Pemerintahan Sipil Hindia Belanda (bahasa Belanda: Nederlandsch Indische Civiele Administratie; bahasa Inggris: Netherlands Indies Civil Administration; disingkat NICA) merupakan otoritas sipil dan militer yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah Belanda dari tahun 1944 hingga 1947 untuk wilayah yang merupakan bekas dari koloni Hindia Belanda dan diproklamasikan menjadi Republik Indonesia sejak berakhirnya masa pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945.
NICA Nederlandsch Indische Civiele Administratie | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1944–1947[butuh rujukan] | ||||
Bendera | ||||
| Status | Otoritas sipil dan militer | |||
| Pemerintahan | Pemerintahan pendudukan transisional | |||
| Ratu | ||||
• 1944-1947 | Wilhelmina | |||
| Pejabat Gubernur Jenderal | ||||
• 1944-1947 | Hubertus Johannes van Mook | |||
| Era Sejarah | Perang Dunia Kedua | |||
• Didirikan | April 1944 | |||
• Dibubarkan | 1947[butuh rujukan] | |||
|
NICA dibentuk pada 3 April 1944 sebagai badan penghubung pemerintahan Belanda di pengasingan yang berkedudukan di London dengan Pasukan Sekutu di Kawasan Pasifik Barat Daya yang berkedudukan di Brisbane, Australia di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur.
Pembentukan Sunting
NICA dibentuk di Australia pada 3 April 1944 dan awalnya bertugas menghubungkan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda di pengasingan dengan Komando Tertinggi Sekutu di Wilayah Pasifik Barat Daya (SWPA/South West Pacific Area). Berkedudukan di Camp Colombia, Brisbane, lembaga ini awalnya bernaung di bawah struktur komando Sekutu. Di awal 1944, Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, H.J. Van Mook dan Panglima Tertinggi SWPA, Jenderal Douglas MacArthur dari AS, menyepakati bahwa wilayah Hindia Belanda yang berhasil direbut oleh pasukan Sekutu akan diserahkan kepada pemerintahan sipil NICA. Namun karena penundaan politis di Departemen Luar Negeri AS (U.S. State Department), kesepakatan berjudul Van Mook - MacArthur Civil Affairs Agreement tersebut baru ditandatangani pada 10 Desember 1944.[1]
Pada April 1944, detasemen personil NICA yang pertama mendarat di Hollandia (sekarang kota Jayapura, Indonesia), terdiri dari personil militer atau paramiliter Belanda, Indo (Eurasia) dan pribumi Hindia Belanda yang berseragam. Komando umum dijabat oleh Colonel C. Giebel yang Staff Officer NICA (SONICA). Setiap detasemen dikepalai oleh seorang Commanding Officer NICA (CONICA) yang bertanggung jawab untuk pemerintahan lokal. Sebelum kapitulasi Jepang, unit-unit NICA sudah membentuk pemerintahan sipil di New Guinea (seperti Hollandia, Biak and Manokwari, Numfor), Maluku (Morotai) dan Borneo (Tarakan dan Balikpapan).
Dukungan suplai dan logistik dari AS kepada NICA berakhir ketika komando militer dialihkan dari SWPA yang dikepalai AS kepada SEAC (South East Asia Command) pimpinan Inggris pada 15 Agustus 1945. 250 detasemen NICA yang tadinya direncanakan akan dikirim ke Pulau Jawa dihentikan aktivitasnya. Perebutan kembali Sumatra, Jawa, Bali dan Lombok menjadi tanggung jawab Inggris. Sementara wilayah selain wilayah tersebut menjadi tanggung jawab Australia. Pada 24 Agustus 1945, Belanda menandatangani perjanjian British Civil Affairs Investment Agreement dengan South East Asia Command (SEAC) pimpinan Lord Louis Mountbatten.
Pada September 1945, utusan pertama NICA mendarat di Batavia (sekarang menjadi Jakarta). Karena pemerintah Republik Indonesia bersikeras menentang kehadiran staff NICA dan penggunaan nama Hindia Belanda dalam lembaga tersebut, maka pada Januari 1946, namanya diubah menjadi AMACAB (Allied Military Administration-Civil Affairs Branch). Setelah Inggris meninggalkan Indonesia dan pembubaran SEAC pada Juni 1946, namanya diganti lagi menjadi Tijdelijke Bestuursdienst (Temporary Administrative Service).