Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia

Kementerian Riset dan Teknologi (disingkat Kemenristek) adalah bekas kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang menyelenggarakan urusan di bidang riset, teknologi, dan inovasi. Kementerian Riset dan Teknologi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kemenristek dipimpin oleh seorang Menteri Riset dan Teknologi merangkap sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (disebut Menristek/Kepala BRIN) yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 hingga 28 April 2021 dijabat oleh Bambang Brodjonegoro.

Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia
Gambaran umum
Dibentuk	1976
Dasar hukum pendirian	Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2019
Dibubarkan	28 April 2021 (2021-04-28)
Bidang tugas	Riset, Teknologi dan Inovasi
Nomenklatur sebelumnya
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Indonesia (2014–2019)
Susunan organisasi
Menteri	Bambang Brodjonegoro (terakhir)
Sekretaris Kementerian	Mego Pinandito
Inspektur Jenderal	Yusrial Bachtiar (Plt.)
Deputi
Penguatan Inovasi	Erry Ricardo Nurzal (Plt.)
Penguatan Riset dan Pengembangan	Ismunandar (Plt.)
Staf Ahli
Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan & Teknologi	Erry Ricardo Nurzal
Bidang Relevansi & Produktivitas	Ismunandar
Bidang Pembiayaan Riset & Inovasi	Ali Ghufron Mukti
LPNK yang dikoordinasikan
• Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia • Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional • Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi • Badan Tenaga Nuklir Nasional • Badan Pengawas Tenaga Nuklir • Badan Informasi Geospasial • Badan Standardisasi Nasional
Alamat
Kantor pusat	Jalan MH Thamrin 8, Jakarta Pusat
Situs web	www.ristekbrin.go.id

Sejarah

Kementerian ini berdiri sejak tahun 1962 dengan nama Kementerian Urusan Riset Nasional Republik Indonesia, kemudian pada tahun 1973 berubah nama menjadi Menteri Negara Riset. Periode tahun 1986-2001 menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi, dan tahun 2002 sesuai Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara perihal Penamaan Instansi Pemerintah, Kantor Menteri Negara disebut dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Pada tahun 2005, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 institusi ini disebut Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) atau dengan sebutan Kementerian Negara Ristek sebelum kembali berganti nomenklatur sesuai Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 menjadi Kementerian Riset dan Teknologi.

Pada tahun 2014 pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi, nomenklatur Kementerian Riset dan Teknologi kembali berubah menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Perubahan ini merupakan konsekuensi dari penggabungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang sebelumnya berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke kementerian ini. Lima tahun kemudian pada tahun 2019, tanggung jawab bidang pendidikan tinggi kembali dikembalikan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga kementerian ini berubah kembali menjadi Kementerian Riset dan Teknologi. Selain itu presiden membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional dan dipimpin oleh Menristek. Saat perombakan kedua Kabinet Indonesia Maju pada 28 April 2021, Kementerian Riset dan Teknologi digabungkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek).

Tugas dan fungsi

Kementerian Riset dan Teknologi

Menurut Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019, Kementerian Riset dan Teknologi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi.
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi;
4. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset dan Teknologi;
5. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Menurut Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019, Badan Riset dan Inovasi Nasional mempunyai tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Riset dan Inovasi Nasional menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan pengarahan dan penyinergian dalam penyusunan perencanaan, program, anggaran, dan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bidang Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan;
2. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
3. koordinasi penyelenggaraan Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
4. penyusunan rencana induk ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagai hasil Invensi dan Inovasi nasional sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
6. penetapan wajib .serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan;
7. penetapan kualifikasi profesi peneliti, perekayasa, dan sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
8. fasilitasi pertukaran informasi Ilmu Pengetahuan Teknologi antarunsur Kelembagaan Pengetahuan dan Teknologi;
9. pengelolaan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi nasional;
10. pembinaan penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
11. perizinan pelaksanaan kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan serta Invensi dan Inovasi yang berisiko tinggi dan berbahaya dengan memperhatikan standar nasional dan ketentuan yang berlaku secara internasional;
12. pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
13. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
14. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
16. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BRIN;
17. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BRIN; dan
18. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BRIN.

Susunan organisasi

Susunan organisasi Kementerian Riset dan Teknologi adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Kementerian;
2. Staf Ahli Bidang Infrastruktur; dan
3. Staf Ahli Bidang Relevansi dan Produktivitas.

Susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Utama;
2. Deputi Penguatan Inovasi;
3. Deputi Penguatan Riset dan Pengembangan; dan
4. Inspektorat Utama.

Koordinasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Menteri Negara Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengkoordinasikan LPNK sebagai berikut:

1. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
2. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
4. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
6. Badan Informasi Geospasial (BIG)
7. Badan Standardisasi Nasional (BSN)

Kementerian Riset dan Teknologi juga mengkoordinasikan, dan mengelola lembaga-lembaga sebagai berikut:

1. Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK) Serpong
2. Lembaga Biologi Molekuler Eijkman (Lembaga Eijkman) (LBME)
3. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPA IPTEK)
4. Agro Techno Park (ATP) Palembang
5. Business Technology Center (BTC)

Galeri

Lihat pula

• Daftar Menteri Riset dan Teknologi Indonesia
• Badan Riset dan Inovasi Nasional
• Dewan Riset Nasional
• Komite Inovasi Nasional
• Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
• Pengelolaan Industri Strategis Indonesia

Referensi

1. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi^{[pranala nonaktif permanen]}
2. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-03-14. Diakses tanggal 2019-10-25. 
3. republika.co.id: Ini Kementerian Yang Mengalami Perubahan Nomeklatur di Kabinet Jokowi
4. Pemerintah Indonesia (2019), Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2019 tentang Kementerian Riset dan Teknologi 
5. Pemerintah Indonesia (2019), Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional 
6. . Diarsipkan dari versi asli tanggal 2015-03-14. Diakses tanggal 2019-10-25. 

Pranala luar

• (Indonesia) Situs web resmi Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia 2020-06-11 di Wayback Machine.