Jerman Timur, atau nama resminya Republik Demokratis Jerman atau RDJ (bahasa Jerman: Deutsche Demokratische Republik [ˈdɔʏtʃə demoˈkʀaːtɪʃə ʀepuˈbliːk]), merupakan negara Blok Timur selama periode Perang Dingin. Wilayah Jerman Timur sebelumnya merupakan wilayah Jerman yang diduduki oleh pasukan Soviet setelah berakhirnya Perang Dunia II yang disebut Zona Pendudukan Soviet sesuai dengan hasil Perjanjian Potsdam, yang berbatasan langsung dengan Perbatasan Oder-Neisse di sebelah timur. Zona Soviet mengelilingi Berlin Barat, tetapi Berlin Barat bukan merupakan Zona Pendudukan Soviet; sehingga Berlin Barat tetap berada di luar yurisdiksi RDJ. Jerman Timur didirikan di Zona Soviet, sementara Jerman Barat didirikan di gabungan zona Amerika Serikat, Britania Raya, dan Prancis. Jerman Timur sering disebut sebagai negara satelit Uni Soviet. Pihak berwenang dari Soviet mulai mentransfer tanggung jawab administratif ke pemimpin partai komunis di Jerman pada tahun 1948, dan RDJ resmi menjadi negara pada tanggal 7 Oktober 1949. Namun, Pasukan Soviet tetap berada di RDJ selama periode Perang Dingin. Sampai tahun 1989, RDJ dipimpin oleh Partai Persatuan Sosialis (SED), walau partai lainnya ikut serta dalam organisasi pendukung pemerintah, Front Nasional Demokratis Jerman.
Republik Demokratis Jerman Deutsche Demokratische Republik | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1949–1990 | ||||
Jerman Timur tahun 1957 | ||||
| Status | Negara satelit Uni Soviet | |||
| Ibu kota | Berlin Timur | |||
| Bahasa yang umum digunakan | Jerman | |||
| Pemerintahan | Negara sosialis/komunis partai tunggal | |||
| Sekretaris Jenderal | ||||
• 1949–1950 | Wilhelm Pieck | |||
• 1989 | Egon Krenz | |||
| Kepala Negara | ||||
• 1949–1960 | Wilhelm Pieck | |||
• 1990 | Sabine Bergmann-Pohl | |||
| Kepala Pemerintahan | ||||
• 1949–1964 | Otto Grotewohl | |||
• 1990 | Lothar de Maizière | |||
| Legislatif | Volkskammer | |||
- Dewan Negara | Länderkammera | |||
| Era Sejarah | Perang Dingin | |||
• Konstitusi | 7 Oktober 1949 | |||
| 16 Juni 1953 | ||||
| 4 Juni 1961 | ||||
| 13 Oktober 1989 | ||||
• Penyelesaian akhir | 12 September 1990 | |||
| 3 Oktober 1990 | ||||
| Luas | ||||
| 1990 | 108.333 km2 (41.828 sq mi) | |||
| Populasi | ||||
• 1950 | 18388000b | |||
• 1970 | 17068000 | |||
• 1990 | 16111000 | |||
| Mata uang | 1949–1964: Deutsche Mark 1964–1967: Mark der Deutschen Notenbank, (1967–1990) Mark der DDR (tiga nama berbeda untuk satu mata uang) Deutsche Mark (mulai 1 Juli 1990) | |||
| Kode telepon | 37 | |||
| Ranah Internet | .ddc | |||
| ||||
| Sekarang bagian dari | Jerman | |||
Awalnya Bendera Jerman Timur (1948) hampir sama dengan bendera Jerman Barat. Tahun 1959, pemerintah DDR mengeluarkan versi baru dengan diberi lambang negara, untuk membedakan Barat dan Timur. ^a Dibubarkan Volkskammer pada 8 Desember 1958. ^b Statistik merujuk pada Statistisches Bundesamt. ^c Meskipun .dd dibuat agar sesuai dengan ISO code untuk DDR, tetapi tidak memasuki akarnya sebelum negara ini bergabung dengan Jerman Barat. |
Perekonomian dikomando langsung oleh pemerintah di mana perusahaan milik negara berperan besar. Harga dari komoditas dan jasa primer diatur oleh pemerintah pusat, dan tidak fluktuatif tergantung permintaan dan penawaran. Walau RDJ harus membayar pampasan perang kepada Uni Soviet, RDJ berhasil menjadi negara termakmur di Blok Timur. Hanya saja, masih jauh jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jerman Barat. Emigrasi ke Barat menjadi masalah besar karena emigran sebagian besar merupakan pemuda terdidik, mengakibatkan ekonomi negara melemah. Pemerintah memperkuat perbatasan di bagian barat dan, pada tahun 1961, membangun Tembok Berlin. Banyak warga yang berusaha untuk melarikan diri terbunuh oleh penjaga perbatasan atau karena ranjau darat.
Pada tahun 1989, serangkaian peristiwa sosial dan politik terjadi di RDJ yang berujung pada runtuhnya Tembok Berlin dan bangkitnya pemerintahan yang berkomitmen untuk melakukan liberalisasi. Tahun berikutnya, pemilu terbuka diadakan, dan kemudian RDJ dibubarkan dan Jerman kembali bersatu pada 3 Oktober 1990.
Jerman Timur berbatasan dengan Laut Baltik di sebelah utara; Republik Rakyat Polandia di sebelah timur; Cekoslowakia di sebelah selatan, dan Jerman Barat di sebelah barat. RDJ juga berbatasan dengan sektor Soviet dari Berlin yang dikenal sebagai Berlin Timur yang menjadi ibu kota negara Jerman Timur dan juga berbatasan dengan wilayah Berlin yang diduduki Amerika Serikat, Britania Raya dan Prancis yang dikenal dengan nama Berlin Barat. Berlin Barat dikelilingi oleh Tembok Berlin sejak pembangunannya pada tahun 1961 sampai runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989.
Penamaan
Nama resmi Jerman Timur adalah Deutsche Demokratische Republik (Republik Demokratis Jerman ), biasanya disingkat DDR. Kedua nama tersebut digunakan di Jerman Timur, dengan meningkatnya penggunaan singkatan nama, terutama setelah Jerman Timur menganggap warga Jerman Barat dan Beriln Barat sebagai warga negara asing setelah perumusan konstitusi kedua pada 1968. Jerman Barat, media dan politikus barat menghindari penggunaan nama resmi dan singkatannya dan lebih memilih memakai istilah seperti Ostzone (Zona Timur), Sowjetische Besatzungszone (Zona Pendudukan Soviet; sering disingkat SBZ), dan sogenannte DDR (atau "yang disebut RDJ"). Pusat kekuasaan politik di Jerman Timur sering disebut Pankow. (Pusat komando Pasukan Soviet di Jerman Timur sering disebut Karlshorst.) Seiring berjalannya waktu, istilah DDR juga sering digunakan oleh Jerman Barat dan media Jerman Barat.
Istilah Westdeutschland (Jerman Barat), ketika digunakan oleh warga Jerman Barat hampir selalu merujuk pada wilayah geografis Jerman sebelah barat dan bukan meruju pada negara Jerman Barat. Namun, penggunaan istilah tersebut tidak selalu konsisten; contohnya, warga Berlin Barat sering menggunakan istilah Westdeutschland untuk menyebut Republik Federal Jerman. Sebelum Perang Dunia II, Ostdeutschland (Jerman Timur) digunakan untuk merujuk seluruh wilayah yang ada ada di timur Elbe (Elbe Timur), seperti pada karya sosiolog Max Weber dan ahli politik Carl Schmitt.
Sejarah
Untuk menjelaskan dampak internal pemerintahan Jerman Timur dari sudut pandang sejarah Jerman jangka panjang, sejarawan Gerhard A. Ritter (2002) berpendapat bawha Jerman Timur dibentuk oleh dua kekuatan dominan – Komunisme Soviet dan tradisi Jerman yang dipilah dengan pengalaman komunis Jerman selama dua perang dunia. Perubahan yang dilakukan oleh pemerintah komunis yang terlihat jelas adalah mengakhiri kapitalisme dan mentransformasikan industri dan pertanian, dan mengubah sistem pendidikan dan media massa. Di sisi lain, relatif tidak terdapat perubahan dalam bidang yang tidak berkaitan dengan sejarah seperti sains, profesi insinyur, gereja Protestan, dan sebagian besar gaya hidup borjuis. Menurut Ritter, kebijakan sosial menjadi alat legitimasi penting dalam dekade terakhir.
Asal mula
Pada Konferensi Yalta selama Perang Dunia II, Blok Sekutu (Amerika Serikat, Britania Raya, dan Uni Soviet) sepakat untuk membagi Nazi Jerman menjadi beberapa zona pendudukan, dan membagi Berlin, ibu kota Jerman. Awalnya akan dibentuk tiga zona pendudukan, Amerika Serikat, Britania Raya, dan Uni Soviet. Kemudian, zona Prancis dibentuk dari zona Amerika dan Britania.
Pembentukan
Partai komunis penguasa, yang dikenal sebagai Partai Persatuan Sosialis Jerman (SED), terbentuk pada April 1946 dari hasil merger antara Partai Komunis Jerman (KPD) dan Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) atas mandat dari Josef Stalin. Dua partai itu sebelumnya merupakan rival ketika aktif sebelum Nazi berhasil berkuasa dan mengkriminalkan mereka. Penyatuan kedua partai itu melambangkan persahabatan antara kaum sosialis Jerman dalam mengalahkan musuh bersamanya; namun, Partai Komunis, yang memegang mayoritas, memiliki kendali penuh atas kebijakan yang dibuat. SED menjadi partai penguasa selama Jerman Timur ada sebagai negara. Mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan Uni Soviet, yang menempatkan pasukan militer di Jerman Timur hingga Jerman Timur bubar pada tahun 1991 (Federasi Rusia tetap mempertahankan keberadaan pasukannya di wilayah Jerman Timur hingga tahun 1994), dengan alasan untuk melawan NATO yang memiliki pangkalan di Jerman Barat. Sejarawan memperdebatkan apakah keputusan untuk membentuk negara terpisah berasal dari Uni Soviet atau dari SED.
Setelah Jerman Barat memperoleh kemerdekaannya, Republik Demokratis Jerman didirikan di Jerman Timur pada tahun 1949. Pembentukan dua negara meneguhkan pemisahan Jerman 1945. Pada 10 Maret 1952, (yang lebih dikenal sebagai "Nota Stalin") Stalin memberikan usulan untuk menyatukan Jerman dengan kebijakan netralitas, dengan tanpa kondisi pada kebijakan ekonomi dan dengan jaminan untuk "hak asasi manusia dan kebebasan dasar, yang meliputi kebebasan berpendapat, pers, kegiatan keagamaan, dan berserikat", dan kebebasan untuk melakukan kegiatan partai dan organisasi demokratis. Usulan ini ditolak; reunifikasi bukanlah prioritas pemerintah Jerman Barat, dan NATO juga menolak ususlan ini, beraasan bahwa Jerman seharusnya dapat bergabung dengan NATO dan negosiasi semacam itu dengan Uni Soviet akan dipandang sebagai kapitulasi. Terdapat beberapa perdebatan apakah kesempatan untuk reunifikasi terlewatkan pada tahun 1952.
Pada tahun 1949, Soviet menyerahkan kekuasaan Jerman Timur kepada Partai Persatuan Sosialis yang dipimpin oleh Wilhelm Pieck (1876–1960), yang menjadi presiden RDJ dan memegang jabatan hingga ia meninggal, sementara sebagian besar kewenangan eksekutif diberikan kepada Sekretaris Jenderal SED Walter Ulbricht. Pemimpin Sosialis Otto Grotewohl (1894–1964) menjadi perdana menteri hingga ia meninggal.
Pemerintah Jerman Timur mengecam kegagalan Jerman Barat dalam melakukan denazifikasi dan memutus keterkaitannya dengan Nazi, memenjarakan mantan anggota Nazi dan mencegah mereka untuk memegang jabatan di pemerintahan. SED menetapkan tujuan utama untuk membersihkan Jerman Timur dari jejak rezim fasis. Platform Partai SED mengklaim akan mendukung pemilihan demokratis dan melindungi kebebasan inidividu untuk membangun sosialisme.
Peran Soviet
Pada tahun 1945, Uni Soviet mendeklarasikan Zona pendudukan Soviet–bagian tengah Jerman–menjadi negara berdaulat yang akan dinamai Deutsche Demokratische Republik, sementara Tentara Merah dan pasukan Sekutu Barat tetap ditempatkan di Jerman sesuai dengan Perjanjian Potsdam (1945) yang membentuk Zona pendudukan di Jerman.
Republik Demokratis Jerman didirikan di wilayah yang secara historis disebut "Mitteldeutschland" (Jerman Tengah). Wilayah Jerman terdahulu di timur Sungai Oder dan Neisse, terutama Provinsi Prusia yaitu Pommern, Prusia Timur, Prusia Barat, Dataran Tinggi Schlesien, Dataran Rendah Schlesien, timur Neumark, Brandenburg, dan bagian kecil Sachsen terpisah dari Jerman. Sebagai ganti rugi kepada Polandia atas pendudukan Uni Soviet di provinsi timur Polandia, Sekutu menetapkan perbatasan barat Polandia setelah perang hingga Perbatasan Oder-Neisse pada Konferensi Yalta (1945). Hasilnya, sebagian besar wilayah tengah Jerman menjadi Sowjetische Besatzungszone (SBZ, Zona Pendudukan Soviet). Seluruh wilayah di timur perbatasan Oder–Neisse menjadi milik Polandia, dengan pengecualian utara Prusia Timur menjadi milik Uni Soviet.
Zona Pendudukan
Pada Konferensi Yalta dan Potsdam, Sekutu mendirikan zona pendudukan militer bersama dan administrasi Jerman melalui Dewan Kontrol Sekutu (ACC), pemerintahan militer empat negara (AS, Britania Raya, Uni Soviet, Prancis) efektif diberlakukan hingga pengembalian kedaulatan Jerman. Di Jerman bagian timur, SBZ terdiri dari lima negara bagian (Länder) yaitu Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, dan Thüringen. Pertentangan mengenai kebijakan yang harus diikuti di zona pendudukan dengan cepat menyebabkkan perpecahan antara empat negara, dan Soviet mengatur zonanya tanpa mengindahkan kebijakan yang diberlakukan di zona lainnya. Soviet keluar dari ACC pada tahun 1948; kemudian tiga zona lainnya semakin bersatu dan diberikan pemerintahan mandiri, administrasi Soviet membentuk pemerintahan sosialis terpisah di zonanya.
Namun, tujuh tahun setelah Perjanjian Potsdam dibuat untuk menyatukan Jerman, usulan pada Nota Stalin (10 Maret 1952) untuk menyatukan kembali Jerman dan menarik kekuatan adidaya dari Eropa Tengah ditolak oleh Barat (Amerika Serikat, Prancis, dan Britania Raya). Pemimpin Soviet Josef Stalin, yang merupakan pendukung reunifikasi, meninggal pada awal Maret 1953. Demikian pula Lavrentiy Beria, Deputi Pertama Perdana Menteri Uni Soviet, mengejar reunifikasi Jerman, tetapi ia disingkirikan dari jabatannya pada tahun yang sama sebelum ia dapat bertindak mengenai hal it. Penerusnya, Nikita Khrushchev, menolak reunifikasi karena hal itu sama dengan membuat Jerman Timur kembali diduduki oleh Barat; maka reunfikasi tidak kembali dipertimbangkan hingga tahun 1989.
Jerman Timur menganggap Berlin Timur adalah ibu kotanya, dan Uni Soviet serta seluruh negaraBlok Timur secara diplomatik mengakui Berlin Timur sebagai ibu kota Jerman Timur. Namun, Barat mempertanyakan klaim tersebut, dengan pertimbangan bahwa keseluruhan Kota Berlin merupakan wilayah yang diduduki yang diperintah oleh Dewan Kontrol Sekutu. Menurut Margarete Feinstein, status Berlin Timur sebagai ibu kota tidak diakui oleh sebagian besar negara Barat dan Dunia Ketiga. Dalam praktiknya, kewenangan ACC diperdebatkan selama Perang Dingin, dan status Berlin Timur sebagai wilayah yang diduduki menjadi fiksi legal, dan yang dulunya sektor Soviet menjadi terintegrasi penuh ke RDJ.
Konflik Perang Dingin yang semakin memburuk antara Kekuatan Barat dan Uni Soviet atas status Berlin Barat menyebabkan Blokade Berlin (24 Juni 1948;– 12 Mei 1949). Tentara Soviet memulai blokade dengan menghentikan seluruh lalu lintas kereta api, jalan, dan pasokan air dari dan ke Berlin Barat. Barat mencoba untuk memberikan pasokan makanan dan bahan bakar ke Berlin Barat.
Pemisahan
Pada 21 April 1946, Partai Komunis Jerman (Kommunistische Partei Deutschlands–KPD) dan Partai Demokrat Sosial Jerman (Sozialdemokratische Partei Deutschlands–SPD) bergabung untuk membentuk Partai Persatuan Sosialis Jerman (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands-SED), yang memenangi pemilihan umum tahun 1946, yang diselenggarakan di bawah pengawasan tentara Soviet. Karena ideologinya merupakan Marxis–Leninis, pemerintahan SED menasionalisasi infrastruktur dan pabrik industri.
Pada tahun 1948, Komisi Ekonomi Jerman (Deutsche Wirtschaftskomission—DWK) di bawah kepemimpinan Heinrich Rau memegang kewenangan administratif di zona pendudukan Soviet, yang menjadikannya sebagai pendahulu pemerintahan Jerman Timur.
Pada 7 Oktober 1949, SED mendirikan Deutsche Demokratische Republik (Republik Demokratis Jerman – RDJ), yang kemudian mengendalikan front antifasis, Front Nasional Republik Demokratis Jerman (NF, Nationale Front der Deutschen Demokratischen Republik), sebuah aliansi yang terdiri dari seluruh partai dan organisasi masyarakat di Jerman Timur. NF didirikan untuk ikut serta dalam pemilihan umum untuk Volkskammer (Majelis Rakyat), parlemen Jerman Timur. Satu-satunya Presiden Republik Demokratis Jerman adalah Wilhelm Pieck. Setelah 1950, kekuasaan politik di Jerman Timur dipegang oleh Sekretaris Pertama SED, Walter Ulbricht.
Pada 16 Juni 1953, buruh yang membangun adimarga baru Stalinallee di Berlin Timur protes melawan peningkatan kuota sebesar 10%. Awalnya hanya protes buruh, kemudian protes juga diikuti oleh masyarakat umum, dan pada 17 Juni unjuk rasa serupa terjadi di beberapa wilayah RDJ, dengan jutaan orang mogok kerja di sekitar 700 kota. Khawatir dengan kontra revolusi antikomunis, pada 18 Juni 1953 pemerintah RDJ meminta Pasukan Soviet untuk membantu polisi untuk mengakhiri unjuk rasa; sekitar 50 orang tewas dan 10.000 orang dipenjarakan. (Lihat Pemberontakan Jerman Timur 1953.)
Pampasan perang Jerman Timur kepada Uni Soviet membuat perekonomian Jerman Timur melemah. Selama periode 1945–46, Soviet mengambil sekitar 33% pabrik industri dan di awal 1950-an telah mengambil hasil produksi pertanian dan industri setara dengan US$10 miliar untuk ganti rugi perang. Kemiskinan di Jerman Timur yang disebabkan pampasan perang ini menyebabkan Republikflucht ("desersi dari republik") ke Jerman Barat, yang memperburuk perekonomian Jerman Timur. Kesempatan di Barat menyebabkan pengurasan keterampilan. Untuk menanggapi hal tersebut, RDJ menutup Perbatasan Jerman Dalam, dan pada 12 Agustus 1961, tentara Jerman Timur mulai membangun Tembok Berlin.
Pada tahun 1971, pemimpin Soviet Leonid Brezhnev menyingkirkan Ulbricht dari jabatannya; Erich Honecker menggantikan Ulbricht. Ketika pemerintahan Ulbricht mencoba untuk melakukan reformasi, pemerintahan Honecker mencabut kembali kebijakan reformasi tersebut. Pemerintahan baru mengenalkan Konstitusi Jerman Timur baru yang mendefinisikan Republik Demokratis Jerman sebagai "republik buruh dan petani".
Awalnya, Jerman Timur mengklaim memerintah keseluruhan Jerman, klaim tersebut didukung oleh negara Blok Timur. Klaim tersebut menyatakan bahwa Jerman Barat adalah negara boneka ilegal yang dibuat NATO. Namun, sejak 1960-an, Jerman Timur mulai mengakui dirinya sebagai negara yang terpisah dari Jerman Barat. Hal ini diformalkan pada tahun 1974, ketika klausul reunifikasi dihilangkan dari konstitusi Jerman Timur yang telah diamendemen. Berbeda dengan Jerman Timur, Jerman Barat mempertahankan klaim bahwa ia adalah pemerintahan Jerman yang legal. Dari tahun 1949 sampai awal 1970-an, Jerman Barat memandang bahwa Jerman Timur adalah negara yang dibuat secara ilegal. Mereka berpendapat bahwa RDJ adalah negara boneka Soviet, dan sering disebut sebagai "Zona pendudukan Soviet". Sikap ini juga dimilik oleh sekutu Jerman Barat sampai tahun 1973. Jerman Timur diakui terutama oleh negara komunis dan blok Arab, bersama dengan beberapa simpatisan. Berdasarkan Doktrin Hallstein (1955), Jerman Barat juga tidak mengakui negara yang mengakui Jerman Timur – kecuali Uni Soviet.
Namun di awal 1970-an, Ostpolitik ("Kebijakaan Timur") tentang "Perubahan Melalui Pendekatan Kembali" dari pemerintahan pragmatis Kanselir Jerman Barat Willy Brandt, mendirikan hubungan diplomatik dengan negara Blok Timur. Kebijakan ini akhirnya dapat menghilangkan klaim salah satu dari kedua pemerintahan Jerman berwenang atas keseluruhan Jerman and mendirikan hubungan diplomatik antara kedua Jerman. Kedua negara bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 September 1973. Hal ini juga menambah jumlah negara yang mengakui Jerman Timur menjadi 55 negara, termasuk AS, Britania Raya, dan Prancis, walau ketiga negara tersebut tetap menolak untuk mengakui Berlin Timur sebagai ibu kota.
Identitas Jerman Timur
Sejak awal pendiriannya, RDJ berusaha untuk membentuk identitas dirinya yang terpisah. Karena warisan kekaisaran dan militer Prusia, SED memutus keterkaitan antara Prusia dan RDJ. SED menghancurkan sejumlah barang peninggalan dari aristokrasi Prusia beserta dengan rumah milik bangsawan terdahulu. Kemudian SED berfokus pada warisan progresif dari sejarah Jerman, seperti peran Thomas Müntzer dalam Perang Petani Jerman dan peran yang dimainkan oleh pahlawan perjuangan antarkelas selama industrialisasi Prusia.
Terutama setelah Kongres ke-9 Partai pada tahun 1976, Jerman Timur memutuskan tokoh reformis seperti Karl Freiherr vom Stein, Karl August von Hardenberg, Wilhelm von Humboldt, dan Gerhard von Scharnhorst menjadi contoh dan panutan yang harus ditiru oleh rakyat Jerman Timur.
Pada awal 1980-an, Jerman Barat mengadopsi kebijakan "dua negara Jerman dalam satu bangsa Jerman". Walau mereka menghargai kemerdekaan Jerman Timur, mereka tetap mempertahankan pandangan bahwa RDJ merupakan pemerintahan de facto dalam satu bangsa Jerman yang diwakilkan oleh Jerman Barat. Contohnya, mereka tidak memandang warga Jerman Timur sebagai pendatang asing.
Die Wende (Reunifikasi Jerman)
Pada tahun 1989, setelah kemarahan masyarakat mengenai pemalsuan hasil dari pemilihan pemerintah daerah di musim semi tahun yang sama, banyak warga mengajukan visa keluar atau meninggalkan negara dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh hukum RDJ. Pada bulan Agustus 1989 Hungaria menghapus pembatasan perbatasan dan membuka perbatasannya. Sebanyak 13.000 orang meninggalkan Jerman Timur melalui perbatasan via Cekoslowakia menuju Hungaria dan kemudian menuju Austria dan Jerman Barat. Banyak warga lainnya berunjuk rasa melawan partai penguasa, terutama di Kota Leipzig. Kurt Masur, konduktor Orkestra Leipzig Gewandhaus, memimpin negosiasi dengan pemerintah dan mengadakan pertemuan kota di aula. Unjuk rasa tersebut akhirnya membuat Erich Honecker mengundurkan diri di bulan Oktober, dan ia digantikan oleh tokoh yang sedikit lebih moderat, Egon Krenz.
Pada tanggal 9 November 1989, beberapa sektor Tembok Berlin dibuka, menyebabkan ribuan warga Jerman Timur menyeberang secara bebas ke Berlin Barat dan Jerman Barat untuk pertama kalinya dalam waktu hampir 30 tahun. Krenz mengundurkan diri beberapa hari kemudian, dan SED meninggalkan kekuasaannya setelah itu. Walau terdepat beberapa usaha kecil untuk membentuk pemerintahan demokratis permanen di Jerman Timur, usaha tersebut akhirnya gagal.
Jerman Timur mengadakan pemilihan umum terakhirnya di bulan Maret 1990. Pemenang pemilu adalah koalisi yang dipimpin oleh Persatuan Demokrat Kristen Jerman cabang Jerman Timur, yang mengadvokasikan reunifikasi segera. Pembicaraan 2+4 diadakan dengan melibatkan dua negara Jerman dan Blok Sekutu yang berujung pada kesepakatan mengenai kondisi untuk reunifikasi Jerman. Dengan dua pertiga suara di Volkskammer pada 23 Agustus 1990, RDJ mendeklarasikan penggabungannya dengan Jerman Barat. Lima negara bagian Jerman Timur asli yang telah dihapuskan oleh pemerintah Jerman Timur dibuat kembali. Pada 3 Oktober 1990, lima negara bagian tersebut secara resmi bergabung dengan Republik Federal Jerman, sementara Berlin Timur dan Barat bersatu sebagai negara-kota ketiga (sama seperti Bremen dan Hamburg). Pada 1 Juli, penyatuan mata uang mendahului penyatuan politik: "Ostmark" dihapuskan, mata uang Jerman Barat "Deutsche Mark" menjadi mata uang yang umum digunakan.
Ketimpangan ekonomi dan sosial-politik yang besar antara kedua negara terdahulu membuat pemerintah harus menyediakan subsidi untuk integrasi penuh Jerman Timur ke Republik Federal Jerman. Hal itu menyebabkan deindustrialisasi di wilayah Jerman Timur, dan penyebab kegagalan integrasi tersebut masih diperdebatkan. Beberapa kritikus Barat berpendapat bahwa ekonomi wilayah timur yang terdepresiasi merupakan akibat dari inefisiensi ekonomi sosialis. Namun beberapa kritikus dari Jerman Timur berpendapat bahwa metode terapi kejut seperti privatisasi, nilai tukar yang tinggi untuk Ostmark, dan cepatnya proses integrasi membuat perusahaan Jerman Timur seperti tidak diberikan kesempatan untuk beradaptasi.
Politik
Terdapat empat periode dalam sejarah politik Jerman Timur. Antara lain: Tahun 1949–61, periode pembangunan sosialisme; 1961–1970, periode stabilitas dan konsolidasi; 1971–85 yang disebut sebagai Era Honecker, dan merupakan masa di mana hubungan dengan Jerman Barat membaik; dan 1985–89 yang merupakan periode kejatuhan dan runtuhnya Jerman Timur.
Organisasi
Partai politik penguasa di Jerman Timur adalah Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Partai Persatuan Sosialis Jerman, SED). Partai ini didirikan pada tahun 1946 melalui penggabungan Partai Komunis Jerman (KPD) dan Partai Demokrat Sosial Jerman (SPD) sesuai dengan perintah Soviet. Namun, SED berubah secara cepat menjadi partai komunis setelah anggota yang berpemikiran demokrat sosial disingkirkan.
Perjanjian Postdam berkomitmen agar Soviet mendukung pemerintahan yang demokratis, walau pemahaman Soviet akan "demokrasi" berbeda jauh dengan pemahaman Barat. Seperti di negara Blok Timur lainnya, partai politik nonkomunis diperbolehkan. Hanya saja, setiap partai politik di Jerman Timur diwajibkan untuk bergabung dengan Front Nasional Demokratis Jerman, sebuah koalisi partai dan organisasi massa, seperti:
- Christlich-Demokratische Union Deutschlands (Persatuan Demokrat Kristen Jerman, CDU), bergabung dengan CDU Jerman Barat setelah reunifikasi.
- Demokratische Bauernpartei Deutschlands (Partai Petani Demokratis Jerman, DBD), bergabung dengan CDU setelah reunifikasi.
- Liberal-Demokratische Partei Deutschlands (Partai Demokratis Liberal Jerman, LDPD), bergabung dengan FDP setelah reunifikasi.
- Nationaldemokratische Partei Deutschlands (Partai Demokrat Nasional Jerman, NDPD), bergabung dengan FDP setelah reunifikasiafter reunification.
Partai anggota harus patuh terhadap SED, dan harus menerima peran SED sebagai pemimpin. Namun, partai-partai tersebut mempunyai pewakilan di Volkskammer dan menerima beberapa jabatan di pemerintahan.
Volkskammer juga memiliki perwakilan dari organisasi massa seperti Pemuda Jerman Merdeka (Freie Deutsche Jugend atau FDJ), atau Federasi Serikat Buruh Bebas Jerman. Terdapat pula Federasi Wanita Demokratis Jerman yang menempati kursi di Volkskammer.
Organisasi massa non-parlemen penting lainnya di Jerman Timur antara lain Asosiasi Senam dan Olahraga Jerman (Deutscher Turn- und Sportbund atau DTSB), dan Solidaritas Rakyat (Volkssolidarität), sebuah organisasi untuk lansia. Organisasi penting lainnya adalah Masyarakat untuk Persahabatan Jerman-Soviet.
Setelah runtuhnya komunisme, SED berganti nama menjadi "Partai Sosialisme Demokrat" (PDS) yang ada selama satu dekade setelah reunifikasi sebelum pada akhirnya bergabung dengan WASG untuk membentuk Partai Kiri (Die Linke). Partai Kiri terus menjadi kekuatan politik di beberapa wilayah Jerman, walau tidak sekuat SED.
Populasi
Populasi Jerman Timur menurun hingga tiga juta orang selama 41 tahun, dari 19 juta pada tahun 1948 menjadi 16 juta pada tahun 1990; pada tahun 1948, sekitar 4 juta orang dideportasi dari wilayah di timur Perbatasan Oder-Neisse. Hal ini berbeda dengan tetangganya, Polandia, yang populasinya meningkat dari 24 juta pada tahun 1950 (sedikit lebih banyak dari Jerman Timur) menjadi 38 juta (lebih dari dua kali populasi Jerman Timur). Hal ini disebabkan emigrasi—sekitar seperempat warga Jeman Timur meinggalkan negara sebelum Tembok Berlin selesai dibuat pada tahun 1961, dan setelah waktu itu, Jerman Timur memliki tingkat kelahiran yang sangat rendah, kecuali ketika pemulihan pada tahun 1980-an ketika tingkat kelahiran di Jerman Timur lebih tinggi dari Jerman Barat.
Kota Besar
(Populasi 1988)
- Berlin Timur (1.200.000)
- Leipzig[a] (556.000)
- Dresden[a] (520.000)
- Karl-Marx-Stadt[a] (317.000) (Sekarang bernama Chemnitz)
- Magdeburg[a] (290.000)
- Rostock[a] (250.000)
- Halle (Saale)[a] (236.000)
- Erfurt[a] (215.000)
- Potsdam[a] (140.000)
- Gera[a] (131.000)
- Schwerin[a] (130.000)
- Cottbus[a] (125.000)
- Zwickau (120.000)
- Jena (107.000)
- Dessau (105.000)
^a "Bezirksstadt" (pusat distrik)
Distrik administratif
Sampai tahun 1952, Jerman Timur terdiri dari ibu kota, Berlin Timur (walau secara legal, Berlin Timur tidak sepenuhnya menjadi bagian dari wilayah RDJ), dan lima negara bagian Jerman yakni Mecklenburg-Vorpommern (pada tahun 1947 berganti nama menjadi Mecklenburg), Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, dan Sachsen.
Setelah Reformasi Administratif Jerman Timur 1952, sebanyak 14 Bezirke (distrik) dibentuk dan secara de facto membubarkan lima Länder. Bezirke terbaru dinamai dengan pusat distriknya, yaitu: (i) Rostock, (ii) Neubrandenburg, dan (iii) Schwerin dibentuk dari Land Mecklenburg; (iv) Potsdam, (v) Frankfurt (Oder), dan (vii) Cottbus dari Brandenburg; (vi) Magdeburg dan (viii) Halle dari Sachsen-Anhalt; (ix) Leipzig, (xi) Dresden, dan (xii) Karl-Marx-Stadt (Chemnitz sampai 1953 dan dari 1990) dari Sachsen; dan (x) Erfurt, (xiii) Gera, dan (xiv) Suhl dari Thüringen.
Berlin Timur menjadi Bezirk ke-15 pada tahun 1961, tetapi mempertahankan status legal istimewa hingga tahun 1968, ketika penduduknya menyetujui (draf) konstitusi baru. Walau Berlin Barat secara legal berada di bawah kendali Dewan Kontrol Sekutu, dan ditentang oleh pemerintah Sekutu, RDJ memerintah Bezirk Berlin sebagai bagian wilayahnya.
Militer
Pemerintah Jerman Timur memegang kendali atas militer dan organisasi paramiliter melalui berbagai kementerian, salah satunya Kementerian Pertahanan Nasional. Karena wilayahnya yang dekat dengan Barat selama Perang Dingin (1945–1991), kekuatan militernya termasuk yang paling mutakhir di antara negara Pakta Warsawa.
Tentara Rakyat Nasional
Nationale Volksarmee (NVA) adalah organisasi militer terbesar di Jerman Timur. Mereka didirikan pada tahun 1956 dari Kasernierte Volkspolizei, unit militer dari polisi umum (Volkspolizei), ketika Jerman Timur bergabung dengan Pakta Warsawa. Sejak didirikan, mereka berada di bawah Kementerian Pertahanan Nasional. Dulunya NVA terdiri dari pasukan sukarela sampai masa wajib militer selama 18 bulan diberlakukan pada tahun 1962. NVA dianggap sebagai salah satu pasukan militer yang paling profesional dan terlatih dengan baik di dunia. NVA terdiri dari:
- Angkatan Darat (Landstreitkräfte)
- Angkatan Laut (Volksmarine)
- Angkatan Udara (Luftstreitkräfte/Luftverteidigung)
Pasukan Penjaga Perbatasan
Pasukan penjaga perbatasan dari sektor timur awalnya merupakan bagian dari pasukan kepolisian, Deutsche Grenzpolizei, serupa dengan Bundesgrenzschutz di Jerman Barat. Pasukan ini berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Setelah remiliterisasi Jerman Timur pada tahun 1956, Deutsche Grenzpolizei berubah menjadi pasukan militer pada tahun 1961, dibuat serupa dengan Pasukan Penjaga Perbatasan Soviet, dan tanggung jawabnya diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Nasional, sebagai bagian dari Tentara Rakyat Nasional. Pada tahun 1973, pasukan ini dipisahkan dari NVA, tetapi masih berada di bawah kementerian yang sama. Pasukan ini terdiri dari warga yang secara sukarela mendaftarkan diri. Pada puncaknya, pasukan ini berjumlah 47.000 serdadu.
Volkspolizei
Setelah NVA terpisah dari Volkspolizei pada tahun 1956, Kementerian Dalam Negeri mempertahankan pasukan cadangan untuk ketertiban umum, yang lebih dikenal sebagai Volkspolizei-Bereitschaften (VPB). Unit ini, seperti Kasernierte Volkspolizei, dipersiapkan sebagai infanteri bermotor, dan memiliki serdadu antara 12.000 dan 15.000 orang.
Stasi
Kementerian Keamanan Negara (Stasi) berperan sebagai badan intelijen dan polisi rahasia di Jerman Timur dan dianggap sebagai salah satu yang paling efektif di dunia. Stasi ditakuti dan dibenci oleh masyarakat. Stasi memiliki personel sebanyak 90.000 orang.
Kampfgruppen der Arbeiterklasse
Kampfgruppen der Arbeiterklasse (grup tempur kelas pekerja) memiliki anggota sebanyak 202.000–211.000 per tahun 1980. KdA merupakan instrumen militer-politik SED. Perintah dan keputusan mengenai KdA dibuat oleh Politbüro. Mereka menerima pelatihan dari Volkspolizei dan Kementerian Dalam Negeri. Keanggotaan bersifat sukarela, tetapi anggota SED diwajibkan untuk bergabung sebagai kewajiban anggota.
Amerika Serikat sebagai ancaman utama
Jerman Timur mendorong gagasan antiimperialisme yang tercermin pada media massa dan sekolah di sana. Gagasan ini mengikuti teori Lenin bahwa imperialisme adalah tahap terakhir dan tertinggi dari kapitalisme, dan teori Dimitrov mengenasi fasisme sebagai kediktatoran dari elemen paling reaksioner dari kapitalisme finansial. Reaksi umum mengenai hal tersebut bervariasi, dan media Barat mencoba menembus Jerman Timur melalui televisi dan siaran radio dari Jerman Barat dan dari jaringan propaganda Amerika Radio Free Europe. Pembelot, terutama golongan profesional, melarikan diri ke Jerman Barat sebelum Tembok Berlin didirikan pada tahun 1961.
Dukungan ke negara sosialis Dunia Ketiga
Setelah mendapat pengakuan internasional pada tahun 1972-73, DDR mulai untuk bekerja sama dengan negara sosialis Dunia Ketiga dan gerakan pembebasan bangsa. Sementara Uni Soviet mengendalikan strategi dan angkatan bersenjata Kuba turut serta dalam pertempuran secara langsung (terutama di Republik Rakyat Angola dan Ethiopia), DDR lebih berperan dalam memberikan bantuan ahli untuk perawatan peralatan militer dan pelatihan personel, dan turut serta mendirikan agen rahasia berdasarkan model Stasi.
Jerman Timur bekerja sama dengan MPLA di Angola, FRELIMO di Mozambik, dan PAIGC di Guinea-Bissau dan Tanjung Verde. Pada tahun 1970-an, Jerman Timur juga bekerja sama dengan negara sosialis dan republik rakyat lainnya seperti: Republik Rakyat Kongo, Yaman Selatan, Republik Demokratis Somali, Libya, dan Republik Rakyat Benin.
Kesepakatan militer pertama ditandatangai pada tahun 1973 dengan Republik Rakyat Kongo. Pada tahun 1979, perjanjian persahabatan ditandatangani dengan Angola, Mozambik dan Ethiopia.
Diperkirakan sekitar 2000-4000 ahli militer dan keamanan DDR yang dikerahkan ke Afrika. Selain itu, perwakilan dari negara Afrika dan Arab dan gerakan pembebasan mengikuti pelatihan militer di DDR.
Ekonomi
Pada awalnya ekonomi Jerman Timur buruk karena kehancuran yang disebabkan oleh perang, banyaknya korban dari pemuda, terganggunya bisnis dan transportasi, adanya banyak pengungsi, dan pampasan perang ke Uni Soviet. Tentara Merah membongkar infrastuktur dan pabrik yang ada di Zona Pendudukan Soviet dan membawanya ke Rusia. Di awal tahun 1950-an, pampasan perang dibayar dengan hasil pertanian dan industri; sementara wilayah Dataran Rendah Schlesien membayarnya dengan tambang batu bara dan Szczecin yang merupakan pelabuhan penting diberikan ke Polandia sesuai dengan keputusan Stalin.
Perekonomian terencana dari Jerman Timur mirip dengan yang digunakan di Uni Soviet. Pada tahun 1950, Jerman Timur bergabung dengan Comecon. Pada tahun 1985, perusahaan negara kolektif menyumbang 96,7% dari pendapatan negara bersih. Untuk memastikan harga barang dan jasa yang stabil, negara membayar 80% dari biaya suplai dasar. Perkiraan pendapatan perkapita tahun 1984 sebesar $9.800 ($22.600 dalam dolar 2015). Pada tahun 1976, rerata pertumbuhan ekonomi tahunan Jerman Timur sekitar lima persen. Hal ini membuat perekonomian Jerman Timur merupakan yang terkaya di Blok Timur sampai 1990 setelah keruntuhan komunis di Jerman Timur.
Ekspor utama Jerman Timur adalah kamera dengan merek Praktica; otomobil dengan merek Trabant, Wartburg, dan IFA; senjata berburu, sekstan, mesin ketik, dan jam tangan.
Sampai 1960-an, Jerman Timur mengalami kelangkaan produk makanan dasar seperti gula dan kopi. Warga Jerman Timur dengan teman atau keluarga di Barat (atau dengan akses ke valuta kuat) dapat membeli produk Barat dan produk Jerman Timur kualitas ekspor di Intershop.
Pemerintah menggunakan uang dan harga sebagai alat politik, dengan memberikan harga yang telah disubsidi untuk produk barang dan jasa dasar dasar, yang dikenal sebagai "paket pembayaran kedua". Pada tingkat produksi, harga artifisial dibuat untuk sebuah sistem semibarter dan penimbunan sumber daya. Untuk konsumen, hal itu menyebabkan penggantian uang RDJ dengan waktu, barter, dan valuta kuat. Ironisnya, perekonomian sosialis menjadi semakin tergantung pada bantuan keuangan dari pinjaman valuta kuat dari Jerman Barat. Sementara mata uang Jerman Timur menjadi tidak berharga dika dibandingkan dengan Deutsche Mark (DM).
Agama
Agama menjadi perdebatan di RDJ, dengan pemerintah komunis mendukung ateisme negara, walau beberapa orang masih setia sebagai umat Kristen. Pada tahun 1950, 85% warga RDJ beragama Protestan, sementara 10% beragama Katolik Roma. Pada tahun 1961, teolog ternama, Paul Tillich, mengklaim bahwa penduduk Protestan di Jerman Timur adalah yang paling mengagumkan di dunia, karena pemerintah Komunis tidak dapat mengambil hati mereka. Pada tahun 1989, jumlah penduduk Kristen berkurang drastis. Sebanyak 25% warga beragama Protestan dan Katolik Roma sebesar 5%. Jumlah penduduk yang tidak beragama meningkat dari 5% pada tahun 1950 hingga mencapai 70% pada tahun 1989.
Ateisme negara
Ketika awal kekuasaan, SED menyatakan kecocokan antara Kekristenan dan Marxisme dan mencari partisipasi orang Kristen dalam membangun sosialisme. Awalnya dukungan terhadap ateisme memperoleh sedikit perhatian khalayak. Pada pertengahan 1950-an, ketika Perang Dingin memanas, ateisme menjadi topik pembicaraan utama di Jerman Timur, baik dalam konteks dalam dan luar negeri. Aktivitas ini berkurang di akhir 1960-an karena anggapan bahwa pembicaraan tersebut mulai menjadi kontraproduktif. Perhatian pejabat dan cendekiawan kepada ateisme mulai berkembang kembali pada tahun 1973, dengan lebih menitikberatkan pada pembahasan oleh kaum intelektual dan pelatihan kader daripada hanya sekadar propaganda. Walau ateisme di Jerman Timur tidak pernah dimaksudkan untuk membahayakan kerja sama dengan warga Jerman Timur yang beragama. Jerman wilayah timur saat ini menjadi salah satu wilayah yang paling tidak beragama tidak di dunia. (Bandingkan dengan Populasi umat tak beragama menurut negara.)
Protestanisme
Dalam sejarahnya, Jerman mayoritas beragama Protestan (utamanya Lutheran) dari tahap awal Reformasi Protestan hingga seterusnya. Pada tahun 1948, setelah terbebas dari Nazisme, Lutheran, Calvinisme, dan Persatuan Gereja Prusia membentuk Gereja Injili Jerman (EKD) pada Konferensi Eisenach (Kirchenversammlung von Eisenach).
Pada tahun 1969, gereja Protestan di Jerman Timur dan Berlin Timur memisahkan diri dari EKD dan membentuk Federasi Gereja Protestan di Republik Demokratis Jerman (bahasa Jerman: Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR, BEK), pada tahun 1970 juga bergabung dengan Gereja Moravia Herrnhuter Brüdergemeine. Pada tahun 1991, setelah reunifikasi Jerman, gereja BEK bergabung kembali dengan EKD.
Antara tahun 1956 dan 1971, gereja Lutheran Jerman Timur secara bertahap mengubah hubungannya dengan negara dari permusuhan ke kerja sama. Dari berdirinya RDJ pada tahun 1949, SED berusaha untuk melemahkan pengaruh gereja terhadap generasi selanjutnya. Gereja mengadopsi sikap konfrontasi dan menjauh dari negara. Sekitar tahun 1956 gereja mulai bersikap lebih netral untuk mengakomodasi loyalitas kondisional. Pemerintah tidak lagi dianggap ilegal; dan pemimpin gereja mulai memandang pemerintah telah dimandatkan oleh Tuhan, maka, berhak menerima sikap tunduk dari umat Kristen. Namun untuk masalah ketika negara meminta sesuatu di mana gereja merasa tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gereja berhak untuk mengatakan tidak. Terdapat penyebab struktural dan niat dibalik perkembangan ini. Penyebab struktural adalah memanasnya Perang Dingin di Eropa pada pertengahan 1950-an, yang membuat jelas bahwa Jerman Timur bukanlah hal yang bersifat sementara. Menurunya anggota gereja juga membuat jelas para pemimpin gereja bahwa mereka harus mengadakan dialog dengan negara. Niat dibalik perubahan sikan bervariasi dari Lutheran liberal tradisional yang menerima kekuasaan sekuler sampai sikap positif terhadap gagasan sosialisme.
Manfred Stolpe menjadi pengacara untuk Gereja Protestan Brandenburg pada tahun 1959 sebelum menduduki jabatan di gereja pusat di Berlin. Pada tahun 1969 ia membantu mendirikan Bund der Evangelischen Kirchen in der DDR (BEK), di mana ia bernegosiasi dengan pemerintah sementara di waktu yang bersamaan bekerja di institusi lembaga Protestan. Ia memenangi pemilihan daerah untuk majelis negara bagian Brandenburg melalui daftar SPD pada tahun 1990. Stolpe tetap berada di pemerintahan Brandenburg sampai ia bergabung dengan pemerintah federal pada tahun 2002.
Katolik Roma
Gereja Katolik Roma di Jerman Timur mempunyai hierarki episkopal yang berfungsi penuh sesuai dengan Vatikan. Selama periode awal setelah perang, hubungan memanas. Seluruh umat Katolik (dan terutama uskup) menentang negara Jerman Timur dan ideologi Marxis. Negara memperbolehkan uskup untuk mengadakan unjuk rasa, terutama untuk masalah tertentu seperti aborsi.
Setelah 1945, gereja berhasil mengintegrasikan eksil Katolik di Jerman Timur dan mengatur strukur lembaga untuk memenuhi kebutuhan gereja di dalam masyarakat ateis. Hal ini berarti struktur gereja semakin hierarkis, sedangkan di bidang pendidikan agama dan organisasi pemuda dikembangkan suatu sistem staf sementara. Maka pada tahun 1950, terdapat masyarakat Katolik yang telah berhasil mengatur struktur agar bisa bertahan di kondisi Jerman Timur dan mempertahankan identitas Katolik.
Dengan berubahnya generasi di gereja pada awal 1980-an, negara berharap untuk hibungan yang lebih baik dengan uskup baru, tetapi uskup baru lebih memilih untuk melakukan pertemuan massal secara tertutup, mendorong hubungan internasional dengan diskusi dengan teolog luar, dan mengadakan konferensi ekumenis. Uskup baru tidak berorientasi politik dan lebih memperhatikan masalah spiritual. Pemerintah merespons dengan membatasi hubungan internasional dengan uskup.
Industri
Telekomunikasi
Di pertengahan 1980-an, Jerman Timur memiliki sistem komunikasi yang mutakhir. Terdapat sekitar 3,6 juta telepon yang digunakan (21,8 untuk setiap 100 penduduk), dan 16.476 stasiun Telex. Kedua jaringan ini dioperasikan oleh Deutsche Post der DDR (Kantor Pos Jerman Timur). Jerman Timur memiliki kode telepon +37; pada tahun 1991, beberapa bulan setelah reunifikasi, kode negara Jerman Timur berubah menjadi kode negara keseluruhan Jerman yaitu +49.
Pada tahun 1976, Jerman Timur meresmikan stasiun radio di Fürstenwalde untuk tujuan menyampaikan dan menerima komunikasi dari satelit Soviet dan ikut serta sebagai partisipan dalam organisasi telekomunikasi internasional yang didirikan oleh pemerintah Soviet, Intersputnik.
Hari libur resmi
| Tanggal | Nama bahasa Indonesia | Nama bahasa Jerman | Catatan |
|---|---|---|---|
| 1 Januari | Tahun Baru | Neujahr | |
| Jumat Agung | Karfreitag | ||
| Paskah | Ostersonntag | ||
| Senin Paskah | Ostermontag | Bukan hari libur resmi setelah 1967. | |
| 1 Mei | Hari Buruh | Tag der Arbeit | Nama resmi Hari Buruh adalah "Internationaler Kampf- und Feiertag der Werktätigen" |
| 8 Mei | Hari Kemenangan di Eropa | Tag der Befreiung | Terjemahan dari bahasa Jerman berarti "Hari Pembebasan" |
| Hari Ayah / Hari Raya Kenaikan Tuhan | Vatertag / Christi Himmelfahrt | Kamis setelah Minggu kelima setelah Paskah. Bukan hari libur resmi setelah 1967. | |
| Pentakosta | Pfingstmontag | 50 hari setelah Paskah | |
| 7 Oktober | Hari Republik | Tag der Republik | Hari libur nasional |
| Hari Pertobatan dan Doa | Buß- und Bettag | Rabu sebelum Minggu keempat sebelum 25 Desember. Bukan hari libur resmi setelah 1967. | |
| 25 Desember | Natal Hari Pertama | 1. Weihnachtsfeiertag | |
| 26 Desember | Natal Hari Kedua | 2. Weihnachtsfeiertag |
Peninggalan
Margot Honecker, mantan Menteri Pendidikan Jerman Timur, merangkum peninggalan Jerman Timur sebagai berikut:
Sejarawan Jerman Jürgen Kocka pada tahun 2010 menyimpulkan konsensus dari berbagai cendekiawan:
Ostalgie
Banyak warga Jerman Timur memandang positif terhadap pembubaran RDJ. Namun pandangan ini dengan cepat berakhir. Warga Jerman Barat terkadang bertindak sebagai "pemenang" dan Jerman Timur telah "kalah" dalam reunifikasi, menyebabkan banyak warga Jerman Timur (Ossis) membenci warga Jerman Barat (Wessis). Penulis Ascher Barnstone menemukan bahwa "Warga Jerman Timur membenci kekayaan yang dimiliki warga Jerman Barat; warga Jerman Barat memandang warga Jerman Timur sebagai oportunis pemalas yang mau sesuatu tanpa berusaha. Warga Jerman Timur memandang "Wessis" sebagai arogan dan ambisius, warga Jerman Barat berpikir bahwa "Ossis" orang yang tidak berguna."
Efek reunifikasi ini menyebabkan banyak warga Jerman Timur mulai berpikir dirinya sebagai warga Jerman "Timur" daripada sebagai warga "Jerman". Hal ini menyebabkan banyak warga bekas RDJ rindu terhadap beberapa aspek dari Jerman Timur, seperti tidak ada pengangguran dan menerima keuntungan dari pemerintah Jerman Timur, yang disebut "Ostalgie" (gabungan antara Ost "timur" dan Nostalgie "nostalgia") dan digambarkan dalam film buatan Wolfgang Becker, Goodbye Lenin!.
Lihat pula
Catatan kaki
- "Bevölkerungsstand". dari versi asli tanggal 2013-11-13. Diakses tanggal 2015-05-19.
- "Top-Level-Domain .DD". dari versi asli tanggal 2015-11-04. Diakses tanggal 2015-05-19.
- Karl Dietrich Erdmann, Jürgen Kocka, Wolfgang J. Mommsen, Agnes Blänsdorf. Towards a Global Community of Historians: the International Historical Congresses and the International Committee of Historical Sciences 1898–2000. Berghahn Books, 2005, pp. 314. ("However the collapse of the Soviet empire, associated with the disintegration of the Soviet satellite regimes in East-Central Europe, including the German Democratic Republic, brought about a dramatic change of agenda.")
- Eugene Register-Guard 2016-06-03 di Wayback Machine. October 29, 1989. p. 5A.
- Peter E. Quint. The Imperfect Union: Constitutional Structures of German Unification Princeton University Press 2012, pp. 125-126.
- "More Than 1,100 Berlin Wall Victims". Deutsche Welle. 9 August 2005. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2017-10-19. Diakses tanggal 8 August 2009.
- Geoffrey Pridham, Tatu Vanhanen. Democratization in Eastern Europe Routledge, 1994. ISBN 0-415-11063-7 pp. 135
- ^ Berlin Korrespondent. "Nationale Front in der Ostzone". Die Zeit, June 1949. dari versi asli tanggal 2013-11-11. Diakses tanggal 10 May 2013.
- Vom Sogenannten 2019-01-29 di Wayback Machine., Der Spiegel, 21 October 1968, page 65
- Facts about Germany: The Federal Republic of Germany 2023-02-18 di Wayback Machine., 1959 - Germany (West), page 20
- Namun, penggunaan singkatan BRD (RFJ) untuk Jerman Barat, Bundesrepublik Deutschland (Republik Federal Jerman) tidak pernah diterima di Jerman Barat karena dianggap pernyataan politik. Maka BRD (RFJ) adalah istilah yang digunakan oleh Jerman Timur, atau oleh warga Jerman Barat yang mempunyai pandangan pro-Jerman Timur. Dalam penggunaan sehari-hari, warga Jerman Barat menyebut Jerman Barat sebagai "Jerman" saja (menggambarkan klaim Jerman Barat untuk mewakilkan keseluruhan Jerman) atau Bundesrepublik atau Bundesgebiet (republik federal atau wilayah federal), untuk menyebut negaranya, dan Bundesbürger (warga federal) untuk menyebut warganya, dengan adjektiva, bundesdeutsch (Jerman federal).
- Lora Wildenthal. The Language of Human Rights in West Germany. hlm. 210.
- Cornfield, Daniel B. and Hodson, Randy (2002). Worlds of Work: Building an International Sociology of Work. Springer, p. 223. ISBN 0306466058
- Östereichische Zeitschrift für Soziologie 2017-03-01 di Wayback Machine., by Michael Pollock. Zeitschrift für Soziologie; ZfS, Jg. 8, Heft 1 (1979); 50-62. 01/1979 (Jerman)
- Baranowsky, Shelley (1995). The Sanctity of Rural Life: Nobility, Protestantism, and Nazism in Weimar Prussia. Oxford University Press, pp. 187-188. ISBN 0195361660
- Schmitt, Carl (1928). Political Romanticism. Transaction Publishers, Preface, p. 11. ISBN 1412844304
- Each spring, millions of workmen from all parts of western Russia arrived in eastern Germany, which, in political language, is called East Elbia. from The Stronghold of Junkerdom, by George Sylvester Viereck. Viereck's, Volume 8. Fatherland Corporation, 1918
- Gerhard A. Ritter, "Die DDR in der deutschen Geschichte," [The GDR in German history] Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Apr 2002, Vol. 50 Issue 2, pp 171–200; this author is the son of historian Gerhard Ritter.
- . spartacus.schoolnet.co.uk. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-05-14. Diakses tanggal 25 September 2010.
- Stiftung Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. "LeMO Kapitel: Zwangsvereinigung zur SED". hdg.de. dari versi asli tanggal 2012-06-14. Diakses tanggal 2016-12-25.
- Lihat Spilker (2006)
- See Anna M. Cienciala "History 557 Lecture Notes 2010-06-20 di Wayback Machine.
- Steininger, Rolf (1990). The German Question: The Stalin Note of 1952 and the Problem of Reunification. New York: Columbia University
- Roth, Gary. "Review of Hoffmann, Dierk, _Otto Grotewohl (1894-1964): Eine politische Biographie_" H-German, H-Net Reviews. November 2010. online 2012-10-17 di Wayback Machine.
- See SED Party Programme 2013-05-12 di Wayback Machine.
- Debra J. Allen (2003). The Oder-Neisse Line: The United States, Poland, and Germany in the Cold War. Greenwood. hlm. 101–48.
- Arthur Gunlicks (2003). The Lander and German Federalism. Manchester University Press. hlm. 36–39.
- "State symbols: the quest for legitimacy in the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic, 1949–1959", by Margarete Myers Feinstein, page 78: " ... claims of East Berlin as the capital of the GDR, ... East Berlin was not recognized by the West and most Third World countries"
- Michael D. Haydock, City Under Siege: The Berlin Blockade and Airlift, 1948–1949 (2000)
- Weitz 1997, hlm. 350: Following a Soviet order in February 1948, the German Economic Commission became a nascent state structure for all intents and purposes, with competence far beyond the economy proper and it was granted power to issue orders and directives to all German organs within the Soviet Occupation Zone.
- McCauley 1983, hlm. 38: The DWK had become the de facto government of the Soviet zone. Its chairman was Heinrich Rau (SED) and four of his six deputies were also SED members.
- Patrick Major and Jonathan Osmund, Workers' and Peasants' State: Communism and Society in East Germany under Ulbricht, 1945–71 (2002)
- East Berlin 17 June 1953: Stones Against Tanks 2011-01-23 di Wayback Machine., Deutsche Welle. Retrieved 16 May 2007
- Victor Baras, "Beria's Fall and Ulbricht's Survival," Soviet Studies, 1975, Vol. 27 Issue 3, pp. 381–395
- ^ Norman M. Naimark. The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949. Harvard University Press, 1995. ISBN 0-674-78405-7 pp. 167–9
- Frederick Taylor, Berlin Wall: A World Divided, 1961–1989 (2007)
- Henry Krisch, "Soviet-GDR Relations in the Honecker Era," East Central Europe, Dec 1979, Vol. 6 Issue 2, pp 152–172
- ^ . TIME.com. 1 January 1973. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2011-12-18. Diakses tanggal 2016-12-25.
- David Priestand, Red Flag: A History of Communism," New York: Grove Press, 2009
- ^ Eric D. Weitz, Creating German Communism, 1890-1990: From Popular Protests to Socialist State. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997
- by Mary Fulbrook, page = 32, 2011, A History of Germany 1918-2008: The Divided Nation
- Jana Hensel, Zonenkinder, Berlin: Rowohlt, 2004
- The Berlin Wall (1961–89) Diarsipkan 2005-04-19 di Archive.is German Notes. Retrieved 24 October 2006.
- Darnton, Robert, Berlin Journal (New York, 1992, W.W. Norton) pp.98–99
- ^ Mary Elise Sarotte, Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall, New York: Basic Books, 2014
- For example the economist Jörg Roesler – see: Jörg Roesler: Ein Anderes Deutschland war möglich. Alternative Programme für das wirtschaftliche Zusammengehen beider deutscher Staaten, in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, No. II/2010, pp.34-46. The historian Ulrich Busch argued that the currency union came too early; see Ulrich Busch: Die Währungsunion am 1. Juli 1990: Wirtschaftspolitische Fehlleistung mit Folgen, in: Jahrbuch für Forschungen zur Geschichte der Arbeiterbewegung, No. II/2010, pp.5-24.
- David P. Conradt, The German Polity (2008) p. 20
- Mary Elise Sarotte, 1989: The Struggle to Create Post-Cold War Europe (Second Edition) Princeton: Princeton University Press, 2014
- . Populstat.info. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2010-08-11. Diakses tanggal 28 March 2010.
- "In the period between the Second World War and 1961, a total of 3.8 million people emigrated from East to West Germany." Laar, M. (2009). "The Power of Freedom. Central and Eastern Europe after 1945." Centre for European Studies, p. 58. http://www.poweroffreedombook.com/preview_PoF.pdf 2013-11-11 di Wayback Machine.
- "Germany Population – Historical Background". Country-studies.com. dari versi asli tanggal 2009-11-01. Diakses tanggal 28 March 2010.
- Destatis.de 2009-08-13 di Wayback Machine. page 17
- Chambers, Madeline,No remorse from Stasi as Berlin marks fall of Wall 2015-10-16 di Wayback Machine., Reuters, 4 Nov 2009.
- Angela Merkel 'turned down' job from Stasi 2020-12-02 di Wayback Machine., The Daily Telegraph, 14 November 2012.
- Connolly, Kate,'Puzzlers' reassemble shredded Stasi files, bit by bit 2016-03-06 di Wayback Machine., The Los Angeles Times, 1 November 2009.
- Calio, Jim, The Stasi Prison Ghosts 2016-05-07 di Wayback Machine., The Huffington Post, 18 November 2009.
- Rosenberg, Steve, Computers to solve Stasi puzzle 2009-01-15 di Wayback Machine., BBC, 25 May 2007.
- New Study Finds More Stasi Spooks 2012-11-19 di Wayback Machine., Der Spiegel, 11 March 2008.
- Torsten Diedrich, Hans Ehlert, Rüdiger Wenzke: "Im Dienste der Partei: Handbuch der bewaffneten Organe der DDR" ISBN 978-3861531609,page 318
- Mark Allinson, Politics and Popular Opinion in East Germany 1945-1968 (2000) ch 1
- Schnoor, "The Good and the Bad America: Perceptions of the United States in the GDR," 2:618-26
- Thomas Adam (2005). Germany and the Americas: Culture, Politics, and History ; a Multidisciplinary Encyclopedia. ABC-CLIO. hlm. 1067. dari versi asli tanggal 2023-02-18. Diakses tanggal 2016-12-26.
- Moscow's Third World Strategy 2023-02-18 di Wayback Machine., Alvin Z. Rubinstein, Princeton University Press, 1990
- . Business America. 1989. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2007-11-09. Diakses tanggal 2 October 2007.
- Boroch, Wilfried (1996), "Social policy as an institutional transformation problem", Transition Economies, Volume 31, Number 3, pp139-146
- Jonathan R. Zatlin, The Currency of Socialism: Money and Political Culture in East Germany (2007)
- Mary Fulbrook, "The Limits Of Totalitarianism: God, State and Society in the GDR," Transactions of the Royal Historical Society, Jan 1957, Vol. 7 Issue 1, pp 25–52
- Paul Tillich. Christianity and the Encounter of the World Religions (New York: Columbia University Press, 1963), p. 20.
- Fulbrook, "The Limits Of Totalitarianism: God, State and Society in the GDR"
- . Die Welt. 2012. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2012-08-26. Diakses tanggal 2009-05-24.
The statistics are most striking among those under 28 years old: more than 71% of eastern Germans in this age group say they have never believed in the existence of God. That's nearly as many as in the 38-47 group, of which 72.6% are non-believers. [...] Approximately 46% of East Germans surveyed described themselves as atheists, compared to [...] 4.9% of West Germans. [...] In eastern Germany, the trend actually strengthened over time: between 1991 and 2008 the number of atheists increased by 3.4% while during the same period the number sank by 11.7% in Russia.
- "East Germany the "most atheistic" of any region". Dialog International. 2012. dari versi asli tanggal 2012-12-13. Diakses tanggal 2009-05-24.
'Atheism is strongest in northwest European countries such as Scandinavia and the former Soviet states (except for Poland). The former East Germany had the highest rate of people who said they never believed in God (59 percent) [...].'
- Gereja di Jerman Timur antara lain Gereja Injili Anhalt, Gereja Injili di Berlin, Brandenburg dan Dataran Atas Lusatia#Gereja Injili di Berlin-Brandenburg, Gereja Injili Schlesien, Gereja Injili di Greifswald, Gereja Lutheran Injili Mecklenburg, Gereja Lutheran Injili Sachsen, dan Gereja Lutheran Injili Thüringen.
- Martin Onnasch, "Konflikt und Kompromiss: Die Haltung der evangelischen Kirchen zu den gesellschaftlichen Veränderungen in der DDR am Anfang der fünfziger Jahre," ["Conflict and compromise: the position of the Protestant churches with regard to social changes in the GDR at the beginning of the 1950s"], Kirchliche Zeitgeschichte / Halbjahresschrift für Theologie und Geschichtswisseschaft, 1990, Vol. 3 Issue 1, page 152–165
- ^ Stephen R. Bowers, "Private Institutions in Service to the State: The German Democratic Republic's Church in Socialism," East European Quarterly, Spring 1982, Vol. 16 Issue 1, page 73–86
- Bernd Schaefer (2010). The East German State and the Catholic Church, 1945-1989. Berghahn Books. dari versi asli tanggal 2023-02-18. Diakses tanggal 2016-12-26. ch 1
- Adrian Webb (2008). Routledge Companion to Central and Eastern Europe since 1919. Taylor & Francis. hlm. 185. dari versi asli tanggal 2023-02-18. Diakses tanggal 2016-12-26.
- Interview with the GDR’s Margot Honecker — 'The past was brought back' 2015-12-21 di Wayback Machine., Workers World, November 16, 2015
- Jürgen Kocka, ed. (2010). Civil Society & Dictatorship in Modern German History. UPNE. hlm. 37. dari versi asli tanggal 2023-02-18. Diakses tanggal 2016-12-26.
- Martin Blum, "Remaking the East German Past: 'Ostalgie,' Identity, and Material Culture," Journal of Popular Culture, Winter 2000, Vol. 34 Issue 3, pp 229–54
- Leonie Naughton (2002). That Was the Wild East: Film Culture, Unification, and the "New" Germany. U. of Michigan Press. hlm. 14. dari versi asli tanggal 2023-02-18. Diakses tanggal 2016-12-26.
- Andrew Bickford (2011). Fallen Elites: The Military Other in Post-Unification Germany. Stanford U.P. hlm. 10. dari versi asli tanggal 2023-02-18. Diakses tanggal 2016-12-26.
Referensi dan bibliografi
- Allinson, Mark. Politics and Popular Opinion in East Germany 1945–68 (2000)
- Augustine, Dolores. Red Prometheus: Engineering and Dictatorship in East Germany, 1945–1990. (2007) 411pp
- Baylis, Thomas A., David H Childs and Marilyn Rueschemeyer, eds.; East Germany in Comparative Perspective, Routledge. 1989
- Berger, Stefan, and Norman LaPorte, eds. The Other Germany: Perceptions and Influences in British-East German Relations, 1945–1990 (Augsburg, 2005).
- Berger, Stefan, and Norman LaPorte, eds. Friendly Enemies: Britain and the GDR, 1949-1990 (2010) online review 2017-06-21 di Wayback Machine.
- Berghoff, Hartmut, and Uta Andrea Balbier, eds. The East German Economy, 1945-2010: Falling Behind Or Catching Up? (Cambridge UP, 2013).
- Betts, Paul. Within Walls: Private Life in the German Democratic Republic, Oxford: Oxford UP, 2013
- Childs, David H.. The Fall of the GDR, Longman , 2001. ISBN 978-0-5823-1569-3, ISBN 0-582-31569-7
- Childs, David H.. & Richard Popplewell. The Stasi: East German Intelligence and Security Service, Palgrave Macmillan ,Amazon.co.uk 2017-10-19 di Wayback Machine. 1996.
- Childs, David H.. The GDR: Moscow's German Ally, George Allen & Unwin, 1983. ISBN 0-04-354029-5, ISBN 978-0-04-354029-9.
- Childs, David H.. The Two Red Flags: European Social Democracy & Soviet Communism Since 1945, Routledge, 2000. Informaworld.com
- De La Motte and John Green, "Stasi State or Socialist Paradise? The German Democratic Republic and What became of it", Artery Publications. 2015
- Fulbrook, Mary. The People's State: East German Society from Hitler to Honecker (Yale University Press, 2005. 352 pp. ISBN 0-300-10884-2.
- Fulbrook; Mary. Anatomy of a Dictatorship: Inside the GDR, 1949–1989 (Oxford University Press, 1995).
- Gray, William Glenn. Germany's Cold War: The Global Campaign to Isolate East Germany, 1949–1969 (U of North Carolina Press, 2003). online 2016-08-19 di Wayback Machine.
- Grieder, Peter. The German Democratic Republic (Palgrave Macmillan, 2012), scholarly history.
- Grix, Jonathan. The Role of the Masses in the Collapse of the GDR Macmillan, 2000
- Jarausch, Konrad H., and Eve Duffy; Dictatorship as Experience: Towards a Socio-Cultural History of the GDR (Berghahn Books, 1999).
- Kupferberg, Feiwel. The Rise and Fall of the German Democratic Republic (2002) 228pp; online review 2017-06-21 di Wayback Machine.
- McCauley, Martin (1983). The German Democratic Republic since 1945. Palgrave Macmillan. ISBN 0-333-26219-0. dari versi asli tanggal 2016-02-05. Diakses tanggal 24 October 2010.
- McLellan, Josie. Love in the Time of Communism: Intimacy and Sexuality in the GDR. (Cambridge UP, 2011).
- Major, Patrick, and Jonathan Osmond, eds. The Workers' and Peasants' State: Communism and Society in East Germany under Ulbricht 1945–71 (Manchester University Press, 2002), 272 pp.
- Naimark, Norman M. The Russians in Germany: A History of the Soviet Zone of Occupation, 1945–1949 (1997) excerpt and text search 2017-10-20 di Wayback Machine.
- Pence, Katherine and Paul Betts. Socialist Modern: East German Everyday Culture and Politics, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008
- Port, Andrew I. Conflict and Stability in the German Democratic Republic Cambridge University Press, 2007.
- Pritchard, Gareth, The Making of the GDR 1945–53: From Antifascism to Stalinism (2000)
- Steiner, André. The Plans That Failed: An Economic History of East Germany, 1945–1989 (2010)
- Sarotte, Mary Elise. Collapse: The Accidental Opening of the Berlin Wall, New York: Basic Books, 2014
- Spilker, Dirk. The East German Leadership and the Division of Germany: Patriotism and Propaganda 1945–1953. (2006). online review 2017-06-21 di Wayback Machine.
- Stokes, Raymond G. Constructing Socialism: Technology and Change in East Germany, 1945–1990 (2000)
- Zatlin, Jonathan R. The Currency of Socialism: Money and Political Culture in East Germany. (2007). 377 pp. online review 2017-06-21 di Wayback Machine.
Historiografi dan memori
- Bridge, Helen. Women's Writing and Historiography in the GDR (Oxford UP, 2002).
- Hodgin, Nick, and Caroline Pearce, eds. The GDR remembered: representations of the East German state since 1989 (Camden House, 2011). excerpt
- Kwiet, Konrad. "Historians of the German Democratic Republic on Antisemitism and Persecution." The Leo Baeck Institute Yearbook 21.1 (1976): 173-198.
- Port, Andrew I. "Central European History since 1989: Historiographical Trends and Post-Wende “Turns”." Central European History 48#2 (2015): 238-248. online
- Ritter, Gerhard A. "Die DDR in der Deutschen Geschichte," [The GDR in German history] Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, Apr 2002, Vol. 50 Issue 2, pp 171–200.
- Ross, Corey. The East German Dictatorship: Problems and Perspectives in the Interpretation of the GDR (Oxford UP, 2002).
- Saunders, Anna, and Debbie Pinfold, eds. Remembering and rethinking the GDR: multiple perspectives and plural authenticities (Springer, 2012).
- Steding, Elizabeth Priester. "Losing Literature: The Reduction of the GDR to History." German Politics & Society 32.4 (2014): 39-55. Argues the history of East Germany is taught in the 21st century German schools, but not its literature.
Dalam bahasa Jerman
- Dahn, Daniela. Vertreibung ins Paradies: Unzeitgemäße Texte zur Zeit, Berlin: Rowohlt Verlag, 1998
- Dahn, Daniela. Wenn und Aber: Anstiftungen zem Widerspruch, Berlin: Rowohlt Verlag, 1997
- Dahn, Daniela. Westwärts und nicht vergessen: Vom Unbehagen in der Einheit, Rowohlt Verlag, 1997
Pranala luar
- Museum Perbatasan di Schifflersgrund
- AHF – Nationale Volksarmee: NVA
- (Jerman) Auferstanden aus Ruinen
- (Jerman) That was the GDR (in German)
- Terjemahan materi propaganda dari RDJ.
- (Jerman) Geschichte des ostdeutschen Designs – sejarah desain Jerman Timur
- DDR Museum Berlin – Budaya RDJ
- Peta interaktif Tembok Berlin 2012-04-26 di Wayback Machine.
- Berlin Timur, masa lalu dan sekarang 2007-09-28 di Wayback Machine.
- Gambar RDJ 1949–1973
- Open Society Archives, Budapest
- Lagu kebangsaan Jerman Timur dengan lirik berbahas Jerman dan Inggris
- Peta Eropa ketika pembentukan Jerman Timur (omniatlas.com)