijg van 1859 1863 met portretten platen en een terreinkaart 1 D A Thieme hlm 9 Inggris 1846 Elijah Coleman Bridgman Samuel Wells Williams ed The Chinese repository 15 hlm 506 Salinan arsip PDF Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2012 01 18 Diakses tanggal 2011 07 05 a b Belanda Landsdrukkerij Batavia Landsdrukkerij Batavia 1849 Almanak van Nederlandsch Indie voor het jaar 22 Lands Drukkery hlm 83 Belanda Landsdrukkerij Batavia 1832 Almanak van Nederlandsch Indie voor het jaar 8 Batavia Lands Drukkery hlm 68 Konflik URL wikilink bantuan Belanda Landsdrukkerij 1842 Almanak van Nederlandsch Indie voor het jaar 15 Batavia Lands Drukkery hlm 67 Belanda Landsdrukkerij 1843 Almanak van Nederlandsch Indie voor het jaar 16 Batavia Lands Drukkery hlm 72 a b Belanda Landsdrukkerij Batavia Landsdrukkerij Batavia Almanak van Nederlandsch Indie voor het jaar 21 Lands Drukkery hlm 80 Belanda Landsdrukkerij Batavia Landsdrukkerij Batavia 1849 Almanak van Nederlandsch Indie voor het jaar 22 Lands Drukkery hlm 83 Belanda Landsdrukkerij Batavia Landsdrukkerij Batavia 1861 Almanak van Nederlandsch Indie voor het jaar 34 Lands Drukkery hlm 133 Direktorat Jenderal Kebudayaan 1997 Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Sejarah Daerah Kalimantan Selatan Direktorat Jenderal Kebudayaan hlm 118 PEMBANTAIAN KOMPLOTAN HAGA DI BORNEO SELATAN Keputusan Presiden No 578 Tahun 1950 PDF Sekretariat Kabinet RI 19 April 1951 Diarsipkan dari versi asli PDF tanggal 2020 09 16 Diakses tanggal 18 November 2019 Pembentukan kembali provinsi Kalimantan tanggal 14 Agustus 1950 sesudah bubarnya RIS diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Kalimantan Selatan dahulu bernama provinsi Kalimantan salah satu provinsi pertama Tahun 1957 Kalimantan dibagi menjadi 3 provinsi yaitu Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Barat Selanjutnya tahun 1958 tiga kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Kabupaten Barito dan Kabupaten Kotawaringin membentuk provinsi Kalimantan Tengah sebagai pemekaran dari Kalimantan Selatan Didahului oleh Kalimantan BaratDayak BesarDaerah BanjarFederasi Kalimantan TenggaraKalimantan Timur Diteruskan oleh Kalimantan BaratKalimantan TimurKalimantan SelatanCatatan kaki Sunting Diperoleh dari https id wikipedia org w index php title Kalimantan provinsi amp oldid 24193355