Politbiro atau biro politik adalah organisasi eksekutif untuk beberapa partai politik, terutama partai komunis, termasuk Partai Komunis Indonesia. Kelompok Hamas juga menggunakan sistem politbiro seperti ini.
Istilah politbiro berasal dari bahasa Rusia politbyuro (политбюро), yang merupakan singkatan dari politicheskoye byuro (политическое бюро, "biro politik"). Istilah politburo kemudian digunakan di berbagai bahasa, termasuk bahasa Inggris.
Politbiro di negara Marxis-Leninis Sunting
Di negara-negara Marxis-Leninis, partai dianggap sebagai "garda depan rakyat" dan karenanya biasanya memiliki kuasa untuk mengendalikan negara. Para pejabat partai di dalam politbiro biasanya memiliki kekuasaan yang sangat besar, walau mereka tidak merangkap sebagai pejabat pemerintah.
Di bekas Uni Soviet, misalnya, Sekretaris Jenderal Partai Komunis tidak harus memiliki jabatan kenegaraan seperti presiden atau perdana menteri untuk mengendalikan secara efektif sistem pemerintahannya. Sebaliknya, para anggota partai bertanggung jawab atau yang diatur oleh partai menduduki jabatan-jabatan ini, sering kali sebagai jabatan kehormatan yang diberikan sebagai penghargaan atas pengabdian mereka yang lama kepada partai.
Selain itu, seseorang yang telah lama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal dapat pula memegang jabatan kenegaraan. Misalnya, Mikhail Gorbachev mulanya tidak memegang jabatan presiden Uni Soviet; sebaliknya, jabatan itu diberikan kepadanya sebagai penghormatan bekas menteri luar negeri Soviet Andrei Gromyko. Joseph Stalin memerintah Uni Soviet selama lebih dari satu dasawarsa dan baru kemudian memegang jabatan pemerintahan sebagai Perdana Menteri Uni Soviet selama Perang Dunia II.